Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Nasir Djamil Sejumlah Norma di RKUHP Mengulang Semangat Kolonialisme
25 June 2022
Nasir Djamil: Sejumlah Norma di RKUHP Mengulang Semangat Kolonialisme
foto: Nasir Djamil (ist)


itoday - Sejumlah norma di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap telah mengulang nilai-nilai yang dibangun pemerintah kolonial Belanda pada masa pra kemerdekaan Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, dalam acara diskusi Polemik bertajuk "Quo Vadis RKUHP" yang digelar virtual, Sabtu (25/6).

"Memang tidak bisa dipungkiri masih ada sejumlah norma di dalam RKUHP yang sebahagian orang memandang ini seperti mengulang kembali semangat kolonialisme," ujar Nasir.

Dijelaskan Nasir, pemerintah kolonial Belanda saat berkuasa di Indonesia membuat sanksi-sanksi yang cenderung menjaga kekuasaannya.

"Semangatnya kolonial itu mempertahankan kekuasaan dan menjaga supaya tetap terhormat, bermartabat kedudukannya, dan mereka tidak diganggu. Segala sesuatu yang bisa menggangu harga diri mereka itu dipidanakan. Itu kan karakter kolonial," sambung Nasir.

Oleh karena itu, politisi PKS ini menilai pasal mengenai penyerangan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu bentuk contoh pengulangan semangat kolonialisme.

"Di mana para pengusa itu tidak bisa dikritik, tidak bisa dikuliti dalam tanda kutip, dan tidak bisa dikasih second opinion terkait dengan kebijakan-kebijakan," tutupnya.

sumber: rmol.id
Yenny Wahid Banyak Warga NU Prihatin Cak Imin Hina Ketum PBNU Secara Vulgar
24 June 2022
Yenny Wahid: Banyak Warga NU Prihatin Cak Imin Hina Ketum PBNU Secara Vulgar
foto: Yenny Wahid (rmol)


itoday - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar terlibat perang sosial media dengan anak kedua Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Pasalnya, Yenny dianggap bukan bagian dari PKB.

Yenny mengatakan bahwa banyak yang prihatin dengan sikap Cak Imin yang menghina ketua umum PBNU di ruang publik.

"Banyak warga NU yang prihatin dengan sikap Cak Imin yang menghina ketum PBNU secara vulgar di media,” ucap Yenny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Kegaduhan ini bermula dari pernyataan Yenny yang menyebut bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin. Yenny mengatakan, dirinya adalah bagian dari PKB Gus Dur.

"Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin," kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022), seperti dikutip Kompas TV, Kamis (23/6).

Soal dukungan terhadap Cak Imin dari kalangan NU dan Gus Durian, saya rasa bisa dilihat dari hasil survei. Cak Imin kan sampai sekarang surveinya masih jeblok. Padahal warga NU dan Gus Durian yang punya hak pilih itu puluhan juta jumlahnya.

Mendengar pernyataan Yenny itu, Cak Imin meradang. Dia melakukan serangan balik dan menyebut Yenny bukan bagian dari PKB.

"Yenny itu bukan PKB," kata Muhaimin melalui akun Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu (23/6).

sumber: rmol.id
AniesAHY jadi Poros Politik Kuat jika Didukung Koalisi NasdemDemokratPKS
24 June 2022
Anies-AHY jadi Poros Politik Kuat jika Didukung Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS
foto: Anies Baswedan (merdeka)


itoday - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan silaturahmi ke Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (23/6). AHY disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan petinggi partai lainnya.

Merespons pertemuan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pertemuan dua pucuk pimpinan partai itu akan membuka lebar paket pasangan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono untuk diusung di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Kata Dedi, peluang itu semakin terbuka lebar jika nantinya Nasdem serius mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi, dalam konteks peluang paket pasangan ada keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya menemui Surya Paloh.

"Koalisi Demokrat Nasdem semakin dekat tetwujud, terlebih Demokrat tidak saja diwakili AHY dalam pertemuan dengan Nasdem, termasuk SBY permah terlibat langsung," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Menurut Dedi, dengan asumsi Anies terusung Naadem, koalisi paket Anies-AHY akan ditambah oleh dukungan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bacaan Dedi, jika betul koalisi itu terdiri dari 3 partai itu, maka akan menjadi poros politik yang harus diperhitungkan oleh partai lainnya.

"Penguatan mitra koalisi akan dilengkapi dengan PKS. Situasi ini memungkinkan Nasdem, Demokrat dan PKS menjadi poros cukup kuat," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Pengamat Harus Ada Labelisasi Produk Impor di ECommerce
23 June 2022
Pengamat: Harus Ada Labelisasi Produk Impor di E-Commerce
foto: ilustrasi (liputan6)


itoday - Rencana pemerintah untuk membatasi produk dari negara lain yang difasilitasi oleh e-commerce asing disambut baik berbagai kalangan. Regulasi mengenai pembatasan tersebut dinilai akan mendukung tumbuhnya industri dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih spesifik dan mendetail dalam membuat regulasi perdagangan di e-commerce. Seperti membuat daftar produk asing apa saja yang dilarang, dan produk yang diperbolehkan untuk dijajakan di e-commerce.

“Supaya regulasinya itu pasti dan nggak bikin orang gambling, aturan pemerintah tersebut harus jelas. Kalau melarang, juga diperjelas list-nya,” kata Dewi Meisari Haryanti dari UKM Indonesia dikutip Rabu (22/6/2022).

Dewi mengatakan, penekanan tersebut ditujukan untuk menghindari ketidakpastian dan masalah baru dalam industri e-Commerce yang saat ini tengah bertumbuh. Oleh karena itu Menteri Perdagangan yang baru diharapkan dapat mengemas regulasi yang tepat sasaran.

Selain itu, ia berharap pemerintah juga memberikan penguatan yang holistik dengan memberikan pendampingan bagi UMKM Indonesia. Menurutnya, untuk mencapai akselerasi perkembangan UMKM Indonesia, yang dibutuhkan adalah pendampingan yang kontinyu melalui berbagai macam pelatihan dan praktiknya.

“Pendampingan pun tidak sebatas webinar maupun seremoni, tapi benar-benar praktik hingga bisa naik kelas,” imbuhnya.

Regulasi Produk Impor

Sementara Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda mengatakan, terkait regulasi soal produk impor di e-commerce salah satu solusi yang dapat diambil pemerintah, yaitu dengan meningkatkan tarif bea impor barang.

Selain itu, harus ada labelisasi di setiap produk yang dijual seperti mencantumkan keterangan asal produk apakah impor atau lokal.

“Ada dua keuntungan jika hal tersebut diterapkan, yaitu konsumen tetap bisa membeli produk dari luar dengan harga yang sudah disesuaikan dengan tarif bea masuk. Sementara pemerintah memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bersaing secara harga dan kualitas dengan produsen-produsen luar negeri,” kata dia.

Dengan adanya regulasi tersebut, ia memperkirakan membuat para pemain di industri e-Commerce melakukan penyesuaian model bisnis. Salah satunya melalui pembuatan gudang besar di Indonesia.

“Saya kira nanti platform-platform e-Commerce tersebut akan membuat gudang besar di Indonesia untuk memfasilitasi penjual di platformnya. Jadi mereka yang mengurus impornya sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan menjual ke konsumen,” ujar Huda.

Namun menurut Huda tidak dimungkiri bahwa konsumen di Indonesia memiliki karakteristik yang berorientasi pada harga. Sehingga produk atau jasa yang dipilih cenderung yang lebih murah, terlepas itu buatan impor atau lokal.

Produk Asing di E-Commerce

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah berencana memperketat peredaran produk asing yang dijual oleh e-commerce asing yang ada di Indonesia. Ia menyebut ada beberapa pokok yang akan diatur.

Pertama, pemerintah tidak ingin UMKM dalam negeri kalah saing dengan produk dari luar negeri. Kedua, pemerintah akan membatasi nilai produk luar negeri yang boleh dijual oleh e-commerce asing yang ada di Indonesia.

Ketiga, bagi produk di bawah USD 100 yang belum diproduksi di Indonesia, maka tetap boleh dijual oleh e-Commerce dengan syarat bahwa produk tersebut diimpor oleh importir umum di dalam negeri.

Keempat, pemerintah akan menetapkan syarat yang sama kepada pelaku usaha e-Commerce asing dan lokal. Kelima, pemerintah akan mensyaratkan agar peritel online asing memiliki badan hukum di dalam negeri.

sumber: liputan6.com
Hasto PDIP Tidak Akan Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat
23 June 2022
Hasto: PDIP Tidak Akan Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat
foto: Hasto Kristiyanto (liputan6)


itoday - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya membuka peluang kerja sama dengan partai mana pun untuk Pemilu 2024, kecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pernyataan Hasto itu menjawab  pertanyaan terkait potensi PDIP merapat ke koalisi PKS-NasDem.

“Kalau dengan PKS tidak,” kata Hasto di sela Sekolah Partai PDIP, Kamis (23/6/2022).

Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024.

“Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,” kata Hasto.

Adapun setelah pertemuan PKS-NasDem, hari ini Partai Demokrat akan menemui DPP NasDem untuk penjajakan komunikasi Pemilu 2024.

Sama seperti dengan PKS, Hasto menegaskan  PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. “Sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama,” tegas dia.

Hasto menyebut melihat sejarah kedua partai, maka koalisi akan sulit dilakukan. Apalagi, kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat. Menurut dia, pendukung PDIP adalah wong cilik dan berbeda dengan pendukung Demokrat.

“Koalisi harus melihat emosional bonding pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Hasto menyebut PDIP saat ini belum akan mengumumkan kerja sama dengan parpol mana pun, PDIP masih akan fokus turun ke rakyat. 
“Bagi PDIP keyakinan turun  ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Koalisi PKS-Nasdem

Sebelumnya, Setelah PKS, Demokrat dikabarkan akan berkunjung ke Kantor DPP Partai NasDem pada Kamis, 23 Juni 2022. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Sebelumnya, pada Minggu 5 Juni 2022 lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)menemui Ketum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta.

"Saya dengar ada kabar ada konfirmasi barangkali kawan-kawan dari partai Demokrat ya mungkin esok hari akan berkunjung kemari, saya dengar saja nanti kita konfirmasi lagi apa betul apa enggak itu," kata Paloh usai bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Terpisah, Sekjen NasDem Johnny Plate mengakui pertemuan partainya dengan Demokrat makin intens. Tujuannya, untuk membangun komunikasi yang lebih spesifik.

"Ya namanya pertemuan makin intens kan sekarang, sebelumnya ada bertemu dengan Mas AHY bersama timnya kemudian ada pertemuan lagi dengan Pak SBY dengan Mas AHY, lalu besok ada pertemuan lanjutan, ini kan dalam rangka membangun komunikasi komunikasi yang lebih spesifik yang lebih dekat, terbuka," tuturnya.

Plate menyebut, usai NasDem menghasilkan 3 bakal capres, pertemuan dengan parpol lain semakin intensif. Hingga akhirnya nanti sepakat berkoalisi.

"Kebetulan barangkali setelah Nasdem menghasilkan bakal calon presiden pada rakernas lalu, ya pertemuan kan tentu ada selangkah lebih ke depan lagi, lebih merajut menjalin sampai nanti terbentuknya kerja sama politik," pungkasnya. 

sumber: liputan6.com
Cak Imin Sindir Yenny Wahid Dia Bukan PKB Urus Saja Partai yang Gagal Itu
23 June 2022
Cak Imin Sindir Yenny Wahid: Dia Bukan PKB, Urus Saja Partai yang Gagal Itu
foto: Muhaimin Iskandar (rmol)


itoday - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyindir putri Gus Dur, Yenny Wahid. Menurut Cak Imin, Yenny Wahid bukan bagian dari PKB.

Melalui Twitter-nya, Cak Imin terang-terangan menyebut bahwa Yenny Wahid memiliki partai yang gagal. Ia juga menyebut Yenny beberapa kali menyerang PKB saat pemilu.

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," cuit Cak Imin (23/6/2022).

Ia juga menyarankan agar Yenny Wahid tak mempedulikan PKB lagi.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partemu yang gagal itu.. PKB sudah aman nyaman kok.." lanjutnya.

Hubungan Cak Imin dengan keluarga mantan presiden Abdurrahman Wahid memang kurang harmonis sejak lama. Cak Imin pernah mengajukan gugatan mengenai kekuasaan PKB, partai yang didirikan oleh Gus Dur pada 23 Juli 1998 lalu.

Cak Imin pun memenangkan kasus itu di pengadilan. Yenny Wahid pun menegaskan bahwa dirinya ikut PKB Gus Dur, bukan versi Cak Imin.

Sementara itu, Yenny Wahid beberapa kali mengkritik kepemimpinan Cak Imin. Putri Gus Dur itu menyoroti langkah Cak Imin yang ngotot mencalonkan diri menjadi presiden. Terlebih saat ini Cak Imin semakin getol mengikuti Pilpres 2024.

Yenny juga menyoroti sikap Cak Imin yang dinilainya berseberangan dengan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.

sumber: suara.com