SKB Lima Menteri Hanya Timbulkan Masalah

By :   Read 41 times

Ilustrasi (IST)

itoday- Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS ternyata tidak efektif. Justru menimbulkan masalah di lapangan.

Sejak awal dari SKB itu tidak jelek, tapi implementasi di lapangan hanya menekankan pemerataan. Banyak daerah yang asal memindahkan guru tanpa melihat kualitas dan kompetensi. Jika ini diteruskan akan berdampak buruk,” kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, di Gedung Guru, Kamis (11/7).

SKB No 5 Tahun 2011 ini berisi kesepakatan untuk bekerja sama dan memberikan dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan guru secara nasional. SKB tersebut ditandatangani oleh Mendikbud, Menkeu, Mendagri, Menteri PAN dan RB serta Menteri Agama.

Keberadaan SKB telah gagal menjamin peningkatan mutu guru dan mutu pendidikan. Sebaliknya, hal itu justru merugikan guru, merendahkan, dan menjadikan guru bekerja tidak profesional.

Munculnya SKB lima menteri itu disebabkan oleh kekurangan guru SD dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, melalui SKB tersebut diharapkan pemerintah daerah mau berkoordinasi untuk menata dan memeratakan keberadaan guru. Karena tidak dapat dimungkiri, jumlah guru di perkotaan lebih banyak ketimbang di pedesaan. Akan tetapi, pemerintah daerah sepertinya salah menafsirkan isi dari SKB tersebut, sehingga penataan guru dilakukan dengan memindahkan guru tanpa melihat sertifikasi dan kompetensi guru yang bersangkutan.

Hal itu pada akhirnya menjadi masalah, karena guru mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak pada pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Koordinasi ”Misalnya, guru SMA dipindahkan menjadi guru SD, guru SMP dipindah ke SD, guru TK dipindah ke SD. Ini karena guru SD masih sangat kurang. Padahal, kompetensi guru SMA, SMP, dan TK berbeda sekali dengan guru SD.

SKB lima menteri perlu dicabut,” tandas Sulistiyo. Menurutnya, untuk mencapai pemerataan dan penataan pengelolaan guru, antarpemerintah daerah harus saling berkoordinasi.

Jumlah guru tidak hanya menumpuk di daerah-daerah tertentu. ”PGRI minta agar SKB itu dicabut saja, karena implementasinya tidak baik. Seharusnya pemataan itu antarprovinsi dan daerah, bukan hanya memindahkan guru antarjenjang. Itu jelas menimbulkan masalah,” ujarnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat Permendikbud No 62 Tahun 2013 sebagai turunan dari SKB lima menteri tersebut. Inti dari peraturan tersebut adalah memungkinkan guru untuk mengajar bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi atau sertifikat pendidikan, namun untuk sementara waktu.

Pemerintah hanya memberikan batas waktu selama dua tahun, kemudian guru yang bersangkutan wajib melakukan atau mengikuti pendidikan sesuai dengan bidang yang diajarnya. Menurut PGRI, kebijakan dan aturan tersebut tidak bisa menjadi solusi. Aturan tersebut dinilai melegalkan proses nonakademis. ”

Terbitnya Permendikbud juga dikritik LPTK. Mereka sudah bersusah payah menyiapkan guru sesuai komptensi kok dengan mudahnya memindahkan dengan seenaknya. Selain itu, artinya mereka harus mengikuti pendidikan lagi. Apakah pemerintah siap dan bersedia menanggung,” tuturnya.

Komentar

*

*