Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

KPPU Ada Indikasi Persaingan tidak Sehat dalam Bisnis Tes PCR
19 November 2021
KPPU: Ada Indikasi Persaingan tidak Sehat dalam Bisnis Tes PCR
foto: Swab Test (republika)


itoday - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasikan banyaknya potensi persaingan tidak sehat dalam bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr. Guntur Syahputra Saragih, aturan penetapan harga PCR oleh Pemerintah memiliki beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Beberapa potensi persaingan tidak sehat bisa dilakukan pelaku bisnis melalui paket bundling tes dengan konsultasi dokter, hingga kecepatan hasil tes.

"Itu memaksa supaya konsumen menggunakan produk yang dia tidak butuhkan. Misalnya dengan bundling konsultasi dokter, atau durasi hasil (hasil tes lebih cepat)," ujar Guntur dalam webinar UII Yogyakarta yang berjudul 'Kontroversi Tes PCR- Bisnis atau Krisis', Kamis (18/11).

Selain kedua hal tersebut, kualitas regen juga dapat dijadikan patokan pelaku usaha untuk menggunakan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah untuk tes PCR. Misalnya, Pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 900 ribu, pelaku usaha bisa menjadikan hal tersebut rujukan agar harganya bisa mendekati HET tersebut. Potensi bocornya penentuan HET tes PCR juga dapat menguntungkan pelaku bisnis yang memperoleh informasi terlebih dahulu.

Padahal, Pemerintah menetapkan HET harapannya agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau walaupun harganya fluktuatif karena suplai komponennya fluktuatif sejak awal pandemi.

Akan tetapi, dalam proses penegakan hukum oleh KPPU, lanjut Guntur, pihaknya harus dapat menemukan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis, bukan melewati sebuah perjanjian."Ini tantangan ketika memang kita memutuskan price ceiling (HET). Sisi surplus inilah yang KPPU jaga agar tidak merugikan masyarakat," kata Guntur.

sumber: republika.co.id
Minyak Goreng Curah Segera Dihapus Produsen Diminta Bersiap
16 November 2021
Minyak Goreng Curah Segera Dihapus, Produsen Diminta Bersiap
foto: Penjual Sembako (republika)


itoday - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta industri produsen minyak goreng untuk bersiap menerapkan kebijakan wajib kemasan minyak goreng yang berlaku per 1 Januari 2022. Direktur Barang Pokok Penting, Kemendag, Isy Karim, mengatakan, wajib kemasan minyak goreng diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020.

Kemendag sekaligus telah memberikan masa transisi sebagai waktu persiapan. Dalam masa transisi tersebut diharapkan dimanfaatkan produsen untuk mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan wajib kemasan.

"Kebijakan ini sebetulnya diatur sejak tahun 2014 dalam Permendag 80 Tahun 2014. Namun para produsen masih memerlukan waktu persiapan," kata Isy Karim kepada Republika.co.id, Selasa (16/11).

Persiapan yang dibutuhkan di antaranya pembangunan unit pengemasan maupun menambah kapasitas pengemasan. Jika dipaksakan sejak tujuh tahun yang lalu, dikhawatirkan akan berakibat pada terbatasnya pasokan minyak goreng kemasan yang berimbas pada kenaikan harga.

Adapun, bagi masyarakat, diimbau untuk melakukan perubahan perilaku menggunakan minyak goreng curah menjadi kemasan. "Meski mulai diterapkan penuh pada Januari 2022, nantinya Kemendag masih akan melakukan pembinaan terlebih dahulu jika masih ditemukan pelanggaran," ujarnya.

Isy Karim pun menegaskan latar belakang minyak goreng wajib kemasan antara lain dalam rangka pemenuhan hak konsumen. Terutama dalam mendapatkan informasi produki, stabilisasi harga, kesehatan hingga kehalalan produk.

Khusus soal harga, Kemendag masih akan khusus mengatur kemasan sederhana saja sedangkan kemasan premium bebas mengikuti mekanisme pasar. Saat ini, acuan harga minyak goreng kemasan yang diatur pemerintah ditetapkan sebesar Rp 11 ribu per liter.

sumber: republika.co.id
Aturan Pajak Mobil Baru Berdasarkan Emisi Industri RI Siap
14 November 2021
Aturan Pajak Mobil Baru Berdasarkan Emisi, Industri RI Siap?
foto: ilustrasi (cnbcindonesia)


itoday - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendukung penerapan standar emisi Euro 4 di Indonesia. Ini sejalan dengan rencana global ingin menurunkan emisi karbon.

Di Indonesia, dukungan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam hal ini, pajak yang dikenakan untuk kendaraan bermotor tidak lagi berdasarkan barang mewah melainkan emisi gas buangnya. Di mana kendaraan yang memiliki emisi gas rendah akan lebih kecil pula pajaknya.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyebutkan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan kebijakan itu.

"Kami sudah antisipasi dari 2019 dan kita memang arah ke energi gas buang. Sebab nanti kan makin rendah emisi maka makin rendah pajaknya," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Menurut Kukuh, saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan standar Euro 4 kendaraan bensin. Ke depannya kendaraan yang menggunakan diesel pun akan menerapkan standar Euro 4.

"Ini yang menjadi sebuah jalan menuju penurunan emisi gas buang secara nyata yang dilakukan produsen kendaraan bermotor di Indonesia," jelasnya.

Lanjutnya, saat menyusun rencana penerapan standar Euro 4 ini, Gaikindo ikut diajak diskusi oleh pemerintah. Dalam pembahasan tersebut Gaikindo memberikan masukan.

Pertama, pendapatan negara tidak boleh berkurang dari pajak kendaraan dengan penerapan aturan tersebut.

Kedua, penerapan emisi gas buang harus menjadi standar baru dan ketiga yang terpenting adalah industri tidak boleh mengalami kontraksi akibat aturan ini.

"Nah dari modeling yang dilakukan oleh Pemerintah dan LPEM UI munculah skema pajak ini yang memungkinkan tiga hal tersebut terjawab," tegasnya.

sumber: cnbcindonesia.com
Terlalu Mahal Selamatkan Garuda Indonesia Ekonom Sarankan Dipailitkan
11 November 2021
Terlalu Mahal Selamatkan Garuda Indonesia, Ekonom Sarankan Dipailitkan
foto: Garuda Indonesia (liputan6)


itoday - T Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara teknis sudah bangkrut (technically bankrupt) karena posisi keuangan sudah negatif USD 2,8 miliar. Namun kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap mencari jalan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.

Ekonom yang menjabat sebagai Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan beban utang yang terlalu besar, Garuda Indonesia sulit untuk diselamatkan. Menurutnya, biaya restrukturisasi dalam rangka penyelamatan Garuda Indonesia terlalu mahal.

"Sudah tidak bisa diselamatkan ya karena sangat kronis masalah Garuda ini. Sebaiknya force closure saja, full pelepasan saham pemerintah dan masuk proses pengajuan pailit sehingga sisa aset bisa digunakan untuk pembayaran ke kreditur," kata Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (10/11/2021).

Bhima menyarankan, pemerintah baiknya memulai lagi bisnis penerbangan dengan model bisnis yang berbeda, brand yang berbeda sebagai fresh start.

"Misalnya fokus untuk logistik dan rute domestik dengan kapasitas pesawat yang lebih kecil. Jadi ada fresh start yang baik," jelasnya.

Terlalu Mahal

Bhima menyebutkan, menyelamatkan bisnis Garuda membutuhkan biaya yang terlalu mahal, juga jumlah utang yang terlalu besar.

"Jumlah utang yang jatuh tempo terlalu besar untuk diselamatkan karena mencapai 100 triliun dan terus bertambah, jika dilanjutkan negosiasi belum tentu menyelesaikan permasalahan," kata Bhima.

"Problemnya terletak pada beban operasional Garuda yang terlalu gemuk," sebutnya.

Bhima mengutip data Bloomberg, yang menunjukkan bahwa porsi sewa pesawat dibanding pendapatan Garuda mencapai 24.3 persen - jauh diatas rata rata maskapai di negara lain yang berkisar 5-8%.

"Alhasil opsi bailout jelas merugikan keuangan negara. Belum tentu bisa comeback dengan dividen yang besar, tapi negara harus keluar dana yang sangat besar. Itu jelas sulit sekali, terlebih pemerintah perlu alokasi dana lain yang lebih urgen di tahun 2022," papar Bhima.

Garuda Indonesia Sudah Bangkrut

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengakui bahwa Garuda Indonesia telah dalam keadaan technically bankrupt atau bangkrut secara teknis. Hal ini ditunjukkan bahwa kewajiban jangka Garuda Indonesia sudah tak dibayar.

Per September 2021, neraca keuangan Garuda Indonesia berada pada posisi negatif USD 2,8 miliar. Hal ini yang jadi salah satu dasar secara teknis, maskapai pelat merah itu telah mengalami kebangkrutan.

"jadi ini rekor kalau dulu dipegang Jiwasraya sekarang sudah disalip Garuda," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

"Jadi ini rekor kalau dulu dipegang Jiwasraya, sekarang sudah disalip Garuda," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11/2021).

Ia mengatakan, drop-nya tingkat neraca keuangan Garuda Indonesia disebabkan juga oleh adanya PSAK 73 yang dilakukan perusahaan pada 2020-2021 ini yang menyebabkan dampak penurunan ekuitas semakin dalam, karena pengakuan utang masa depan lessor.

"Dalam kondisi ini dalam istilah perbankan sudah technically bankrupt, tapi legally belum, ini yang sekarang saat ini kita sedang upayakan gimana keluar dari posisi ini," kata Tiko.

sumber: liputan6.com
Dana Covid Mau Dikuras Buat Suntik BUMN Berapa Sisanya
10 November 2021
Dana Covid Mau 'Dikuras' Buat Suntik BUMN, Berapa Sisanya?
foto: Joko Widodo (ist)


itoday - Pemerintah akan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) atas dampak pandemi covid-19 untuk menambah permodalan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini dana yang digunakan adalah Rp 33 triliun.

Berapa sisa dana PEN?
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (10/11/2021) realisasi dana PEN hingga 29 Oktober adalah Rp 447,93 triliun atau 90% dari total pagu anggaran PEN. Artinya ada sisa Rp 296,8 triliun.

Suntikan modal kepada BUMN memang sudah masuk dalam perencanaan, pada kelompok dukungan UMKM dan korporasi. Beberapa yang masuk dalam perencanaan awal adalah Hutama Karya, Pelindo III, dan Kawasan Industri Wijayakusuma dengan total Rp 8,39 triliun.

Selanjutnya ada lagi tambahan sebanyak Rp 33 triliun. Masih dari pos dana PEN.

"Untuk APBN 2021 cadangan PEN sebesar Rp 33 triliun. Kemudian akan dijadikan PMN kepada investasi BUMN sebesar Rp 17 triliun yaitu Hutama Karya sebesar Rp 9,1 triliun, Waskita Karya Rp 7,9 triliun," jelas Sri Mulyani beberapa waktu lalu

"LPI atau INA modal kedua Rp 15 triliun dan badan bank tanah yang dibentuk berdasarkan UU Ciptaker sepakat Rp 1 triliun sebagai ekuitas awal," kata Sri Mulyani menjelaskan.

Pemerintah menargetkan dana PEN bisa terealisasi penuh hingga akhir tahun. Selain suntikan BUMN, pemerintah masih harus membayar vaksin hingga bantuan sosial bagi masyarakat.

sumber: cnbcindonesia.com
Nasdem Minta PP 852021 Dicabut karena Bebani Nelayan Kecil
09 November 2021
Nasdem Minta PP 85.2021 Dicabut karena Bebani Nelayan Kecil
foto: Ahmad M. Ali (republika)


itoday - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut membebani nelayan kecil.

"Peraturan apapun itu ketika menjadi beban bagi rakyat tidak sepantasnya dipertahankan. Sambil kita melakukan kajian, kita meminta untuk dicabut," kata Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/11).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menyadari dan memahami bahwa negara harus mampu mengelola pendapatan negara. Tapi tentunya tidak bisa hanya dengan melihat sebuah potensi kemudian harus menjadi objek.

"Saya salah satunya yang terlibat dalam proses UU Cipta Kerja kemarin, di sana banyak sekali kemewahan yang diberikan negara, yang ditawarkan kepada investor. Termasuk pemberian bebas pajak sekian tahun dan lain-lain," ujar Ali.

Bahkan, Ali melanjutkan, di dalam UU Cipta Kerja terdapat klausul yang membebaskan pajak kendaraan (nol persen). Sehingga jika itu menjadi suatu kebijakan yang dianggap mampu menggeliatkan perekonomian, maka menjadi sangat tidak adil kalau rakyat, termasuk nelayan kecil yang hidup dengan menangkap ikan sebagai mata pencaharian, kemudian dijadikan objek pajak berlipat.

Ali memandang Jokowi adalah presiden yang mendengarkan aspirasi rakyat.
Ia meyakini Presiden Jokowi bakal mencabut PP 85/2021 tersebut.

"Insya Allah Presiden (Jokowi) akan mendengarkan ini. Saya berkeyakinan ketika ini menjadi hal yang memberatkan masyarakat akan dicabut. Sebab, ini bukan hal pertama ketika peraturan yang dianggap memberatkan rakyat dicabut," tutur Ali.

sumber: republika.co.id