Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

PPKM Darurat anggaran PEN 2021 ditambah Rp 225 triliun jadi Rp 92483 triliun
05 July 2021
PPKM Darurat anggaran PEN 2021 ditambah Rp 225 triliun jadi Rp 924,83 triliun
foto: Airlangga Hartarto (kontan)

itoday - Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejaan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anggaran PEN untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat tahun ini mencapai Rp 924,83 triliun.

Anggaran PEN tersebut dialokasikan untuk penanganan pandemi virus corona yang makin merebak, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Pembengkakan anggaran PEN 2021 itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan pemerintah memasang anggaran tambahan sebesar Rp 225,4 triliun, dari pagu semula sejumlah Rp 699,43 triliun.

Menko Airlangga membeberkan anggaran yang ditambah antara lain untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,98 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 50,04 triliun.

“Dengan adanya PPKM Darurat ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 225,4 triliun,” kata Menko Airlangga saat Konferensi Pers, Senin (5/7) petang.

Menko Airlangga menegaskan, penambahan anggaran PEN 2021 diharapkan dapat menjadi bantalan bagi perekonomian di tahun ini, agar tidak jatuh terlalu dalam.

Pemerintah juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 dari angka optimistis di kisaran 4,5%-5,3% yoy menjadi 3,7%-4,5% yoy karena dampak kebijakan PPKM Darurat.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, penambahan anggaran PEN 2021 akan dialokasikan kepada program yang membutuhkan tambahan dana. Misalnya, anggaran peratawan pasien Covid-19, obat-obatan, vaksiniasi, hinga insentif tenaga kesehatan.

“Selain itu, ada beberapa tambahan tambahann lainnya yang di kesehatan yang sifatnya kecil kecil termasuk untuk kebutuhan rumah sakit darurat, dan isolasi mandiri dan pekerja migran Indonesia dan lain-lain semua akan dipenuhi,” kata Suahasil dalam kesempatan yang sama, Senin (5/7).

Kemudian, untuk program perlindungan sosial tambahan anggaran dialokasikan sejalan dengan perpanjangan sejumlah insentif atau stimulus seperti bantuan sosial tunai (BST), diskon listrik, dan lain-lain.

Lalu, untuk insentif usaha diberikan tambahan anggaran sejalan dengan perpanjangan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keeuangan (PMK) 9/2020 dan PMK 77/2021 terkait insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil yang diberlakukan hingga akhir Desember 2021.

Kendati anggaran PEN 2021 melonjak, Suahasil menegaskan pemerintah akan menggunakan berbagai alternatif skema pembiayaan seperti melalui realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diutamakan digunakan untuk penanganan pandemi virus corona.

sumber: kontan
Pemerintah diminta tanggung biaya obat pasien Covid19 isolasi mandiri
04 July 2021
Pemerintah diminta tanggung biaya obat pasien Covid-19 isolasi mandiri
foto: ilustrasi (kontan)

itoday - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah untuk menanggung semua biaya perawatan pasien Covid-19. Termasuk biaya obat dan/atau multivitamin bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Regulasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus dilakukan untuk memastikan ada keadilan sehingga semua pasien Covid-19 di RS dan isoman bisa dibantu oleh negara obatnya," ujar Melki saat dihubungi, Minggu (4/7).

Melki menilai, jika biaya obat dan/atau multivitamin ditanggung pasien isolasi mandiri tersebut, maka akan berdampak pada pengeluaran rumah tangga keluarga pasien Covid-19 tersebut. Apalagi jika pasien isolasi mandiri tergolong masyarakat kurang mampu.

"Untuk keadilan bagi semua warga, mestinya ditanggung negara pasien isolasi mandiri, minimal obatnya dibantu negara, vitamin dan jenis obat lainnya yang bisa dipakai pasien isoman," tutur Melki.

Seperti diketahui, seiring meningkatnya angka positif kasus Covid-19, kebutuhan obat yang dianggap potensial dan sudah dipakai dalam terapi Covid-19 menjadi tinggi. Di sisi lain tingginya kebutuhan obat itu dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk menaikkan harga jual obat kepada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengatur harga obat di pasaran agar tidak merugikan masyarakat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga eceran tertinggi obat terapi Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Harga eceran tertinggi ini merupakan harga jual tertinggi obat di Apotek, Instalasi farmasi, RS, klinik dan Faskes yang berlaku di seluruh Indonesia,” kata Budi.

Ada 11 obat yang ditetapkan harga eceran tertinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, antara lain :

1. Favipiravir 2OO mg (Tablet) Rp.22.500 per tablet

2. Remdesivir IOO mg (Injeksi) Rp.510.000 per vial

3. Oseltamivir 75 mg (Kapsul) Rp.26.000 per kapsul

4. lntravenous Immunoglobulin 5% 50 ml (lnfus) Rp.3.262.300 per vial

5. lntravenous Immunoglobulin 10% 25 ml (Infus) Rp.3.965.000 per vial

6. lntravenous Immunoglobulin l07o 5O ml (Infus) Rp.6.174.900 per vial

7. Ivermectin 12 mg (Tablet) Rp.7.500 per tablet

8. Tocilizrrmab 4O0 mg/20 ml (Infus) Rp.5.710.600 per vial

9. Tocilizumab 8o mg/4 ml (Infus) Rp.1.162.200 per vial

10. Azithromycin 50O mg (Tablet) Rp.1.700 per tablet

11. Azithromycin 50O mg (Infus) Rp.95.400 per vial

“Jadi 11 obat yang sering digunakan dalam masa pandemic Covid-19 ini kita sudah atur harga eceran tertingginya. Saya tegaskan di sini, saya sangat tegaskan di sini kami harap aturan harga obat itu agar dipatuhi,” tegas Budi.

sumber: kontan
Bansos Tunai Diperpanjang Ekonom Soroti Pemutakhiran Data
04 July 2021
Bansos Tunai Diperpanjang, Ekonom Soroti Pemutakhiran Data
foto: Tri Rismaharini (antara)

itoday - Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) setelah dua bulan terakhir dihentikan. Hal tersebut untuk merespons kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

BST akan diberikan selama dua bulan hingga Agustus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. Mereka yang menerima BST adalah 10 juta masyarakat tidak mampu, keluarga miskin, dan belum menerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dan kartu sembako.

Seperti halnya penyaluran bantuan pada periode-periode sebelumnya, pemerintah diminta agar memperhatikan dan melakukan pemutakhiran data peneriman bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan target.

Senior VP Economist Josua Pardede mengatakan pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data penerima untuk memastikan proses pencairan dana BST berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pemutakhiran data dilakukan setelah adanya perubahan data yang disesuaikan dengan kategori penerima BST, misalnya adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal, perubahan status perkawinan, dan mampu atau tidak mampu secara ekonomi.

Josua juga menekankan agar data penerima BST tidak tumpang tindih atau menerima bantuan ganda seperti turut menerima PKH atau BPNT (bantuan pangan non-tunai).

“Oleh sebab itu peran pemerintah daerah [pemda], camat, lurah, RT dan RW penting sekali untuk memvalidasi penerima BST agar betul-betul tepat sasaran,” kata Josua kepada Bisnis, Minggu (4/7/2021).

“Oleh sebab itu peran pemerintah daerah [pemda], camat, lurah, RT dan RW penting sekali untuk memvalidasi penerima BST agar betul-betul tepat sasaran,” kata Josua kepada Bisnis, Minggu (4/7/2021).

Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran BST juga perlu juga diawasi oleh SDM atau pekerja sosial yang sudah kompeten. Alhasil, semua penyaluran BST berjalan dengan baik, dan para penerimanya adalah warga yang memang layak mendapatkan.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, pemutakhiran data diperlukan karena mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan penduduk miskin berubah dalam waktu yang cepat selama pandemi.

“Yang tadinya tidak masuk kelompok bansos tunai, bisa saja sekarang karena kehilangan pekerjaan jadi masuk kelompok penerima,” kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (4/7/2021).

Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah perlu mempercepat verifikasi rekening penerima bantuan. Pasalnya, penyaluran sebelumnya masih ada rekening yang tidak aktif atau penerima ganda. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan perbankan agar nama dan alamat terverifikasi.

Di sisi lain, kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan diperlukan sehingga masalah panduan, dokumen, dan teknis transfer bantuan tidak menghambat pencairan bansos bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

Adapun, pemerintah melalui Menteri Keuangan menjelaskan kriteria bagi penerima BST ini adalah harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, dan telrpon agar bisa dihubungi.

Pada periode Januari hingga April, BST telah terealisasi Rp11,94 triliun untuk 9,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 10 juta.

Penyaluran dilakukan setiap bulan sebesar Rp300.000 per KPM. Perpanjangan BST membutuhkan dana Rp6,1 triliun. Tetapi dalam penyaluran kali ini, pemerintah akan menyelesaikan terlebih dahulu BST periode Januari-April. Jika sudah terpenuhi, maka perpanjangan bantuan bisa dilakukan.

sumber: bisnis.com
Sri Mulyani Pasrah Ekonomi Kuartal III Melemah Imbas PPKM Darurat
02 July 2021
Sri Mulyani Pasrah Ekonomi Kuartal III Melemah Imbas PPKM Darurat
foto: Joko Widodo (ist)

itoday - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III akan bergantung pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kuartal ketiga karena terjadinya PPKM Darurat yang itu relatif lebih ketat hampir mirip dengan situasi Februari-Maret memang ada potensi outlook-nya mengalami pelemahan, dari yang tadinya kita proyeksikan di 6,5%," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Mengenai proyeksi angkanya, Sri Mulyani mengatakan bergantung pada durasi penerapan PPKM Darurat. Jika hanya berlangsung selama dua minggu dan efektif menekan kasus Covid-19, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III relatif terbatas.

"Namun kalau panjang bisa satu bulan, pengaruhnya cukup signifikan terutama pada level konsumsi," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan jika konsumsi turun karena terdampak PPKM darurat, maka akan mempengaruhi outlook pertumbuhan konsumsi.

"Tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan kembali terkoreksi dan komponen berpotensi terdampak dari non-konsumsi pokok antara lain transportasi dan komunikasi rekreasi dan pakaian," ujarnya.

Kendati demikian laju investasi diharapkan dapat terjaga karena PPKM Darurat memperbolehkan operasional konstruksi dengan protokol kesehatan yang ketat serta ekspor diharapkan masih tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kinerja ekspor impor hingga Mei 2021.

Sedangkan untuk kuartal II, Sri Mulyani memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi relatif tidak terpengaruh kenaikan Covid-19 karena kenaikan tersebut baru terjadi pada minggu kedua dan ketiga Juni dan PPKM darurat dilaksanakan pada awal Juli.

"Kita melihat bulan Juni tadi ada sedikit mulai terjadi pelemahan, tapi kita harap itu tidak akan mempengaruhi banyak. Dengan demikian untuk kuartal kedua ini kita masih menggunakan outlook antara 7,1% hingga 7,5%," ujar Sri Mulyani.

sumber: okezone
Lengkap Ini Syarat Perjalanan Angkutan Darat Laut dan Udara Selama PPKM Darurat
02 July 2021
Lengkap! Ini Syarat Perjalanan Angkutan Darat, Laut dan Udara Selama PPKM Darurat
foto: ilustrasi (okezone)

itoday - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Surat Edaran untuk sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.

Aturan tekis perjalanan merujuk kepada Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Pemberlakuan akan dimulai pada 5 Juli 2021 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi operator agar dapat mempersiapkan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers, Jumat (2/7/2021).

Budi memaparkan, untuk perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari dan menuju Jawa dan Bali harus menunjukkan kartu telah vaksin minimal dosis pertama, hasil RT-PCR 2x24 jam atau antigen 1 x 24 jam.

Pengetatan mobilitas di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin, hasil RT-PCR 2x24 jam, tes antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta api jarak jauh.

Khusus untuk moda udara syarat pelaku perjalanan wajib memiliki sertifikat vaksin dan wajib tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2x24 di wilayah Jawa dan Bali.

"Sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali. Penumpang diwajibkan mengisi e-Hac pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan," paparnya.

Menhub melanjutkan, dalam implementasi PPKM Darurat dilakukan pembatasan kapasitas angkutan dan juga jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Secara rinci, pada transportasi udara dari kapasitas 100% menjadi 70%. Jam operasional disesuaikan dengan jadwal maskapai.

Transportasi darat dari kapasitas 85% menjadi 50% dengan jam operasional disesuaikan dengan permintaan.

Penyeberangan dari kapasitas 85% menjadi 50% dengan jam operasional disesuaikan dengan permintaan dan jadwal operasi kapal.

Transportasi laut dari kapasitas 100% menjadi 70% dengan jam operasional disesuaikan dengan jadwal kapal.

Untuk perkeretaapian antarakota, kapasitas tidak berubah sebesar 70% dengan jam operasional disesuaikan dengan jadwal kereta.

Sementara KRL, kapasitas turun dari sebelumnya 45% menjadi 32% dengan jam operasional mulai pukul 04.00-21.00 WIB.

KA Perkotaan Non-KRL kapasitas tetap 50% dengan jam operasional disesuaikan dengan jadwal kereta.

sumber: okezone
Mal Tutup hingga 20 Juli selama PPKM Pengusaha Speechless Start dari Nol
01 July 2021
Mal Tutup hingga 20 Juli selama PPKM, Pengusaha: Speechless, Start dari Nol
foto: ilustrasi (tempo)

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat menanggapi kebijakan pemerintah menutup mal dan pusat perbelanjaan selama Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali. PPKM Darurat akan berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

"Speechless. Harus start dari nol," ujar Ellen kala dihubungi Tempo, Kamis, 1 Juli 2021.

Ellen mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan rencana penutupan mal pada Sabtu, 3 Juli. Pelaku usaha memiliki waktu dua hari sampai Jumat, 2 Juli, sebelum PPKM Darurat diterapkan.

Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali menyusul meledaknya angka kasus Covid-19 sepekan terakhir. Puncaknya pada 27 Juni, angka penambaham kasus virus corona harian mencapai 21 ribu.

Selain menutup mal, pemerintah membatasi jam operasi supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Jam operasional sudah harus berakhir pada pukul 20.00 WIB. Kapasitas kunjungan di supermarket hingga pasar pun diatur maksimal 50 persen.

Sedangkan untuk apotek dan toko obat, pemerintah mengizinkan operasional 24 jam. Sektor kesehatan termasuk dalam cakupan sektor kritikal yang bisa beroperasi penuh.

Adapun untuk restoran, rumah makan, kafe, lapak jajanan, pedagang kaki lima, dan lapak jalanan, pemerintah tidak mengizinkan pengunjung makan di tempat. Semua pemesanan makanan maupun minuman wajib dibawa pulang atau melalui pesan antar.

APPBI DKI Jakarta mencatat 82 anggota pengusaha pusat belanja telah mengalami pasang-surut sejak pandemi 2020. Pada akhir 2020, data APBI DKI menunjukkan pergerakan pengunjung di pusat belanja hanya 40 persen atau di bawah ketentuan kapasitas yang diizinkan sebesar 50 persen.

Pergerakan itu menyusut karena pemerintah mengatur sistem bekerja dari rumah atau work from home sebesar 75 persen dan pengunjung restoran maksimal 25 persen. Pada awal tahun, Ellen mengatakan kerugian pengelola pusat belanja sudah sangat parah.

sumber: tempo