Martin Hutabarat (IST)
itoday - Pihak Polri harus menyerahkan kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Polri harus patuh terhadap UU dan menyerahkan penyelesaian kasus simulator SIM ke KPK," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, dalam MoU antara polisi dengan KPK jangan sampai disalahgunakan pihak korps berbaju coklat dengan menangani kasusnya sendiri. "MoU itu bersinergi satu sama lain, bukan hanya karena menyangkut polisi MoU itu dipakai," ujarnya.
Ia menyetujui KPK tetap menjadi supervisi dari penyidikan yang dilakukan Polri dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM.
Martin mensinyalir ada usaha yang ingin merenggangkan Polri dan KPK dalam mengusut kasus ini. Tujuannya tentu supaya terjadi benturan sehingga penyidikan kasus ini terhambat. Kemudian dimunculkanlah perang opini.
"Akibatnya bukan kasus korupsi yang akan diberantas sama-sama oleh Polri dan KPK, tapi benturan karena sudah diopinikan ada ketersinggungan," jelasnya.
Kata Martin, rakyat mengingkan KPK dan Polri bekerjasama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena kedua lembaga ini dibiayai dari pajak rakyat.
"Rakyat sangat merindu kan bagaimana Polri dan KPK yang sama-sama dibiayai oleh pajak rakyat bisa bekerjasama secara tulus ke depan dalam memberantas korupsi yang semakin menggurita," pungkasnya.
