Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Penangkapan Mahasiswa UNS Bukti Jokowi Tak Paham Makna Demokrasi
14 September 2021
Penangkapan Mahasiswa UNS Bukti Jokowi Tak Paham Makna Demokrasi
foto: Gde Siriana (rmol)


itoday - Penangkapan 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (13/9), membuat yakin publik akan kemerosotan demokrasi Indonesia di kepemiminan Presiden Joko Widodo.

Begitu penilaian Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).

"Saya kira situasi ini (penangkapan mahasiswa UNS) karena Presiden Jokowi tidak paham makna demokrasi," ujar Gde Siriana.

Kejadian penangkapan yang dilakukan aparat kepada 10 mahasiswa UNS saat menyampaikan aspirasinya menggunakan poster, dinilai Gde Siriana, seharusnya tidak terjadi.

Karena sepatutnya Kepala Negara mendengarkan dan bukan mengerahkan aparat di Jalanuntuk membuat kondusif masyarakat. Di samping itu, kejadian ini juga terulang setelah sebelumnya dialami pria peternak unggas saat Jokowi kunjungan kerja ke Blitar

"Ketidakpahaman demokrasi ini juga dilihat dari giant koalisi di kabinet, sehingga check and balance di DPR jadi tidak ada atau tidak efektif," tutur Gde Siriana.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini menambahkan, kepemimpinan politik yang tidak memahami demokrasi yang berjalan di nearanya sama saja dengan kegagalan pemerintahan.

"Jadi enggak pernah nyambung dengan apa yang dituntut rakyat dan mahasiswa," demikin Gde Siriana Yusuf.

sumber: rmol.id
Ngabalin Cemooh RR Punya Otak Septic Tank Jerry Massie Inilah Gaya Buzzer Tak Beretika
13 September 2021
Ngabalin Cemooh RR Punya Otak Septic Tank, Jerry Massie: Inilah Gaya Buzzer, Tak Beretika!
foto: Ali Mochtar Ngabalin (rmol)


itoday - Cemoohan yang dilontarkan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin kepada Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, dikecam banyak pihak.

Pasalnya, pernyataan Ngabalin menanggapi kesediaan Rizal Ramli membantu menyelesaikan masalah keuangan PT Garuda Indonesia Persero (Tbk) dengan syarat mengubah Presdiential Threshold menjadi 0 persen, malah bersifat ejekan yang ak mendidik.

Ngabalin menyebut isi otak Rizal Ramli hanya Septic Tank, dan melabeli RR sebagai orang yang menyimpan dendam kepada Pemerintah lantaran kena pecat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu dari banyak pihak yang mengecam pernyataan Ngabalin terhadap RR ialah Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Dirinya malah balik melabeli Ngabalin sebagai orang yang tak berpendidikan, karena tidak memiliki etika.

"Saya lihat bahasa bang Ngabalin kayak tak beretika dan punya sopan santun. Kayaknya waktu di kuliah tak belajar etika dan tata krama. Atau hanya banyak belajar tata boga?" ketus Jerry dalam sambungan telpon dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin sore (13/9).

Di samping itu, Jerry mengaku heran dengan posisi dan peranan Ngabalin di KSP. Sebabnya, sejauh ini dia hanya sering tampil ke media dengan gaya komunikasi yang mirip dengan pendengung alias buzzer.

"Nah, bahasa ini seperti gaya para buzzer yang menyerang RR, orang hebat kok di bilang Septic Tank. Otak Nagbalin dan Rizal Ramli beda antara langit dan bumi," ucap Jerry.

"Orang kalau cerdas lingiustik verbal bahasa polite (sopan) dan juga santun," tandasnya.

sumber: rmol.id
Edy Rahmayadi Sindir Bobby Jangan Asyik Salah SiniSitu
13 September 2021
Edy Rahmayadi Sindir Bobby: Jangan Asyik Salah Sini-Situ
foto: Edy Rahmayadi (cnnindonesia)


itoday - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi membantah tudingan Wali Kota Medan, Bobby Nasution bahwa Pemprov Sumut enggan memberikan data Covid-19.

Menurut Edy masalah tersebut harusnya dikomunikasikan dengan baik, bukan malah saling menyalahkan. Ia menyebut data Covid di Sumut selama ini tak pernah dibuat hanya dari Pemprov, melainkan kolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota.

"...Nanti akan dievaluasi kembali. Jadi kabupaten kota juga harus tahu, jangan asyik salah sini, salah situ. Akhirnya semua jadi serba salah. Perkara laporan ada beda sedikit tak usah diributkan yang penting rakyat kita sehat," tukas Edy di rumah jabatan Gubernur Sumut, Senin (13/9).

Ia berjanji akan memberikan data Covid kepada Bobby selaku Wali Kota Medan. Persoalan ini, menurutnya, hanya karena komunikasi.

Edy menambahkan bahwa data Covid-19 di Pemprov Sumut dibuat dari bawah ke atas atau dari masing-masing kabupaten /kota. Kemudian data tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI.

"Sebenarnya data itu bottom up, dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah. Karena Pemprov ini juga mengambil data dari bawah. Harusnya tak seperti itu. Pemprov data ngambil data mulai tingkat desa lingkungan yang diakumulasikan di tingkat kabupaten. Terus ke atas itulah Pemprov," urai Edy.

Jika data penanganan Covid-19 tidak sinkron di tingkat kabupaten/kota, Edy mengingatkan akan mempengaruhi pendataan di tingkat Pusat. Edy meminta Bobby jangan hanya bisa menyalahkan Pemprov Sumut.

"Dengan data yang tidak sinkron dia akan berpengaruh karena ini model digital yang harus diakses oleh Jakarta," kata Edy.

Edy memaparkan perbedaan data Covid-19 terjadi lantaran masih ada salah paham di tingkat kabupaten/kota. Namun begitu ke depannya akan terus diperbaiki.

"Dari pusat itu masih pakai PCR antigen itu dimasukkan ke data. Tetapi lebih cenderung di kabupaten kota yang dimasukkan adalah yang swab PCR untuk labfor bukan antigen, jadi dia berbeda. Menurut orang-orang di daerah ini, kalau sudah antigen dia dinyatakan reaktif, dia ditindaklanjuti dengan swab PCR sehingga kalau ini dilaporkan menjadi double. Inilah yang sering berbeda," sebutnya.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution sebelumnya menyebutkan pendataan penanganan Covid-19 di Medan masih kacau lantaran buruknya koordinasi Pemprov Sumut. Alhasil, Pemko Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual.

"Data Covid-19 memang selama ini kita akui ada data yang belum kita input. Masalahnya data kasus baru positif Covid-19 yang dilakukan di sejumlah rumah sakit atau klinik umum non pemerintah, langsung diinput ke pusat data provinsi, jadi kita kesulitan," ucap Bobby, Sabtu (11/9).

Menurut Bobby Pemko Medan sudah pernah meminta data tersebut ke Pemprov Sumut. Namun Pemprov Sumut tak pernah membagikan data penambahan kasus positif baru yang didapat dari hasil input sejumlah rumah sakit dan klinik swasta. Ketika diminta lewat Dinkes Medan juga selama ini tak mendapatkan hasil yang baik.

"Kita selalu minta data sulit sekali. Provinsi juga saya rasa paham lah, saya bukan salahkan siapa-siapa. Coba tanya lah lagi lah pak Gubernur gimana mereka pernah minta masalah pendataan ke kami. Mungkin beliau lebih paham," urainya.

sumber: cnnindonesia.com
Utang Pemerintah Makin Melejit Teras Narang Minta Publik Realistis Soal Ibukota Baru
11 September 2021
Utang Pemerintah Makin Melejit, Teras Narang Minta Publik Realistis Soal Ibukota Baru
foto: Teras Narang (rmol)


itoday - Publik diminta realistis saat membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Terutama melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, terjadi perubahan mendasar keuangan negara Indonesia. Sehingga konsentrasi pemerintah terfokus pada kesehatan dan ekonomi serta sosial maupun politik.

"Postur APBN dari tahun 2020 sampai rancangan APBN 2022, fokusnya pun masih terkait penanganan pandemi COVID-19," ujar anggota DPD RI Agustin Teras Narang, usai menjadi pembicara dalam dialog virtual bertema "Suara IKN dari Senator Kita", Jumat (10/9).

Selain itu, lanjut Senator Kalimantan Tengah itu, sampai akhir 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 7.252 triliun.

Sementara anggaran negara sendiri sudah tersedot untuk membayar bunga utang yang mencapai Rp773,3 triliun. Angka itu kemungkinan akan terus melejit sampai pada 2022. Apalagi ada kemungkinan pemerintah akan menambah utang sekitar Rp 1.000 triliun.

"Data lonjakan utang dalam tiga tahun terakhir ini bisa menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Jadi, mempertimbangkan anggaran dan dikaitkan dengan utang negara ini, maka kita harus mengambil sikap berhati-hati (soal IKN)," papar Teras.

Selain itu, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan dan dicermati terkait IKN. Yaitu terkait payung hukum.

Pasalnya, sepanjang yang diketahuinya, dua kabupaten yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, juga belum sepenuhnya siap. Di mana penetapan Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Ibu Kota juga sampai saat ini belum diputuskan.

Lanjut Teras, wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara ini, akan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan payung hukum.

Ditambah lagi, pendekatan ke elemen masyarakat dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Ibu Kota Negara itu terkesan belum berlangsung baik.

"Jadi, saya menilai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Itulah kenapa saya mengajak semua pihak realistis melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, jika ingin menyoroti kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara," demikian Teras Narang.

Turut hadir dalam dialog virtual "Suara IKN dari Senator Kita" antara lain anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan Habib Aburrahman Bahasyim serta dari Senator Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni.

sumber: rmol.id
Rocky Gerung Percuma Amendemen UUD Jika Bikin Gerah
11 September 2021
Rocky Gerung: Percuma Amendemen UUD Jika Bikin Gerah
foto: Rocky Gerung (republika)


itoday - Pengamat politik Rocky Gerung menganalogikan rencana amendemen UUD 1945 seperti program renovasi rumah yang membuat pemilik rumah tidak nyaman. Percuma dilakukan amendemen jika malah membuat rakyat kegerahan.

Hal ini disampaikan Rocky dalam diskusi publik bertajuk 'Presiden Perseorangan, Presidential Threshold, dan Penataan Kewenangan DPD”, Jumat (10/9). Selain Rocky,hadir dalam diskusi yang digelar oleh Kelompok DPD di MPR tersebut, antara lain ekonom senior Rizal Ramli, Senator DPD RI Tamsil Linrung, pakar hukum Refly Harun, dan aktivis HAM Natalius Pigai, dan Gregerius Seto Hartanto.

Pernyataan rakyat kegerahan ini, menurut Rocky, merujuk pada suara penolakan yang mencuat atas isu yang bergulir dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut. “Percuma ada amandemen jika malah membuat rakyat kegerahan,” kata Rocky seperti rilis yang diterima Republika.co.id.

Amendemen UUD, menurut Rocky, semestinya diarahkan untuk perombakan total kehidupan kebangsaan. Tidak parsial pada rencana Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) semata. "Apalagi dikaitkan dengan isu penambahan periode kepemimpinan dan masa jabatan Presiden yang diinginkan segelintir elit,” ungkap dia.

Rocky menyebut berbagai masalah kebangsaan justru dipendam. Kejahatan bahkan dikunci rapat, seperti kisah klasik kotak pandora. Ia mencontohkan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang saat ini justru tidak diberi peran. “Padahal DPD ini suara paling murni dari rakyat. Dia tidak diedit. Tidak diiintervensi dan diatur-atur (oleh parpol). Semestinya, DPD yang mengatur MPR,” kata Rocky.

Sementara Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung, mengatakan, masyarakat justru mempertanyakan jika isu amendemen yang bergulir dikaitkan dengan penambahan periode ketiga jabatan presiden, atau perpanjangan masa jabatan presiden merujuk pada isu penundaan pemilu.

Mantan politikus PKS ini merasa agak aneh jika ada niat perpanjangan jabatan presiden. Sementara tidak ada indikator keberhasilan pemerintah yang diapresiasi rakyat, meski telah diberi waktu lebih dari satu periode.

Merespons upaya DPD mendorong kontestasi elektoral yang lebih kompetitif, pakar hukum Refly Harun mengatakan, salah satu alasan mendasar pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat adalah menghilangkan trauma pada masa Orde Baru. Dijelaskannya, saat itu jumlah calon dibatasi sedemikian rupa. "Capres hanya itu-itu saja,” kata Refly.

Dengan membuka kran yang seluas-luasnya, menurut dia, maka publik dapat menjaring putra terbaik bangsa. Karena itu, ia mengapresiasi upaya mendorong presidential threshold nol persen, atau diturunkan dari ambang batas 20 persen yang berlaku saat ini.

Aktivis dan mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berpendapat, sistem pemilu saat ini belum merefleksikan keseriusan negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Hal itu lantaran sistem perwakilan yang diterapkan tidak representatif, sehingga sebagian besar masyarakat tidak terwakili aspirasinya dalam kebijakan-kebijakan politik.

Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Gregerius Seto Hartanto menyatakan, amendemen merupakan keputusan hukum, namun harus ditempuh dengan konsensus politik. DPD sebagai unsur politik elementer di MPR, dapat berperan strategis dalam isu amendemen UUD 1945.

sumber: republika.co.id
Jamiluddin Ritonga Puan dan Ganjar Minim Prestasi Nasional
10 September 2021
Jamiluddin Ritonga: Puan dan Ganjar Minim Prestasi Nasional
foto: Puan Maharani dan Ganjar Pranowo (rmol)


itoday - Jika ditanya seumpama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo apakah cocok menjadi pimpinan nasional, sangat sulit menjawab. Pasalnya, sulit menilai mana yang lebih berprestasi antar Puan Maharani dan Ganjar Pramono.

Demikian antara lain disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (10/9).

"Keduanya belum punya rekam jejak yang moncer di level nasional," kata Jamiluddin.

Jamil mengulas, selama ini Puan menjadi menteri tidak terdengar gebrakan yang monumental. Kebijakan yang diambilnya juga tidak membuat decak kagum masyarakat.

Revolusi mental yang waktu menteri menjadi tugas dan fungsinya, juga tidak berjalan. Tidal jelas capaian revolusi mental selama ditangani Puan. Bahkan sampai saat ini gaungnya saja sudah tidak terdengar.

"Selama jadi Ketua DPR juga belum terlihat prestasinya. DPR seolah hanya berjalan rutinitas. Bahkan fungsi legislasi dinilai paling lemah selama DPR dipimpin Puan," imbuh Jamiluddin.

Sementara Ganjar, belum menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin nasional. Selama menjadi gubernur, Ganjar tampaknya masih sebagai pemimpin lokalit. Pestasinya selama jadi gubernur juga belum ada yang monumental. Belum terlihat kebijakan yang diambilnya berimbas untuk kemajuan nasional.

"Kalau pun harus dinilai, Ganjar memang lebih baik dari Puan dilihat dari elektabilitasnya. Namun melihat sepak terjang lembaga survei belakangan ini, tampaknya wajar bila hasil surveinya diragukan validitasnya," tandas Jamiluddin.

sumber: rmol.id