Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Manfaat Membaca Ayat Kursi yang Bisa Diajarkan ke Anak
27 August 2021
Manfaat Membaca Ayat Kursi yang Bisa Diajarkan ke Anak
foto: ilustrasi (shutterstock)


itoday - Berdoa menjadi salah satu cara berkomunikasi kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan berdoa, Anda, anak, atau anggota keluarga lain bisa memohon atau meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa tentang hal-hal sulit yang kini tengah dilalui.

Di Al-Quran sendiri, ada banyak doa yang dapat Anda panjatkan, misalnya saja ayat kursi.

Ya Moms, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah yang ada di Al-Quran. Anda maupun anak bisa membaca ayat kursi setiap saat. Meski begitu, rupanya ada waktu utama yang dianjurkan untuk membaca ayat kursi sesuai hadis Rasulullah SAW, yakni setelah melaksanakan salat lima waktu, setiap pagi dan sore hari, serta sebelum tidur.

Manfaat Membaca Ayat Kursi untuk Anak

Dilansir Seekers Guidance, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa "segala sesuatu memiliki keindahannya, dan keindahan Al-Quran adalah Surah Al-Baqarah. Di dalamnya ada sebuah ayat yang merupakan ayat terbesar dari Al-Quran: Ayat Kursi (HR. Tirmidzi)."

Ya Moms, keutamaan ayat kursi memang sungguh luar biasa senantiasa dibaca setiap saat. Adapun beragam manfaat yang dapat diperoleh bila Anda, anak, atau anggota keluarga membaca ayat kursi adalah sebagai berikut:

-Dimudahkan segala urusan
-Dibukakan pintu rezeki
-Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.
-Mendapatkan perlindungan saat melakukan perjalanan.
-Dimudahkan sakaratul mautnya.
-Dijauhkan dari segala keburukan atau kejahatan.
-Pahala mati syahid.

Nah, Moms, itulah beberapa manfaat bila kita membaca ayat kursi. Jadi, yuk, ajak anak untuk membaca ayat kursi, terutama di waktu -waktu seperti yang sudah disebutkan di atas.

sumber: kumparan.com
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura Bisa Dikejar
27 August 2021
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura, Bisa Dikejar?
foto: Aksi Tolak SP3 BLBI (liputan6).jpg


itoday - Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban menjelaskan, Satgas BLBI menemukan fakta bahwa banyak obligor dan debitur BLBI bermukim di Singapura. Selama 22 tahun obligor tersebut tak pernah memberikan kabar bakal melunasi utang BLBI.

Satgas BLBI terus melakukan pemanggilan kepada obligor atau debitur yang ada di Singapura untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Pemanggilan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

"Pemanggilan telah dilakukan untuk yang di luar negeri, kebanyakan di Singapura. Dan kita berkoordinasi dengan duta besar kita di Singapura," kata Rionald dalam konferensi pers virtual, Tangerang, Jumat (27/8/2021).

Untuk saat ini Satgas BLBI masih fokus mengejar para obligor BLBI atau debitur di Indonesia. Sebab, aset-aset di dalam negeri diyakini masih banyak yang belum ditemukan.

"Satgas akan memfokuskan terhadap apa yang ada di dalam negeri. Karena kami percaya bahwa yang ada di dalam negeri banyak yang perlu kita temukan," katanya.

Ambil Hak Negara

Rionald Silaban berjanji untuk terus pengejaran para obligor atau debitur dana BLBI di luar negeri. Pihaknya juga akan terys melakukan penagihan terhadap mereka.

"Itu merupakan langkah lanjutan yang akan dilakukan. Dan kalaupun dilakukan, maka itu akan di lead oleh kejaksaan lewat Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)," kata Rionald.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan bersiap-siap untuk mengambil hak negara atas dana BLBI yang ada di luar negeri. Meskipun nantinya langkah yang ditempuh cukup menantang.

"Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset di luar negeri. Yang yurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali bagi negara untuk bisa dipulihkan," paparnya.

sumber: liputan6
Masyarakat RI Perlu Vaksin Booster atau Belum Vaksinolog Kebut Cakupan Vaksinasi Dulu
27 August 2021
Masyarakat RI Perlu Vaksin Booster atau Belum? Vaksinolog: Kebut Cakupan Vaksinasi Dulu
foto: Vaksin Moderna (liputan6)


itoday - Diskusi soal pemberian dosis ketiga atau vaksin booster untuk masyarakat umum ramai dibahas. Memang seberapa perlu masyarakat umum mendapatkan vaksin booster COVID-19?

Vaksinolog Dirga Sakti Rambe mengatakan hingga saat ini di Indonesia memang belum memberikan vaksin booster untuk masyarakat umum. Saat ini yang terpenting adalah meningkatkan angka cakupan vaksinasi.

"Saat ini belum ya. Untuk situasi di Indonesia adalah mesti kita kebut cakupan vaksinasi dulu. Coba lihat di sekeliling kita, masih banyak yang belum divaksinasi. Itu dulu yang penting," kata Dirga dalam live Instagram bersama Kemenkes RI.

Bila target vaksinasi COVID-19 sudah mencapai target yakni 208 juta orang Indonesia bisa dipertimbangkan pemerian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Tentunya dengan melihat data dan fakta yang ada.

Secara internasional pun pemberian vaksin dosis ketiga belum ada rekomendasinya, termasuk dari WHO belum merekomendasikan vaksin booster.

"Secara internasional vaksinasi booster belum dimulai tapi memang sudah didiskusikan," kata dokter spesialis penyakit dalam ini.

Di Indonesia saat ini vaksin booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Berdasarkan rekomendasi ITAGI vaksinasi dosis ketiga perlu diberikan ke tenaga kesehatan mengingat mereka berisiko besar tertular COVID-19.

Data per 26 Agustus 2021, sudah 59.426.934 juta orang di Indonesia yang menerima suntikan dosis pertama COVID-19. Yang sudah lengkap ada 33 juta.

Rencana Vaksinasi COVID-19 Berbayar di RI
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rencana vaksinasi COVID-19 ketiga berbayar untuk masyarakat umum pada 2022. Diprediksi sekitar Rp100 ribu harganya.

Menanggapi hal ini Juru Bicara Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa rencana vaksin 2022 tersebut belum final dan masih perlu dimatangkan.

“Kalau (vaksin booster) 2022 ini belum final ya masih dimatangkan,” ujar Siti Nadia kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat, Kamis (26/8/2021).

sumber: liputan6
Aktor Fahri Azmi Ditipu Orang Mengaku Utusan Jokowi Uang Rp 75 Juta Raib
27 August 2021
Aktor Fahri Azmi Ditipu Orang Mengaku Utusan Jokowi, Uang Rp 75 Juta Raib
foto: Fahri Azmi (liputan6)


itoday - Aktor bernama Fahri Azmi diduga menjadi korban penipuan oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Presiden Jokowi. Uang Rp 75 juta raib dibawa kabur pelaku.

Fahri Azmi telah melaporkan kasus penipuan itu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 14 Juli 2021 dengan nomor laporan LP/B/3472/VII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Dalam perjalanannya, penanganan kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Barat.

"Hari ini dalam rangka BAP tambahan di mana penyidik menanyakan mengenai barang bukti yang tersangka bakar sama ada stempel utusan khusus Presiden, terus ada lagi menanyakan korban penipuan selain saya," kata Fahri usai diperiksa di Polres Metro Jakbar, Jumat (27/8/2021).

Fahri menerangkan, penipuan bermula saat ia didatangi seseorang berinisial AH yang mengaku sebagai pejabat dan memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia bertemu AH saat menghadiri ulang tahun temannya.

"Jadi saya kenal di pesta ultah teman, dia itu salah satu yang saya hormati kakak saya juga. Lalu di situ yang datang bukan orang sembarangan, orang-orang penting lah," ujar dia.

Saat itu, ia berbincang-bincang dengan AH. Fahri mengatakan AH membawa berbagai dokumen negara yang belakangan diketahui palsu.

AH juga sempat menunjukkan surat pengangkatan atas nama dirinya sebagai calon Menteri Kesehatan menggantikan Terawan. Pada surat itu, terdapat tanda tangan Mensesneg Pratikno yang belakangan juga diketahui palsu.

"Jadi dugaan penipuan seorang AH mengaku sebagai utusan khusus Presiden Jokowi, dia bikin surat dokumen negara palsu ada tanda tangan Pak Jokowi juga yang dipalsukan," ujar dia.

Kepada Fahri, AH mengaku sedang membutuhkan uang untuk dana talangan. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Fahri bersedia memberikan dana Rp 75 juta sesuai yang diminta.

Fahri mengatakan, kepercayaan kepada AH tumbuh usai ditunjukkan setumpuk dokumen negara. "Saya percaya dan saya talangin dulu uangnya Rp 75 juta."

Rupanya, uang yang disetorkan ke AH tak kunjung dikembalikan. Bahkan, AH menghilang bak ditelan bumi.

"Cuma ternyata habis itu enggak ada kabar, saya cari tahu lebih dalam ternyata orang ini penipu," ujar Fahri.

Diduga Korban Lebih dari Satu

Fahri menyebut, korbannya bukan hanya ia seorang. Pasalnya, AH masuk ke kalangan pengusaha dan kembali melakukan hal yang sama.

"Sudah banyak yang jadi korban, ada ibu-ibu umur 60 tahun juga dirugikan Rp 200 juta. Tapi mereka pada tidak bikin laporan dengan pelbagai macam kekhawatiran," ujar dia.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakbar AKP Niko Purba menerangkan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penipuan yang dilaporkan oleh aktor Fahri Azmi.

"Kami dari penyidik masih membutuhkan keterangan oleh karena itu untuk korban kita minta keterangan tambahan untuk mencari yang kami butuhkan," ujar dia.

Niko menyebut, identitas terduga pelaku penipuan telah dikantongi penyidik. Rencananya dalam waktu dekat, kediaman terduga pelaku akan digeledah.

"Ada rencana kami mencari bukti lain sebagaimana yang disampaikan oleh korban kemungkinan. kami juga melakukan penggeledahan ke tempat terduga pelaku," tandas dia.

sumber: liputan6
Demokrat Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi
26 August 2021
Demokrat: Apakah Istana Alih Fungsi Jadi Markas Parpol Pendukung Jokowi?
foto: Ketum Parpol Koalisi di Istana (rmol)


itoday - Pertemuan para elite partai koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu kemarin (25/8) disorot DPP Partai Demokrat.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengaku tidak faham dengan sikap Jokowi yang mengumpulkan para elite parpol koalisi di Istana Negara.

"Pertemuan dengan Ketum dan Sekjen parpol dilakukan di Istana negara, saya tidak faham, apakah istana sudah beralih fungsi menjadi markas paguyuban parpol pendukung Jokowi?" kata Syahrial saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL Kamis siang (26/8).

Menurut Politikus muda Partai Demokrat ini, Istana Negara sejatinya adalah simbol kekuasaan. Syahrial berpandangan, di dalamnya tempat berkantor Presiden yang dipilih oleh rakyat, didukung rakyat dan mengayomi seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

"Apakah bulunya sekarang sudah berubah dicat khusus warna-warninya, silakan tanya Pak Presiden," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara.

Belum diketahui pasti agenda kegiatan tersebut hingga kini tidak ada keterangan resmi.

Para petinggi parpol itu ada perwakilan dari PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

Belum diketahui pasti apa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebab hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan itu.

Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi.

Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah.

sumber: rmol.id
Pengamat Sebut PAN Gabung Jokowi Demi Hapus Bayang Amien Rais
26 August 2021
Pengamat Sebut PAN Gabung Jokowi Demi Hapus Bayang Amien Rais
foto: DPP PAN (cnnindonesia)


itoday - Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) gabung koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai upaya keluar dari bayang-bayang Amien Rais.

Asrinaldi mengatakan PAN belajar dari kemunduran di Pemilu 2019. Saat itu, Amien membawa PAN untuk berseberangan dengan Jokowi.

Namun, PAN justru merugi secara elektoral.

"Ucapan, sikap Pak Amien membuat orang Jawa Tengah yang basisnya Pak Jokowi menjadi antipati dengan PAN sehingga merugikan PAN. Untuk mengatakan identitas sendiri, lepas dari bayang-bayang Pak Amien, mereka bergabung," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com untuk dimintai pendapatnya, Kamis (26/8).

Kursi Menteri untuk PAN
Pada saat yang sama, ucapnya, PAN juga mempersiapkan Pemilu 2024. Oleh karena itu di sisa waktu jelang pemilu, ada harapan bahwa PAN gabung koalisi pemerintah untuk mendapatkan kursi yang bisa memengaruhi peruntungan di 2024.

Asrinaldi menilai kursi menteri bisa jadi panggung PAN untuk menarik hati rakyat. Dengan posisi di kabinet, mereka bisa membuat sejumlah program untuk menarik dukungan publik.

"Kalau PAN bisa ambil satu kursi, ya itu digunakan agar orang tahu PAN bekerja. Kalau di DPR saja, enggak akan tampak karena collective collegial, enggak bisa klaim kerjanya PAN saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno ikut hadir dalam pertemuan petinggi parpol koalisi Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (26/8).

PAN menjadi satu-satunya partai di yang disebut belum resmi menjadi partai koalisi pemerintah yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Jenderal NasDem Johny G Plate kemudian menyebut PAN sebagai sahabat baru di dalam koalisi.

Sejarah pun terulang di mana PAN gabung koalisi pemerintah Jokowi sebagai anak baru, seperti yang terjadi pada 2014-2019 silam.

Meskipun PAN gabung koalisi pemerintah, tak serta merta parpol itu mendapatkan jatah partai. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Jokowi selaku presiden yang memiliki hak preogatif.

Dengan bergabungnya PAN, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di parlemen. Jokowi saat ini mengamankan dukungan 471 kursi di DPR RI. Jumlah itu sama dengan 81,7 persen suara di parlemen.

sumber: cnnindonesia.com