Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata
19 July 2021
Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata
foto: Joko Widodo dan Luhut Pandjaitan (grid)

itoday - Bibit-bibit perpecahan di internal Kabinet Indonesia Maju sudah semakin terlihat nyata. Perpecahan itu diakibatkan keputusan Presiden Jokowi yang hanya mengandalkan seorang menteri dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu kini menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam menilai hal itu yang kemudian membuat Menko Polhukam, Mahfud MD lebih memilih asyik menonton sinetron. Bahkan membedah alur cerita sinetron itu dan mengumbar analisanya di media sosial.

“Menurut saya, Mahfud sedang ngambek karena tidak begitu dilibatkan dalam penanganan PPKM Darurat. Sehingga daripada tidak dipakai dan dipercaya Jokowi, Mahfud MD lebih baik santai sambil menunjukkan acuh tidak acuh terhadap corona yang makin tak terkendali," ujar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Saiful Anam menduga Mahfud sedang mempertanyakan keputusan Jokowi yang seolah tidak mempercayakan dirinya sebagai komando penanganan Covid-19. Padahal, Mahfud merasa memiliki kapasitas melebihi Luhut.

“Sehingga ia menunjukkan sedang tonton film saja," sambungnya.

Bibit-bibit perpecahan antara para menteri di kabinet Jokowi sudah mulai kelihatan. Apalagi, Jokowi seringkali mempercayakan hanya kepada orang-orang tertentu dalam hal penanganan hal-hal yang bersifat urgent.

"Padahal di situ ada banyak tokoh-tokoh yang saya kira sangat layak untuk dipertimbangkan dalam pelibatan penanganan corona,” tutupnya.

sumber: rmol
King of Silent Buat Wapres Harus Dicari Penyebabnya Apa Karena Gak Dikasih Kerjaan Sama Jokowi
10 July 2021
King of Silent Buat Wapres Harus Dicari Penyebabnya, Apa Karena Gak Dikasih Kerjaan Sama Jokowi?
foto: Ma'ruf Amin (rmol)

itoday - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamilludin Ritonga meminta agar publik tak terburu-buru mengamini julukan King of Silent Wakil Presiden Maruf Amin yang diberikan oleh BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Meskipun, kata dia julukan tersebut memang masuk akal lantaran Wapres jarang terlihat melaksanakan kegiatan kenegaraan yang strategis, termasuk keterlibatannya dalam penanganan Covid-19.

"Selama ini memang tidak terlihat aktifitas Wapres dalam memutuskan kebijakan strategis. Beberapa kali Wapres hanya terlihat kegiatan seremonial, seperti membuka kegiatan ormas keagamaan. Semua itu membuat banyak pihak menilai kinerja Wapres buruk. Wapres akhirnya dinilai lebih banyak pasif dan diam," kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/7).

Hanya saja, kata dia, publik harus mengetahui penyebab mengapa peran wapres tak begitu dominan, apalagi disaat Indonesia tengah bertarung menghadapi pandemi Covid-19 ini. Apakah karena keterbatasan kapasitas atau memang tidak ada kerjaan alias pendelegasian tugas strategis dari presiden.

Kalau alasan karena kapasitas Wapres terbatas, menurut Jamil tidak masuk akal. Sebab, pendidikan Wapres sangat tinggi dan pengalamannya berorganisasi juga malang melintang. Bahkan beliau pernah menjadi Ketua MUI dan Anggota DPR RI.

Begitu juga dilihat dari fisik, Wapres tampak masih bugar. Kondisi fisiknya itu masih memungkinkan baginya untuk berpikir jernih dan melakukan aktifitas yang prima.

Soal pendelegasian tugas alias kerjaan dari presiden, inilah yang hanya diketahui oleh Wapres sendiri. Karena soal pendelegasian tugas apa saja yang diberikan presiden kepada Wapres tidak dipublikasikan kepada publik.

"Kalau seandainya pasif dan diamnya Wapres karena memang tidak ada pendelegasian tugas strategis dari presiden, tentu tidak adil bila Wapres dijuluki King of Silent," ujar Jamil.

Untuk itu, ia menyarankan agar, Wapres terbuka menyampaikan tugas apa saja yang didelegasikan presiden kepadanya. Dari sinilah publik akan dapat menilai apakah julukan King of Silent layak dilayangkan kepada wapres.

sumber: rmol
Menhan Prabowo Drone Negara Lain Sudah Masuk ke Indonesia
09 July 2021
Menhan Prabowo: Drone Negara Lain Sudah Masuk ke Indonesia
Foto: Kementerian Pertahanan

Itoday - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut, sejumlah kemunculan drone di dalam perairan Indonesia berasal dari berbagai negara. Hal ini menurutnya terjadi karena isi kekayaan alam di laut dan hutan Indonesia sangat berlimpah.

“Kita pernah baca 2-3 bulan lalu, nelayan-nelayan kita di jaringnya ketemu drone-drone laut, bukan satu, bukan dua, ya kan? Jadi sudah drone-drone dari negara mana sudah masuk ke kita,” kata Prabowo seperti dikutip dari Kompas.com.

Prabowo mengatakan saat ini perang tidak hanya terjadi di ranah fisik, melainkan sudah ada perang dalam lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh karena itu, Prabowo menekankan, Indonesia harus kuat dalam sistem pertahanan dan iptek. Ketua Umum Partai Gerindra ini menakankan pentingnya kebutuhan ilmuan di bidang teknologi untuk mencegah gangguan atau invasi dari luar.

“Kita butuh sceintis, ilmuwan, yang bisa memberi kepada kita teknologi untuk bisa kita siap menghadapi gangguan invasi dari luar. Itu intinya,” ujar dia.

Prabowo juga menyampaikan, dalam aspek pertahanan, terdapat berbagai jenis gangguan baik gangguan militer ataupun nirmiliter. Ancaman nirmiliternya itu antara lain berupa wabah, pandemi dan sebagainya.

“Karena itu kita butuh dokter-dokter, ahli farmasi, kita harus bisa buat obat dan vaksin sendiri. Mudah-mudahan nanti ilmuwan-ilmuan kita sudah bisa menghasilkan,” kata dia (sumber berita: Kompas.com; Foto: Kementerian Pertahanan)
Gde Siriana Covid19 Ujian Bagi Penguasa Apakah Dimanfaatkan Untuk Bunuh Demokrasi Atau Merampok Anggaran
06 July 2021
Gde Siriana: Covid-19 Ujian Bagi Penguasa, Apakah Dimanfaatkan Untuk Bunuh Demokrasi Atau Merampok Anggaran?
itoday - Persoalan pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia merupakan ujian bagi penguasa.

Begitu Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, menanggapi perkembangan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan kaitannya dengan perekonomian RI yang tumbuh stagnan.

Gde Siriana mengatakan, eskalasi kasus positif Covid-19 yang semakin tinggi setiap harinya memang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang tegas.

Sehingga menurutnya, koreksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga oleh Sri Mulyani, yang mulanya dipatok 6,5 persen menjadi 4 persen, tidak mengalami perkembangan.

"Dengan pertumbuhan (ekonomi) 4-5 persen per tahun artinya kan masih ada persoalan pengangguran tinggi," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/7).

Untuk Indonesia yang memiliki banyak penduduk, menurut Gde Siriana, seharusnya pertumbuhan ekonomi minimal berada di angka 7 persen setiap tahunnya.

"Jika 7 persen dicapai melalui proyek padat karya pekerja lokal, maka tiap tahun bisa ciptakan 2-3 juta kerja baru. Silahkan evaluasi pemerintah Jokowi sejak 2014 hingga kini. Stagnan di sekitar 5 persen," ungkapnya.

Maka dari itu, jika Sri Mulyani mengoreksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 persen pada kuartal ketiga, hanya karena alasan diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali, maka itu tidak tepat.

Karena menurutnya, pandemi Covid-19 ini tidak tepat dijadikan alasan oleh pemerintah karena sifatnya adalah ujian bagi seluruh bangsa. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan solusi dari persoalan yang harus diselesaikan pemerintah, dan bukan malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang.

"Karena saya memandang Covid-19 sebagai tiga ujian. Pertama, ujian keimanan ketika kita sakit tertular bahkan meninggal. Kedua, ujian ilmu pengetahuan, apakah vaksin sanggup melawan Corona atau demi bisnis semata?" ungkapnya.

"Dan ketiga, ujian demokrasi. Apakah penguasa manfaatkan untuk bunuh demokrasi dan merampok anggaran?" demikian Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menambahkan.

sumber: rmol
Demo Mahasiswa Muhammadiyah Anggap Jokowi Gagal Total
06 July 2021
Demo, Mahasiswa Muhammadiyah Anggap Jokowi Gagal Total
foto: Demo Mahasiswa (cnnindonesia)

itoday - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Satu berunjuk rasa di depan kampusnya Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Mereka menutup seluruh ruas jalan dengan menahan truk serta membakar ban sehingga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan dengan isu utama "Jokowi Ma'ruf Gagal Total."

Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya, mengatakan, bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat.

"Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'aruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat," kata Darmawan di Makassar, Selasa (6/7).

Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya, mengatakan, bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat.

"Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'aruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat," kata Darmawan di Makassar, Selasa (6/7).

Dalam aksi tersebut mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin untuk turun dari jabatannya.

Mahasiswa juga membagikan kertas berisi pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai bahwa selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

"Penegakan hukum masih tebang pilih dan diskriminatif, masifnya praktik KKN oleh oknum birokrat di lingkup pemerintahan, supremasi masyarakat sipil dilemahkan," demikian tertulis dalam pernyataan sikap Aliansi Unimuh Satu.

Mahasiswa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan dan memutuskan pengunduran kuliah tatap muka yang merupakan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, maka pendidikan karakter untuk generasi masa datang maka terus mengalami kemunduran. Pendidikan yang masih tetap dilakukan dengan daring kami anggap tidak efektif dan tidak ideal," menurut mahasiswa.

Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Batalkan RUU PPN dan hentikan komersialisasi pendidikan dan juga Covid-19," demikian tuntutan mahasiswa.

Aksi mahasiswa Aliansi Unismuh Satu itu berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Menanggapi pernyataan sikap mahasiswa, Juru Bicara Preiden Fadjroel Rachman mengatakan kritik mahasiswa merupakan hal yang biasa.

"Pak Jokowi sudah menjawab untuk BEM UI. Kritik itu biasa dalam demokrasi. Jantungnya demokrasi. Patuhi saja peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kritik," kata Fadjroel kepada CNNIndonesia.com.

sumber: cnnindonesia
Benny Harman Jangan Buat Rakyat Resah Tolong Kemenkumham Beri Penjelasan Detail Soal 20 TKA China
05 July 2021
Benny Harman: Jangan Buat Rakyat Resah, Tolong Kemenkumham Beri Penjelasan Detail Soal 20 TKA China
foto: Benny Harman (rmol)

itoday - Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Selatan telah menggemparkan publik. Pasalnya, mereka datang di saat pemerintah sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akibat melonjaknya kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman pun mendesak agar Kementerian Hukum dan HAM turun tangan langsung dalam mengatasi masalah ini.

Apalagi menyangkut mengenai izin keimigrasian dan protokol kesehatan yang harus dijalani para TKA China.

“Saya minta Kemenkumham jelaskan soal ini secara luas kepada publik, agar publik tahu secara persis informasinya, tidak berspekulasi,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (5/7).

Spekulasi memang bermunculan di tengah masyarakat. Terlebih lagi setelah pihak Imigrasi Makassar menjelaskan bahwa 20 TKA China itu terlebih dahulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebelum ke Bandara Hasanuddin, Makassar.

Dijelaskan juga oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Makassar, Agus Winarto bahwa proses imigrasi dan protokol kesehatan telah dilangsungkan di Bandara Soetta. Sementara status TKA China masih dalam tahap ujicoba dan belum bekerja.

Atas alasan itu, Benny Harman meminta Kemenkumham memberi penjelasan menyeluruh mengenai proses kedatangan 20 TKA China tersebut. Jika tidak, maka masyarakat bisa menjadi resah dan panik.

“Jika rakyat panik, maka amuk massa tidak terhindarkan. Janganlah pemerintah menyakiti hati rakyat, diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif. Kesabaran rakyat itu ada batasnya,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

sumber: rmol