Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Mal Boleh Buka Sampai Jam 2100 Luhut Sebut Sambil Uji Coba Sistem Pedulilindungi
30 August 2021
Mal Boleh Buka Sampai Jam 21.00, Luhut Sebut Sambil Uji Coba Sistem Pedulilindungi
foto: Luhut Pandjaitan (suara)


itoday - Pemerintah kembali melonggarkan aturan pembatasan kegiatan ekonomi seiring penurunan kasus Covid-19, salah satunya mengizinkan mal boleh beroperasi hingga pukul 21.00 waktu setempat.

Koordinator PPKM Pulau Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pelonggaran ini dilakukan sekaligus untuk mencoba protokol kesehatan dengan sistem Pedulilindungi.

"Penyesuaian kapasitas dine in di dalam mal menjadi 50 persen dan waktu jam operasi mal diperpanjang menjadi jam 21.00," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (30/8/2021).

Pemerintah juga akan uji coba membuka 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25 persen dari kapasitas.

Outlet tersebut berada di Kota Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang.

Selain itu, industri pabrik baik orientasi domestik (non esensial) dan ekspor (esensial) dapat beroperasi 100 persen karyawan masuk dengan pembagian dua shift kerja.

"Selama memiliki IOMKI, memperoleh rekomendasi Kemenperin, dan menggunakan QR Code Peduli Lindungi. Untuk sektor kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September 2021," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali memperpanjang masa PPKM level 4, 3, dan 2 di Pulau Jawa - Bali hingga 6 September 2021.

Jumlah kabupaten/kota yang berubah status menjadi PPKM Level 2 meningkat dari 10 menjadi 27 daerah, PPKM Level 3 naik dari 67 menjadi 76 daerah, dan PPKM Level 4 turun dari 51 menjadi 25 daerah.

Pada pekan ini, wilayah aglomerasi Malang Raya dan Solo Raya masuk PPKM level 3, menyusul Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.

Sementara, wilayah aglomerasi Semarang Raya turun dari PPKM Level 3 ke PPKM level 2.

Namun, Bali dan DI Yogyakarta masih berada di status PPKM Level 4.

sumber: suara.com
Wamenkeu Anggaran Impor Vaksin Covid19 Capai Rp47 Triliun pada 2021
28 August 2021
Wamenkeu: Anggaran Impor Vaksin Covid-19 Capai Rp47 Triliun pada 2021
foto: ilustrasi vaksin (suara)


itoday - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp47 triliun untuk mengimpor vaksin COVID-19 tahun ini dengan total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp58 triliun.

“Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun ini kita akan impor sekitar Rp47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp58 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, hari ini.

Suahasil menegaskan vaksinasi merupakan kunci penting untuk mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan sehingga programnya akan terus digenjot baik untuk Jawa dan Bali maupun di luar kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan laman covid19.go.id sudah terdapat sekitar 92,77 juta dosis vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia per Jumat (27/8) yang meliputi 59,42 juta dosis pertama dan 33,35 juta dosis kedua.

Suahasil memastikan pemerintah akan terus menggenjot akselerasi dan percepatannya karena target dari program vaksinasi mencapai 220 juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk Indonesia.

“Secara total itu sekarang sudah ada 93 juta suntikkan vaksin tapi penduduk kita 270 juta dan target kita 220 juta. Itu berarti kita harus mengamankan 440 juta dosis vaksin,” katanya.

Peningkatan realisasi vaksinasi ini menjadi salah satu agenda jangka pendek dan menengah ke depan sehingga berbagai stakeholder turut mendorong pencapaiannya mulai dari Kementerian Kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) hingga TNI dan Polri.

“Pembelajaran dari vaksinasi di Jawa perlu dipelajari oleh Dinas Kesehatan di mana pun. Kita sekarang lagi berpikir apakah para bidan juga bisa melakukan vaksinasi. Kita terus berpikir siapa lagi yang bisa membantu vaksinasi,” katanya.

sumber: antara
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura Bisa Dikejar
27 August 2021
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura, Bisa Dikejar?
foto: Aksi Tolak SP3 BLBI (liputan6).jpg


itoday - Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban menjelaskan, Satgas BLBI menemukan fakta bahwa banyak obligor dan debitur BLBI bermukim di Singapura. Selama 22 tahun obligor tersebut tak pernah memberikan kabar bakal melunasi utang BLBI.

Satgas BLBI terus melakukan pemanggilan kepada obligor atau debitur yang ada di Singapura untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Pemanggilan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

"Pemanggilan telah dilakukan untuk yang di luar negeri, kebanyakan di Singapura. Dan kita berkoordinasi dengan duta besar kita di Singapura," kata Rionald dalam konferensi pers virtual, Tangerang, Jumat (27/8/2021).

Untuk saat ini Satgas BLBI masih fokus mengejar para obligor BLBI atau debitur di Indonesia. Sebab, aset-aset di dalam negeri diyakini masih banyak yang belum ditemukan.

"Satgas akan memfokuskan terhadap apa yang ada di dalam negeri. Karena kami percaya bahwa yang ada di dalam negeri banyak yang perlu kita temukan," katanya.

Ambil Hak Negara

Rionald Silaban berjanji untuk terus pengejaran para obligor atau debitur dana BLBI di luar negeri. Pihaknya juga akan terys melakukan penagihan terhadap mereka.

"Itu merupakan langkah lanjutan yang akan dilakukan. Dan kalaupun dilakukan, maka itu akan di lead oleh kejaksaan lewat Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)," kata Rionald.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan bersiap-siap untuk mengambil hak negara atas dana BLBI yang ada di luar negeri. Meskipun nantinya langkah yang ditempuh cukup menantang.

"Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset di luar negeri. Yang yurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali bagi negara untuk bisa dipulihkan," paparnya.

sumber: liputan6
Sri Mulyani APBN Kita Gak Kuat Danai Transisi Energi
26 August 2021
Sri Mulyani: APBN Kita Gak Kuat Danai Transisi Energi
foto: Sri Mulyani (mnc media)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan transisi dari fosil ke energi terbarukan membutuhkan investasi besar. Tak hanya itu, mewujudkan net zero emission pada 2060 mendatang tidak hanya membutuhkan kerja keras tapi juga dukungan kebijakan terintegrasi.

"Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi merubah energi transportasi yang kontribusinya mencapai 11% (emsisi karbon). Itu akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable," ungkap Menkeu, mengutip laman Kementeriannya, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya untuk mewujudkan transisi energi dengan mengubah transportasi hijau tidak bisa hanya mengandalkan APBN karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Sebab itu butuh investasi dari luar untuk memberikan dukungan.

"Pemerintah sudah melakukan reform seperti omnibus law cipta kerja yang mengubah sangat radikal kebijakan mengenai investasi," kata Menkeu.

Hal ini yang menurutnya akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, baik itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi.

Lebih lanjut menkeu menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project dengan memberikan insentif tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas PPN.

Promosi untuk renewable energi dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.

sumber: sindonews.com
Defisit APBN Tembus Rp3369 Triliun hingga Juli 2021
25 August 2021
Defisit APBN Tembus Rp336,9 Triliun hingga Juli 2021
foto: ilustrasi (okezone)


itoday - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga Juli lalu mencatat defisit sebesar Rp336,9 triliun. Angka ini setara dengan 2,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja negara hingga Juli 2021 mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari pagu Rp2.750 triliun. Belanja negara tersebut naik 9,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp952,8 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp415,5 triliun. Realisasi TKDD terkontraksi sebesar 9,4 persen karena pemerintah daerah (pemda) masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang belum dibelanjakan.

"Di mana primary balance-nya mengalami defisit Rp143,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (25/8/2021).

Dia menuturkan, pendapatan negara terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga Juli 2021, meski terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta.

Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp141,2 triliun atau tumbuh 29,5 persen dari kinerja tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 65,7 persen dari target Rp215 triliun.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya sebesar Rp242,1 triliun atau tumbuh 15,8 persen dibanding kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2021 senilai Rp647,7 triliun atau tumbuh 7,6 persen dibanding kinerja pada periode yang sama tahun lalu.

sumber: inews.id
PPKM Hambat Pertumbuhan Properti Kuartal III 2021
24 August 2021
PPKM Hambat Pertumbuhan Properti Kuartal III 2021
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Tren pertumbuhan properti diperkirakan akan sedikit terhambat pada kuartal III 2021. Hal ini akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan mulai dari awal Juli.

Menurut data Indonesia Property Watch (IPW), pada Kuartal II 2021 pasar perumahan Jabodebek-Banten mengalami pertumbuhan nilai penjualan cukup tinggi sebesar 24,4 persen (quarter to quarter/qtq). Namun, diperkirakan pasar perumahan akan menurun pada Kuartal III 2021 hampir di semua segmen.

"Hal ini semata-mata karena mobilitas yang dibatasi, sehingga berpengaruh besar terhadap realisasi pembelian calon konsumen," CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, kepada Republika.co.id, Selasa (24/8).

Berdasarkan segmen harga rumah, pada Kuartal II 2021, penjualan untuk rumah sampai Rp 500 jutaan terjadi penurunan tertinggi sebesar 24,0 persen (qtq). Sebaliknya kenaikan terjadi di segmen harga Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar 26,2 persen (qtq).

"Yang cukup mengejutkan adalah pertumbuhan penjualan rumah di segmen di atas Rp 2 miliar yang mengalami kenaikan tertinggi 125 persen (qtq)," kata Ali.

Pada kuartal III, peningkatan diharapkan akan tetap terjadi untuk penjualan ready stock di beberapa pengembang besar khususnya di Banten dan DKI Jakarta yang telah menunjukkan kenaikan sejak diberlakukannya kebijakan ini kuartal II 2021.

Meskipun demikian, kata Ali, kebijakan ini sangat tergantung ketersediaan rumah ready stock atau yang siap huni sampai Desember 2021. Selain itu stimulus pengurangan BPHTB khusus di DKI Jakarta kepada wajib pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa rumah atau rumah susun dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar diperkirakan sedikit banyak dapat memberikan potensi peningkatan penjualan rumah baik primer maupun sekunder sampai akhri tahun 2021.

sumber: republika