Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Bukti Tsunami Kebangkrutan yang Kian Nyata di RI
07 November 2021
Bukti 'Tsunami" Kebangkrutan yang Kian Nyata di RI
foto: ilustrasi (cnbcindonesia)


itoday - Kebangkrutan semakin nyata terlihat di Indonesia. Sejumlah toko ritel dan mall di beberapa wilayah bangkrut bahkan dikabarkan tutup bahkan terjadi walaupun aktivitas akibat pandemi mulai dilonggarkan.

Misalnya saja banyak toko di pusat perbelanjaan yang overkredit alias berpindah tangan pada penyewa lain meskipun kontrak belum habis. Banyak pusat perbelanjaan yang juga direncanakan dijual.

"Ada yang dilego, itu ada masalah sebelum-sebelumnya bisa," kata Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah kepada CNBC Indonesia, pada Rabu (3/11/2021).

Menurut Budihardjo untuk memulihkan masalah itu adalah dengan transaksi penjualan. Sayangnya ide tersebut sulit dilakukan karena daya beli masyarakat yang menurun.

Bahkan diskon juga sulit karena banyak usaha yang masih dalam keadaan sulit. "Itu yang harus segera diberikan bantuan semua pihak, sehingga kita bisa dapat pelunasan untuk melunasi kewajiban-kewajiban," ungkapnya.

Penjualan mall juga terus berlanjut, terbaru adalah mall Cibinong Square di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini sudah terjadi beberapa kali terjadi.

Hal tersebut diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja. Menurutnya ada 7 mall dijual dan 1 mall ditutup.

"Pusat perbelanjaan tercatat ada 8 pusat perbelanjaan, 1 tutup sisanya alih kepemilikan (7 mal dijual). Ini yang sudah diketahui, tapi masih banyak yang proses penyelamatan atau ambil alih dalam penawaran," kata Alphonsus, kepada CNBC Indonesia, pada Kamis (28/10/2021).

Cukup sulit menentukan berapa banyak mall yang dijual atau ditutup. Sebab tidak semua pusat perbelanjaan yang akan dijual melaporkan hal oitu ke asosiasi.

Namun apabila menghitung dengan ritel, maka lebih banyak yang akhirnya tutup. "Kita bedakan pusat perbelanjaan yang menyewakan tempat ke ritel, dengan ritel atau penyewanya. Kalau ritel jauh lebih banyak yang menjual (usahanya)," sebut Alphonsus.

Sebelumnya tercatat sejumlah ritel akhirnya harus ditutup. Salah satu yang ditutup adalah Matahari Department Store (LPPF) di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat pada bulan lalu.

Sementara itu PT Hero Supermarket Tbk (HERO) juga menutup semua gerai Giant pada Juli 2021. Gerai Giant berubah menjadi IKEA pada lima gerai dan sisanya menjadi Hero.

Tercatat aksi penjualan mall sudah terjadi sejak pandemi menghantam Indonesia hampir dua tahun terakhir. Di kota Bandung ada Ubertos yang dijual, selain itu juga ada Golden Truly di Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat yang ditutup pada 1 Desember 2020.

sumber: cnbcindonesia.com
Berbahaya Saldo Rekening Bertambah Secara Misterius Bisa Berujung Penjara
06 November 2021
Berbahaya! Saldo Rekening Bertambah Secara Misterius Bisa Berujung Penjara
foto: ilustrasi (jibi)


itoday - Berhati-hatilah jika saldo rekening bertambah secara misterius. Penggunaan dana salah transfer bisa terjerat pidana.

Perkara salah transfer bukanlah hal baru dalam sengketa perbankan. Beberapa kasus bahkan berujung pidana seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Guna mencegah terjadinya sengketa, pemerintah menerbitkan UU No.3/2011 tentang Transfer Dana.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan, merujuk Pasal 1 ayat (1) UU itu, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

“Artinya, suatu transfer dana pasti diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana,” jelasnya, Jumat (5/11/2021).

Dalam UU Transfer Dana terdapat delik yang berkaitan dengan kegiatan salah transfer dana. Delik tersebut terdapat dalam Pasal 85 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, nasabah bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan jika nasabah sudah mengetahui asal uang tersebut dan menolak untuk mengembalikan.

Dia juga menegaskan penggunaan Pasal 85 UU Transfer Dana harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, ada hal yang harus dipastikan berjalan terlebih dahulu yakni ada kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh pihak bank sebagai penyelenggara transfer dana.

Kewajiban tersebut tertuang di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut melakukan pembatalan atau perubahan.

Umumnya, kata segera tersebut diartikan harus diperbaiki dalam batas waktu 2x24 jam. Aturan normatif pada ayat ini menghendaki agar pihak Bank sebagai penyelenggara transfer dana dalam menjalankan kegiatan transfer dana.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima. Menurut dia, norma dalam ayat ini penting untuk memberikan perlindungan bagi nasabah atas tindakan kekeliruan transfer dana yang dilakukan oleh pihak bank.

Keberadaan kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah tuturnya, menjadi penting agar bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatan dalam penyelenggaraan sistem transfer dana.

Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law (Decrim) ini menegaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya delik pada pasal 85 UU dibutuhkan alat bukti yang ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktiannya bersifat menyimpang dari KUHAP.

KUHAP telah menetapkan alat bukti yang dapat digunakan (bewijsmiddelen) untuk mengadili perkara pidana, termasuk perkara salah transfer dana. Berbagai alat bukti tersebut ada dalam Pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Namun dalam Pasal 76 UU Transfer Dana terdapat perluasan jenis alat bukti dalam membuktikan adanya tindak pidana transfer dana berupa Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana.

Selain itu, hal penting lain yang diatur dalam UU Transfer Dana adalah berkenaan dengan burden of proof atau bewijslast (pembagian beban pembuktian) yang menyimpang dari KUHAP. Dalam hukum acara yang umum, lanjutnya, pembuktian kesalahan terdakwa menjadi tanggung jawab penuntut umum. Tetapi dalam UU Transfer Dana beban pembuktian menjadi kewajiban Bank yang diatur dalam Pasal 78 UU Transfer Dana yang berbunyi

“Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada pengirim asal atau penerima, penyelenggara atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer tersebut,” jelasnya.

Konsekuensi adanya ketentuan ini adalah jika bank tidak dapat membuktikan adanya kesalahan transfer maka pemidanaan terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan. Aturan kewajiban pembuktian ditangan bank, tuturnya, merupakan bentuk perlindungan hukum kepada nasabah karena penguasaan sistem penyelenggaaran transfer dana dikuasai oleh bank.

Dia menyatankan agar nasabah pun mesti beritikad baik dengan berhati-hati dan menanyakan perihal dana yang masuk ke rekeningnya dengan melakukan pengecekan atau pemeriksaan atas transfer dana masuk. Keberadaan itikad baik tersebut secara menandakan tidak ada niat jahat atau dolus malus dari nasabah untuk menguasai dan mengakui dana yang masuk ke dalam rekeningnya.

“Secara sederhana, adanya iktikad baik berkonsekuensi pada ketiadaan kesalahan sebagai syarat subjektif dalam kasus ini. Sehingga unsur delik dalam Pasal 85 sengaja menguasai dan mengakui dana hasil transfer yang atau patut diketahui bukan haknya sebagai miliknya menjadi tidak terpenuhi,” ujar dia.

sumber: bisnis.com
Ini Daftar Fintech Berizin dan Fintech Terdaftar
05 November 2021
Ini Daftar Fintech Berizin dan Fintech Terdaftar
foto: ilustrasi (kontan)


itoday - Di tengah maraknya pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar fintech lending legal. Dari 104 fintech legal ada di OJK, tersisa tiga pemain yang berstatus terdaftar, sedangkan lainnya telah berstatus berizin.

Adapun, tiga pemain fintech lending dengan status masih terdaftar, yaitu PT Kas Wagon Indonesia (Cashwagon), PT Mapan Global Reksa (Findaya) dan PT Pintar Inovasi Digital (Asetku). Sementara itu, ada pengurangan sebanyak dua pemain fintech lending yang mengembalikan tanda terdaftarnya.

“Terdapat dua pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending, yaitu PT Digital Tunai Kita (TunaiKita) dan PT Kapital Boost Indonesia (Kapital Boost) dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional,” tulis OJK yang dikutip Kontan.co.id, Kamis (4/11).

Selain itu, ada juga perubahan nama sistem elektronik milik PT Lentera Dana Nusantara yang sebelumnya bernama 'ShopeePayLater', kini menjadi 'Lentera Dana Nusantara'.

Dengan adanya pengumuman tersebut, OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Berikut rincian daftar fintech berizin dan terdaftar di OJK per 25 Oktober 2021:

Daftar fintech berizin:

ShopeePayLater
Danamas
Investree
Amartha
Dompet Kilat
Kimo
Toko Modal
UangTeman
Modalku
KTA Kilat
Kredit Pintar
Maucash
Finmas
KlikACC
Akseleran
Ammana.id
PinjamanGo
KoinP2P
Pohondana
Mekar
AdaKami
Esta Kapital Fintek
Kreditpro
Fintag
Rupiah Cepat
Crowdo
Indodana
Julo
Pinjamwinwin
DanaRupiah
Taralite
Pinjam Modal
Sanders One Stop Solution
Alami
Awan Tunai
Dana Kini
Singa
Duha SYARIAH
Dana Merdeka
Easycash
Pinjam Yuk
FinPlus
UangMe
PinjamDuit
Dana Syariah
Batumbu
KREDITO
Cashcepat
Komunal
KlikUMKM
Adapundi
Pinjam Gampang
Cicil
Lumbungdana
360 KREDI
Dhanapala
Kredinesia
Pintek
ModalRakyat
Restock.ID
DanaBagus
SOLUSIKU
Cairin
Invoila
TrustIQ
KLIK KAMI
UKU
Modal Nasional
TaniFund
Ringan
AVANTEE
GRADANA
Danacita
Ikimodal
Indofund.id
iGrow
Danai.id
JEMBATANEMAS
AKTIVAKU
Dumi
IVOJI
DoeKu
danaIN
Qazwa
LAHANSIKAM
KrediFazz
Indosaku
Edufund
Gandengtangan
PAPITUPI Syariah
BANTUSAKU
Danabijak
Danafix
UATAS
KlikCair
AdaModal
Samakita
Samir
ETHIS
CROWDE
KawanCicil

Daftar fintech terdaftar:

Cashwagon
Findaya
Asetku
Erick Thohir Disebut Terlibat Bisnis PCR Lewat PT GSI Perusahaan Apa Itu
03 November 2021
Erick Thohir Disebut Terlibat Bisnis PCR Lewat PT GSI, Perusahaan Apa Itu?
foto: Erick Thohir (suara)


itoday - Menteri BUMN Erick Thohir disebut terlibat dalam bisnis PCR, hal tersebut dikatakan oleh Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto.

Selain Erick Thohir, Edy juga menyebut nama lain yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.

Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Yayasan Indika untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.

Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.

Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

"Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba! Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," tegas Edy.

Edy meminta DPR untuk segera menindaklanjuti dugaan ini, namun dia pesimistis sebab DPR hari ini juga terlalu banyak bertindak sebagai koalisi pemerintah.

"Apalagi pasca-revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. KPK menjadi tumpul dan kegiatannya berubah menjadi sekadar klub sepeda di sela rapat di hotel bintang lima," sambungnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari Rp23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia, dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru, dan LaporCovid-19.

Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR untuk syarat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi umum lain pada libur akhir tahun.

sumber: suara.com
DSN MUI Segera Keluarkan 34 Fatwa Fatwa Mata Uang Kripto
02 November 2021
DSN MUI Segera Keluarkan 3-4 Fatwa, Fatwa Mata Uang Kripto?
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sedang membahas fatwa terkait aktivitas belanja online. Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN MUI Prof Jaih Mubarok menyampaikan, akan ada tiga fatwa yang segera dikeluarkan menjelang akhir 2021.

"Tiga drafnya sudah tersusun dan dalam proses pembahasan internal DSN MUI," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (2/11).

Tiga fatwa tersebut dalam satu grup, yakni terkait marketplace, dropship, dan online shop yang dilihat dari aspek syariah. Akan ada beberapa akad yang disematkan di aktivitas belanja online tersebut.

Prof Jaih menyampaikan, DSN MUI juga sedang memulai menggarap fatwa terkait BPJSTk seiring dengan rencana implementasi layanan BPJSTk syariah di Aceh pada awal 2022. Ia menyebut fatwa ini memungkinkan terbit pada akhir tahun dan menilik dari fatwa BPJS Kesehatan yang sudah ada.

Di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sendiri, ada satu fatwa yang ditunggu-tunggu karena kembali marak diperbincangkan, yakni fatwa kripto. Prof Jaih mengatakan, kripto sedang dibahas di Komisi Fatwa, yang juga melibatkan DSN MUI sebagai anggota komisi.

"Masih didalami karena menurut responden, kripto itu ada dua. Ada yang memiliki underlying dan ada yang tidak. Komisi masih mendalami kripto yang katanya ada underlying-nya. Kalau ada underlying, apakah underlying-nya termasuk yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak," katanya.

Prof Jaih mengatakan, pembahasan dan perumusan fatwa melibatkan para praktisi yang ahli dan aktif di industri kripto. Pekan lalu, Komisi Fatwa MUI mengundang pemateri dari Bappebti dan asosiasi kripto, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo).

Hingga saat ini, DSN MUI telah mengeluarkan 143 fatwa. Pada 2021, DSN MUI mengesahkan lima fatwa baru tentang sejumlah problematika kekinian seputar keuangan syariah dalam Rapat Pleno Badan Pengurus DSN-MUI yang dilaksanakan 19 dan 24 Agustus 2021 lalu.

"Tiga fatwa terkait marketplace, dropship, dan online shop kita siapkan untuk nanti masuk rencana Rapat Pleno bulan November 2021," katanya.

Kelima fatwa yang disahkan Agustus lalu, yaitu Fatwa Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, dan Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pembiayaan Personal (at-tamwil asy-syakhsi/personal financing), dan Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Konstruksi.

sumber: republika.co.id
Rachmat Gobel Kritik Keras APBN Mengalir di Proyek Kereta Cepat
30 October 2021
Rachmat Gobel Kritik Keras APBN Mengalir di Proyek Kereta Cepat
foto: Proyek KA Cepat (cnnindonesia)


itoday - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Gobel, APBN seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru.

Diketahui, upaya tersebut telah resmi diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business," kata Rachmat dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (30/10).

Semula, pemerintah menyetujui bahwa pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN karena menganut skema business to business. Namun demikian, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak.

"Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik," ucap dia.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah berfokus pada prioritas penggunaan anggaran saat ini, yakni untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan pembangunan ibukota negara baru.

Pemerintah, kata dia, harus konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan. Pembengkakan biaya, dinilai Gobel seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sebagai informasi, konsorsium BUMN ini bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.

Konsorsium ini memiliki 60 persen saham di operator proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Lalu, 40 persen saham KCIC digenggam oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

"Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN," ujarnya lagi.

Ia pun meminta agar KCIC dapat bertindak secara transparan dan jujur dalam menggarap proyek tersebut.

Sebelumnya, kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun.

Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya menyebut kebutuhan investasi proyek akan meningkat karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.

sumber: cnnindonesia.com