Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Pakar Ramal Prabowo Sulit Menang di 2024 Suara di Jabar Tergerus
23 November 2021
Pakar Ramal Prabowo Sulit Menang di 2024, Suara di Jabar Tergerus
foto: Prabowo Subianto (cnnindonesia)


itoday - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, memperkirakan perolehan suara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Jawa Barat (Jabar) bakal mengalami penurunan bila maju kembali menjadi calon presiden (capres) Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, konstruksi pemilih di Jabar senantiasa berubah dari pemilu ke pemilu, serta karakter masyarakat Jabar mudah terpesona dan kecewa.

"Kita lihat konstruksi pemilih Jabar selalu berubah-ubah setiap pemilu. Kita melihat ada kemungkinan pergeseran setelah itu, masyarakat Jabar mudah terpesona dan kecewa," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/11).

Ia melanjutkan, perolehan suara Prabowo di Pilpres 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pilpres 2019 terbuka karena masyarakat Jabar ingin mencari sosok yang bisa memberikan harapan baru.

"Bisa saja masyarakat Jabar, punya harapan baru, harapan pada capres-capres baru yang lebih menjanjikan dan memberi harapan," kata Ujang.

Berangkat dari itu, dia berkata, peluang bagi sosok capres lain untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024 di Jabar terbuka. Menurutnya, salah satu sosok capres yang berpeluang merebut pemilih Prabowo di Jabar ialah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Dia berkata, Airlangga dan Golkar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 di Jabar asalkan bisa memaksimalkan kekuatan untuk memperoleh simpati masyarakat Jabar. Ditambah lagi bekal dari suara partai Golkar yang cukup besar di Jabar.

"Semua capres punya kans itu, termasuk Airlangga. Golkar punya kans menang di Jabar, tinggal bagaimana Golkar mampu memaksimalkan kekuatan yang ada untuk mendapat simpati rakyat Jabar.

Sebagai informasi, Prabowo bersama Sandiaga Uno dinyatakan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 di Jabar. Prabowo-Sandi meraih 16.077.446 suara sah. Jumlah itu setara dengan 59,93 persen suara sah di Jabar.

Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya memperoleh 10.750.568 suara atau 40,07 persen suara sah.

Sebelumnya, nama Prabowo kembali di jagokan menjadi capres 2024. Bahkan Prabowo menjadi jawara di beberapa survei nasional dengan elektabilitas tertinggi di pilpres 2024. Di tambah lagi, relawan Prabowo-Puan Maharani belakangan muncul.

Analis komunikasi politik Gun Gun Heryanto memprediksi bakal ada tiga poros pada Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan pergerakan parpol terkini, menurutnya, pada Pilpres 2024 memiliki kecenderungan akan terdapat tiga poros.

Kemungkinan, poros pertama akan diisi PDIP dan Gerindra yang bisa saja mencalonkan pasangan Prabowo-Puan, bertarung dengan poros bentukan Golkar dan NasDem yang akan mengusung Airlangga serta poros bentukan PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.

"Secara chemistry tidak ada masalah Prabowo dan Puan. Sementara poros kedua, akan diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. Golkar akan menjadikan Airlangga sebagai kandidat yang didorong. Entah itu RI 1 atau RI 2," ucap Gun Gun kepada CNNIndonesia.com.

Wacana pembentukan poros PDIP dan Gerindra dengan calon Prabowo-Puan pun semakin kuat setelah Megawati, Prabowo, dan Puan menggelar pertemuan untuk membahas dinamikan politik nasional jelang pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan pada Rabu (17/11).

sumber: cnnindonesia.com
Kiamat PNS Telah Mendekat Ini Buktinya
23 November 2021
'Kiamat' PNS Telah Mendekat, Ini Buktinya!
foto: ilustrasi (cnnindonesia)


itoday - Kemajuan teknologi yang saat ini berlangsung, disinyalir akan membuat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam. Pemerintah tak perlu lagi menggaji pekerja hingga pensiun dengan segala tunjangannya seperti yang diterima oleh PNS. Sehingga profesi PNS kemungkinan 'dimusnahkan'.

"Dengan adanya inovasi teknologi, sepuluh tahun lagi mungkin tidak ada PNS. Mungkin semuanya PPPK, karena tidak diperlukan lagi PNS ke depan," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria dalam Webinar Adaptasi Kebiasaan Baru di Lembaga Internasional beberapa waktu lalu.

Di sisi lain Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama mengatakan, profesi PNS tidak akan hilang sepenuhnya. Namun, memang ada pengurangan jumlahnya sehingga nanti nya perekrutan tidak akan dilakukan untuk banyak formasi.

"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Meski demikian, Satya belum bisa merinci jabatan PNS apa saja yang akan dihilangkan atau dikurangi porsinya oleh pemerintah. Menurutnya, hal ini masih dalam pembahasan.

"Itu masih dikaji lebih lanjut," jelasnya

Namun, jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Ini membuktikan bahwa porsi PNS di negara ini semakin berkurang.

"Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak Tahun 2016," tulis buku tersebut.

Secara rinci, pada tahun 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017.

Lalu di 2018 jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4.168.118 orang.

Kemudian pada 2021 per Juni jumlahnya menjadi 4.081.824 orang yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 (77%).

sumber: cnbcindonesia.com
OPM Klaim Bunuh Prajurit TNI Pimpinan MPR Apalagi yang Ditunggu Densus 88
22 November 2021
OPM Klaim Bunuh Prajurit TNI, Pimpinan MPR: Apalagi yang Ditunggu Densus 88?
foto: ilustrasi (rmol)


itoday - Gerak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam memberantas terorisme kembali dipertanyakan.

Hal ini seiring klaim dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang bertanggung jawab atas serangan di Yahukimo yang menyebabkan satu prajurit TNI meninggal dunia.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Densus 88 Antiteror tidak perlu lagi ragu untuk bergerak ke Papua. Apalagi, OPM terang mengakui aksi teror mereka.

“Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM malah sudah mengumumkan aksi teror mereka,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (22/11).

Politisi PKS ini juga menekankan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah resmi mengumumkan bahwa KKB di Papua termasuk organisasi Teroris.

“Dan tupoksi Densus 88 pun juga sudah dipublikasikan. Jadi apalagi yang ditunggu oleh Densus 88?” tutupnya.

sumber: rmol.id
Jika Desakan MUI Bubar Serius Din Syamsuddin Siap Turun ke Jalan Pasang Badan
22 November 2021
Jika Desakan MUI Bubar Serius, Din Syamsuddin Siap Turun ke Jalan Pasang Badan
foto: Din Syamsuddin (rmol)


itoday - Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari pihak-pihak tertentu tidak perlu ditanggapi serius.

Namun, jika desakan tersebut benar dan serius adanya, mantan Ketua Umum MUI Profesor Din Syamsuddin siap turun ke jalan bersama umat Islam untuk menentang desakan itu.

"Ketahuilah kalau ada pihak, siapapun mereka, yang berani membubarkan MUI, maka mereka akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh Tanah Air,” tegasnya kepada wartawan Senin siang (22/11).

“Sebagai yang pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI saya siap turun lapangan," sambung Din Syamsuddin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, desakan pembubaran MUI boleh jadi benar adanya. Jika demikian, maka itu menunjukkan bahwa kelompok anti Islam atau islamofobia mulai merasa mendapat dukungan dari rezim berkuasa.

Ini ditandai dengan diamnya para penguasa dan terkesan membiarkan seruan tersebut. Kelompok anti Islam, sambung DIN, akhirnya merasa mendapatkan momentum dengan penangkapan sejumlah ulama atau mubaligh untuk menyuarakan pembubaran MUI.

Sementara jika desakan itu tidak benar adanya, maka hal tersebut hanya sebuah manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Juga menunjukkan adanya pelanggaran etika kekuasaan yang sedang didesakkan penyelesaiannya oleh sebagian rakyat.

"Mereka hanya ingin mengetes air (testing the water),” katanya.

Atas dasar itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai sebaiknya semua pihak tetap waspada, namun tetap kepala dingin menyikapi desakan dari kelompok yang ingin MUI dibubarkan.

"Sesungguhnya mereka adalah kelompok pengecut yang hanya bisa mengumbar kata-kata tapi tidak berani melaksanakannya. Kita semua jangan beralih perhatian untuk terus melakukan amar makruf nahyi munkar terhadap kerusakan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Verawaty Fajrin Tutup Usia Menpora Beliau Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Berikan Inspirasi
21 November 2021
Verawaty Fajrin Tutup Usia, Menpora: Beliau Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Berikan Inspirasi
foto: Verawaty Fajrin dan Imelda Wiguna (PBSI)


itoday - Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ) Zainudin Amali mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya legenda bulu tangkis Indonesia, Verawaty Fajrin di RS Dharmais, Jakarta, Minggu (21/11/2021) pagi WIB.

"Sebagai Menpora, saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya ibu Verawaty Fajrin. Beliau adalah salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang memberikan inspirasi dan prestasi yang luar biasa bagi kita semua. Saya berdoa semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggal selalu diberi keikhlasan," tutur Menpora Amali dalam keterangan persnya.

Menpora Amali pada 20 September 2021 sempat menjenguk dan memberikan semangat kepada Verawaty Fajrin di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta. Saat itu dia tengah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya.

Dalam kunjungannya tersebut Menpora memastikan semua penanganan yang diberikan pihak Rumah Sakit berjalan dengan baik. "Penanganannya bagus, luar biasa, ditangani oleh satu tim rumah sakit kanker Dharmais," ujar Menpora Amali waktu itu.

Setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya, Verawaty Fajrin akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Dia berpulang di usia 64 tahun.

Verawaty Fajrin merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang bermain di sektor tunggal putri. Ada banyak prestasi yang dihadirkan, salah satunya di Kejuaraan Dunia 1980 di Jakarta.

Verawaty Fajrin menjadi kampiun usai di final mengalahkan rekannya, Ivana Lie,11-1, 11-3. Setahun sebelumnya, bersama Imelda Wigoena, Vera juga merenggut juara All England 1979 setelah menekuk Atsuko Tokuda/Mikiko Takada (Jepang), 15-3, 10-15, 15-5. Mereka pun menjadi pasangan ganda putri kedua Indonesia yang sukses di All England setelah Minarni/Retno Kustiyah yang melakukannya pada 1968. Bersama Imelda pula, Vera merebut emas SEA Games Manila 1981.

Bersama Imelda pula, Vera juga sukses merebut medali emas Asian Games VIII/1978 di Bangkok. Mereka di final mengalahkan Chiu Yu Fang/Cheng Hui Ming (China). Sebelumnya, mereka juga memenangi titel Denmark Terbuka 1978.

Di luar itu, masih prestasi besar lainnya. Bersama Eddy Hartono, Vera sebelumnya juga ikut mengantarkan Indonesia memboyong Piala Sudirman 1989. Mereka menjadi penentu kemenangan tim Garuda 3-2 atas Korea Selatan di final setelah mengatasi Park Joo-bong/Chung Myung-hee, 18-13, 15-3.

sumber: sindonews.com
PPKM Level 3 Berlaku di Seluruh Wilayah Indonesia Selama Natal dan Tahun Baru
21 November 2021
PPKM Level 3 Berlaku di Seluruh Wilayah Indonesia Selama Natal dan Tahun Baru
foto: ilustrasi (idntimes)


itoday - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pastikan pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM Level 3 seluruh wilayah Indonesia selama Natal dan Tahun Baru.

"Selama Natal dan Tahun Baru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," ujarnya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 usai libur akhir tahun.

Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

"Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," katanya.

Muhadjir mengatakan kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2021. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

"Inmedagri Ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021," ujarnya.


Selain itu, Menko PMK meminta Kementerian/Lembaga secara sektoral, TNI/Polri, Satgas COVID-19 Nasional melalui BNPB, Pemerintah Daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan surat edaran dan dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama Natal dan Tahun Baru.

Muhadjir menambahkan dalam kebijakan libur akhir tahun, perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara, untuk Ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

Kebijakan PPKM Level 3 dalam Inmendagri terdahulu di antaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengantisipasi libur akhir tahun. Seperti imbauan bagi masyarakat agar tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, serta memperketat aturan perjalanan menggunakan moda transportasi umum minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat kebijakan larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan Karyawan Swasta. Serta memperketat penerapan prokes dan 3T (tracing, tracking, treatment), dan mengebut vaksinasi sampai akhir Desember 2021.

sumber: suara.com