Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Berapa Biaya Penyelenggaraan PON XX Papua Ini Rincian Sri Mulyani
03 October 2021
Berapa Biaya Penyelenggaraan PON XX Papua? Ini Rincian Sri Mulyani
foto: Joko Widodo Buka PON XX (setpres)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyelenggaraan PON XX Papua 2021 merupakan gambaran kemajuan yang telah dialami oleh Papua.

Penyelenggaraan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua, dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar.

Ia pun menceritakan dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan PON XX 2021.

"Biaya persiapan dan penyelenggaraan PON ke 20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN (#uangkita)," tulis dia dalam akun instagram @smindrawati, seperti dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Dana untuk persiapan dan penyelenggaraan PON XX Papua ini disalurkan melalui APBD dengan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Otonomi khusus, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Aokasi Khusus Fisik dan Belanja Kementerian dan Lembaga.

Kementerian dan Lembaga yang terlibat anyara lain adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Menpora, Kominfo, dan TVRI.

Nilai dari Tahun ke Tahun

Berapa nilainya? Berikut rinciannya dari tahun 2018 hingga 2021:

Tahun 2018
- DTI: Rp 881,5 miliar
- K/L : Rp 211,2 miliar

Tahun 2019
- DTI: Rp 716,5 miliar
- DOtsus: Rp 1,10 triliun
- DBH: Rp 1,708 triliun
- DAK Fisik :Rp 82,53 miliar
- K/L: Rp 758,93 miliar

Tahun 2020
- DTI: Rp 140,5 miliar
- DOtsus: Rp 1,44 triliun
- DAK Fisik: Rp 18,55 miliar
- KL: Rp 999,66 miliar

Tahun 2021
- KL: Rp 793,73 miliar
- Bantuan Pemerintah Pusat melalui Kemenpora ke Papua : Rp 1,58 triliun.

sumber: liputan6.com
Pemerintah Diminta Tidak Menyandarkan Ekonomi pada Industri Rokok
01 October 2021
Pemerintah Diminta Tidak Menyandarkan Ekonomi pada Industri Rokok
foto: ilustrasi pabrik rokok (liputan6)


itoday - Indonesia dinilai sebaiknya tidak menyandarkan ekonomi pada industri yang dinilai membuat masyarakat sakit dan merusak lingkungan, seperti industri rokok.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang sehat harus bisa menjaga kesehatan masyarakat.

"Kita tidak bisa menyandarkan ekonomi kita ke industri-industri yang membuat kita sakit dan merusak lingkungan, tidak boleh," kata dia di Jakarta, Jumat (30/9/2021).

Abdillah menilai sudah seharusnya pemerintah bisa mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar masyarakat sehat dan lingkungan tetap terjaga lestari.

Dia mencontokan industri dimaksud seperti industri hasil tembakau. Di mana pemerintah mengharapkan cukai sebagai pendapatan negara.

Kesehatan Masyarakat

Menurut dia kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi tumbal penerimaan negara. "Kita tidak boleh menyerahkan pertumbuhan ekonomi kita kepada industri rokok yang tidak menyehatkan. Kesehatan masyarakat tidak boleh ditumbalkan demi penerimaan negara," jelas dia.

Dia menambahkan penurunan konsumsi rokok memang menurunkan produksi di industri rokok. Namun secara keuntungan, industri rokok tidak pernah mengalami kerugian. Sebaliknya justru tetap menguntungkan.

"Penjualan rokok mungkin turun dari 430 miliar batang menjadi 230 miliar batang, tapi kan kalau dilihat dari profitnya justru naik," kata dia mengakhiri.

sumber: liputan6.com
RUU Perpajakan Penyidikan Tindak Pidana Pajak Bisa Disetop
30 September 2021
RUU Perpajakan: Penyidikan Tindak Pidana Pajak Bisa Disetop!
foto: Gedung Ditjen Pajak (cnbcindonesia)


itoday - Pemerintah dan DPR sepakat untuk meneruskan pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kini berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, RUU HPP ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Serta diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

"Pemerintah meyakini bahwa RUU ini akan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum," ujar Sri Mulyani dalam siaran resminya, Kamis (30/9/2021).

Melalui RUU HPP ini, kata Sri Mulyani akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pajak orang pribadi.

RUU ini juga mencakup pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai (BKC), pengampunan pajak, dan ketentuan penghapusan sanksi pidana.

Mengenai ketentuan penghapusan sanksi pidana, seperti draft RUU HPP yang diterima CNBC Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 44B, untuk kepentingan penerimaan negara, maka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan bisa dihentikan, sesuai permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung.

"Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan," tulis Pasal 44B ayat (1).

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi:

- Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar satu kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

- Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali jumlah kerugian pada pendapatan negara

- Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Adapun apabila perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, dan terdakwa dapat melunasi kerugian pendapatan negara, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan sebagainya, maka bisa menjadi pertimbangan untuk ditutut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

Kemudian, apabila wajib pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai persidangan belum melunasi sebagaimana yang dimaksud, pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.

sumber: cnbcindonesia.com
Buruh Minta UMK 2022 Naik 10 Persen Tak Dituruti Bakal Demo
29 September 2021
Buruh Minta UMK 2022 Naik 10 Persen, Tak Dituruti Bakal Demo
foto: Demo Massa KSPI (liputan6)


itoday - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memiliki 4 permintaan kepada Pemerintah. Paling utama terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 untuk para buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 7-10 persen.

Selain itu, buruh meminta agar instrumen yang digunakan untuk penetapan UMK menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibanding Undang-Undang Cipta Kerja.

“KSPI meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 sebesar 7-10 persen, tiap daerah kisarannya berbeda-beda. Atau dengan kata lain penetapan UMK 2022 tidak menggunakan Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2020 tetapi menggunakan survei kebutuhan hidup layak,” kata Said dalam konferensi pers KSPI, Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, memang pandemi covid-19 telah memukul dan menghancurkan daya beli buruh, serta terjadi PHK dimana-mana. Oleh karena itu, KSPI menyarankan agar daya beli buruh meningkat maka salah satu instrumen yang tepat untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 adalah menjadikan upah yang layak.

Kedua, buruh meminta agar seluruh dewan pengupahan di Kabupaten/kota, dewan pengupahan di provinsi, dan dewan pengupahan di nasional tidak ikut terlibat atau hadir berdiskusi dalam proses penetapan UMK tahun 2022.

Ketiga, buruh meminta Bupati dan Walikota menetapkan upah minimum atau UMK 2022 tidak menggunakan Undang-Undang cipta Kerja, tapi menggunakan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di daerah masing-masing.

Keempat, buruh meminta Bupati atau Walikota harus berani menetapkan upah minimum di atas upah minimum UMK, baik itu Upah minimum jenis industri, upah minimum usaha. “Silakan nilanya lebih besar daripada UMK 2022,” imbuhnya.

Turun ke Jalan

Demikian, kata Said, buruh akan melakukan unjuk rasa serempak di seluruh Indonesia. Unjuk rasa akan dilakukan di depan kantor Bupati dan Wali kota untuk menuntut tidak diberlakukannya UMK 2022 dengan UU Cipta Kerja.

“Akan ada aksi unjuk rasa serempak seluruh Indonesia, dan sekarang jumlah di KSPI dan afiliasi lainnya kita sudah ada di 34 provinsi, kami serempak akan unjuk rasa di depan kantor bupati walikota menuntut tidak diberlakukan UMK 2022 dengan UU cipta kerja, dan menuntut upah minimum jenis industri dan kelompok usaha lebih besar dari UMK 2022,” pungkasnya.

sumber: liputan6.com
Bank Dunia Pangkas Lagi Ekonomi Indonesia Jadi 37 Persen Tahun Ini
28 September 2021
Bank Dunia Pangkas Lagi Ekonomi Indonesia Jadi 3,7 Persen Tahun Ini
foto: ilustrasi (freepik)


itoday - Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 3,7 persen dari sebelumnya 4,4 persen. Pertumbuhan yang menurun ini tak lepas dari meningkatnya kasus virus Covid-19 lewat varian delta pada bulan Juni lalu.

Berdasarkan laporan Bank Dunia terbaru Selasa (28/9/2021) pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China tahun ini diperkirakan 2,5 persen lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,4 persen.

China sendiri diperkirakan tumbuh 8,5 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 8,1 persen. Negara lain dengan pertumbuhan tertinggi adalah Vietnam dengan 4,8 persen lebih rendah dari yang sebelumnya diperkirakan 6,6 persen.

Sementara Indonesia diperkirakan tumbuh 3,7 persen pada tahun ini,.lebih rendah dari proyeksi bulan April lalu yang sebesar 4,4 persen.

Dibawah Indonesia ada Malaysia yang diprediksi tumbuh 3,3 persen, Thailand 1 persen dan Myanmar yang masih bakal terkontraksi -18 persen.

Sementara Filipina masih beruntung karena pertumbuhannya diperkirakan lebih tinggi dari Indonesia yakni 4,3 persen.

“Indonesia dan Filipina mudah-mudahan akan bisa mencapai batasan ini pada pertengahan tahun depan,” kata Ekonom Utama Asia Timur dan Pasifik (EAP) Aaditya Mattoo dalam konfrensi pers virtualnya, Selasa (28/9/2021).

Mattoo menjelaskan pencapaian tingkat vaksinasi akan memberikan sinyal bahwa mobilitas siap dimulai kembali sehingga perekonomian mampu normal dan bangkit.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya vaksinasi saja tidak cukup karena terdapat negara-negara yang memiliki tingkat vaksinasi tinggi namun ekonominya masih buruk.

Oleh sebab itu, Matto menyarankan agar langkah testing, tracing, dan isolation harus terus dilakukan pemerintah sembari masyarakat tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan.

sumber: suara.com
Deretan Pihak Tak Setuju Rencana Kenaikan Cukai Rokok di 2022 Ini Detailnya
21 September 2021
Deretan Pihak Tak Setuju Rencana Kenaikan Cukai Rokok di 2022, Ini Detailnya
foto: ilustrasi (merdeka)


itoday - Penolakan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2022 terus menguat di berbagai provinsi. Banyak pihak menilai, kenaikan tarif CHT hanya akan menyengsarakan para buruh yang bekerja di pabrikan rokok.

Di Jawa Barat, desakan disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Jawa Barat, Ateng Ruchiat. Ateng mengatakan, aspirasinya agar tarif CHT pada 2022 tak naik merupakan suara hati ribuan anggotanya di Jabar.

Menurut Ateng, kenaikan tarif CHT hanya akan menyebabkan buruh pabrikan rokok terancam di-PHK atau mengalami pengurangan jam kerja.

"Jangan sampai lapangan kerja hilang akibat kenaikan tarif cukai. Apalagi zaman sedang sulit akibat pandemi," ujar Ateng kepada wartawan, Selasa (21/9).

Di Yogyakarta, pimpinan buruh RTMM provinsi tersebut, Waljid Budi Lestarianto, mengatakan, banyak buruh pabrikan rokok yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Ada pula yang jam kerjanya dikurangi. Dia khawatir, kenaikan tarif CHT pada 2022 semakin mempersulit kehidupan buruh pabrikan rokok.

"IHT sebagian besar mengurangi produksi dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Ini harusnya ada jaring pengaman, karena pekerja di IHT ini perhitungannya bagi hasil, namun kini jam kerjanya dibatasi, sehingga berpengaruh kepada pendapatan, dan kesejahteraan mereka," papar Waljid.

Baik Ateng maupun Waljid kompak meminta pemerintah untuk melindungi segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Baskara Aji menyampaikan bahwa di Yogyakarta, banyak pekerja yang menggantungkan nasibnya di pabrikan rokok SKT. "Jangan sampai kenaikan cukai rokok itu mematikan industri rokok karena sektor ini cukup banyak menggunakan tenaga kerja," ujar Baskara.

Dia mengatakan bahwa kenaikan tarif CHT dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup warganya. Padahal pada masa pandemi Covid-19 ini, sektor ekonomi warga tengah terpuruk.

"Ya diharapkan (pemerintah) lebih bijaksana menetapkan kenaikan cukai rokok, kondisi (ekonomi seperti ini, ada PHK," jelasnya.

Pembahasan Sampai ke Meja Presiden
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara tak memungkiri kebijakan terkait cukai rokok selalu menyita perhatian publik. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah yang bukan hanya masalah teknis saja, melainkan pembahasannya sampai pada meja presiden dalam rapat terbatas.

Suahasil mengatakan, ada beberapa elemen yang menjadi landasan perumusan kebijakan cukai hasil tembakau. Mulai dari konteks industri yang tidak hanya memberikan sumbangan terhadap APBN nasional, tetapi juga akan memengaruhi pendapatan regional, khususnya bagi Provinsi Jawa Timur.

"(Cukai rokok) ini salah satu sektor di perekonomian Indonesia yang menyumbang ke PDB nasional dan PDB regional Jawa Timur," kata Suahasil dalam Seminar Nasional Industri Hasil Tembakau LPEP Universitas Airlangga, Jakarta, Kamis (9/9).

Dalam konteks industri, produk hasil tembakau seharusnya bisa dikembangkan dan ditingkatkan baik dari sisi perkebunan tembakau maupun kesejahteraan para petani. Termasuk juga tenaga kerja yang bekerja di produk olahan tembakau.

"Ini jadi pekerjaan rumah kita, dari sisi industri dan tenaga kerja untuk mendapatkan dukungan," kata dia.

Dukungan yang diberikan bisa dilakukan lewat berbagai jalur. Salah satunya harga produk yang tergantung pada tarif cukai yang ditetapkan pemerintah. "Dari sini cukai jangan naik terlalu tinggi. Ini Aspirasi yang kita dengarkan," kata dia.

Di sisi lain kebijakan cukai ini juga menyentuh sektor konsumsi dari produk hasil tembakau. Konsumsi hasil produk rokok harus ditingkatkan demi menggenjot produksi yang lebih tinggi.

Suahasil mengatakan, dua hal ini menjadi pemikiran yang dalam bagi para pemangku kepentingan. Sebab dalam jangka panjang, konsumsi terhadap produk rokok ini bisa menyebabkan dampak kesehatan yang membuat belanja kesehatan bertambah. Opsi mengekspor produk hasil tembakau juga menjadi alternatif lain agar produksi tetap tinggi namun konsumsi dalam negeri bisa dikendalikan.

"Dampak ke kesehatan, ini bisa menyebabkan dampak ke biaya-biaya kesehatan dan ini jadi dimensi yang harus kita perhatikan harga dan cukai hasil tembakau," kata dia.

sumber: merdeka.com