Pertemuan Menlu dan Menhan RI-Australia di Canberra, 15 Maret 2012 (REUTERS/Andrew Meares/Pool)
itoday - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Australia kini berlangsung "kuat, solid, dan komprehensif." Kini, Indonesia dan Australia merupakan dua negara kunci bagi stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Penilaian itu dikemukakan Natalegawa saat mengunjungi Australia bersama dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke Australia, Kamis (15/3).
Ini pertama kalinya Menlu dan Menhan dari kedua negara bertemu secara khusus, membicarakan hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan tingkat bilateral, regional dan global. Tetapi dalam pertemuan tersebut, tidak ada disinggung sekalipun mengenai pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Darwin.
“Tidak elok jika pemerintah tidak membahas masalah Darwin ketika kunjungan ke Australia, padahal DPR tidak setuju dengan adanya pangkalan AS di Darwin. Bagi saya itu sudah menjadi sebuah indikator bahwa jangan-jangan pemerintah Indonesia disetir asing, “ tutur pengamat pertahanan Muradi ketika dihubungi itoday, Jum’at (16/3).
Muradi menambahkan, dalam konteks luar negeri, pemerintah bisa negosiasi. Tetapi jika bicara kedaulatan, ancaman, maka tidak ada negosiasi. “Masa Indonesia kalah dengan Korea Utara dan Vietnam. Vietnam saja bisa tegas ke Cina jika berkaitan dengan masalah Kepulauan Spartley, “ sindirnya.
“Saya tidak tahu diplomasi yang dipakai, tetapi hal itu sudah menciderai masyarakat Indonesia, karena sebenarnya keberadaan pangkalan militer AS di Darwin sudah membuat masyarakat umum terganggu, “ tutur Muradi.
Menurut Dosen yang mengajari di Fisip Universitas Padjajaran, Bandung ini, pangkalan militer AS di Darwin sudah suatu indikasi, dimana Indonesia secara kolektif dianggap sebagai ancaman, baik secara fisik maupun non fisik bagi Australia dan AS. Dan itu sebenarnya menciderai perasaan masyarakat Indonesia.
Masalah rencana AS yang akan membangun pangkalan militer di Darwin, Australia memang sempat dikecam oleh Komisi I DPR RI karena dianggap mengancam kedaulatan Indonesia. Namun isu tersebut perlahan menghilang setelah Duta Besar AS untuk Indonesia menyambangi Komisi I beberapa waktu lalu guna memberitahukan rencana AS yang akan mengurangi pasukannya.*
