Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Terbongkar Ini Skenario Pajak Sembako Sekolah hingga RS
28 June 2021
Terbongkar! Ini Skenario Pajak Sembako, Sekolah, hingga RS
foto: Sri Mulyani (ist)

itoday - Pemerintah akhirnya mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada hari ini. Salah satu poinnya adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Seperti yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (28/6/2021) dalam bahan rapat tersebut tercantum pengaturan barang dan jasa yang tidak lagi dikecualikan dari fasilitas PPN. Hal ini dianggap sebagai cerminan keadilan terhadap wajib pajak.

Barang dan jasa yang dikecualikan adalah objek PDRD, seperti restoran, hotel, parkir dan hiburan. Kemudian uang, emas barangan untuk cadangan devisa negara dan surat berharga. Selanjutnya jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain dan jasa penceramah keagamaan.

Selanjutnya fasilitas tidak dipungut PPN atas BKP/JKP tertentu. Di antaranya yang berkaitan dengan mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi SDA. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut serta kelaziman dan perjanjian internasional.

Sementara itu, terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa Kesehatan) dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi.

Tarif juga alami perubahan, dari yang sebelumnya 10% menjadi 12%. Rentang tarif dalam UU juga diubah lebih lebar menjadi 5% sampai dengan 25%. Artinya pemerintah sewaktu-waktu bisa menaikkan tarif hingga batas tertinggi.

sumber: cnbcindonesia
Kronologi Komisaris BUMN Ingin Ludahi Anies Lalu Minta Maaf
28 June 2021
Kronologi Komisaris BUMN Ingin Ludahi Anies Lalu Minta Maaf
foto: Anies Baswedan -Kemal Arsjad (ist)

itoday - Sebuah cuitan Komisaris Independen PT Askrindo (Persero), BUMN asuransi kredit, Kemal Arsjad viral di sosial media. Dalam cuitan tersebut, Kemal menyatakan ingin meludahi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena emosi banyak kerabatnya tidak mendapat penanganan di tengah ledakan kasus covid-19 saat ini.

Kemal mengaku naik pitam ketika membaca pemberitaan bahwa RS DKI masih menerima pasien covid-19, sementara banyak dari kerabatnya yang tidak dapat dirawat akibat penuhnya tempat tidur di berbagai RS.

"Halah..B*****t bener lah nih orang. Kalo ketemu gw ludahin mukanya..!!!," cuitnya dalam tangkapan layar yang diunggah beberapa netizen seperti dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (27/6).

Cuitan tersebut kemudian mendapat reaksi negatif dari para warga net yang berujung pada dihapusnya postingan itu.

Kemal kemudian mengunggah permintaan maaf pada Minggu (27/6) sore. Ia mengaku menyesali tindakannya menghina Anies.

"Saya sadar seharusnya saya dapat menahan diri dan untuk itu saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada teman yang tersinggung dengan cuitan saya tersebut," katanya lewat surat yang diunggah ke akun Twitter @kemalarsjad.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada warga net yang sudah mengingatkan soal cuitan yang kini sudah dihapus tersebut.

Cuitan tersebut kemudian mendapat reaksi negatif dari para warga net yang berujung pada dihapusnya postingan itu.

Kemal kemudian mengunggah permintaan maaf pada Minggu (27/6) sore. Ia mengaku menyesali tindakannya menghina Anies.

"Saya sadar seharusnya saya dapat menahan diri dan untuk itu saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada teman yang tersinggung dengan cuitan saya tersebut," katanya lewat surat yang diunggah ke akun Twitter @kemalarsjad.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada warga net yang sudah mengingatkan soal cuitan yang kini sudah dihapus tersebut.

sumber: cnnindonesia
Utang Pemerintah Dibagi Rata 1 Penduduk RI Tanggung Rp 23 Juta
28 June 2021
Utang Pemerintah Dibagi Rata, 1 Penduduk RI Tanggung Rp 23 Juta
foto: Joko Widodo (ist)

itoday - Utang pemerintah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tren kenaikan utang pemerintah tersebut sudah terjadi sebelum merebaknya pandemi Covid-19.

Terbaru, sebagaimana dikutip dari laman APBN KiTa Juni 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per akhir Mei 2021 yakni mencapai Rp 6.418,15 triliun.

Dalam perjalannya, utang pemerintah sudah melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di peride pertamanya. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014, utang pemerintah tercatat masih di level Rp 2.608 triliun.

Kemudian setahun setelahnya atau di akhir 2015, utang pemerintah sudah menjadi Rp 3.089 triliun.

Selain kenaikan besaran total utang pemerintah, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di era Presiden Jokowi juga mengalami kenaikan signifikan.

Di awal masa jabatannya sebagai Presiden RI, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat masih di level 24,7 persen. Kini angkanya sudah naik menjadi 40,94 persen.

Dibagi jumlah penduduk

Dari total utang pemerintah sebesar Rp 6.418,15 triliun tersebut, sebagian besar berasal dari utang lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 5.580,02 triliun.

Sisanya di luar SBN, utang pemerintah berasal dari sumber pinjaman yakni sebesar Rp 838,13 triliun.

Terdiri dari pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri yang meliputi pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, commercial banks, dan suppliers.

Sementara itu jika diasumsikan dengan total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap satu penduduk atau per kepala Warga Negara Indonesia (WNI) menanggung utang sebesar Rp 23,75 juta.

Angka tersebut didapat dengan membangi jumlah utang pemerintah Rp 6.418 triliun dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dari BPS dengan populasi sebanyak 270,2 juta penduduk.

Diingatkan BPK Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat di era pemerintah Presiden Joko Widodo tahun lalu, termasuk penggunaan APBN 2020.

Lembaga auditor itu menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir. Kekhawatiran lainnya, yakni rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus meningkat.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna berujar, utang pemerintah semakin jor-joran akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19). Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini sudah melampaui pertumbuhan PDB nasional.

”Ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang,” ujar Agung dikutip dari pemberitaan Harian Kompas. Sejumlah indikator menunjukkan tingginya risiko utang dan beban bunga utang pemerintah.

Rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2020 mencapai 19,06 persen.

Angka tersebut melampaui rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 7-10 persen dan standar International Debt Relief (IDR) sebesar 4,6-6,8 persen.

Adapun rasio utang terhadap penerimaan negara pada 2020 mencapai 369 persen, jauh di atas rekomendasi IMF yang sebesar 90-150 persen dan standar IDR sebesar 92-167 persen.

Selain itu, rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri (debt service ratio) terhadap penerimaan transaksi berjalan pemerintah pada tahun 2020 mencapai 46,77 persen.

Angka tersebut juga melampaui rekomendasi IMF yang sebesar 25-35 persen. Namun, nilai tersebut masih dalam rentang standar IDR yang sebesar 28-63 persen.

”BPK merekomendasikan agar pemerintah mengendalikan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga utang melalui pengendalian utang secara berhati-hati sembari. Ini dilakukan sembari berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan,” kata Agung.

Rekomendasi BPK tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

sumber: kompas
Mahfud Cerita Instansi Sulit Cairkan Anggaran di Awal Pandemi
26 June 2021
Mahfud Cerita Instansi Sulit Cairkan Anggaran di Awal Pandemi
foto: Mahfud MD (cnnindonesia)

itoday - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan ada masalah dalam pencairan anggaran kementerian/lembaga di awal pandemi merebak di Indonesia. Tepatnya, Maret 2020 lalu.

Mahfud menjelaskan banyak kementerian atau lembaga yang takut mencairkan anggaran. Hal ini karena skema pencairan yang diatur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat ketat.

"Sehingga ada yang mengadu kepada saya, kami ada anggaran segini, mau mengeluarkan uang tapi aturannya seperti ini, seperti itu, nanti jadi temuan kami dikorupsikan," ungkap Mahfud dalam Webinar Ekonomi & Politik, Sabtu (26/6).

Mahfud mengatakan salah satu yang mengadu kepadanya adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Saat itu, Juliari mengatakan tak bisa menyalurkan dana karena ada aturan yang menghambat.

"Di antara yang mengadu itu Pak Juliari (mantan) menteri sosial, datang ke saya. Bagaimana nih kami ada uang tidak bisa disalurkan, karena aturan gini gini gini, kalau salah jadi temuan. Padahal harus disalurkan," ujar Mahfud.

Setelah itu, Mahfud bertemu dengan BPK untuk membicarakan pencairan anggaran kementerian atau lembaga. Kemudian, dikeluarkan aturan baru yang lebih memudahkan dalam pencairan anggaran.

"Lalu dibuatlah aturan-aturan yang lebih substansif, sifatnya tidak formalistik. Misalnya dulu Anda keluarkan uang, sejumlah sekian harus ditandatangani di atas materai sekian, sekarang tidak," kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kerap marah dan menegur jajaran menterinya karena rendahnya realisasi belanja. Misalnya saja pada 7 Juli 2020 lalu, Jokowi menyindir para menteri soal serapan anggaran.

Selang satu bulan, Jokowi kembali menegur para menteri akibat realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih rendah, pada rapat Senin (3/8). Bahkan ada kementerian/lembaga yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) penanganan Covid-19.

Bahkan, menurutnya, beberapa kementerian/lembaga itu tidak memahami prioritas yang harus dikerjakan saat ini.

"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi saat itu.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2020. Untuk tahun ini, anggarannya naik menjadi Rp699 triliun.

Sementara, realisasi anggaran PEN tahun ini baru sebesar Rp226 triliun per 18 Juni 2021. Angka itu setara dengan 32,4 persen dari pagu yang sebesar Rp699 triliun.

sumber: cnnindonesia
Bisnis Air Mineral Yusuf Mansur Beli Mesin Rp 100 M Bangun Pabrik Rp 125 M
25 June 2021
Bisnis Air Mineral Yusuf Mansur: Beli Mesin Rp 100 M, Bangun Pabrik Rp 125 M
foto: Joko Widodo dan Yusuf Mansur (kumparan)

itoday - Bisnis air mineral milik Ustaz Yusuf Mansur, PT Apel Mas Indonesia (AMI), makin agresif melakukan ekspansi usaha. Selain membeli mesin produksi senilai Rp 100 miliar, juga akan membangun pabrik dengan nilai investasi Rp 125 miliar.

Yusuf Mansur menyatakan, pembangunan pabrik air mineral itu diawali dengan penandatanganan kontrak kerja sama senilai Rp 125 miliar dengan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BBS). "Investasi kontrak tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan pabrik mineral PT AMI," kata Yusuf Mansur dalam perbincangan dengan kumparan, Kamis (24/6) malam.

Sebelumnya, PT Apel Mas Indonesia juga meneken kontrak dengan industri permesinan, Liming. Kontrak kerja sama itu untuk pengadaan mesin produksi senilai Rp 100 miliar. Pengadaan mesin baru dimaksudkan itu untuk melengkapi berbagai fasilitas dan infrastruktur, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi air mineral.

Sementara itu mengutip pernyataan tertulis, PT Berkah Beton Sadaya Tbk makin rajin menggelontorkan investasi untuk meningkatkan performa perusahaan. Emiten berkode BEBS itu sudah mengikat berbagai kontrak untuk mengamankan sumber cadangan material kebutuhan proyek.

“Kerja sama yang kita lakukan dalam rangka mengamankan sumber cadangan material demi memenuhi banyaknya kontrak kerja yang harus dilaksanakan oleh BBS. Hal strategis lain, kontrak ini menjadikan stok kami melimpah sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk terhambat berproduksi,“ kata Direktur Utama BBS, Hasan Muldhani.

Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan melakukan MoU pengalihan kontrak kerja sama pengelolaan tambang batu dan penandatanganan kontrak jual beli bahan baku material alam senilai Rp 900 miliar pada 9 Juni 2021 lalu.

Yusuf Mansur sendiri mengaku turut memegang saham emiten BEBS tersebut. "Iya (sahamnya kecil) Rp 50 juta doang," ujar Yusuf Mansur pada kumparan.

Berdiri sejak Januari 2019, BBS telah mencatatkan laporan penjualan dan pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp 110.70 miliar. Pendapatan usaha di tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 95,93 miliar atau sebesar 649,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 14,76 miliar.

Sumber: kumparan
5 Negara yang Bangkrut Akibat Utang
25 June 2021
5 Negara yang Bangkrut Akibat Utang
Foto: World Bank Forum (ist)

itoday - Utang negara kini sedang menjadi topik panas di sejumlah kalangan. Bagaimana tidak, utang di sejumlah negara termasuk Indonesia terus meningkat untuk menangani pandemi covid-19.
Utang adalah hal krusial. Sebab, negara bisa saja bangkrut karena tak mampu membayar utang.

Hal ini pernah dialami beberapa negara jauh sebelum pandemi covid-19 merebak. Berikut rincian negara yang bangkrut karena utang:

1. Yunani

Mengutip dari berbagai sumber, Yunani tak bisa membayar utang senilai US$138 miliar atau Rp1.987 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS) pada 2012 lalu.

Kemudian, Yunani disebut-sebut menyandang status bangkrut pada 2015 karena utang terus meningkat hingga US$360 miliar atau Rp5.184 triliun. Kenaikan utang membuat jumlah orang miskin di Yunani melonjak.

Jumlah tunawisma naik hingga 40 persen pada 2015. Sementara, pengangguran naik dari 10,6 persen pada 2004 menjadi 26,5 persen pada 2014.

Yunani kini mulai kembali ke pasar obligasi internasional sejak 2017. Negara itu sempat menghilang akibat krisis utang.

Tahun lalu, Yunani menerbitkan obligasi bertenor tujuh tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Negara tersebut memperoleh dana segar sebesar 12 miliar euro.

Dengan penerbitan obligasi pada 2020, rasio utang Yunani diprediksi mencapai 188,8 persen dengan nilai utang 337 miliar euro, naik dari posisi 2019 yang sebesar 331 miliar euro.

2. Argentina

Argentina dinyatakan gagal bayar (default) karena tak bisa melunasi utang ke kreditur. Hal ini berawal dari kebijakan pemerintah Argentina yang mematok US$1 sama dengan 1 peso Argentina.

Namun, mata uang Argentina dengan dolar AS menjadi tidak akurat. Situasi itu menimbulkan kepanikan, sehingga banyak masyarakat yang menarik uang di bank.

Pada 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi utang senilai US$100 miliar atau Rp1.440 triliun.

Beruntung, mayoritas kreditur setuju dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan Argentina. Namun, pemerintah Argentina kembali mengajukan pinjaman US$50 miliar atau Rp720 triliun ke Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pada 2018.

Argentina mengajukan utang ke IMF untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40 persen sepanjang 2018.

Sementara, Argentina mengungkapkan tak bisa membayar utang ke IMF sebesar US$45 miliar atau Rp648 triliun pada tahun ini. Pemerintah mengaku tak memiliki dana untuk membayarnya.

3. Zimbabwe

Zimbabwe terlilit utang hingga US$4,5 miliar atau Rp64,8 triliun pada 2008. Tingkat pengangguran Zimbabwe juga melonjak hingga 80 persen.

Masyarakat Zimbabwe berhenti menggunakan bank. Bahkan, mereka juga berhenti membayar pajak dan tak menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual beli.

Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi. Masyarakat tak lagi bisa menjangkau harga bahan-bahan pokok.

Dengan demikian, uang seperti tak berarti bagi masyarakat Zimbabwe selama harga barang terus melonjak. Mereka lebih memilih sistem barter.

4. Venezuela

Pada 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahannya tak bisa membayar seluruh utangn. Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran utang.

Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar utang sebesar US$1,1 miliar atau Rp1584 triliun. Jumlah itu disebut-sebut cukup besar untuk untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana US$10 miliar atau Rp144 triliun di bank.

Venezuela tercatat memiliki utang kepada sejumlah negara. Beberapa negara tersebut, antara lain China dan Rusia.

Ketika utang melonjak, jumlah masyarakat miskin ikut meningkat. Sebagian besar masyarakat tak mampu membeli bahan pokok karena harga melonjak lebih cepat ketimbang upah.

5. Ekuador

Ekuador menyatakan tak mau membayar utang pada 2008 lalu. Pemerintah mengatakan utang dari hedge fund asal AS tak bermoral.

Ekuador sebenarnya mampu untuk membayar utang yang mencapai US$10 miliar atau Rp144 triliun. Negara itu memiliki sumber daya alam cukup banyak.

Namun, pemerintah lebih memilih tak membayar utang. Pemerintah saat itu mengklaim utang negara di masa lalu disebabkan aksi korupsi di pemerintahan sebelumnya.

IMF mencatat ekonomi Ekuador masih tumbuh. Pada 2014 misalnya, ekonomi Ekuador tumbuh 5,1 persen pada 2012.

Sementara, Ekuador mendapatkan pinjaman sebesar US$643 juta atau Rp9,25 triliun dari IMF pada 2020. Dana itu digunakan untuk pembiayaan darurat menangani pandemi covid-19.

sumber: cnnindonesia