Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Perekonomian RI Selalu Mentok di Lima Persen Ekonom Senior Sarankan Ini ke Pemerintah
08 September 2021
Perekonomian RI Selalu Mentok di Lima Persen, Ekonom Senior Sarankan Ini ke Pemerintah
foto: Didik J Rachbini (paramadina)


itoday - Tak bisa dipungkiri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian Indonesia selalu mentok pada angka lima persen pertumbuhannya. Dengan demikian, mimpi Jokowi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen setiap tahun belum terealisasi hingga saat ini.

Lantas apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia selalu stagnan di angka 5 persen?

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memberikan solusi agar ekonomi Indonesia bisa melesat lebih dari lima persen.

"Sekarang kita bisa terobos stagnasi di angka lima persen, saya usulkan menggunakan strategi investasi, industri dan ekspor," kata Didik dalam Webinar INDEF pada Rabu (8/9/2021).

Menurut dia, sektor industri bisa diandalkan pemerintah dalam menjadi tulang punggung penggerak utama ekonomi. Dengan modal besar dan serapan tenaga kerja yang sama besar juga, dia meyakini sektor ini dapat mengerek laju pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen.

"Kalau kita langkah dengan draf seperti ini saya yakin menuju enam persen, tujuh persen itu bisa dilakukan dengan backbone-nya industri," katanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah terus mendorong investasi ke sektor industri yang bernilai tambah.

Dengan begitu, negara bisa mendapatkan sumber pendapatan sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih masif.

Lebih dalam lagi, hasil produksi dari industri harus bisa diekspor. Proses ekspor produk ini juga harus dilakukan efisien.

"Ketika ekspor, maka upaya efisiensi harus dilakukan oleh pabrik," kata Rektor Universitas Paramadina ini.

Didik menilai kekuatan ekonomi sebuah negara bisa diukur dari hasil produk yang dihasilkan.

Sehingga bisa menentukan nasib produk, ketika bersaing di pasar internasional. Kondisi ini bisa didukung oleh strategi investasi yang berkualitas dan berdaya saing.

sumber: suara.com
DPR Minta Pemerintah Rincikan Penggunaan Dana PCPEN Secara Transparan
07 September 2021
DPR Minta Pemerintah Rincikan Penggunaan Dana PC-PEN Secara Transparan
foto: Sri Mulyani (merdeka)


itoday - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan Fraksi PKB meminta agar pemerintah membuat penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang tetap dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal ini harus dilakukan meskipun pemerintah sedang dihadapkan dalam kondisi darurat akibat pandemi.

"Pemerintah perlu membuat penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan meskipun dalam kondisi kegentingan tapi tetap harus akuntabel dan transparan," kata Edhie dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/9).

Selain itu, PKB kata Edhie meminta pemerintah menghadapi kondisi kedaruratan ini dengan kebijakan yang tepat. Tak hanya kebijakan yang tepat, partai berlambang bulan dan bintang tersebut meminta pemerintah untuk segera mengeksekusinya dengan cepat.

"Untuk menghadapi kondisi darurat kebijakan harus tepat dan dieksekusi yang cepat," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku laporan keuangan penggunaan dana PC-PEN telah masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Laporan tersebut menurutnya sudah cukup memadai untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

"Realisasi PC-PEN dilaporkan secara memadai dalam LKPP tahun 2020, program PEN yang sangat responsif dan forward looking, diupayakan untuk memastikan penanganan pasien Covid-19," kata dia.

Pemerintah mengakui realisasi anggaran (PC-PEN) tahun 2020 belum maksimal. Hanya 82,83 persen atau Rp575,8 triliun dari yang dianggarkan Rp695,2 triliun. Realisasi tersebut terbagi ke sejumlah sektor yang bertujuan untuk menjaga sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat dan membantu dunia usaha.

"Pencapaian output APBN tahun anggaran 2020 seluruhnya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin meski mobilitas terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dengan realisasi Rp575,8 triliun atau 82,83 persen," kata Sri Mulyani.

Tahun lalu, pemerintah telah membelanjakan dana PC-PEN sebesar Rp62,7 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan 205.045 pasien terpapar Covid-19. Lalu untuk pengadaan fasilitas kesehatan kepada 160 rumah sakit, termasuk menyediakan 1,56 juta alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan membeli ventilator sebanyak 2.612 buah, membangun fasilitas kesehatan tambahan dengan 260 ruang baru untuk puskesmas di seluruh Indonesia.

Kemudian merehabilitasi 269 rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas daya tampung pasien Covid-19. Pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan kepada 648 ribu tenaga kesehatan di pusat dan 449 ribu tenaga kesehatan di daerah.

Perlindungan Sosial
Pada sektor perlindungan sosial, pemerintah mencairkan dana Rp216,6 triliun untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan sosial diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH, 21,5 juta KPM di daerah episentrum penyebaran Covid-19, subsidi upah kepada 13 juta pekerja yang rentan, program Kartu Prakerja, diskon tagihan listrik kepada 32,1 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM.

Sri Mulyani mengatakan berbagai stimulus tersebut bisa menahan peningkatan kemiskinan di angka 10,19 persen. Angka ini dinilai lebih baik ketimbang tidak diberikan stimulus yang bisa memperbanyak jumlah masyarakat miskin hingga 11,8 persen.

"Studi World Bank menunjukkan apabila tanpa bansos maka pandemi akan meningkatkan kemiskinan hingga 11,8 persen," kata dia.

Artinya, kata bantuan sosial dari pemerintah telah menyelamatkan 5 juta orang jatuh pada kelompok masyarakat miskin. "Perluasan ini di dalam 2020 bisa selamatkan 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan," kata dia mengakhiri.

sumber: merdeka.com
BREAKING NEWS PPKM Level 4 Pulau Jawa  Bali Diperpanjang sampai 13 September 2021
06 September 2021
BREAKING NEWS! PPKM Level 4 Pulau Jawa - Bali Diperpanjang sampai 13 September 2021
foto: Luhut Pandjaitan (suara)


itoday - Pemerintah memutuskan kembali melanjutkan status PPKM level 3 dan 4 di Pulau Jawa - Bali sejak Selasa (7/9) hingga Senin 13 September 2021.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Pulau Jawa - Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ada sejumlah aturan baru yang diterapkan dalam PPKM sepekan ke depan.

"Ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode (PPKM) 7-13 September ini," kata Luhut saat memaparkan keputusan itu yang disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (6/9/2021) malam.

Pertama, penyesuaian waktu makan di tempat atau dine in di mal berubah menjadi 60 menit, dengan kapasitas 50 persen.

Hal itu, kata dia, akan diuji coba di 20 tempat wisata di daerah PPKM level 3. Meski demikian, di tempat-tempat makan tersebut, pengelola harus tetap ketat menerapkan protokol kesehatan serta menggunakan platform PeduliLindungi.

Luhut juga menegaskan, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan meski level PPKM di daerahnya menurun.

"Dalam sepekan terakhir, seperti yang diberitakan media-media massa, ada pelanggaran protokol kesehatan. Pemerintah mengambil langkah persuasif agar hal itu tak lagi terjadi," kata Luhut.

Dia menjelaskan, pengendalian wabah covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan.

Luhut mengklaim, perbaikan tersebut ditandai oleh semakin sedikitnya kota maupun kabupaten level 4.

"Terhitung sejak 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten yang dietapkan PPKM level 4. Sebelumnya ada 25 kota dan kabupaten."

Tapi, ada peningkatan jumlah wilayah yang diterapkan PPKM level 2. Sebelumnya, PPKM level 2 diterapkan hanya di 27 kabupaten/kota.

"Sementara saat ini ada 43 kabupaten/kota dari wilayah aglomerasi yang diterapkan PPKM level 2," kata Luhut.

Awal pekan lalu, pemerintah kembali memperpanjang status PPKM level 3 dan 4 dari tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021. Keputusan perpanjangan masa PPKM itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021," ujar Jokowi, dikutip, Senin (30/8/2021).

Menurut Jokowi, hasil evaluasi kebijakan PPKM, menunjukan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor mempelihatkan hal yang cukup baik.

"Hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan hal yang cukup baik," ujar Jokowi.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua masyarakat tetap waspada menyikapi tren perbaikan perkembangan kasus Covid-19.

Sebelumnya, Jokowi menyebut PPKM Level 4 berlaku di Pulau Jawa dan Bali yakni Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Adapun penambahan aglomerasi yang masuk PPKM level 3 yakni Malang Raya dan Solo Raya.

"Dengan begitu, wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya, Malang raya dan Solo Raya," ucap dia.

Kemudian Semarang Raya kata Jokowi berhasil turun dari PPKM Level 3 menjadi level 2.

"Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2," tutur dia.

Jumlah kasus hari ini

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan kasus positif corona di Indonesia kembali bertambah sebanyak 4.413 orang, Senin (6/9/2021), sehingga total kasus menembus 4.133.433 orang.

Dari jumlah itu, ada tambahan 612 orang meninggal sehingga total menjadi 136.473 jiwa meninggal dunia.

Kemudian, ada tambahan 13.049 orang yang sembuh sehingga total menjadi 3.850.689 orang lainnya dinyatakan sembuh.

Sementara kasus aktif turun 9.248 menjadi 146.271 orang, dengan jumlah suspek mencapai 256.777 orang.

Angka tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan 152.942 spesimen dari 96.507 orang yang diperiksa hari ini.

Total spesimen yang sudah diperiksa sejak kasus pertama covid-19 hingga hari ini adalah 33.368.395 spesimen dari 22.208.725 orang.

Tercatat sudah 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota yang terinfeksi virus Covid-19.

sumber: suara.com
APBN Tak Kuat Program EBT Terancam Gagal
04 September 2021
APBN Tak Kuat, Program EBT Terancam Gagal
foto: PLTA PLN (PLN)


itoday - Pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam RUU akan dijabarkan mengenai masa transisi dari energi fosil menjadi energi ramah lingkungan.

Guru Besar Institut Teknologi, Mukhtasor menyebut Transmisi EBT yang dicanangkan di dalam RUU EBT akan berpotensi gagal.

Mengingat beban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemenuhan tersebut tidak kuat.

"Transmisi energi akan berpotensi gagal. Karena kemampuan kita tidak kuat di sana apalagi APBN dalam situasi tidak bagus juga dalam kondisi sulit," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Regulasi EBT, Untuk Siapa?', Sabtu (4/9/2021).

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu mengatakan, penggunaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap tidak sedikit alias mahal. Kondisi ini akan bisa membuat portofolio Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bagus.

Seperti diketahui, dalam RUU EBT ini pemerintah meminta langsung agar PT PLN (Persero) dapat mengoptimalkan potensi pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) atau PLTS.

"RUU EBT bagus, asal cara ditempuh aturannya itu justru membangun ekonomi baru. Misalnya produsen turbin di kasih insentif. Harga dalam negeri murah. Nanti dalam waktu tertentu tumbuh pendapatan pajak dalam negeri nanti negara akan mampu ke depannya," jelas dia.

Dia menyampaikan, regulasi terkait EBT ini sebetulnya sudah menjadi khas di Indonesia dan ada sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Namun UU ini telah ditinggalkan.

"Dalam rencana pembangunan jangka panjang seharusnya semua pihak memegang ini. Karena sudah menjadi konsensus nasional. Dari sisi energi itu memang terbarukan dan emisi turunkan bagus sekali. Tetapi Cara yang ditempuh adalah dengan membangun ekonomi produktif di dalam negeri dan juga pembangunan ramah lingkungan dan proses-proses yang bisa dibuat untuk membangun kemampuan nasional," jelas dia.

Dia menambahkan, jika RUU EBT ini tujuannya adalah untuk menurunkan emisi karbon maka tidak tepat. Sebab cara-cara pemerintah digunakan saat ini sudah terpenuhi pemenuhannya untuk emisi karbon.

"Sekarang itu target sudah terpenuhi jadi Menteri ESDM tidak usah bingung-bingung sektor energi itu tidak memenuhi target. Memenuhi target. Saya yakin itu. Saya menyatakan dan hitungan-hitungan itu ada," jelas dia.

Percepatan Investasi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT yang tengah disusun pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.

"RUU EBT ini sifatnya percepatan, karena harus melipatgandakan realisasinya dan magnitude-nya besar. Misalnya untuk listrik, kalau kita mau naik dua kali lipat, berarti harus menaikkan (EBT) sampai 12 ribu Giga Watt dalam lima tahun," kata Dadan dalam acara pada CNBC Indonesia Energy Conference: Membedah Urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan, Senin (26/4).

Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor, sambung Dadan, keberadaan aturan EBT diharapkan mampu mempercepat dari sisi proses-proses investasi. "Ini diharapkan ada manfaat secara nasional, baik dari segi EBT maupun ekonominya bisa berjalan," jelasnya.

Salah satu sisi ekonomi yang disorot Dadan adalah keberlangsungan korporasi PLN, dimana ia berharap upaya transisi energi akan memberikan dampak positif bagi finansial PLN. "Masuknya EBT yang berbasis listrik justru akan memperbaiki kasnya PLN," tegasnya.

sumber: liputan6.com
Gedung Kementerian Bakal Disewakan untuk Danai Proyek Ibu Kota Baru
03 September 2021
Gedung Kementerian Bakal Disewakan untuk Danai Proyek Ibu Kota Baru
foto: ilustrasi (okezone)

itoday - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban tengah melakukan pemetaan aset-aset yang bisa menghasilkan uang. Ini bertujuan agar bisa membiayai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal ini dikarenakan, Komisi XI DPR RI menyoroti adanya kabar kantor-kantor kementerian akan disewakan. Hal ini pun dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk pindak ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ada di Kalimantan.


"Saat ini memang baru dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan IKN baru," ujar Rionald di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Dia menjelaskan, untuk mencari tambahan anggaran melalui aset yang dimiliki pemerintah bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemanfaatan dan kedua melalui pemindahtanganan.

Serta memetakan, instansi mana yang akan pindah terlebih dahulu ke IKN baru. Dengan demikian, gedungnya bisa mulai ditawarkan untuk mendapatkan dana.

"Namun semua tergantung sikon instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke IKN baru, sehingga nanti kita bisa memiliki rencana monetisasi," tandasnya.

sumber: okezone.com
Asyik Sri Mulyani Kantongi Anggaran Rp44 Triliun pada 2022
02 September 2021
Asyik! Sri Mulyani Kantongi Anggaran Rp44 Triliun pada 2022
foto: Sri Mulyani (okezone)


itoday - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tambahan anggaran sebesar Rp992,77 miliar ke dalam anggaran Kementerian Keuangan 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya Rp43,02 triliun.

“Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022 sehingga menjadi Rp44,01 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam Raker bersama Kemenkeu di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Sri Mulyani menyatakan anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan strategis sekaligus memenuhi target kinerja output dan outcome pada tahun depan.

Dengan adanya tambahan anggaran Rp992,77 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp43,02 triliun maka anggaran Kemenkeu untuk tahun depan adalah sebesar Rp44,01 triliun.

Dia merinci berdasarkan sumber dana maka pagu anggaran Kemenkeu 2022 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp34,61 triliun, PNBP sebesar Rp7,08 miliar, HLN sebesar Rp22,25 miliar dan BLU sebesar Rp9,36 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menjelaskan tambahan dana sebesar Rp992,77 miliar akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system Rp328,37 miliar.

“Urgensinya adalah pengembangan infrastruktur sistem IT di pajak atau core tax untuk mendukung amanah Perpres 40/2018,” katanya.

Kemudian, pengembangan layanan kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) sebesar Rp146,36 miliar.

Selanjutnya, dukungan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, Lisensi SPAN, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta Modul Penerimaan Negara (MPN) Rp77,36 miliar.

Berikutnya, pengembangan smart data center dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) strategis lainnya di Kemenkeu sebesar Rp441,69 miliar.

sumber: okezone.com