Aksi Massa FPI (ist)
itoday - Front Pembela Islam (FPI) akan menurun massa jika aparat tidak menindak tegas tempat-tempat maksiat yang buka di bulan Ramadhan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Sekjen DPP FPI, Awid Masyhuri kepada itoday (19/7). "Urusan tempat maksiat sebenarnya urusan pemerintah. Pemerintah punya wewenang penuh sebagai penegak hukum. Tetapi jika masyarakat minta bantuan FPI, kami akan siap mendukung apa maunya masyarakat," tegas Awid.
Awid memberikan catatan, kendati mengikuti kehendak masyarakat, FPI terlebih dahulu akan mendorong masyarakat untuk melaporkan ke kantor polisi, jika ada tempat maksiat buka di bulan Ramadhan. "Kita dorong masyarakat untuk datang ke kantor polisi. Kalau polisi tidak mau ngerjain, masyarakat akan kami tanya, maunya apa. Terserah masyarakat akhirnya," kata Awid.
Menurut Awid, selama tiga periode Ramadhan belakangan, di Jakarta, FPI tidak pernah turun ke lapangan melakukan sweeping. "Yang membiarkan masyarakat bertindak sendiri itu aparatnya. Kalau aparatnya bertindak, Satpol PP turun, mana mungkin masyarakat turun," kata Awid.
Awid juga memastikan bahwa FPI menggunakan patokan utama kebijakan pejabat ataupun aparat sebelum bertindak. "Kami akan lihat bagaimana ahli-ahli maksiat itu patuh terhadap keputusan bersama," tegas Awid.
Terkait ancaman sweeping oleh FPI di daerah, Awid menjelaskan, FPI di daerah memiliki otonomi. "DPP FPI mengintruksikan agar semua dilakukan prosedural. Jika ada yang melanggar, DPP tentu akan memberikan sanksi. Yang terpenting adalah, kami mendesak pemerintah, agar pemerintah melaksanakan tugasnya," tegas Awid.
Reporter: Achsin
