Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Perludem Kritik Pemerintah Pemilu Mei 2024 Tak Masuk Akal Implikasi ke Beban Kerja
07 October 2021
Perludem Kritik Pemerintah: Pemilu Mei 2024 Tak Masuk Akal, Implikasi ke Beban Kerja
foto: ilustrasi (vectorstock)


itoday - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan aspek penting yang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, yakni beban tugas penyelenggara pemilihan umum.

Diketahui, pemerintah, DPR, dan KPU batal menetapkan tangga pelaksanaan Pemilu 2024 seiring ditundanya rapat di Komisi II DPR pada Rabu (6/10) kemarin. Rapat itu batal diselenggarakan dengan alasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah tidak dapat hadir karena mengikuti rapat terbatas di Istana.

Sejauh ini, ada dua usulan yang mencuat terkait tanggal pencoblosan. KPU mengusulkan agar Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Sedangkan dari pihak pemerintah mengusulkan Pemilu jatuh pada 15 Mei 2024

"Nah pilihan-pilihan itu membawa implikasi kepada beban tugas penyelenggaraan pemilu nantinya," kata Peneliti Perludem Fadhil Ramadhanil dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Fadhil mengatakan sebelum menentukan hari pemungutan suara, beban kerja atau bobot kerja penyelenggara Pemilu di titik-titik tahapan harus menjadi perhatian dan bahan pertimbangan.

Ia mengkritisi usulan pemerintah bahwa Pemilu diselenggarakan 15 Mei 2024. Ia menimbang bahwa pelaksanaan pencoblosan pada Mei terlalu mepet dengan tahapan Pilkada serentak yang dilangsungkan pada November 2024. Hal itu berdampak terhadap beban kerja penyelenggara yang akan semakin berat.

"Menurut saya gak masuk akal (berimplikasi) beban kerja penyelenggara Pemilu. Di mana tidak masuk akalnya, ketika hari pemungutan suara itu dilaksanakan di bulai Mei 2024, artinya di bulan Mei itu pula tahapan-tahapan awal penyelenggaraan pilkada 2024 akan dimulai," kata Fadhil.

Fadhil mengaku sepakat dengan KPU. Sebab menurut dia simulasi soal beban kerja penyelenggara memang KPU yang paling bisa menggambarkan dan mengetahui hal tersebut.

"Soal kalau memang pemungutan suara dilaksanakan Mei, idealnya Pilkada-nya memang tidak November 2024," kata Fadhil.

Sementara di sisi lain, Pilkada serentak yang dijadwalkan November 2024 Fadhil berpandangan sebaiknya tidak diundur.

"Kalau ditunda ke 2025, saya juga tidak sepakat karena itu terlalu lama lagi penjabatnya," tandasnya.

Pilkada 2024 Tak Diundur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tetap dilaksanakan pada bulan November dan tidak bisa diundur.

Ketentuan itu mengacu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Doli berujar bahwa DPR, pemerintah, maupun penyelenggara Pemilu menghindari opsi mengubah undang-undang demi mengundur pelaksanaan Pilkada.

"Kami berpikirnya, persoalan undang-undang mengatakan harus November 2024. Kalau bisa kita hindari tidak terjadi perubahan undang-undang. Karena kalau bicara perubahan undang-undang banyak hal bisa terjadi revisi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Senada dengan Komisi II DPR, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga mengatakan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tetap digelar November 2024, sebagaimana yang telah diatur melalui perundang-undangan.

"Kemudian, kalau untuk masalah Pilkada karena dikunci oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 harus di bulan November 2024 maka usulan hari Rabu 27 November tidak ada masalah. Kami dari pemerintah 27 november tidak ada masalah, kami mendukung," kata Tito dalam rapat di Komisi II DPR, Kamis.

Pemerintah, KPU, dan Fraksi Parpol Belum Satu Suara

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan rapat pembahasan dan penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan kembali pada masa sidang berikut setelah DPR menyelesaikan masa reses. Rapat yang sudah diagendakan itu akhirnya batal digelar.

Sementara untuk masa reses DPR sendiri akan dimulai pada 8 Oktober sampai dengan 7 November 2021.

"Ya kemungkinan habis reses. Karena kita kan besok udah penutupan masa sidang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Saan mengatakan bahwa antara fraksi-fraksi di Komisi II, KPU, dan pemerintah masih belum satu suara terkait tanggal pencobolosan Pemilu di dalam rapat konsinyering yang dilakukan. Seperti diketahui pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sedangkan KPU mengusulkan 21 Februari 2024 sebagai tanggap pemungutan suara.

"Ya masih ada. Ini kan terutama di tahapan yang lebih mikro ya, itu yang belum ketemu. Kalau dari sisi prinsip, itu sebenarnya relatif sudah hampir ada titik temu, tapi di tahapan-tahapan yang mikro, yang antara Pemilu dan Pilkada ini yang memang perlu disimulasikan, exercise lebih detail lagi agar ini bisa terlaksana dengan baik," kata Saan.

sumber: suara.com
Tak Cuma RK PAN juga Buka Opsi Dukung Anies dan Erick Maju Capres
06 October 2021
Tak Cuma RK, PAN juga Buka Opsi Dukung Anies dan Erick Maju Capres
foto: Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil (merdeka)


itoday - Anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyebut, Partai Amanat Nasional (PAN) terbuka bagi para tokoh yang ingin menjadi capres 2024 dari PAN. Termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

"Kalau soal (pertimbangan RK nyapres dari PAN) itu boleh boleh saja, terbuka ruang jadi kepada siapapun, Ketua umum kami ini kan orangnya sangat demokratis, sangat aspiratif, sangat akomodatif, sehingga siapapun silaturahim bisa dibangun," katanya saat dihubungi, Rabu (6/10).

Menurutnya, chemistry Ketum PAN Zulkifli Hasan tidak spesifik ke Ridwan Kamil saja. Peluang PAN untuk gelaran pilpres juga terbuka kepada Menteri BUMN Erick Thohir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Itu semuanya kan terbuka, kita kan waktunya masih panjang, kita tentu DPP akan melakukan kajian, evaluasi, kemungkinan kemungkinan kan gitu," terangnya.

"Dan Ketum kami dekat dengan semua tokoh, baik Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa begitu juga Erick (Thohir)," kata Anggota Komisi II DPR RI ini.

Guspardi enggan memilih siapa dari empat tokoh itu yang paling dipertimbangkan PAN untuk pilpres. Dia membiarkan mereka diuji dan teruji di lapangan.

"Mana yang (dilihat) masyarakat yang lebih respect, lebih peduli, lebih punya perhatian dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil blak-blakan mengungkap minat maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Namun, dia tidak mau ngotot. Memasrahkan seluruhnya kepada nasib yang ditentukan Allah.

Hal tersebut diungkap pria akrab disapa Kang Emil saat menjadi pembicara dalam Workshop PAN di Bali, Selasa (5/10).

"Kalau ada sebuah pintu terbuka misalkan dari partai PAN, saya Bismillah. Tapi kalau tidak, tidak masalah, karena Allah yang akan tentukan,” kata Ridwan disambut tepuk tangan ratusan kader PAN yang hadir.

Usai jadi pembicara, Kang Emil kembali menegaskan, niatannya untuk maju Pemilu 2024 saat ditemui wartawan. Menurut dia, setiap dukungan untuk maju Capres yang datang dari parpol tidak boleh ditolak.

"Mudah-mudahan, siapapun yang mendukung tidak boleh ditolak asal dukungannya baik. Saling menguatkan pastilah itu. Kerjasama politik yang kita tunggu-tunggu," kata Emil.

Sementara, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat tampil mesra dalam rangkaian Workshop Nasional DPP PAN yang digelar di Nusa Dua, Bali pada Selasa (5/10) kemarin. Zulhas mengungkapkan, bahwa dirinya jatuh hati dengan Emil.

Hal itu bermula saat Zulhas diberikan sebuah baju batik oleh Emil usai ia memberikan materi di acara PAN. Batik tersebut merupakan rancangan Emil sendiri.

"Tiap pemimpin backgroundnya beda-beda ya. Saya background-nya arsitek hobi menggambar, jadi menggambar kota, alun-alun, batik pun saya gambar. Ini batik saya desain, sudah dipakai (boyband) Super Junior di Korea, warnanya biru khusus untuk para pemimpin," ucap Emil dilihat dari live streaming PAN TV, Rabu (6/10).

Usai menerima hadiah tersebut, Zulhas memuji sosok Emil. Pimpinan MPR itu mengungkapkan rasa jatuh cintanya kepada dengan Emil.

"Saya jatuh cinta dengan Kang Emil ini, saya kira teman-teman di seluruh Tanah Air yang hadir hari ini, apa yang disampaikan (Ridwan Kamil) ini banyak menginspirasi, masa kalian tidak mau seperti Kang Emil," ungkap Zulhas.

Zulhas mengungkapkan, pertemuan keduanya dengan Emil kali ini paling membekas. Ia merasa nyaman dengan Emil.

"Saya dua kali ketemu tapi agak dalam ini yang kedua. Yang pertama waktu di pondok di gunung. Saya simak betul. Ini yang kedua, saya simak betul. Bukan jatuh cinta lagi, lama-lama jatuh cinta betulan," ucapnya.

Setelah itu, kader PAN memberikan kue ulang tahun kepada arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut. Usia Emil diketahui genap 50 tahun pada 4 Oktober kemarin.

"Nggak menyangka kader beri kejutan untuk saya," ungkap Emil.

Emil mengaku, bahwa PAN satu-satunya partai yang memberikan kado kue ulang tahun. Dia bakal membalas kejutan ini saat PAN berulang tahun.

"Ibu saya bilang kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, nanti kalau PAN Jabar ulang tahun akan saya kasih kado," kata Emil.

sumber: merdeka.com
Hentikan Kegaduhan Jokowi Harus Segera Copot Risma dari Jabatan Mensos
04 October 2021
Hentikan Kegaduhan, Jokowi Harus Segera Copot Risma dari Jabatan Mensos
foto: Tri Rismaharini (rmol)


itoday - Presiden Joko Widodo disarankan segera mengambil sikap terkait aksi marah-marah anak buahnya Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kepala pemerintahan Jokowi perlu segera mengambil sikap dengan mencopot mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Alasannya, Jokowi bisa menghentikan kegaduhan publik yang dalam beberapa kali muncul karena aksi marah-marah Risma.

Dalam pandangan Dedi, Jokowi bisa mengganti sosok yang lebih baik dalam menjalankan kerja politiknya sebagai orang nomor satu di Kemensos.

"Jika orientasinya untuk hentikan kegaduhan, dan kinerja yang lebih baik, presiden perlu menimbang untuk menggantinya dengan tokoh yang lebih baik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/10).

Selain itu, analisa Dedi, aksi marah-marah Risma yang dilakukan di berbagai daerah berdampak pada reputasi kepemimpinan Jokowi, termasuk PDIP sebagai partai asal Jokowi dan Risma.

"Keputusan mereshuffle Risma bisa saja berpengaruh pada reputasi PDIP, di mana Presiden juga sebagai kader," pungkasnya.

Aksi marah-marah Risma kembali dilakukan beberapa hari lalu di Provinsi Gorontalo. Di hadapan Wakil Gubernur Gorontalo Risma naik potam kepada petugas program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Sebab masalahnya adalah terkait dengan data penerima program PKH. Aksi marah-marah Risma ini sempat membuat Gubernur Ruslie Habibie tersinggung.

Meski belakangan, Rusli mengaku meminta maaf dan menyatakan simpatiknya pada Risma.

sumber: rmol.id
MUI Miss Queen Aib Bukan Prestasi tak Pantas di Indonesia
04 October 2021
MUI: Miss Queen Aib Bukan Prestasi, tak Pantas di Indonesia
foto: Utang Ranuwijaya (republika)


itoday - Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Utang Ranuwijaya angkat bicara terkait acara Miss Queen Indonesia yang merupakan ajang untuk para transgender.

Menurutnya, ajang-ajang tersebut mestinya tidak boleh diadakan di Indonesia karena negara ini berasaskan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sesuai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha-Esa.

"Ajang-ajang seperti Miss Queen transgender mestinya tidak boleh diadakan di Indonesia. MUI melalui Munas ke-8 tahun 2010 telah mengeluarkan fatwa tentang transgender. Dalam fatwa tersebut disebutkan kalau mengganti jenis kelamin (transgender) hukumnya haram termasuk pihak yang membantu melakukan ganti kelamin itu," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (3/10).

Kemudian, dia menjelaskan beda halnya dengan penyempurnaan jenis kelamin yang disebut dengan khuntsa. Operasi penyempurnaan jenis kelamin ke arah yang lebih dominan diperbolehkan. Segala bentuk kegiatan yang dengan sengaja ingin mempertontonkan kegiatan transgender ke publik adalah tidak baik atau bahkan bisa disebut perilaku buruk.

Dia menambahkan pertama, melakukan transgender itu sendiri dilarang oleh agama baik laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Dalam ajaran Islam, sekadar mencabut bulu uban atau bulu alis saja ada aturannya apalagi mengubah jenis kelamin.

Kedua, perilaku seseorang yang seperti ini menunjukan bahwa dia mengalami kelainan kejiwaan yang mestinya diobati bukan dilombakan atau dipertontonkan di depan publik. "Atas dasar tersebut maka perbuatan transgender adalah aib bukan prestasi," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Keponakan Ashanty, Millen Cyrus berhasil menjadi juara satu Miss Queen Indonesia 2021. Ajang tersebut merupakan kontes untuk para transgender.

Detik-detik Millen Cyrus sebagai juara Miss Queen Indonesia 2021 hadir di laman resmi kontes. Sepupu Aurel Hermansyah itu sempat terlihat tegang jelang pengumuman. "The winner is...," kata host di acara Miss Queen Indonesia 2021, Kamis (30/9).

Terdengar suara lantang dari penonton berteriak nama rival Millen Cyrus, Catalya Grande. Namun sosok yang kemudian dibacakan MC adalah pria bernama asli Muhammad Millendaru Prakasa. "Satu dua tiga, Millen Cyrus!" ujar si host melanjutkan pengumuman.

sumber: republika.co.id
Aksi Marahmarah Risma karena Kegagalan Jelaskan Visi Jabatan sebagai Mensos
03 October 2021
Aksi Marah-marah Risma karena Kegagalan Jelaskan Visi Jabatan sebagai Mensos
foto: Tri Rismaharini (rmol)

itoday - Aksi marah-marah Tri Rismaharini menjadi indikator kegagalan dalam menerapkan visi misi Kementerian Sosial. Dampaknya, menghambat laju kolektif kementerian yang dipimpin.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (3/10).

Menurut Dedi, aksi Risma telah merusak perhatian publik pada Mensos. Sebab, sosok Walikota Surabaya dua periode itu akan lebih kenal gemar marah ketimbang bekerja dengan benar.

"Risma gagal menjelaskan visi dan misi bidang yang ia tangani kepada bawahannya. Kondisi ini sangat menghambat laju kinerja kolektif kementerian yang ia pimpin, karena Risma miliki cara yang tidak pernah dipahami bahawannya," demikian kata Dedi.

Selain itu, bacaan Dedi, sosok Risma lebih terlihat tidak berada dalam passion sebagai Menteri, tetapi justru pekerja lapangan yang menerima perintah. Padahal kata Dedi, Risma seharusnya dapat menjadi pemimpin yang memberi perintah kepada anak buahnya.

Apalagi, setelah aksi marah-marah Risma di berbagai daerah, nyatanya tidak ada perubahan di Kemensos.

Risma kata Dedi, seharusnya bisa melakukan perbaikan setelah koleganya Mensos sebelumnya yang juga kader PDIP terjerat kasus rasuah di Kemensos.

"Sejauh ini, nyaris tidak ada perbaikan berarti di Kemensos pasca terungkapnya kriminalitas Juliari Batubara dalam skandal pencurian dana Bansos. Artinya Risma tak juga berprestasi selain hobi marah-marah," pungkas Dedi.

sumber: rmol.id
Kubu AHY Singgung Yusril Gunakan Partai Demokrat Usung Anaknya di Pilkada 2020
03 October 2021
Kubu AHY Singgung Yusril Gunakan Partai Demokrat Usung Anaknya di Pilkada 2020
foto: Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusril Ihza Mahendra (ist)


itoday - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku bingung ketika Yusril Ihza Mahendra melakukan gugatan terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Menurut dia, Yusril pernah menggunakan Partai Demokrat untuk mengusung anaknya Yuri Kemal Fadlullah di Pilkada Belitung Timur 2020.

"Pak Yusril sekarang menggugat AD/ART, yang tahun lalu telah dijadikan dasar, untuk mengusung anaknya menjadi calon Bupati di Belitung Timur," ujar Herzaky dalam konferensi pers, Minggu (3/10/2021).

Dia mengaku tak kaget ketika Yusril akan berkolaborasi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Herzaky menilai Yusril dan Moeldoko memiliki karakteristik yang sama yaitu egomania.

Pembicaraan koalisi itu telah terjadi beberapa bulan sebelum penunjukan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.

"Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya. Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu," papar Herzaky.

Dia mengatakan, pembicaraan Moeldoko dan Yusril dilakukan melalui rapat daring melalui Zoom pada Agustus 2021. Yakni strateginya Moeldoko sebagai dalang dan Yusril sebagai wayangnya.

Kemudian pemeran pembantunya adalah para pemohon gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi," ucap Herzaky.

Harusnya ada Revisi

Herzaky juga menyebut bila demi demokrasi seharusnya ada revisi terlebih dahulu AD/ART partai.

"Itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan AD ART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung," jelas dia.

sumber: liputan6.com