Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Avanza Lengser Ini Dia Raja Baru Mobil Indonesia
26 November 2021
Avanza Lengser! Ini Dia 'Raja' Baru Mobil Indonesia
foto: ilustrasi (cnbcindonesia)


itoday - Penjualan mobil nasional tumbuh positif pada Oktober 2021 dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Ada kejutan di mana mobil sejuta umat, Avanza, terdepak dari posisi jawara mobil paling laku bulan lalu. Otomatis, ada raja baru di takhta mobil terlaris bulan ini.

Penjualan mobil wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) bulan Oktober 2021 tumbuh 54,1% yoy dibanding bulan Oktober 2020. Jumlah mobil terjual sebesar 75.544 unit, berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Namun, jika dibandingkan dengan bulan September, penjualan mobil bulan ini turun 10,2% month-to-month (mom). Penyebabnya adalah penjualan bulanan Avanza yang merosot 77,41% mtm, menjadi hanya 1.701 unit pada bulan Oktober.

Ramai kabar kemunculan All New Avanza berdampak pada para calon konsumen yang menunda pembelian untuk menunggu model baru. Hal ini disinyalir membuat penjualan mobil nasional turun.

Avanza adalah mobil dengan kontribusi terbesar yaitu 6,82% dari penjualan nasional. Mobil terjual sepanjang Januari hingga Oktober 2021 sebesar 47.972 unit

Adapun pemuncak klasemen mobil terlaris di Oktober 2021 adalah Toyota Rush dengan penjualan sebanyak 5.312 unit.

Sumbangan terbesar berasal dari New Rush 1.5 GR Sport A/T 2021 dengan penjualan sebesar 2,798 unit, disusul New Rush 1.5 GR Sport A/T 2021 sebanyak 2,508 unit.

Kedua tipe New Rush tersebut rilis dengan varian GR yang baru pada Agustus lalu, sehingga mampu menarik pembeli.

Varian GR Sport merupakan varian termewah dan menggantikan TRD Sportivo, yang diperkenalkan pertama kali pada All New Toyota Raize GR Sport, April.

Dengan model body kit sporty, dinamis, dan berkelas pada bagian eksterior jadi pembeda dengan varian lain di bawahnya.

"Kehadiran tipe GR Sport sebagai model termewah pada Agya, Yaris, Rush, Fortuner serta GR Limited pada Veloz memberikan AutoFamily kesempatan lebih luas untuk memiliki opsi model yang lebih fresh, sporty, dinamis, dan mewah tanpa meninggalkan value utama dari masing-masing model. Selagi masih ada program diskon PPnBM hingga Agustus ini," ujar Martogi Siahaan, Chief Executive Auto2000.

Di bawah Toyota Rush ada Daihatsu Sigra yang terjual sebanyak 4.773 unit dan Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross) sebanyak 4.743 unit.

Sedangkan dari segmen pick up, Daihatsu Gran Max berhasil menempati posisi keempat mobil terlaris dengan penjualan 4.265 unit dan Suzuki Carry Pick Up terjual 4.188 unit.

Berikut daftar mobil terlaris tahun Oktober 2021:

1. Toyota Rush: 5.312 unit

2. Daihatsu Sigra: 4.773 unit

3. Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 4.743 unit

4. Daihatsu Gran Max Pick-up: 4.265 unit

5. Suzuki Carry Pick-up: 4.188 unit

6. Toyota Kijang Innova: 4.162 unit

7. Toyota Raize: 2.690 unit

8. Daihatsu Ayla: 2.643 unit

9. Honda Brio: 2.093 unit

10. Toyota Fortuner: 1.963 unit

11. Mitsubishi L-300 Pick-up: 1.883 unit

12. Honda CR-V: 1.878 unit

13. Daihatsu Terios: 1.832 unit

14. Toyota Avanza: 1.701 unit

15. Toyota Calya: 1.606 unit

16. Toyota Agya: 1.406 unit

17. Suzuki XL7: 1.236 unit

18. Wuling Almaz 1.212 unit

19. Daihatsu Xenia: 1.151 unit

20. Honda HR-V: 1.049 unit

sumber: cnbcindonesia.com
HatiHati Kasus Corona RI Hari Ini Mendadak Naik Pesat
26 November 2021
Hati-Hati! Kasus Corona RI Hari Ini Mendadak Naik Pesat
foto: ilustrasi (cnbcindonesia)


itoday - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan ada tambahan 453 kasus baru dalam kurun waktu Kamis (25/11/2021) pukul 12.00 WIB hingga Jumat (26/11/2021) pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian, total kasus konfirmasi di tanah air mencapai 4.255.268.
Tambahan 453 kasus baru hari ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 372.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada tambahan 386 pasien sembuh dari Covid-19 sehingga totalnya 4.103.379.

Diberitakan sebelumnya, kemunculan virus corona varian baru di Afrika Selatan membuat petinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengadakan pertemuan dengan para ahli di Jenewa.

Pertemuan Jumat (26/11/2021) ini dilakukan untuk menilai varian baru B.1.1.529 yang pertama kali muncul di wilayah Afrika Selatan (Afsel).

Di Afsel, virus ini mulai menyebar di beberapa titik peningkatan kasus terbaru di wilayah Gauteng. Virus ini juga ditemukan di Botswana dan Hong Kong. Namun untuk kasus di Hong Kong muncul melalui seorang musafir dari Afsel.

sumber: cnbcindonesia.com
Revolusi Mental di Kementerian ATRBPN Gagal Sofyan Djalil Disarankan Mundur
26 November 2021
Revolusi Mental di Kementerian ATR/BPN Gagal, Sofyan Djalil Disarankan Mundur
foto: Sofyan Djalil (rmol)


itoday - Maraknya mafia tanah memang belum dapat diatasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Persoalan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai, sehingga belum mampu teratasi.

Meskipun pemerintahan Jokowi sudah berupaya untuk meminimalkan itu dengan mempermudah pengurusan surat tanah, gratis untuk biaya pengurusan surat tanah. Hanya saja, para mafia tetap berpeluang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dapat teknis pengurusan tanah dan biaya sebenarnya.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonusa Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, peluang bagi mafia tanah menjadi lebih besar karena internal ATR/BPN diinformasikan juga masih ada yang dapat diajak kerjasama oleh para mafia tanah. Celah ini benar-benar dimanfaatkan para mafia tanah untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin.

Jamiluddin menegaskan, adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN.

Atas dasar itu, sebagai konsekuensinya Menteri Sofyan Djalil harus mundur dan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN.

"Kalau tidak mundur, sebaiknya Jokowi mereshuffle Sofyan Djalil. Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah," katanya.

sumber: rmol.id
Jokowi Harus Rehabilitasi Nama dan Beri Ganti Rugi pada Aktivis Pengkritik UU Cipta Kerja
26 November 2021
Jokowi Harus Rehabilitasi Nama dan Beri Ganti Rugi pada Aktivis Pengkritik UU Cipta Kerja
foto: Satyo Purwanto (rmol)


itoday - Pemerintahan Joko Widodo didesak segera merehabilitasi nama serta memberikan ganti rugi materiil dan immateriil terhadap para aktivis yang dipenjara karena mengkritisi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Desakan itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional.

Satyo menyatakan, pemerintah harus menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunan terkait UU Cipta Kerja.

Dalam pandangan Satyo, pemerintah sudah tidak lagi memiliki legal standing dalam melaksanakan UU Ciptaker tersebut.

"Lalu bagaimana dampak hukum yang sudah terjadi karena ngototnya pemerintah untuk mengesahkan UU 11 itu bagi para masyarakat yang sudah dipenjara?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/11).

Satyo pun membeberkan sejumlah nama para aktivis yang telah dirugikan seperti Syahganda Nainggolan, M. Jumhur Hidayat, Anton Permana.

Catatan Satyo, masih banyak lagi yang dipenjara berbulan-bulan serta kehilangan hak-haknya.

Satyo mendesak pemerintah harus merehabilitasi dan memberika ganti rugi baik secara materiil dan immateriil.

"Sebab mereka semua dituduhkan membuat keonaran ataupun menghasut sehingga terjadi demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja," tegas Satyo menutup.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja menyalahi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga memerintahkan pada pembentuk UU Ciptaker dalam hal ini pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun.

sumber: rmol.id
49 Persen Saham Bandara Kualanamu Dijual ke Pihak Asing Demokrat Negara Bangkrut di Rezim Jokowi
25 November 2021
49 Persen Saham Bandara Kualanamu Dijual ke Pihak Asing, Demokrat: Negara Bangkrut di Rezim Jokowi?
foto: Kualanamu Airport (ist)


itoday - Bandara Internasional Kualanumu, Deliserdang yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sumatera Utara (Sumut) ternyata sudah tidak sepenuhnya milik BUMN PT Angkasa Pura II (Persero).

Diketahui sebesar 49% saham Bandara Kualanumu sudah dijual kepada pihak asing, yaitu GMR Airport International yang berlokasi di India. Sehingga AP II masih memiliki 51% saham di bandara tersebut.

GMR Airport Internasional memenangkan tender strategic partnership Kualanamu International Airport dengan masa pengelolaan selama 25 tahun.

Joint venture company (JVCo) antara AP II dan GMR Airport Internasional membentuk perusahaan baru bernama PT Angkasa Pura Aviasi.

“Pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Kualanamu akan diserahkan kepada PT Angkasa Pura Aviasi,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin.

Bandara Kualanumu dijual dengan nilai Kerjasama sebesar US$ 6 miliar (atau setara Rp 85,6 triliun).

Termasuk investasi dari mitra strategis sedikitnya senilai Rp15 triliun.

Menanggapi penjualan tersebut, politikus Partai Demokrat, Yan Harahap turut membuka suara.

Yan Harahap mengaku terkejut karena sebesar 49% saham telah dijual ke pihak asing.

Baca Juga: Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 November 2021: Antam dan UBS Terus Turun

“Ternyata 49% saham Bandara Kualanamu sudah dijual ke pihak asing,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @YanHarahap Kamis, 25 November 2021.

Menurutnya, penjualan ini berindikasi bahwa Indonesia tengah bangkrut saat dikelola oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jika ini benar, jgn2 negara ini sudah bangkrut di tangan rezim ini. Apa begitu?” pungkasnya.

Sementara itu, praktisi hukum di Medan, Rinto Maha menyesalkan aksi korporasi Angkasa Pura II yang menjual kepemilikan Bandara Kualanamu pada pihak asing.

“Saya tidak anti terhadap investasi asing, tapi Bandara itu kan objek vital karena menyangkut nyawa semua orang. Kita tidak ingin mempercayakan keselamatan penerbangan pada pihak asing,” tuturnya.

Dia berencana untuk menggugat AP II yang telah menjual aset negara kepada perusahaan India.

sumber: pikiran-rakyat.com
Fuad Bawazier Sebagai Komut Pertamina Ahok Bisa Bawa Keluhan ke Dewan Komisaris dan Erick Thohir Bukan Cuapcuap ke Publik
25 November 2021
Fuad Bawazier: Sebagai Komut Pertamina Ahok Bisa Bawa Keluhan ke Dewan Komisaris dan Erick Thohir, Bukan Cuap-cuap ke Publik
foto: Fuad Bawazier (rmol)


itoday - Seorang yang menjabat jabatan dari negara harus mampu memilah-milah ruang untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh pejabat tersebut menggunakan ruang publik untuk mengkritik hal-hal yang sifatnya internal. Sebab hal yang demikian justru akan membuat publik gaduh karena kesalahpahaman yang muncul.

Begitu kira-kira pesan dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menanggapi penolakan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap rencana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional.

Fuad Bawazier mengurai, jika apa yang disampaikan Ahok masih bersifat pribadi, maka Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatakan langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir secara tertutup.

“Lagian pendapatnya Ahok itu, walaupun dikaji kan pendapat dia pribadi. Belum resmi dari dewan komisaris. Nah jadi harus bisa membedakan kewenangan-kewenangan itu,” tegas Fuad Bawazier kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (25/11).

Dengan cara itu, apa yang menjadi keluhan Ahok bisa dijadikan kajian internal BUMN. Di satu sisi publik juga tidak terkontaminasi dengan kabar-kabar yang justru menimbulkan kesalahpahaman.

Menurutnya, keluhan Ahok juga bisa dijadikan diskusi di dewan komisaris. Setelah jadi simpulan, keluhan Ahok kemudian bisa dijadikan sebuah pendapat yang disampaikan kepada Menteri BUMN, sehingga bisa dicari solusi untuk masalah rencana industri mobil listrik tersebut.

“Itu kan lontaran-lontaran kekhawatiran yang memang layak dikaji semua itu. Tapi kalau terlalu diumbar keluar, ya kurang strategis kalau caranya begitu, Ini masalah prosedur,” tegasnya.

"Justru dia sebagai Komut Pertamina tidak usah melontarkan (cuap-cuap) ke publik. Langsung saja kalau itu pendapat pribadi dia ke Menteri BUMN, dia boleh saja ke Menteri BUMN tapi bersifat tertutup. Kalau komisaris ya ke dewan komisaris secara keseluruhan menyampaikan,” demikian Fuad Bawazier.

sumber: rmol.id