Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Pertamina Diklaim Jual Rugi Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Harga Pertalite
29 October 2021
Pertamina Diklaim Jual Rugi, Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Harga Pertalite
foto: Mulyanto PKS (dpr)


itoday - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak penyesuaian harga jual BBM jenis Pertalite dengan alasan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi warga.

Padahal, penyesuaian harga pertalite berkaitan dengan kenaikan harga minyak dunia dan menghindari kerugian yang diterima Pertamina.

"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual BBM jenis Pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto.

Pada Jumat (29/10/2021), Mulyanto menilai selama ini pemerintah terlalu berpihak pada PT Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM.

Lebih jauh, ia menjelaskan, dulu ketika harga BBM anjlok di awal pandemi COVID-19, pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam.

Saat itu, imbuh Mulyanto, harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian, padahal di negara-negara ASEAN harga jual BBM diturunkan.

"Sekarang ketika harga BBM mulai merambat naik, pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa. Tentu, tidak adil bagi masyarakat," kata dia, dikutip dari Antara.

Selain itu, menurut dia, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium menurun dan mereka beralih ke Pertalite.

Menurutnya, animo masyarakat terhadap Premium masih tinggi sehingga tetap perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan BBM murah tersebut.

Sebelumnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis Pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.

Sementara, pemerintah menilai harga jual Pertalite saat ini Rp7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp11.000.

Sebelumnya, Mulyanto meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM untuk mengantisipasi kelangkaan di sejumlah wilayah, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus meningkatkan pengawasan.

Ia menyebut, kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami sebab beberapa negara, seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi.

"Dua jenis BBM yang langka itu adalah Premium dan Solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman," pungkas Mulyanto.

sumber: suara.com
Kena Cukai Minuman Berpemanis Bakal Naik 10 Persen Lebih
27 October 2021
Kena Cukai, Minuman Berpemanis Bakal Naik 10 Persen Lebih
foto: ilustrasi (colaamatil)


itoday - Penerapan cukai minuman berpemanis dipastikan akan mengerek harga di tingkat konsumen. Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menerangkan di tengah kondisi pemulihan, kenaikan beban biaya tak akan mampu diserap oleh industri.

"Secara umum, harga produk akan naik, tidak mungkin berharap semua akan diserap oleh industri," kata Ketua Asrim Triyono Pridjosoesilo, saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).

Dengan besaran cukai Rp1.500 per liter untuk minuman teh dalam kemasan dan Rp2.500 per liter untuk minuman bersoda dan sejenisnya, kenaikan di tingkat konsumen diperkirakan melebihi 10 persen.

Teh dalam kemasan misalnya, dengan satu liter minuman dapat dibagi ke dalam dua hingga tiga kemasan, beban kenaikan akibat cukai minimal Rp500 per produk. Dengan harga satu kemasan minuman sekitar Rp3.000, persentase kenaikannya mencapai 16,66 persen.

"Rp500 itu minimal, karena biasanya kenaikannya akan lebih banyak di level eksekusi di lapangan," lanjutnya.

Kenaikan harga, lanjutnya, otomatis akan berdampak ke daya beli masyarakat yang saat ini masih lemah. Jika daya beli terus ditekan, konsumen berpotensi mengalihkan konsumsi dari minuman ringan ke produk lain yang lebih terjangkau.

Triyono meminta pemerintah untuk menimbang ulang kebijakan ini dan melibatkan pelaku industri dalam penyusunan aturan turunan ke depan.

"Jika itu [cukai] diterapkan, siap-siap penjualan akan drop dan kemudian perusahaan akan struggling," ujar Triyono.

Terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih mengkaji detail arah kebijakan pemerintah dalam menerapkan cukai untuk minuman berpemanis yang direncanakan mulai 2022.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Bobby Gafur Umar mengatakan kebijakan tersebut harus lebih dulu dituangkan dalam aturan turunan seperti peraturan pemerintah (PP).

Sementara itu, sejauh ini pelaku industri belum diajak berdialog oleh pemerintah. "Kalau sedikit-sedikit dikasih cukai begini, pasti akan ada dampaknya. Kami wait and see dulu," kata Bobby saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).

sumber: bisnis.com
Minyak Dunia Makin Mahal SiapSiap Harga BBM Ikut Naik
26 October 2021
Minyak Dunia Makin Mahal, Siap-Siap Harga BBM Ikut Naik?
foto: ilustrasi (pixabay)


itoday - Krisis energi yang menimpa sejumlah negara turut berdampak terhadap harga minyak dunia yang terus menguat tinggi. Tercatat, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember naik menjadi USD 85,99 per barel.

Goldman Sachs bahkan memperkirakan, bangkitnya permintaan minyak global dapat mendorong harga minyak mentah Brsnt di atas perkirakan pada akhir 2021, hingga mencapai USD 90 per barel.

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, kenaikan harga minyak dunia ini belum akan berpengaruh terhadap harga keekonomian BBM di tingkat nasional.

"Jadi yang diharapkan oleh pemerintah adalah kenaikan harga BBM ini kan sebenarnya mungkin masih sulit diterima masyarakat yang saat ini kondisinya sedang baru mau pulih covid," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih dikutip melalui siaran video YouTube, Selasa (26/10/2021).

"Jadi kemungkinan adalah pemerintah yang kira-kira ngalah lah sama rakyat biar tenang, tidak ada inflasi," tegas dia.

Kendati begitu, Soerjaningsih mencermati, volume penjualan BBM di masa pelonggaran PPKM ini mulai kembali bangkit. Dia pun mengisyaratkan harga Jenis BBM Umum (JBU) akan naik fluktuatif mengikuti harga pasar.

"Tapi kalau terkait JBT (Jenis BBM Tertentu), JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), JBT itu minyak solar, kalau JBKP itu premium, belum ada pembahasan kapan naik. Kemudian penyesuaian harga, kenaikan harga BBM agar Pertamina tidak merugi. Ini rencananya akan dibahas nanti, bagaimana kompensasi kepada Pertamina," ungkapnya.

Pasokan BBM

Di sisi lain, Soerjaningsih menyebut, pasokan BBM jenis Solar dan Pertalite pun terjadi antrian. Situasi ini terjadi di tengah aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal selama masa pelonggaran PPKM.

"Yang pastinya, secara volume kita naiknya sangat drastis dari yang tadinya kita pada masa PPKM sekarang menjadi lebih longgar. Jadi boleh dikatakan kita kembali normal seperti sebelum covid dari sisi konsumsi," ujar Soerjaningsih.

sumber: liputan6.com
Presiden Jokowi Singgung PLN yang Berteletele soal Izin Investasi
16 October 2021
Presiden Jokowi Singgung PLN yang Bertele-tele soal Izin Investasi
foto: Logo PLN (ist)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Jokowi, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.

"Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Jokowi menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

Karena itu kata Jokowi perizinan yang berbelit-belit tersebut harus dipangkas.

"Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, nggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Nggak bisa lagi,” lanjut Jokowi.

Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

"Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Kepala Negara pun menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.

"Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu," tutur dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan.

"Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik," katanya.

sumber: suara.com
Faisal Basri Kritik Proyek Kereta Cepat Sampai Kiamat Pun Tak Balik Modal
14 October 2021
Faisal Basri Kritik Proyek Kereta Cepat: Sampai Kiamat Pun Tak Balik Modal!
foto: Faisal Basri (detik)


itoday - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Dia juga menyinggung bahwa sebentar lagi rakyatlah yang akan membiayai proyek tersebut.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021).

Menurutnya saat ini respon pemerintah terhadap perubahan dunia sangat berbeda dengan keadaan. Karen menurutnya, negara-negara lain yang survive saat ini adalah negara yang mengandalkan intra industri. Negara lain juga merespon bagaimana perubahan dalam ketenagakerjaan.

"Peran negara juga harus berubah, bukan mengambil alih proyek yang mangkrak yang tadinya business to business seperti kereta cepat," jelasnya.

Selain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai proyek mubazir, ada proyek lain juga. Dari paparan Faisal, dia menunjukkan Bandara Kertajati, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang.

"Ini proyek mubazir, nggak karu-karuan, kereta cepat sebentar lagi mau disuntik pakai APBN, Bandara Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, kemudian LRT Palembang. Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," tuturnya

Meski demikian, Faisal meyakini Indonesia akan survive jauh lebih baik dari krisis 1998. Menurutnya, setiap krisis ada opportunity di dalamnya.

"Saya yakin dunia usaha di Indonesia itu akan mampu survive, jauh lebih ringan dari krisis 98. Setiap krisis, setiap badai, goncangan setiap ancaman, ada opportunity bagi kita semua juga untuk melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan yang lebih baik," jelasnya.

Dia menegaskan untuk survive caranya pemerintah harus demokratis. "Kalau tidak obligor yang ambil semua. Dunia internasional juga begitu. Dunia usaha sudah berubah ditambah pandemi kian meluas dan mendalam. dunia usaha sudah tahu untuk mengantisipasinya," tutupnya.

sumber: detik.com
Mengenal Arti Offshore dalam Dokumen Rahasia Pandora Papers
08 October 2021
Mengenal Arti Offshore dalam Dokumen Rahasia Pandora Papers
foto: Pandora Papers (icij)


itoday - Kumpulan dokumen keuangan yang bocor yang dikenal sebagai Pandora Papers adalah laporan terbaru dalam serangkaian pengungkapan yang menggambarkan bagaimana pejabat dunia dan orang-orang dengan kekayaan besar menyimpan kekayaan mereka dari mata-mata, pajak tinggi, dan penegakan hukum.

Laporan Pandora Papers mengungkapkan 11,9 juta dokumen rahasia yang menyebutkan nama kepala negara, miliarder, dan selebritas yang menggunakan perusahaan offshore untuk memperoleh rumah mewah, jet pribadi, dan saham di perusahaan, dengan sedikit atau tanpa transparansi, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/10/2021).

International Consortium of Investigative Journalists, organisasi nirlaba Amerika Serikat yang bermitra dengan organisasi media dalam penyelidikan, menyebutkan bahwa mereka "mengungkapkan keterjeratan global kekuatan politik dan keuangan rahasia".

Memindahkan uang melalui rekening asing merupakan cara legal di sebagian besar negara, dan banyak orang yang disebutkan dalam rilis data tidak dituduh melakukan kesalahan, tetapi Pandora Papers memberikan wawasan langka tentang perencanaan kekayaan pejabat dan orang kaya di dunia.

Bagaimana Uang Dikirim dengan Sistem Offshore?

Ekosistem pakar hukum dan keuangan membantu orang kaya memindahkan aset mereka. ICIJ mengatakan informasi untuk penyelidikan Pandora Papers berasal dari 14 firma hukum dan jasa keuangan yang terpisah.

Satu firma hukum - Aleman, Cordero, Galindo & Lee yang berbasis di Panama, atau "Alcogal" - terikat dengan hampir setengah dari politisi yang namanya muncul dalam catatan yang bocor dan hampir 2 juta dari 11,9 juta dokumen, menurut ICIJ.

Secara total, konsorsium menghitung 14.000 entitas termasuk perusahaan cangkang, perwalian dan perusahaan induk di Belize, Kepulauan Virgin Inggris, Panama, dan surga pajak lainnya yang dibuat dengan dukungan Alcogal untuk sekitar 15.000 klien selama 25 tahun.

Alcogal mengatakan dalam sebuah surat kepada ICIJ bahwa mereka melakukan uji tuntas dan beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap semua persyaratan untuk setiap yurisdiksi tempat ia beroperasi.

Perusahaan cangkang yang sengaja dibuat buram hanya ada di atas kertas dan tidak memiliki operasi bisnis yang aktif. Efektif dalam mengaburkan kepemilikan, mudah disiapkan dengan biaya rendah, dan merupakan kunci dari apa yang disebut para ahli sebagai "fase berlapis" pencucian uang, ketika dana disekop beberapa kali untuk membuatnya lebih sulit dilacak.

Perusahaan cangkang secara tradisional ditemukan di surga pajak seperti Panama, tetapi Delaware dan Nevada di AS juga mengizinkan perusahaan untuk didirikan secara anonim.

Apakah Cara ini Legal?

Orang kaya memiliki alasan yang sah untuk menggunakan jasa pusat keuangan di luar negeri.

Dana lindung nilai di AS dan pengelola uang lainnya mengumpulkan aset ke dalam dana induk Kepulauan Cayman untuk mengurangi biaya keuangan dan administrasi.

Sistem offshore juga dapat menawarkan perlindungan terhadap rezim politik yang tidak stabil di negara asal investor.

Di sisi lain, kurangnya transparansi telah membuat tempat-tempat ini menjadi tujuan para kleptokrat, pengedar narkoba, dan pencuci uang untuk menyembunyikan keuntungan secara haram.

Pandora Papers, salah satu contohnya, memberikan rincian tentang perusahaan cangkang yang digunakan mafia Italia untuk membeli tanah di Spanyol, menurut ICIJ.

sumber: liputan6.com