Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
14 September 2021
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
foto: Sri Mulyani (bisnis)


itoday - Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda.

Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang diperoleh Bisnis, opsen pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah provinsi berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota.

Opsen yang termasuk di dalam pendapatan asli daerah (PAD) provinsi adalah opsen atas atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Adapun, opsen yang termasuk PAD kabupaten/kota adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di sisi lain, dalam draf terbaru ini pemerintah menghapus opsen atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sebelumnya direncanakan dipungut dengan tarif 10 persen untuk provinsi, 15 persen untuk kabupaten/kota, dan 25 persen untuk daerah setingkat provinsi yang bukan daerah kabupaten/kota otonom.

Tarif opsen ditetapkan sebesar 40 persen untuk PKB, 30 persen untuk BBNKB, dan 25 persen untuk MBLB. Opsen pajak MBLB dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen,” tulis draf RUU HKPD yang dikutip Bisnis, Senin (13/9). Hal yang menjadi persoalan adalah, RUU HKPD belum menjelaskan secara detail terkait dengan pihak yang harus membayar opsen tersebut, apakah akan dibebankan kepada wajib pajak, atau opsen dikenakan dengan mengurangi setoran yang diterima oleh pemerintah.

Jika opsen dibebankan kepada wajib pajak, maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Berbeda halnya jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak.

Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota mengutip opsen PKB yang ditarik oleh pemerintah provinsi. Otomatis hal ini akan memangkas penerimaan pemerintah provinsi dari PKB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, juga belum memerinci perihal skema opsen pajak ini. Dia hanya mengatakan bahwa RUU HKPD disusun untuk memperkuat desentralisasi fiskal.

Terlebih di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Menkeu mengatakan bahwa transfer ke daerah akan lebih difokuskan untuk kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Artinya, pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen untuk mengerek pendapatan.

Menurutnya, selama ini belanja daerah masih sangat tergantung kepada dana alokasi khusus (DAK) yang disalurkan oleh pemerintah pusat. “Dalam situasi Covid-19 ini kami betul-betul memperhatikan setiap transfer langsung dirasakan manfaatnya oleh masyaralat,” kata Menkeu, Senin (13/9).

Sementara itu, Acting Director Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman meminta kepada pemerintah untuk tidak membebankan opsen kepada wajib pajak.

Dia menambahkan, saat ini organisasinya tengah meminta penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan kalangan akademisi untuk meminta penjelasan serta masukan terkait dengan konsep ideal opsen pajak sehingga tidak menimbulkan pungutan berganda.

“Potensi pungutan ganda dari skema opsen ini sangat besar. Kalau memang seperti itu jelas kami sangat menolak,” kata dia.

Adapun, dalam laporan hasil rapat dengan Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan memaparkan bahwa opsen dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak.

Penerapan opsen juga dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi penagihan pajak tertunggak misalnya PKB. Melalui opsen, PKB tertunggak juga akan menimbulkan piutang opsen PKB pada kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi piutang provinsi sepenuhnya.

sumber: bisnis.com
Biaya Operasi Plastik Kian Mahal Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak
13 September 2021
Biaya Operasi Plastik Kian Mahal, Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak
foto: ilustrasi (unsplash)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas bermacam jasa kesehatan.

Namun penarikan pajak itu diberlakukan untuk jasa kesehatan di luar kebutuhan umum, seperti contoh operasi plastik.

"Misalnya yang dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan dan estetika, operasi plastik yang sifatnya non-esensial," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Adapun kebijakan tersebut telah disiapkan dalam Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Kendati begitu, Sri Mulyani belum merincikan berapa penetapan PPN untuk operasi plastik dan jasa kecantikan lainnya.

Dia juga menekankan, pengenaan PPN dikecualikan atas jasa kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat luas. Termasuk para pengguna BPJS Kesehatan yang tetap bebas pajak.

PPN Sembako

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tetap memperhatikan isu-isu yang kini berkembang di tengah masyarakat. Terutama penerapan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

"Perlu kejelasan pengaturan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang akan dikenai PPN. Dan itu perlu mempertimbangkan kondisi dan dampak pandemi saat ini," pungkas Sri Mulyani.

sumber: liputan6.com
Ada Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun BPK Kami Akan Jelaskan
11 September 2021
Ada Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun, BPK: Kami Akan Jelaskan
foto: Gedung BPK (okezone)


itoday - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika diminta menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp147 triliun. Namun hingga kini, BPK belum mendapatkan permintaan dari DPR untuk penjelasan lainnya.

"Kami akan jelaskan semua permasalahan, saya tidak katakan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak benar. Tetapi, apabila nanti ada permintaan kepada kami terkait dengan masalah itu, kami akan memberikan penjelasan baik penjelasan resmi kepada DPR maupun penjelasan lainnya yang dibutuhkan publik," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPKP, Jumat (10/9/2021).

Maka itu, BPK belum bisa memberikan informasi tentang selisih anggaran itu sebelum ada pemanggilan dari DPR.

"Kami tidak bisa memberikan informasi, tidak bisa memberikan jawaban atau respon terhadap sesuatu yang belum ada (pemanggilan), kurang lebih seperti itu ya," kata Agung.

Di sisi lain, BPK baru memberitahu rincian selisih anggaran Rp147 triliun itu kepada pemerintah, dan DPR belum memberikan undangan resmi.

"Sampai dengan saat ini, belum ada surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut dan itu adalah hasil yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Detilnya nanti pada saat kami betul-betul dipanggil (DPR) karena sampai dengan sekarang belum ada komunikasi secara lisan, belum ada komunikasi secara tertulis," pungkasnya.

Sebelumnya, BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.

sumber: okezone.com
Masyarakat Tak Pede dengan Ekonomi RI Bikin Konsumsi Masih Lesu
10 September 2021
Masyarakat Tak Pede dengan Ekonomi RI Bikin Konsumsi Masih Lesu
foto: ilustrasi (liputan6)


itoday - Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto menyebut sinyal pemulihan konsumsi masyarakat Indonesia masih melemah sampai dengan Agustus 2021. Hal ini tercermin dari gambaran Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih menujukan negatif.

"Kalau kita lihat semua pesimis itu di kelompok yang milenial turun terus kemudian kolonial juga turun ini menggambarkan rata nasibnya sama-sama susah," kata dia dalam Diskusi Publik Analis Big Data : Apa Kabar Konsumen Indonesia Selama PPKM, Jumat (10/9).

Sementara jika dilihat dari kelompok pengeluarannya, masyarakat paling pesimis itu ada di kelompok dengan pendapatan antara Rp3-4 juta.

Di mana dari 81,5 persen di Juli turun menjadi 73 persen pada Agustus 2021. Serta diikuti dengan kelompok pengeluaran pendapatan Rp2- 3 juta.

"Jadi kalau Anda pembisnis kira-kira konsumen Anda itu berada di kelompok antara Rp2-4 juta penghasilannya yaitu adalah kelompok yang kira-kira tidak akan membeli produk Anda. Karena tadi pengeluarannya kelompok pengeluaran yang paling pesimis," jelas dia,

Sementara kelompok pendapatan sebesar 5 Juta justru masih cukup optimis untuk bisa membelanjakan uangnya. Meski sudah cukup membaik pada Agustus kemarin namun masyarakat kelompok tersebut tingkat konsumsinya masih belum pulih karena belum mencapai 100.

Rincian Kota

Dia menambahkan jika berdasarkan kota atau dibagi secara regional rata-rata yang pesimis itu berada di luar Jawa. Diantaranya adalah Manado, Pontianak, Pangkalpinang, Banjarmasin.

Sedangkan di Pulau Jawa masih cukup optimis yakni DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan juga Denpasar. "Itu relatif sudah membaik tinggal di kota Surabaya Kota Banten itu masih minus sampai bulan lalu indeks keyakinan ini menggambarkan sebetulnya sejalan dengan data-data kata-kata penanganan pandemi itu kasus pergeseran dari Jawa ke luar Jawa," tandasnya.

sumber: liputan6.com
Imbas Varian Delta Sri Mulyani Sebut Omzet PKL Turun Hingga 75 Persen
09 September 2021
Imbas Varian Delta, Sri Mulyani Sebut Omzet PKL Turun Hingga 75 Persen
foto: Sri Mulyani dan PKL (instagram)


itoday - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 varian delta di Indonesia membuat para pelaku UMKM tiarap. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 membuat mobilitas masyarakat terganggu. Akibatnya, para PKL dan pemilik warung merugi. Pendapatan mereka turun drastis hingga 75 persen.

"Jadi banyak Bapak-Ibu PKL yang memberikan testimoni katanya kondisi semakin berat. Omsetnya turun sampai 75 persen karena varian delta ini," kata Menteri Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9).

Untuk mengatasi ini, pemerintah memutuskan kembali menggelontorkan bantuan kepada pelaku usaha yang terdampak. Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 15,8 triliun untuk membantu para pelaku usaha.

"Tahun lalu kami sudah memberikan dan tahun ini kita anggarkan Rp 15,8 triliun," kata dia.

Penyaluran BLT PKL-Warung Lewat TNI dan Polri

Penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM ini juga dilakukan perluasan. Bila sebelumnya hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, maka kali ini Pemerintah melibatkan TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan.

Sri Mulyani mengatakan dua instansi tersebut diberikan kewenangan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai PKL-Warung sebanyak 1 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Masing-masing instansi akan menyalurkan dana Rp 600 miliar untuk 500 penerima bantuan. Adapun besaran dana yang diterima penerima manfaat yakni Rp 1,2 juta.

Kewenangan ini pun dianggap tidak mudah karena sebelumnya dua institusi ini telah ditugaskan untuk mendisiplinkan protokol kesehatan di masyarakat.

"Dengan adanya varian delta ini TNI dan Polri bekerja luar biasa karena meminta masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dan itu menimbulkan suasana ketegangan," kata dia.

sumber: merdeka.com
Perekonomian RI Selalu Mentok di Lima Persen Ekonom Senior Sarankan Ini ke Pemerintah
08 September 2021
Perekonomian RI Selalu Mentok di Lima Persen, Ekonom Senior Sarankan Ini ke Pemerintah
foto: Didik J Rachbini (paramadina)


itoday - Tak bisa dipungkiri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian Indonesia selalu mentok pada angka lima persen pertumbuhannya. Dengan demikian, mimpi Jokowi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen setiap tahun belum terealisasi hingga saat ini.

Lantas apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia selalu stagnan di angka 5 persen?

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memberikan solusi agar ekonomi Indonesia bisa melesat lebih dari lima persen.

"Sekarang kita bisa terobos stagnasi di angka lima persen, saya usulkan menggunakan strategi investasi, industri dan ekspor," kata Didik dalam Webinar INDEF pada Rabu (8/9/2021).

Menurut dia, sektor industri bisa diandalkan pemerintah dalam menjadi tulang punggung penggerak utama ekonomi. Dengan modal besar dan serapan tenaga kerja yang sama besar juga, dia meyakini sektor ini dapat mengerek laju pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen.

"Kalau kita langkah dengan draf seperti ini saya yakin menuju enam persen, tujuh persen itu bisa dilakukan dengan backbone-nya industri," katanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah terus mendorong investasi ke sektor industri yang bernilai tambah.

Dengan begitu, negara bisa mendapatkan sumber pendapatan sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih masif.

Lebih dalam lagi, hasil produksi dari industri harus bisa diekspor. Proses ekspor produk ini juga harus dilakukan efisien.

"Ketika ekspor, maka upaya efisiensi harus dilakukan oleh pabrik," kata Rektor Universitas Paramadina ini.

Didik menilai kekuatan ekonomi sebuah negara bisa diukur dari hasil produk yang dihasilkan.

Sehingga bisa menentukan nasib produk, ketika bersaing di pasar internasional. Kondisi ini bisa didukung oleh strategi investasi yang berkualitas dan berdaya saing.

sumber: suara.com