Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Tanda Kartu Sembako Murah Jokowi Tidak Berfungsi
27 June 2022
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Tanda Kartu Sembako Murah Jokowi Tidak Berfungsi
foto: Alvin Lie (rmol)


itoday - Rencana pemerintah mengatur pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi mendapat kritik tajam dari masyarakat. Salah satunya oleh mantan Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie.

Menurut Alvin Lie, rencana ini melemahkan fungsi Kartu Sembako Murah yang pernah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Sebab seharusnya, pembelian untuk rakyat tersebut sudah tercover dalam kartu yang dibagikan Jokowi.

“Penggunaan PeduliLindungi atau KTP sebagai syarat beli minyak goreng curah merupakan indikasi bahwa Kartu Sembako Murah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak berhasil menjalankan fungsinya,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (26/6).

Alvin Lie menilai bahwa seharusnya pemegang Kartu Sembako Murah sudah terverifikasi identitas dan kondisi ekonominya. Kartu ini sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

“KSM adalah program resmi Presiden untuk bantu warga miskin,” tegasnya.

Adapun langkah pembelian menggunakan PeduliLindungi dilakukan untuk mengawasi proses distribusi minyak goreng.

Selain itu, juga untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah. 

sumber: rmol.id
Sindir PDIP Timur Malaka Kiemas Tukang Bakso Lebih Mulia daripada Politisi Korup
27 June 2022
Sindir PDIP, Timur Malaka Kiemas: Tukang Bakso Lebih Mulia daripada Politisi Korup
foto: Megawati Soekarnoputri (ist)


itoday - Mantan Ketua Umum Laskar Ganjar Puan (LGP), Timur Malaka Kiemas menyayangkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang dinilai menyinggung tukang bakso.

Timur mengatakan, seharusnya petinggi parpol tersebut menyadari bahwa selama ini partainya besar karena dukungan dari kalangan wong cilik.

“Tapi nyatanya sebaliknya, begitu besar merasa sombong. Bahkan tukang bakso yang tidak bersalah dengan partai tersebut seperti menjadi pihak jadi bahan olokan,” tuturnya saat ditemui Kantor Berita RMOLJabar di kediamannya di Cirebon.

Padahal, kata Timur, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sektor UMKM seperti pedagang bakso menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa yang mayoritas mengalami keterpurukan.

“Pedagang bakso tidak pernah menipu dan korupsi duit rakyat. Jadi sangat keliru jika politisi menganggap pedagang bakso itu lebih rendah dari politisi,” tegasTimur.

Timur pun mengaku siap pasang badan bila ada pihak-pihak yang menghina atau mengecilkan profesi tukang bakso.

“Kami siap pasang badan bila ada orang ataupun pihak-pihak yang menghina profesi tukang bakso. Ingat tukang bakso itu tulus tidak pernah membodohi rakyat,” ujarnya

Timur bahkan menilai, tukang bakso lebih mulia daripada politisi yang korup.

“Toh selama ini juga tukang bakso tidak nyusahin parpol. Justru mereka kerap dieksploitasi jelang gelaran pesta demokrasi,” pungkasnya.

sumber: rmol.id
Varian Omicron Mampu Tembus Antibodi Perlukan Vaksin Booster Dosis Kedua
25 June 2022
Varian Omicron Mampu Tembus Antibodi, Perlukan Vaksin Booster Dosis Kedua?
foto: ilustrasi (suara)


itoday - Munculnya turunan dari varian Omicron, yakni BA.4 dan BA.5 yang diketahui mampu menembus antibodi alami dan dari vaksinasi cukup membuat khawatir.

Kekhawatiran ini pun memunculkan isu bahwa suntik vaksin Covid-19 booster dosis kedua mungkin diperlukan untuk melawan varian Omicron beserta turunannya.

Prof. Dr. Sri Rezeki, Hadinegoro, dr., SpA(K) Ketua ITAGI pun mengakui bahwa munculnya mutasi virus corona Covid-19 yang terus berkembang ini salah satu masalah yang dihadapi oleh para ahli selama pandemi.

Meskipun, para ahli telah mencoba mencegahnya dengan memberlakukan protokol kesehatan dan vaksinasi. Tapi, virus corona Covid-19 ini berusaha mengubah dirinya dengan bermutasi agar tetap berkembang atau bertahan hidup.

Menurutnya, situasi ini membutuhkan strategi untuk melawan dan mencegah munculnya mutasi virus corona Covid-19 di kemudian hari.

Langkah pertamanya adalah tetap memberlakukan dan memperketat protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang ketat tetap berperan penting dalam mencegah penyebaran dan pembentukan mutasi baru dari virus corona.

"Karena, sekarang ini sudah banyak yang tidak pakai masker. Lalu makan bersama, ngobrol tidak pakai masker," kata Sri Rezeki dalam Webinar "Perjalanan Vaksinasi Covid-19: Pentingnya Vaksinasi Booster di Masa Pandemi Covid-19" pada Sabtu (25//2022).

Langkah kedua adalah melakukan vaksinasi Covid-19. Sri Rezeki mengatakan bahwa cakupan vaksin Covid-19 tahap pertama pun belum mencapai target semestinya dari keseluruhan total populasi di Indonesia.

"Vaksin yang primer saja belum beres gitu lho. Kan harus diatasi minimal 70 persen dari populasi," ujarnya.

Sri Rezeki berpendapat semestinya target untuk vaksin Covid-19 tahap pertama dan kedua harus dituntaskan terlebih dahulu sesuai target.

Kemudian, dilanjut dengan suntik vaksin Covid-19 booster hingga mencapai target. Sebab, langkah ini sangat penting dalam mencegah terbentuknya mutasi baru.

"Kalau sudah dibereskan, kita sudah punya booster pertama. Booster yang pertama saja juga belum beres," sambungnya.

Sedangkan, banyaknya orang yang masih belum vaksinasi Covid-19 sejak tahpa pertama atau belum lengkap adalah sumber dari terbentuknya mutasi baru virus corona Covid-19.

Bila cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama, kedua dan vaksin booster sudah tercapai, Sri Rezeki berpendapat vaksin Covid-19 booster dosis kedua mungkin tidak diperlukan.

"Nah, kalau ini sudah dibereskan mungkin kita belum perlu booster dosis kedua. Karena, kalau gak kita bereskan dan langsung menyediakan booster kedua. Orang yang belum vaksinasi ya tetap tidak vaksin. Sedangkan, itu sumber mutasi," jelasnya.

Karena itulah, Sri Rezeki berpendapat adanya orang-orang yang masih belum vaksin Covid-19 tidak bisa diabaikan saja dan memilih meluncurkan vaksin booster dosis kedua.

Sebab, sumber mutasi berasal dari orang yang belum vaksinasi. Sedangkan, ada kelompok-kelompok rentan yang perlu dilindungi.

sumber: suara.com
Luhut PeduliLindungi Jadi Alat Pantau Distribusi Minyak Goreng Curah
25 June 2022
Luhut: PeduliLindungi Jadi Alat Pantau Distribusi Minyak Goreng Curah
foto:ilustrasi (republika)


itoday - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penggunaan PeduliLindungi dalam sistem pembelian minyak goreng curah yakni sebagai alat untuk memantau dan mengawasi distribusi komoditas tersebut dari produsen ke konsumen.

"Penggunaan PeduliLindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan, untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Pemerintah akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan PeduliLindungi pada Senin, 27 Juni 2022. Sosialisasi akan dilakukan selama dua minggu. Nantinya setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Aplikasi PeduliLindungi sendiri merupakan alat bantu pelacakan Covid-19. Aplikasi tersebut pun kini digunakan sebagai syarat perjalanan dan masuk ruang publik.

"Sementara masyarakat yang belum punyaPeduliLindungi tidak perlu merasa khawatir, karena masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET)," imbuh Luhut.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK per harinya.Meski dapat kuota banyak, ia menjamin konsumen bisa memperoleh minyak goreng curah dengan HET, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

"Jumlah tersebut kami anggap sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga bahkan pengusaha usaha-usaha kecil," ujarnya.

Minyak goreng curah dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE), yakni Warung Pangan dan Gurih.

"Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai masih ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu, jadi kita juga perlu bersabar untuk menunggu hasilnya," papar Luhut.

sumber: republika.co.id
Media Asing Soroti Pejabat Indonesia Gemar Melabeli PNS Radikal
25 June 2022
Media Asing Soroti Pejabat Indonesia Gemar Melabeli PNS Radikal
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Media Economist menyoroti pemerintah Indonesia yang menilai pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pegawai radikal dan berbahaya. Artikel berjudul 'Indonesia’s campaign against Islamists is a ploy to silence', mengajak pembaca untuk membedah siasat pemerintah membungkam mereka yang kritis dan tidak sepaham sebagai kelompok ekstremis dan radikal.

Media yang berbasis di London, Inggris, itu memulai ulasan dengan para pejabat di Indonesia yang secara teratur menuding sebagian besar pekerja sektor publik sebenarnya adalah ekstremis Islam. Para menteri dan kepala intelijen terus mengecam 'radikalisme' yang ada di birokrat dan guru.

Kekhawatiran semacam itu sebagian berasal dari keterikatan elite penguasa terkait pluralisme agama. Dari 274 juta penduduk Indonesia, sekitar 87 persen merupakan Muslim, yang menjadikan populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi, Indonesia bukan negara Islam. Sekutu Barat telah lama merayakan Indonesia karena menggabungkan kesalehan yang meluas dengan komitmen terhadap nilai-nilai liberal.

Sayangnya, serangan para pejabat terhadap PNS terkait radikalisme memiliki tujuan yang kurang mulia. Elite politikus mulai resah pada 2016 ketika kelompok Islamis tersebut muncul sebagai kekuatan politik selama demonstrasi besar besar di Jakarta. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap menghujat Islam. Ahok merupakan sekutu dekat Jokowi.

Dalam bayangan Presiden Soeharto, Jokowi telah merespons fenomena itu dengan represi. Pada 2020, Jokowi melarang Front Pembela Islam (FPI), ketika enam pendukungnya tewas dalam baku tembak dengan polisi pada tahun itu. Jokowi juga menyasar sektor publik. Pada 2019, ia membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghapus ekstremis dari jajarannya.

Anggota satgas diambil dari lintas kementerian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pemerintah pun mendorong anggota masyarakat untuk waspada terhadap pandangan ekstremis PNS melalui laman khusus.

Kebijakan pemerintah pun mulai menyaring pelamar PNS untuk menilai keyakinan agama mereka. Instansi pemerintah sekarang mengadakan seminar yang dirancang untuk menanamkan loyalitas kepada negara kepada PNS. Bidang keamanan telah mengirimkan daftar anggota pegawai yang diduga memiliki pandangan ekstremis kepada administrator di universitas negeri dan bos BUMN.

Mereka yang disebutkan namanya diperingatkan bahwa pandangan mereka akan merugikan karier mereka. Daftar tersebut menunjukkan bahwa lembaga negara melakukan pengawasan ekstensif terhadap sektor publik, tulis Gregory Fealy dari Australian National University.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo telah memperingatkan PNS bahwa pemerintah dapat mendeteksi "jejak digital" mereka. Pemerintah membenarkan intrusi semacam itu dengan mengklaim bahwa ekstremisme Muslim “menembus jauh ke dalam organ-organ negara, mengakibatkan penangkapan seluruh bagian birokrasi”, tulis Fealy.

Kekhawatiran tentang radikalisme memiliki beberapa manfaat. Namun, klaim pemerintah atas penangkapan negara oleh para ekstremis dilebih-lebihkan. "Tidak ada bukti yang menunjukkan prevalensi sistemik terorisme atau ekstremisme kekerasan dalam pegawai negeri," kata Sana Jaffrey dari Institute for Policy Analysis of Conflict, sebuah think-tank di Indonesia.

Dalam dua tahun pertama kampanye anti-ekstremisme pemerintah secara resmi menjatuhkan sanksi hanya kepada 38 PNS, menurut A'an Suryana, seorang peneliti di Iseas Yusof Ishak Institute, sebuah think-tank di Singapura. Angka itu merupakan persentase yang sedikit dari 4,3 juta PNS di Indonesia.

Hal itu menandakan pemerintah menggunakan definisi “radikalisme” yang luas. Membuat pernyataan yang “menghina” pemerintah, atau membagikan apa yang dianggap oleh satgas sebagai “berita palsu” di media sosial sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Kriteria samar-samar, pada gilirannya, membuat pemerintah mudah untuk mengesampingkan lawan dengan menuduh mereka sebagai ekstremis.

Pada September 2021, sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi korban, karena secara langsung ketika mereka dipecat dengan dalih tidak lulus ujian PNS (Tes Wawasan Kebangsaan). KPK selama ini dikenal gigih membasmi korupsi di eselon tertinggi politik Indonesia, menciptakan musuh yang kuat. Setelah pemecatan pegawai KPK, selebriti di media sosial yang memiliki hubungan dengan pemerintah mengatakan bahwa anggota KPK yang dipecat adalah anggota Taliban.

Salah satu mantan pejabat KPK yang masuk daftar anggota Taliban, Giri Suprapdiono, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya justru diberhentikan karena menolak tunduk kepada pemerintah. Tetapi banyak anggota masyarakat, kata dia, percaya klaim bahwa mereka “radikal”. Hal itu tentu tidak masuk akal. Menurut Giri, justru beberapa dari mereka yang kehilangan pekerjaan di KPK bahkan bukan Muslim.

Pemerintah “mengaburkan batas antara memiliki pandangan yang kritis terhadap pemerintah, memiliki pandangan Islam, dan hanya disebut teroris”, kata Sana Jaffrey. Banyak Muslim konservatif sekarang merasa mereka harus “sangat berhati-hati” ketika mengekspresikan diri mereka di dunia maya, kata juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. PKS merupakan partai oposisi di Indonesia. Ribuan orang mengalami diskriminasi berdasarkan pandangan agama dan politik mereka, kata Fealy.

Jokowi berharap dengan menindas Muslim konservatif, ia akan mendorong kelompok tersebut untuk memoderasi pandangan mereka dan dengan demikian melindungi pluralisme negara. Sejak pembunuhan enam pendukung FPI pada 2020, agitasi sekelompok Islam telah mereda. Namun kedamaian yang telah dibeli Jokowi mungkin tidak dapat bertahan lama.

Taktiknya kemungkinan akan membuat marah umat Islam dan mendorong memakai jalur bawah tanah. Pada tanggal 7 Juni 2022, Polri mengumumkan penangkapan para pemimpin Khilafatul Muslimin, sebuah kelompok Islam yang mengajar siswa di 31 sekolahnya bahwa Indonesia harus menjadi khilafah.

Akan lebih baik bagi mereka, dan demokrasi Indonesia, jika mereka diajari nilai pluralisme. Sayang sekali bahwa presiden mereka tidak memimpin dengan memberi contoh.

sumber: republika.co.id
Luar Biasa Jakarta EPrix 2022 Beri Dampak Ekonomi hingga Rp 26 Triliun
25 June 2022
Luar Biasa, Jakarta E-Prix 2022 Beri Dampak Ekonomi hingga Rp 2,6 Triliun
foto: Anies Baswedan (republika)


itoday - Ajang Jakarta E-Prix 2022 yang dilaksanakan di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada 4 Juni 2022 lalu memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Angkanya bahkan mencapai Rp 2,6 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam acara Malam Ramah Tamah Jakarta E-Prix di Balaikota, Jakarta pusat, Jumat (24/6).

"Kegiatan Formula E yang kemarin juga memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Studi dilakukan oleh Indef menunjukkan dampak ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun," kata Anies, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Menurut Anies, capaian ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun ini merupakan angka yang cukup tinggi.

Apalagi, hal ini juga meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Jakarta sebesar 0,1 persen.

"Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan PDB di Jakarta sebesar 0,1 persen," sebut Anies.

sumber: rmol.id