Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Resmi Merger Nilai Transaksi Indosat dan Tri Capai Rp 85 T
18 September 2021
Resmi Merger, Nilai Transaksi Indosat dan Tri Capai Rp 85 T
foto: Indosat Ooredoo (ist)


itoday - Ooredoo Q.P.S.C. (Ooredoo) dan CK Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison) menandatangani perjanjian transaksi definitif terkait rencana merger bisnis telekomunikasi keduanya, PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I). Total nilai tansaksi ini diklaim mencapai enam miliar dolar AS atau sekitar Rp85,8 triliun.

Perusahaan hasil merger nantinya akan dinamai PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison). Penggabungan Indosat Ooredoo dan H3I akan menyatukan dua bisnis yang saling melengkapi. Entitas ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di negara ini, dengan perkiraan pendapatan tahunan sekitar 3 miliar dolar AS atau setara Rp42,9 triliun.

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian untuk bersaing secara lebih efektif. Penggabungan aset serta produk memungkikan entitas baru ini menjangkau pasar yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Indosat Ooredoo dan H3I memiliki infrastruktur yang saling melengkapi. Kombinasi aset yang dimiliki kedua perusahaan memungkinkan perusahaan hasil merger untuk mendapatkan keuntungan dari sinergi biaya dan belanja modal atau capital expenditure (capex). Perusahaan memperkirakan rasio proses (run rate) tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai 300-400 juta dolar AS dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Indosat Ooredoo Hutchison akan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian Ooredoo Group dan CK Hutchison dalam hal jaringan, teknologi, produk, serta layanan. Perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan atas operasi multinasional Ooredoo Group dan CK Hutchison yang tersebar di pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik.

Kekuatan dan skala ekonomi yang digabungkan juga akan menguntungkan perusahaan pada berbagai fungsi seperti pada kegiatan pengadaan. Setelah penggabungan bisnis, pasar mobile di Indonesia juga diperkirakan akan mempertahankan persaingan yang sehat. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investasi jangka panjang pada industri ini.

Ooredoo Group saat ini memiliki 65 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison.

Bersamaan dengan penggabungan bisnis, CK Hutchison akan mendapatkan 50 persen saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8 persen sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33 persen saham di Ooredoo Asia. Kemudian, CK Hutchison juga akan mendapatkan tambahan 16,7 persen kepemilikan di Ooredoo Group lewat transaksi senilai 387 juta dolar AS. Menyusul transaksi di atas, Para Pihak akan masing-masing memiliki 50 persen dari Ooredoo Asia, yang akan diberi nama baru yaitu Ooredoo Hutchison Asia dan memiliki 65,6 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Hutchison.

Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan pemerintah Indonesia memiliki 9,6 persen saham, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memiliki 10,8 persen saham, dan pemegang saham publik lainnya memiliki kira-kira 14,0 persen saham.

Kedua perusahaan sepakat untuk mencalonkan Vikram Sinha sebagai CEO dan Nicky Lee sebagai CFO Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama akan tetap menjadi Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dan Cliff Woo akan tetap sebagai CEO H3I sampai selesainya merger. Setelah selesai, Ahmad Al-Neama dan Cliff Woo akan bergabung dengan Dewan Komisaris dari perusahaan hasil merger.

Kekuatan dan skala ekonomi yang digabungkan juga akan menguntungkan perusahaan pada berbagai fungsi seperti pada kegiatan pengadaan. Setelah penggabungan bisnis, pasar mobile di Indonesia juga diperkirakan akan mempertahankan persaingan yang sehat. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investasi jangka panjang pada industri ini.

Ooredoo Group saat ini memiliki 65 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison.

Bersamaan dengan penggabungan bisnis, CK Hutchison akan mendapatkan 50 persen saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8 persen sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33 persen saham di Ooredoo Asia. Kemudian, CK Hutchison juga akan mendapatkan tambahan 16,7 persen kepemilikan di Ooredoo Group lewat transaksi senilai 387 juta dolar AS. Menyusul transaksi di atas, Para Pihak akan masing-masing memiliki 50 persen dari Ooredoo Asia, yang akan diberi nama baru yaitu Ooredoo Hutchison Asia dan memiliki 65,6 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Hutchison.

Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan pemerintah Indonesia memiliki 9,6 persen saham, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memiliki 10,8 persen saham, dan pemegang saham publik lainnya memiliki kira-kira 14,0 persen saham.

Kedua perusahaan sepakat untuk mencalonkan Vikram Sinha sebagai CEO dan Nicky Lee sebagai CFO Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama akan tetap menjadi Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dan Cliff Woo akan tetap sebagai CEO H3I sampai selesainya merger. Setelah selesai, Ahmad Al-Neama dan Cliff Woo akan bergabung dengan Dewan Komisaris dari perusahaan hasil merger.

sumber: republika.co.id
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
14 September 2021
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
foto: Sri Mulyani (bisnis)


itoday - Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda.

Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang diperoleh Bisnis, opsen pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah provinsi berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota.

Opsen yang termasuk di dalam pendapatan asli daerah (PAD) provinsi adalah opsen atas atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Adapun, opsen yang termasuk PAD kabupaten/kota adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di sisi lain, dalam draf terbaru ini pemerintah menghapus opsen atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sebelumnya direncanakan dipungut dengan tarif 10 persen untuk provinsi, 15 persen untuk kabupaten/kota, dan 25 persen untuk daerah setingkat provinsi yang bukan daerah kabupaten/kota otonom.

Tarif opsen ditetapkan sebesar 40 persen untuk PKB, 30 persen untuk BBNKB, dan 25 persen untuk MBLB. Opsen pajak MBLB dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen,” tulis draf RUU HKPD yang dikutip Bisnis, Senin (13/9). Hal yang menjadi persoalan adalah, RUU HKPD belum menjelaskan secara detail terkait dengan pihak yang harus membayar opsen tersebut, apakah akan dibebankan kepada wajib pajak, atau opsen dikenakan dengan mengurangi setoran yang diterima oleh pemerintah.

Jika opsen dibebankan kepada wajib pajak, maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Berbeda halnya jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak.

Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota mengutip opsen PKB yang ditarik oleh pemerintah provinsi. Otomatis hal ini akan memangkas penerimaan pemerintah provinsi dari PKB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, juga belum memerinci perihal skema opsen pajak ini. Dia hanya mengatakan bahwa RUU HKPD disusun untuk memperkuat desentralisasi fiskal.

Terlebih di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Menkeu mengatakan bahwa transfer ke daerah akan lebih difokuskan untuk kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Artinya, pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen untuk mengerek pendapatan.

Menurutnya, selama ini belanja daerah masih sangat tergantung kepada dana alokasi khusus (DAK) yang disalurkan oleh pemerintah pusat. “Dalam situasi Covid-19 ini kami betul-betul memperhatikan setiap transfer langsung dirasakan manfaatnya oleh masyaralat,” kata Menkeu, Senin (13/9).

Sementara itu, Acting Director Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman meminta kepada pemerintah untuk tidak membebankan opsen kepada wajib pajak.

Dia menambahkan, saat ini organisasinya tengah meminta penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan kalangan akademisi untuk meminta penjelasan serta masukan terkait dengan konsep ideal opsen pajak sehingga tidak menimbulkan pungutan berganda.

“Potensi pungutan ganda dari skema opsen ini sangat besar. Kalau memang seperti itu jelas kami sangat menolak,” kata dia.

Adapun, dalam laporan hasil rapat dengan Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan memaparkan bahwa opsen dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak.

Penerapan opsen juga dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi penagihan pajak tertunggak misalnya PKB. Melalui opsen, PKB tertunggak juga akan menimbulkan piutang opsen PKB pada kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi piutang provinsi sepenuhnya.

sumber: bisnis.com
Biaya Operasi Plastik Kian Mahal Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak
13 September 2021
Biaya Operasi Plastik Kian Mahal, Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak
foto: ilustrasi (unsplash)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas bermacam jasa kesehatan.

Namun penarikan pajak itu diberlakukan untuk jasa kesehatan di luar kebutuhan umum, seperti contoh operasi plastik.

"Misalnya yang dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan dan estetika, operasi plastik yang sifatnya non-esensial," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Adapun kebijakan tersebut telah disiapkan dalam Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Kendati begitu, Sri Mulyani belum merincikan berapa penetapan PPN untuk operasi plastik dan jasa kecantikan lainnya.

Dia juga menekankan, pengenaan PPN dikecualikan atas jasa kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat luas. Termasuk para pengguna BPJS Kesehatan yang tetap bebas pajak.

PPN Sembako

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tetap memperhatikan isu-isu yang kini berkembang di tengah masyarakat. Terutama penerapan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

"Perlu kejelasan pengaturan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang akan dikenai PPN. Dan itu perlu mempertimbangkan kondisi dan dampak pandemi saat ini," pungkas Sri Mulyani.

sumber: liputan6.com
Ada Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun BPK Kami Akan Jelaskan
11 September 2021
Ada Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun, BPK: Kami Akan Jelaskan
foto: Gedung BPK (okezone)


itoday - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika diminta menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp147 triliun. Namun hingga kini, BPK belum mendapatkan permintaan dari DPR untuk penjelasan lainnya.

"Kami akan jelaskan semua permasalahan, saya tidak katakan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak benar. Tetapi, apabila nanti ada permintaan kepada kami terkait dengan masalah itu, kami akan memberikan penjelasan baik penjelasan resmi kepada DPR maupun penjelasan lainnya yang dibutuhkan publik," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPKP, Jumat (10/9/2021).

Maka itu, BPK belum bisa memberikan informasi tentang selisih anggaran itu sebelum ada pemanggilan dari DPR.

"Kami tidak bisa memberikan informasi, tidak bisa memberikan jawaban atau respon terhadap sesuatu yang belum ada (pemanggilan), kurang lebih seperti itu ya," kata Agung.

Di sisi lain, BPK baru memberitahu rincian selisih anggaran Rp147 triliun itu kepada pemerintah, dan DPR belum memberikan undangan resmi.

"Sampai dengan saat ini, belum ada surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut dan itu adalah hasil yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Detilnya nanti pada saat kami betul-betul dipanggil (DPR) karena sampai dengan sekarang belum ada komunikasi secara lisan, belum ada komunikasi secara tertulis," pungkasnya.

Sebelumnya, BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.

sumber: okezone.com
Masyarakat Tak Pede dengan Ekonomi RI Bikin Konsumsi Masih Lesu
10 September 2021
Masyarakat Tak Pede dengan Ekonomi RI Bikin Konsumsi Masih Lesu
foto: ilustrasi (liputan6)


itoday - Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto menyebut sinyal pemulihan konsumsi masyarakat Indonesia masih melemah sampai dengan Agustus 2021. Hal ini tercermin dari gambaran Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih menujukan negatif.

"Kalau kita lihat semua pesimis itu di kelompok yang milenial turun terus kemudian kolonial juga turun ini menggambarkan rata nasibnya sama-sama susah," kata dia dalam Diskusi Publik Analis Big Data : Apa Kabar Konsumen Indonesia Selama PPKM, Jumat (10/9).

Sementara jika dilihat dari kelompok pengeluarannya, masyarakat paling pesimis itu ada di kelompok dengan pendapatan antara Rp3-4 juta.

Di mana dari 81,5 persen di Juli turun menjadi 73 persen pada Agustus 2021. Serta diikuti dengan kelompok pengeluaran pendapatan Rp2- 3 juta.

"Jadi kalau Anda pembisnis kira-kira konsumen Anda itu berada di kelompok antara Rp2-4 juta penghasilannya yaitu adalah kelompok yang kira-kira tidak akan membeli produk Anda. Karena tadi pengeluarannya kelompok pengeluaran yang paling pesimis," jelas dia,

Sementara kelompok pendapatan sebesar 5 Juta justru masih cukup optimis untuk bisa membelanjakan uangnya. Meski sudah cukup membaik pada Agustus kemarin namun masyarakat kelompok tersebut tingkat konsumsinya masih belum pulih karena belum mencapai 100.

Rincian Kota

Dia menambahkan jika berdasarkan kota atau dibagi secara regional rata-rata yang pesimis itu berada di luar Jawa. Diantaranya adalah Manado, Pontianak, Pangkalpinang, Banjarmasin.

Sedangkan di Pulau Jawa masih cukup optimis yakni DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan juga Denpasar. "Itu relatif sudah membaik tinggal di kota Surabaya Kota Banten itu masih minus sampai bulan lalu indeks keyakinan ini menggambarkan sebetulnya sejalan dengan data-data kata-kata penanganan pandemi itu kasus pergeseran dari Jawa ke luar Jawa," tandasnya.

sumber: liputan6.com
Imbas Varian Delta Sri Mulyani Sebut Omzet PKL Turun Hingga 75 Persen
09 September 2021
Imbas Varian Delta, Sri Mulyani Sebut Omzet PKL Turun Hingga 75 Persen
foto: Sri Mulyani dan PKL (instagram)


itoday - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 varian delta di Indonesia membuat para pelaku UMKM tiarap. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 membuat mobilitas masyarakat terganggu. Akibatnya, para PKL dan pemilik warung merugi. Pendapatan mereka turun drastis hingga 75 persen.

"Jadi banyak Bapak-Ibu PKL yang memberikan testimoni katanya kondisi semakin berat. Omsetnya turun sampai 75 persen karena varian delta ini," kata Menteri Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9).

Untuk mengatasi ini, pemerintah memutuskan kembali menggelontorkan bantuan kepada pelaku usaha yang terdampak. Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 15,8 triliun untuk membantu para pelaku usaha.

"Tahun lalu kami sudah memberikan dan tahun ini kita anggarkan Rp 15,8 triliun," kata dia.

Penyaluran BLT PKL-Warung Lewat TNI dan Polri

Penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM ini juga dilakukan perluasan. Bila sebelumnya hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, maka kali ini Pemerintah melibatkan TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan.

Sri Mulyani mengatakan dua instansi tersebut diberikan kewenangan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai PKL-Warung sebanyak 1 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Masing-masing instansi akan menyalurkan dana Rp 600 miliar untuk 500 penerima bantuan. Adapun besaran dana yang diterima penerima manfaat yakni Rp 1,2 juta.

Kewenangan ini pun dianggap tidak mudah karena sebelumnya dua institusi ini telah ditugaskan untuk mendisiplinkan protokol kesehatan di masyarakat.

"Dengan adanya varian delta ini TNI dan Polri bekerja luar biasa karena meminta masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dan itu menimbulkan suasana ketegangan," kata dia.

sumber: merdeka.com