Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Airlangga Dianggap Berpeluang Buka Poros Lawan Koalisi Gerindra dan PDIP di Pilpres 2024
12 October 2021
Airlangga Dianggap Berpeluang Buka Poros Lawan Koalisi Gerindra dan PDIP di Pilpres 2024
foto: Capres 2024 (liputan6)


itoday - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memprediksi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan bakal berkoalisi di Pemilu 2024. Untuk calon yang diusung sangat mungkin figur berpengaruh dari dua parta tersebut, yaitu Prabowo dan Puan Maharani.

Adi meyakini, Gerindra bisa masuk ke semua parpol dalam upaya membentuk koalisi. Namun dia yakin, Gerindra akan tetap berkoalisi dengan PDIP.

"Tapi kalau melihat portofolionya bisa dikunci PDIP, karena kan Puan-Prabowo, atau Prabowo-Puan, kan begitu," ujar Adi saat dihubungi, Senin (11/10).

Adi mengatakan, pasangan Prabowo-Puan sangat mungkin berhadapan dengan capres dari Partai Golkar. Diketahui, Golkar dalam hasil Rapimnas menyatakan bakal menjagokan Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024.

"Golkar misalnya bisa masuk ke PKB dan Demokrat karena ketum mereka juga mengincar. Bahkan PPP juga di situ, kan mulai dijodoh jodohin tuh Airlangga-Cak Imin atau Airlangga-Suharso," ujarnya.

Adi menyebutkan, tiga partai yang secara tradisi memasang calonnya dalam setiap pilpres, termasuk nantinya di 2024.

Ketiganya yakni PDI-P, Gerindra dan Golkar yang saat ini merupakan tiga besar partai politik dengan jumlah kursi signifikan di parlemen.

"PDIP sudah bisa maju sendiri, Golkar dan Gerindra tinggal cari satu atau dua partai lagi untuk menggenapi ambang batas presiden, dan dua partai ini punya tradisi maju," jelasnya.

Adi mengatakan, partai lain di luar ketiga partai ini tentu akan kesulitan karena perolehan suara partai mereka kecil, dan elektabilitas ketum tidak signifikan.

Dia mencontohkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak terlampau signifikan elektabilitasnya, hanya di kisaran angka 5 persen. Angka ini berbeda jauh dengan Prabowo.

"Airlangga boleh kecil elektabilitasnya, tapi partainya besar, artinya ada bargaining position. AHY serba tanggung, partainya juga tidak sampai dua digit, bargainnya itu tidak VIP, tapi kalau Golkar, PDIP, Gerindra, itu bargainnya VIP," jelas dia.

Adi menambahkan, ketiga partai ini terbuka lebar untuk berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kursi di parlemen. Pengecualian hanya di PDIP yang sepertinya sudah dianggap menolak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Dia juga mengatakan, nama-nama kepala daerah yang populer seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil saat ini dalam kondisi galau. Ketiganya boleh populer dan hebat namun tetap sia-sia jika tidak punya dukungan partai politik.

"Ganjar, Anies, RK bisa masuk untuk jadi cawapres mendongkrak elektabilitas Prabowo dan Airlangga. Karena ketiga partai besar itu pasti mematok kadernya capres," tambahnya.

Adi juga memprediksi, pasangan capres dan cawapres akan terbentuk di menit akhir pendaftaran Pilpres 2024. Dua faktor yang memungkinkan itu terjadi adalah dukungan realistis partai menggenapi ambang batas presiden. Kedua adalah mencari pasangan yang bisa menggerek elektabilitas masing-masing capres.

Upaya Golkar Dekati PKB

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Gerindra mendorong Prabowo karena percaya diri akan terwujudnya pasangan Prabowo-Puan di pilpres 2024.

"Keinginan Partai Gerindra untuk mencapreskan kembali Pak Prabowo, boleh jadi adalah ekspresi rasa percaya diri akan potensi terwujudnya duet antara Prabowo-Puan Maharani," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi lewat pesan kepada merdeka.com, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, dengan rekam jejak yang panjang di politik nasional dan keikutsertaannya sejak pilpres 2009, wajar jika Prabowo hingga hari ini masih menjadi figur terdepan yang potensial untuk pilpres 2024.

"Adapun bagi PKS, sampai dengan saat ini kami fokus mensosialisasikan Salim Segaf sebagai tokoh utama partai dalam pentas kepemimpinan politik nasional," ucapnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan mempertimbangkan menduetkan Ketum Muhaimin Iskandar dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan mayoritas kader menginginkan Cak Imin maju di Pilpres 2024. Meskipun belum ada keputusan resmi melalui Rakernas PKB atau persetujuan dari Cak Imin.

Airlangga-Cak Imin melakukan jalan pagi bersama di Kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu (25/9) lalu. Pertemuan keduanya diakui bagian komunikasi politik jelang Pemilihan Presiden 2024.

"Ya pasti jadi pertimbangan," kata Syaiful ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (1/10).

Syaiful Huda mengakui ada komunikasi mengarah pembahasan terkait koalisi antara Golkar dan PKB. Tenggat waktu 3 tahun jelang Pilpres juga bakal dimanfaatkan kedua partai dan Airlangga-Cak Imin untuk meningkatkan elektabilitas.

"Masih ada waktu kok, untung running untuk sama-sama meningkatkan elektabilitas," ujar dia.

sumber: liputan6.com
Fuad Bawazier Minta Pemerintah Batalkan Proyek Infrastruktur yang Rugikan Negara
12 October 2021
Fuad Bawazier Minta Pemerintah Batalkan Proyek Infrastruktur yang Rugikan Negara
foto: Fuad Bawazier (rmol)


itoday - Proyek kereta api cepat Jakarta- Bandung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebabnya, Pemerintahan Joko Widodo berubah haluan karena membuka peluang gunakan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut.

Padahal pada tahun 2015 lalu, Jokowi menyampaikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menyentuh uang negara sama sekali.

Ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali proyek kereta tersebut. Argumentasi Fuad, dirinya jauh-jauh hari telah menghitung bahwa proyek tersebut tidak menguntungkan negara sama sekali.

Bahkan Fuad mengaku khawatir proyek tersebut justru menumpuk utang.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan diri dengan membangun proyek yang akan berdampak pada kerugian negara dan melakukan audit secara menyeluruh.

Fuad menduga pihak yang keukeuh proyek itu direalisasikan sudah menerima komisi di depan. Maka dia meminta proyek tersebut diaudit secara menyeluruh.

"Perlu dilakukan audit khusus terhadap proyek KA Cepat Jakarta-Bandung ini. Bisa jadi akan terdeteksi siapa pelaku korupsinya,” ucap Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).

“Saya kira proyek-proyek infrastruktur yang merugikan negara dan berpotensi menjadi mubazir serta membangkrutkan keuangan negara harus di batalkan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan proyek yang membuat negara rugi. Contohnya KA ke Bandara Soetta yang sepi penumpang dan rugi atau LRT di Palembang yang juga rugi.

Bahkan informasi yang dia himpun, dua proyek itu telah membebani APBN atau APBD.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk betul-betul melakukan pembangunan berbasis studi yang serius. Dengan demikian, negara tidak akan mengalami kebangkrutan di belakang hari.

"Sama halnya dengan bandara Kertajati di Jabar yang tidak terpakai. MRT di Jakarta memang masih rugi tapi saya kira memang dibutuhkan dan urgen; dan alhamdulillah laku, lumayan banyak penumpangnya," tutupnya.

sumber: rmol.id
Jangan Angkat Perwira Aktif Militer atau Polisi Jadi Penjabat Gubernur Aceh
12 October 2021
Jangan Angkat Perwira Aktif Militer atau Polisi Jadi Penjabat Gubernur Aceh
foto: Fajran Zain (rmol)


itoday - Pemerintah Pusat diingatkan untuk tidak menunjuk perwira tinggi aktif, baik TNI maupun Polri, untuk menjadi penjabat Gubernur Aceh. Sebab, masih banyak sosok sipil di Tanah Rencong yang pantas dan mampu mengemban tugas tersebut.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain, menyikapi wacana penunjukkan perwira tinggi TNI dan Polri untuk menjabat kepala daerah yang kosong sebelum berlangsungnya Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Fajran mengatakan, masih banyak sosok sipil di luar dua lembaga itu yang pantas untuk menjabat sebagai penjabat gubernur.

"Kami ingin profesionalisme TNI itu dibangun atas fungsi pertahanan dan kepolisian atas fungsi keamanan. Jangan masuk ke politik," tegas Fajran, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (12/10).

Penunjukan pejabat dari dua lembaga ini sebagai penjabat gubernur di Aceh, lanjut Fajran, sama seperti saat Presiden Soeharto di era Orde Baru menunjuk pejabat penting di pusat dan daerah dari kalangan militer atau kepolisian.

Saat itu, terang Fajran, pertimbangan Soeharto adalah stabilitas politik dan ekonomi bisa terjaga dengan menggunakan aparatur keamanan negara.

Beberapa perwira tinggi di militer dan kepolisian, saat itu sengaja dipensiunkan dini untuk dapat menduduki jabatan sipil seperti gubernur, bupati, atau walikota.

Fajran berharap Presiden Joko Widodo membangun profesionalisme TNI/Polri dengan mendudukkan para perwira tinggi sesuai dengan tupoksinya.

Jangan sampai Jokowi membuat blunder seperti yang pernah dilakukan Soeharto.

Seperti halnya sejumlah kepala daerah di provinsi lainnya, Gubernur Aceh saat ini, Nova Iriansyah, akan habis masa jabatannya pada 2022. Sementara, KPU dan pemerintah telah sepakat untuk menggelar Pilkada Serentak pada 2024.

Artinya, ada kekosongan jabatan kepada daerah selama 2 tahun hingga terlaksananya Pilkada 2024. Itulah yang membuat Pemerintah kemudian memunculkan wacana penunjukkan perwira aktif militer dan Polri untuk menjadi penjabat kepala daerah.

sumber: rmol.id
75 KK Korban Gusuran Ahok di Bukit Duri Punya Tempat Tinggal
08 October 2021
75 KK Korban Gusuran Ahok di Bukit Duri Punya Tempat Tinggal
foto: Warga Korban Penggusuran Ahok (republika)


itoday - Warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran tahun 2016 pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan menapaki perjalanan hidup baru. Hal itu karena mereka diberi tempat tinggal tetap oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Mereka akan ditempatkan di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rumahnya di kawasan Bukit Duri, yang berada di bantaran Sungai Ciliwung digusur pada 2016.

"Punya rumah hunian sendiri adalah awal kisah perjuangan hidup kami dimulai," kata Sandyawan Sumardi alias Romo Sandi, selaku perwakilan warga saat memberikan kata sambutan dalam peresmian pembangunan Kampung Susun Cakung, Jakarta pada Kamis (7/10).

Selama ini, 75 kepala keluarga (KK) korban penggusuran di Bukit Duri belum mempunyai tempat tinggal tetap. Harapan untuk memiliki tempat tinggal tetap pun muncul kala Anies berencana membangun hunian bagi warga korban penggusuran. Rencana itu muncul saat Anies datang mengunjungi warga korban penggusuran di Bukit Duri.

"Pak Anies Baswedan yang sejak awal ketika kami habis mengalami penggusuran langsung datang mendengar keluh kesah kami," kata Sandyawan.

Sandyawan dan 75 KK lainnya kini bisa bernafas lega karena pada Maret 2022 nanti, Kampung Susun itu sudah rampung. Permukiman itu akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti tempat ramah anak, rumah serbaguna, tempat koperasi dan lokasi khusus untuk berwirausaha.

Dengan demikian, Sandyawan bisa merasa menjalankan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlakukan yang pantas dari pemerintah."Kami ingin diperlakukan sama dengan warga lain. Menjadi sama dengan warga lain, bermartabat, setara, merdeka," katanya.

Sebagian besar dari 75 KK korban penggusuran Bukit Duri hidup menumpang dengan sanak saudara mereka. Mereka lebih memilih menumpang dengan saudara dibandingtinggal di tempat penampungan sementara yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. "Kayaknya lebih banyak tinggal di keluarga, mungkin lebih nyaman tinggal bersama keluarga," kata Camat Tebet Dyan Erlangga.

Padahal, pemerintah sudah menyediakan tempat hunian sementara bagi warga korban penggusuran di Bukit Duri. "Lokasi sementara di sekitar Bukit Duri," kata Dyan.

sumber: republika.co.id
Gede Sandra UU HPP Pesanan Cukong dan Oligarki
07 October 2021
Gede Sandra: UU HPP Pesanan Cukong dan Oligarki
foto: Gede Sandra (rmol)


itoday - Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 yang termuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan nama voluntary disclosure program (VDP) dianggap titipan oligarki.

Peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra menyebut, tax amnesty jilid 2 lebih banyak menampung keinginan-keinginan para cukong.

“Yang paling berkepentingan dengan ini terutama para pejabat dan pengusaha yang melakukan dosa-dosa keuangan pada era pasca 2015 hingga sekarang. Dosa-dosa tersebut akan diputihkan semuanya dengan tax amnesty jilid 2 ini," kata Gede kepada redaksi, Kamis (7/10).

Ia memaparkan, tax amnesty jilid I memutihkan kasus-kasus 'kejahatan' pajak sebelum 2015. Sedangkan tax amnesty jilid 2 dianggap akan memutihkan kejahatan pajak dan keuangan yang baru dilakukan sepanjang 6 tahun terakhir.

"Jadi harta wajib pajak yang bersumber dari manapun, termasuk juga yang mungkin bersumber dari korupsi proyek-proyek negara pasca 2015, semua akan diputihkan kembali," lanjutnya.

Padahal, kata dia, negara belakangan banyak menggelontorkan anggaran yang rentan terjadi kebocoran. Salah satu yang terungkap di publik adalah kasus korupsi bansos melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara.

“Negeri ini benar-benar surganya para oligarki. Semua produk UU yang dikeluarkan DPR dan pemerintah benar-benar service untuk oligarki, mulai dari perpanjangan izin tambang, pembebasan royalti, pelemahan buruh, impor pangan dan lain-lain," tandasnya.

sumber: rmol.id
Perludem Kritik Pemerintah Pemilu Mei 2024 Tak Masuk Akal Implikasi ke Beban Kerja
07 October 2021
Perludem Kritik Pemerintah: Pemilu Mei 2024 Tak Masuk Akal, Implikasi ke Beban Kerja
foto: ilustrasi (vectorstock)


itoday - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan aspek penting yang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, yakni beban tugas penyelenggara pemilihan umum.

Diketahui, pemerintah, DPR, dan KPU batal menetapkan tangga pelaksanaan Pemilu 2024 seiring ditundanya rapat di Komisi II DPR pada Rabu (6/10) kemarin. Rapat itu batal diselenggarakan dengan alasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah tidak dapat hadir karena mengikuti rapat terbatas di Istana.

Sejauh ini, ada dua usulan yang mencuat terkait tanggal pencoblosan. KPU mengusulkan agar Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Sedangkan dari pihak pemerintah mengusulkan Pemilu jatuh pada 15 Mei 2024

"Nah pilihan-pilihan itu membawa implikasi kepada beban tugas penyelenggaraan pemilu nantinya," kata Peneliti Perludem Fadhil Ramadhanil dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Fadhil mengatakan sebelum menentukan hari pemungutan suara, beban kerja atau bobot kerja penyelenggara Pemilu di titik-titik tahapan harus menjadi perhatian dan bahan pertimbangan.

Ia mengkritisi usulan pemerintah bahwa Pemilu diselenggarakan 15 Mei 2024. Ia menimbang bahwa pelaksanaan pencoblosan pada Mei terlalu mepet dengan tahapan Pilkada serentak yang dilangsungkan pada November 2024. Hal itu berdampak terhadap beban kerja penyelenggara yang akan semakin berat.

"Menurut saya gak masuk akal (berimplikasi) beban kerja penyelenggara Pemilu. Di mana tidak masuk akalnya, ketika hari pemungutan suara itu dilaksanakan di bulai Mei 2024, artinya di bulan Mei itu pula tahapan-tahapan awal penyelenggaraan pilkada 2024 akan dimulai," kata Fadhil.

Fadhil mengaku sepakat dengan KPU. Sebab menurut dia simulasi soal beban kerja penyelenggara memang KPU yang paling bisa menggambarkan dan mengetahui hal tersebut.

"Soal kalau memang pemungutan suara dilaksanakan Mei, idealnya Pilkada-nya memang tidak November 2024," kata Fadhil.

Sementara di sisi lain, Pilkada serentak yang dijadwalkan November 2024 Fadhil berpandangan sebaiknya tidak diundur.

"Kalau ditunda ke 2025, saya juga tidak sepakat karena itu terlalu lama lagi penjabatnya," tandasnya.

Pilkada 2024 Tak Diundur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tetap dilaksanakan pada bulan November dan tidak bisa diundur.

Ketentuan itu mengacu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Doli berujar bahwa DPR, pemerintah, maupun penyelenggara Pemilu menghindari opsi mengubah undang-undang demi mengundur pelaksanaan Pilkada.

"Kami berpikirnya, persoalan undang-undang mengatakan harus November 2024. Kalau bisa kita hindari tidak terjadi perubahan undang-undang. Karena kalau bicara perubahan undang-undang banyak hal bisa terjadi revisi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Senada dengan Komisi II DPR, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga mengatakan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tetap digelar November 2024, sebagaimana yang telah diatur melalui perundang-undangan.

"Kemudian, kalau untuk masalah Pilkada karena dikunci oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 harus di bulan November 2024 maka usulan hari Rabu 27 November tidak ada masalah. Kami dari pemerintah 27 november tidak ada masalah, kami mendukung," kata Tito dalam rapat di Komisi II DPR, Kamis.

Pemerintah, KPU, dan Fraksi Parpol Belum Satu Suara

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan rapat pembahasan dan penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan kembali pada masa sidang berikut setelah DPR menyelesaikan masa reses. Rapat yang sudah diagendakan itu akhirnya batal digelar.

Sementara untuk masa reses DPR sendiri akan dimulai pada 8 Oktober sampai dengan 7 November 2021.

"Ya kemungkinan habis reses. Karena kita kan besok udah penutupan masa sidang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Saan mengatakan bahwa antara fraksi-fraksi di Komisi II, KPU, dan pemerintah masih belum satu suara terkait tanggal pencobolosan Pemilu di dalam rapat konsinyering yang dilakukan. Seperti diketahui pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sedangkan KPU mengusulkan 21 Februari 2024 sebagai tanggap pemungutan suara.

"Ya masih ada. Ini kan terutama di tahapan yang lebih mikro ya, itu yang belum ketemu. Kalau dari sisi prinsip, itu sebenarnya relatif sudah hampir ada titik temu, tapi di tahapan-tahapan yang mikro, yang antara Pemilu dan Pilkada ini yang memang perlu disimulasikan, exercise lebih detail lagi agar ini bisa terlaksana dengan baik," kata Saan.

sumber: suara.com