itoday - Debat soal penghapusan remisi bagi para koruptor selalu mengemuka pada HUT RI dan hari raya agama-agama.
“Menteri Hukum dan HAM yang selalu menjawab normatif tanpa upaya sungguh-sungguh mendorong perubahan di level UU atau kebijkan,†kata Ketua BP Setara Institute, Hendardi dalam rilis yang diterima itoday, Selasa (6/9).
Menurut Hendardi, debat yang terus berulang jelas tidak bermutu tanpa dibarengi dengan langkah yang solutif.
â€Debat ini juga mengadaikan seolah persoalan korupsi hanya di hilir lembaga pemasyarakatan, padahal institusi yang bekerja di sektor hulu jauh lebih penting mendapat sorotan,†ungkapnya.
Soal hulu yang paling utama adalah kinerja KPK dan Tipikor. Dua institusi inilah yang memegang kunci pemberantasan korupsi.
Selain itu, kata Hendardi, dakwaan yang tidak berkualitas dan adil serta ancaman hukuman yang ringan, khususnya menyangkut terdakwa yang dekat dengan kekuasaan, jelas menjadi awal buruk penindakan para pelaku korupsi
Lanjutnya, dalam pemberantasan korupsi diperlukan pemimpin yang kuat dan tidak memihak
