Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Bansos Tunai Diperpanjang Ekonom Soroti Pemutakhiran Data
04 July 2021
Bansos Tunai Diperpanjang, Ekonom Soroti Pemutakhiran Data
foto: Tri Rismaharini (antara)

itoday - Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) setelah dua bulan terakhir dihentikan. Hal tersebut untuk merespons kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

BST akan diberikan selama dua bulan hingga Agustus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. Mereka yang menerima BST adalah 10 juta masyarakat tidak mampu, keluarga miskin, dan belum menerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dan kartu sembako.

Seperti halnya penyaluran bantuan pada periode-periode sebelumnya, pemerintah diminta agar memperhatikan dan melakukan pemutakhiran data peneriman bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan target.

Senior VP Economist Josua Pardede mengatakan pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data penerima untuk memastikan proses pencairan dana BST berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pemutakhiran data dilakukan setelah adanya perubahan data yang disesuaikan dengan kategori penerima BST, misalnya adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, perubahan status perkawinan, dan mampu atau tidak mampu secara ekonomi.

Josua juga menekankan agar data penerima BST tidak tumpang tindih atau menerima bantuan ganda seperti turut menerima PKH atau BPNT (bantuan pangan non-tunai).

“Oleh sebab itu peran pemerintah daerah [pemda], camat, lurah, RT dan RW penting sekali untuk memvalidasi penerima BST agar betul-betul tepat sasaran,” kata Josua kepada Bisnis, Minggu (4/7/2021).

“Oleh sebab itu peran pemerintah daerah [pemda], camat, lurah, RT dan RW penting sekali untuk memvalidasi penerima BST agar betul-betul tepat sasaran,” kata Josua kepada Bisnis, Minggu (4/7/2021).

Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran BST juga perlu juga diawasi oleh SDM atau pekerja sosial yang sudah kompeten. Alhasil, semua penyaluran BST berjalan dengan baik, dan para penerimanya adalah warga yang memang layak mendapatkan.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, pemutakhiran data diperlukan karena mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan penduduk miskin berubah dalam waktu yang cepat selama pandemi.

“Yang tadinya tidak masuk kelompok bansos tunai, bisa saja sekarang karena kehilangan pekerjaan jadi masuk kelompok penerima,” kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (4/7/2021).

Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah perlu mempercepat verifikasi rekening penerima bantuan. Pasalnya, penyaluran sebelumnya masih ada rekening yang tidak aktif atau penerima ganda. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan perbankan agar nama dan alamat terverifikasi.

Di sisi lain, kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan diperlukan sehingga masalah panduan, dokumen, dan teknis transfer bantuan tidak menghambat pencairan bansos bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

Adapun, pemerintah melalui Menteri Keuangan menjelaskan kriteria bagi penerima BST ini adalah harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, dan telrpon agar bisa dihubungi.

Pada periode Januari hingga April, BST telah terealisasi Rp11,94 triliun untuk 9,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 10 juta.

Penyaluran dilakukan setiap bulan sebesar Rp300.000 per KPM. Perpanjangan BST membutuhkan dana Rp6,1 triliun. Tetapi dalam penyaluran kali ini, pemerintah akan menyelesaikan terlebih dahulu BST periode Januari-April. Jika sudah terpenuhi, maka perpanjangan bantuan bisa dilakukan.

sumber: bisnis.com
Sri Mulyani Pasrah Ekonomi Kuartal III Melemah Imbas PPKM Darurat
02 July 2021
Sri Mulyani Pasrah Ekonomi Kuartal III Melemah Imbas PPKM Darurat
foto: Joko Widodo (ist)

itoday - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan bergantung pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kuartal ketiga karena terjadinya PPKM Darurat yang itu relatif lebih ketat hampir mirip dengan situasi Februari-Maret memang ada potensi outlook-nya mengalami pelemahan, dari yang tadinya kita proyeksikan di 6,5%," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Mengenai proyeksi angkanya, Sri Mulyani mengatakan bergantung pada durasi penerapan PPKM Darurat. Jika hanya berlangsung selama dua minggu dan efektif menekan kasus Covid-19, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III relatif terbatas.

"Namun kalau panjang bisa satu bulan, pengaruhnya cukup signifikan terutama pada level konsumsi," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan jika konsumsi turun karena terdampak PPKM darurat, maka akan mempengaruhi outlook pertumbuhan konsumsi.

"Tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan kembali terkoreksi dan komponen berpotensi terdampak dari non-konsumsi pokok antara lain transportasi dan komunikasi rekreasi dan pakaian," ujarnya.

Kendati demikian laju investasi diharapkan dapat terjaga karena PPKM Darurat memperbolehkan operasional konstruksi dengan protokol kesehatan yang ketat serta ekspor diharapkan masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kinerja ekspor impor hingga Mei 2021.

Sedangkan untuk kuartal II, Sri Mulyani memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi relatif tidak terpengaruh kenaikan Covid-19 karena kenaikan tersebut baru terjadi pada minggu kedua dan ketiga Juni dan PPKM darurat dilaksanakan pada awal Juli.

"Kita melihat bulan Juni tadi ada sedikit mulai terjadi pelemahan, tapi kita harap itu tidak akan mempengaruhi banyak. Dengan demikian untuk kuartal kedua ini kita masih menggunakan outlook antara 7,1% hingga 7,5%," ujar Sri Mulyani.

sumber: okezone
Lengkap Ini Syarat Perjalanan Angkutan Darat Laut dan Udara Selama PPKM Darurat
02 July 2021
Lengkap! Ini Syarat Perjalanan Angkutan Darat, Laut dan Udara Selama PPKM Darurat
foto: ilustrasi (okezone)

itoday - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Surat Edaran untuk sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.

Aturan tekis perjalanan merujuk kepada Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Pemberlakuan akan dimulai pada 5 Juli 2021 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi operator agar dapat mempersiapkan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Jumat (2/7/2021).

Budi memaparkan, untuk perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari dan menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu telah vaksin minimal dosis pertama, hasil RT-PCR 2x24 jam atau antigen 1 x 24 jam.

Pengetatan mobilitas di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin, hasil RT-PCR 2x24 jam, tes antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta api jarak jauh.

Khusus untuk moda udara syarat pelaku perjalanan wajib memiliki sertifikat vaksin dan wajib tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 di wilayah Jawa dan Bali.

"Sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali. Penumpang diwajibkan mengisi e-Hac pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan," paparnya.

Menhub melanjutkan, dalam implementasi PPKM Darurat dilakukan pembatasan kapasitas angkutan dan juga jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Secara rinci, pada transportasi udara dari kapasitas 100% menjadi 70%. Jam operasional disesuaikan dengan jadwal maskapai.

Transportasi darat dari kapasitas 85% menjadi 50% dengan jam operasional disesuaikan dengan permintaan.

Penyeberangan dari kapasitas 85% menjadi 50% dengan jam operasional disesuaikan dengan permintaan dan jadwal operasi kapal.

Transportasi laut dari kapasitas 100% menjadi 70% dengan jam operasional disesuaikan dengan jadwal kapal.

Untuk perkeretaapian antarakota, kapasitas tidak berubah sebesar 70% dengan jam operasional disesuaikan dengan jadwal kereta.

Sementara KRL, kapasitas turun dari sebelumnya 45% menjadi 32% dengan jam operasional mulai pukul 04.00-21.00 WIB.

KA Perkotaan Non-KRL kapasitas tetap 50% dengan jam operasional disesuaikan dengan jadwal kereta.

sumber: okezone
Mal Tutup hingga 20 Juli selama PPKM Pengusaha Speechless Start dari Nol
01 July 2021
Mal Tutup hingga 20 Juli selama PPKM, Pengusaha: Speechless, Start dari Nol
foto: ilustrasi (tempo)

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat menanggapi kebijakan pemerintah menutup mal dan pusat perbelanjaan selama Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali. PPKM Darurat akan berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

"Speechless. Harus start dari nol," ujar Ellen kala dihubungi Tempo, Kamis, 1 Juli 2021.

Ellen mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan rencana penutupan mal pada Sabtu, 3 Juli. Pelaku usaha memiliki waktu dua hari sampai Jumat, 2 Juli, sebelum PPKM Darurat diterapkan.

Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali menyusul meledaknya angka kasus Covid-19 sepekan terakhir. Puncaknya pada 27 Juni, angka penambaham kasus virus corona harian mencapai 21 ribu.

Selain menutup mal, pemerintah membatasi jam operasi supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Jam operasional sudah harus berakhir pada pukul 20.00 WIB. Kapasitas kunjungan di supermarket hingga pasar pun diatur maksimal 50 persen.

Sedangkan untuk apotek dan toko obat, pemerintah mengizinkan operasional 24 jam. Sektor kesehatan termasuk dalam cakupan sektor kritikal yang bisa beroperasi penuh.

Adapun untuk restoran, rumah makan, kafe, lapak jajanan, pedagang kaki lima, dan lapak jalanan, pemerintah tidak mengizinkan pengunjung makan di tempat. Semua pemesanan makanan maupun minuman wajib dibawa pulang atau melalui pesan antar.

APPBI DKI Jakarta mencatat 82 anggota pengusaha pusat belanja telah mengalami pasang-surut sejak pandemi 2020. Pada akhir 2020, data APBI DKI menunjukkan pergerakan pengunjung di pusat belanja hanya 40 persen atau di bawah ketentuan kapasitas yang diizinkan sebesar 50 persen.

Pergerakan itu menyusut karena pemerintah mengatur sistem bekerja dari rumah atau work from home sebesar 75 persen dan pengunjung restoran maksimal 25 persen. Pada awal tahun, Ellen mengatakan kerugian pengelola pusat belanja sudah sangat parah.

sumber: tempo
Aturan Lengkap PPKM Darurat JawaBali Berlaku 320 Juli 2021
01 July 2021
Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, Berlaku 3-20 Juli 2021
foto: Joko Widodo dan Luhut Panjaitan (grid)

itoday - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah.

PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Jokowi.

Kebijakan diambil sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini.

Aturan lengkap PPKM Darurat

Periode penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 kasus per hari.

Berikut aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat:
1. Sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH).
2. Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online.
3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi,
b. Kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Tempat ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa (rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

sumber: kompas
Daripada PPKM Darurat Mending Lockdown 14 Hari dan Siapkan Subsidi Gaji Rp5 Juta
30 June 2021
Daripada PPKM Darurat, Mending Lockdown 14 Hari dan Siapkan Subsidi Gaji Rp5 Juta
foto: Joko Widodo dan Luhut Panjaitan (ist)

itoday - Pemerintah berencana akan memberlakukan PPKM darurat dalam waktu dekat. Ekonom menyatakan kebijakan itu hanya akan mengulang PSBB tahun lalu yang hasilnya dianggap tidak efektif.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan, pada PSBB tahun lalu, ditemukan 40% warga Jakarta melakukan aktivitas di dalam rumah atau WFH. Dari hasil tersebut, terlihat masih ada para pekerja yang harus bekerja di luar rumah. Artinya mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya di rumah karena jenis pekerjaannya mengharuskan keluar rumah.

Baca juga:Perempuan yang Masuk Neraka karena Meyiksa Seekor Kucing

“Kalau mau cepat turun lonjakannya, harusnya 100% WFH selama 14 hari. Jadi semua tidak ada yang keluar dulu untuk sementara waktu,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (29/6/2021).

Bhima menambahkan, seharusnya sebelum kebijakan dikeluarkan, pemerintah harus melakukan subsidi gaji dengan jumlah yang lebih besar dan dilakukan secara cepat. Dananya bersumber dari APBN.

“Mungkin bisa Rp5 juta per orang bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di kawasan PPKM darurat,” ucapnya.

Jadi, mereka yang upahnya harian, seperti sektor informal maupun pengusaha UMKM, bisa terkompensasikan dan bisa lebih patuh pada aturan pengetatan mobilitas jika ada kompensasi yang memadai dari pemerintah.

Kemudian ia menuturkan, dalam menekan angka kasus Covid-19 pengawasannya harus efektif. Sebab dari pengalaman sebelumnya, pemerintah belum tegas dalam menertibkan unit usaha yang melanggar aturan.

Ia mencontohkan, seperti ada unit usaha yang melanggar hanya diberi denda murah. Sikap itu akan memicu tingkat kepatuhan yang rendah.

“Maka sidak, pengawasan yang efekif itu sangat mutlak diberlakukan,” tegasnya.

Kemudian Bhima melanjutkan, perlu disiapkan lagi kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di daerah PPKM darurat. Bahkan pasokannya harus ditingkatkan dua kali lipat.

sumber: sindonews