Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Praktik Cross Border Berpotensi Matikan Bisnis UMKM
07 October 2021
Praktik Cross Border Berpotensi Matikan Bisnis UMKM
foto: Ilustrasi UMKM (instagram-lewis)


itoday - Regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce masih belum juga terlihat wujudnya. Padahal saat ini Indonesia jadi surganya e-commerce lintas negara atau cross border yang tentu bisa membunuh produk UMKM lokal.

Jika praktik cross border tidak diregulasi dengan baik, maka akan merugikan banyak pihak. Pelaku usaha lokal akan mengalami kerugian karena produk mereka kalah bersaing dengan produk cross border yang harganya jauh lebih murah karena tidak melewati proses perpajakan yang seharusnya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mempertanyakan kenapa pemerintah sangat lamban melindungi UMKM lokal dari praktik cross border di e-commerce asing.

“Mengenai cross border di e-commerce, saya telah diundang Mendag dan salah satu Dirjennya, namun hingga kini belum ada tindak lanjut merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 (tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik), jadi dimana keberpihakan pemerintah dalam melindungi UMKM lokal,” keluh Iksan.

Menurutnya, praktik cross border di e-commerce membunuh UMKM karena pemain e-commerce asing ini menjual dengan harga sangat murah.

“Dalam perdagangan cross-border terjadi tindakan splitting atau memecah transaksi pembelian barang impor agar bebas bea masuk. Hal ini, tentu membuat UMKM lokal kalah saing sehingga muncullah istilah e-commerce domestik dan cross-border,” tukas Ikhsan.

Ikhsan mengatakan pada e-commerce domestik tidak ada splitting. Impor barang dilakukan melalui bea dan cukai dan seluruh penjual berasal dari dalam negeri sehingga ada kontribusi ke pendapatan Indonesia.

Sedangkan e-commerce cross-border memungkinkan melakukan splitting. Impor barang bisa langsung dilakukan dari penjual luar negeri yang bertransaksi langsung dengan konsumen domestik sehingga transaksi yang terjadi sama sekali tidak berkontribusi ke pendapatan dalam negeri.

“Jika praktik cross-border tidak diregulasi secepatnya, maka akan merugikan banyak pihak. Pengusaha akan mengalami kerugian karena produk mereka akan kalah bersaing dengan produk cross border ilegal yang harganya jauh lebih murah,” katanya.

Sama dengan praktik impor ilegal yang terjadi melalui jalur luring atau offline. Barang impor yang masuk lewat perdagangan offline tanpa melalui proses bea dan cukai juga bisa membunuh keberadaan UMKM.

Rugikan Distributor Resmi

Praktisi Hukum Alexander Seno mengatakan praktik cross border juga sangat merugikan distributor resmi yang pasti mengurus perizinan dan pajak.

Pertama, kerugian materiil dengan dasar perhitungan berdasarkan jumlah barang yang dimasukan ke Indonesia secara legal yang harusnya dijual oleh perusahaan distributor resmi melalui toko konvensional maupun online yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut.

''Bahwa perincian kerugian materiil yang dialami perusahaan nasional tersebut dapat dihitung berdasarkan jumlah penjualan produk yang telah diedarkan melalui toko yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, penjualan produk kosmetik dari satu pelaku usaha yang mengimpor dan mengedarkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, tanpa membayar pajak bea masuk dan lain-lain, dia bisa mengedarkan satu jenis produk kosmetik hingga ratusan ribu piece,” jelas Alexander.

Menurutnya regulasi seharusnya sudah ada, katanya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan diberikan perhatian lebih, “Kita berharap saja benar dan cepat, karena kalau terus dibiarkan dan tidak ada regulasi, bukan hanya distributor resmi saja yang akan tergerus, tetapi UMKM juga,” tegasnya.

Maka regulasi impor barang yang dibutuhkan saat ini adalah regulasi yang mengindahkan level playing field. Sehingga barang impor yang masuk melalui sektor perdagangan berbasis elektronik maupun offline punya kontribusi terhadap pendapatan negara karena harus sama-sama melalui proses perpajakan.

Ikhsan juga mengungkap jika produk asing bebas masuk Indonesia lantaran banyak perjanjian dagang yang membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menggiurkan untuk penjual asing. Ini adalah buah dari pasar terbuka. Indonesia telah menandatangani AFTA dan MEA.

PLB

Hal senada diungkapkan Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz. Fauzi mengatakan, terjadinya cross border di e-commerce merupakan kesalahan pemerintah di pusat logistik berikat (PLB).

Kelahiran PLB alias gudang logistik multifungsi ini selain dimaksudkan untuk menekan biaya dan transportasi logistik, juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik. Namun persoalan baru muncul, saat ini PLB disinyalir sebagai salah satu titik merembesnya barang-barang impor.

Mantan Dirjen IKM ini menilai potensi PLB sebagai titik merembesnya bahan baku impor ke pasar domestik sangat mungkin terjadi. Pasalnya, PLB memiliki kendala utama dalam hal pengawasan. Menurutnya, prinsip kerja PLB mirip kawasan berikat.

Namun di PLB tidak ada pabrik seperti di kawasan berikat. Di kawasan berikat, lanjutnya, barang yang datang dibongkar dan diolah di tempat itu dan langsung diekspor. “Kalau di PLB, ketika barang masuk, yang butuh barang itu datang, ambil dan dibawa keluar. Prosesnya mulai sulit terkontrol,” jelas Fauzi.

sumber: liputan6.com
PNS Bisa Kena Potongan Tukin 1 Tahun Hingga Dipecat Jika Langgar Aturan Ini
06 October 2021
PNS Bisa Kena Potongan Tukin 1 Tahun Hingga Dipecat Jika Langgar Aturan Ini
foto: Ilustrasi PNS (merdeka)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kebijakan ini jadi aturan terbaru soal kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru menekankan, salah satu bentuk hukuman disiplin bagi PNS adalah pemotongan tunjangan kinerja alias tukin.

"Dalam PP 94/2021, jenis hukuman disiplinnya ada yang menyiapkan pemotongan tukin sebagai hukuman," tegas Otok dalam sesi webinar, Rabu (6/10).

Mengutip dokumen PP Nomor 94/2021, pemotongan tukin jadi jenis hukuman disiplin sedang yang bisa dikenakan pada PNS. Adapun tingkat hukuman disiplin PNS terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Untuk jenis hukuman disiplin, terbagi berdasarkan tingkatan.

Untuk tingkat hukuman disiplin sedang, hukuman yang diberikan adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen yang terbagi menjadi tiga kurun waktu, yakni selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

Adapun hukuman pemotongan tukin bakal dikenakan pada PNS yang kedapatan sering mangkir kerja alias bolos. Tak hanya diambil uang tunjangan, yang bersangkutan bahkan bisa dipecat sebagai abdi negara jika terlalu sering bolos.

Detil Aturan

Jika PNS dalam 1 tahun terhitung tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara kumulatif selama 3 hari, maka yang bersangkutan akan mendapat hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.

"Teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun," bunyi Pasal 9 PP 94/2021.

Hukuman disiplin dikenakan pada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 11-13 hari dalam satu tahun. Sanksi berupa pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Bagi PNS yang kedapatan bolos kerja tanpa alasan sah hingga total 14-16 hari, maka akan diberikan pemotongan uang tunjangan kinerja 25 persen selama 9 bulan.

"Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun," demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) huruf f angka 3.

Sanksi lebih berat dijatuhkan pada PNS yang nekat bolos kerja tanpa alasan sah selama 21-24 hari, yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

"Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun," tulis Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2.

Selanjutnya, pegawai yang bolos kerja tanpa alasan sah hingga 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan akan terkena pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman serupa berlaku bagi PNS yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut. Pemerintah pun akan melakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

sumber: merdeka.com
Selamat Tinggal PPKM Level 4 di Tanah Air
04 October 2021
Selamat Tinggal PPKM Level 4 di Tanah Air
foto: Luhut Pandjaitan (ist)


itoday - Penurunan level PPKM membuat Pemerintah akan membuka Bandara Ngurah Rai, Bali untuk kedatangan internasional. Pembukaan dilakukan pada 14 Oktober 2021.

"Bandara Ngurah Rai, Bali, akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan satgas," kata Luhut.

Ia mengungkap syarat utama penumpang dari luar negeri, yakni memiliki bukti pemesanan hotel untuk karantina selama 8 hari dengan biaya sendiri. "Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sendiri mensyaratkan perjalanan internasional dari luar negeri wajib sudah divaksinasi penuh, melakukan tiga kali tes PCR, serta melakukan karantina selama 8 hari. "Negara-negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara, seperti Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi (UEA), Dubai, kemudian juga New Zealand (Selandia Baru)," ujar Luhut.

Terkait pembukaan Bali untuk wisatawan asing, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan keselamatan masyarakat menjadi yang utama agar terlindung dari potensi lonjakan penularan Covid-19 dan varian baru. "Masih ada waktu 10 hari, tentu akan ada beberapa pertimbangan yang harus difinalisasi dari segi negara, karantina, testing. Tapi yang utama keselamatan masyarakat Indonesia," kata Sandiaga dalam konferensi pers mingguan, Senin (4/10).

Sandiaga mengatakan, langkah pembukaan Bali harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Meskipun laju penularan Covid-19 sangat terkendali, Pemerintah bersama masyarakat tidak boleh lengah terhadap penerapan protokol kesehatan.

Apalagi, varian-varian baru Covid-19 yang muncul di sejumlah negara harus dicegah agar tidak masuk dan menular di dalam negeri. "Kita mau ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan," kata Sandiaga.

Khusus bagi Bali yang akan segera menerima wisman, Sandiaga menegaskan, setidaknya kapasitas testing Covid-19 di pintu masuk Bandara Ngurah Rai harus disiapkan minimal 300 per hari. Selain itu, transportasi juga harus disiapkan secara optimal agar mobilitas wisman menjadi lancar, hingga langkah-langkah antisipatif jika nantinya terdapat kenaikan kasus Covid-19.

Sandiaga menambahkan, kesiapan dan kemampuan Bali menyambut wisman juga sekaligus untuk mempersiapkan Bali sebagai tempat penyelenggaraan Presiden G20 tahun 2022 mendatang. "Kita harus lakukan langkah-langkah persiapan itu agar nanti pelaksanaan Presiden G20 semakin baik," kata dia.

sumber: republika.co.id
Berapa Biaya Penyelenggaraan PON XX Papua Ini Rincian Sri Mulyani
03 October 2021
Berapa Biaya Penyelenggaraan PON XX Papua? Ini Rincian Sri Mulyani
foto: Joko Widodo Buka PON XX (setpres)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyelenggaraan PON XX Papua 2021 merupakan gambaran kemajuan yang telah dialami oleh Papua.

Penyelenggaraan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua, dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar.

Ia pun menceritakan dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan PON XX 2021.

"Biaya persiapan dan penyelenggaraan PON ke 20 di Papua dibiayai sejak 2018-2021 oleh APBN (#uangkita)," tulis dia dalam akun instagram @smindrawati, seperti dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Dana untuk persiapan dan penyelenggaraan PON XX Papua ini disalurkan melalui APBD dengan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Otonomi khusus, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Aokasi Khusus Fisik dan Belanja Kementerian dan Lembaga.

Kementerian dan Lembaga yang terlibat anyara lain adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Menpora, Kominfo, dan TVRI.

Nilai dari Tahun ke Tahun

Berapa nilainya? Berikut rinciannya dari tahun 2018 hingga 2021:

Tahun 2018
- DTI: Rp 881,5 miliar
- K/L : Rp 211,2 miliar

Tahun 2019
- DTI: Rp 716,5 miliar
- DOtsus: Rp 1,10 triliun
- DBH: Rp 1,708 triliun
- DAK Fisik :Rp 82,53 miliar
- K/L: Rp 758,93 miliar

Tahun 2020
- DTI: Rp 140,5 miliar
- DOtsus: Rp 1,44 triliun
- DAK Fisik: Rp 18,55 miliar
- KL: Rp 999,66 miliar

Tahun 2021
- KL: Rp 793,73 miliar
- Bantuan Pemerintah Pusat melalui Kemenpora ke Papua : Rp 1,58 triliun.

sumber: liputan6.com
Pemerintah Diminta Tidak Menyandarkan Ekonomi pada Industri Rokok
01 October 2021
Pemerintah Diminta Tidak Menyandarkan Ekonomi pada Industri Rokok
foto: ilustrasi pabrik rokok (liputan6)


itoday - Indonesia dinilai sebaiknya tidak menyandarkan ekonomi pada industri yang dinilai membuat masyarakat sakit dan merusak lingkungan, seperti industri rokok.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang sehat harus bisa menjaga kesehatan masyarakat.

"Kita tidak bisa menyandarkan ekonomi kita ke industri-industri yang membuat kita sakit dan merusak lingkungan, tidak boleh," kata dia di Jakarta, Jumat (30/9/2021).

Abdillah menilai sudah seharusnya pemerintah bisa mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar masyarakat sehat dan lingkungan tetap terjaga lestari.

Dia mencontokan industri dimaksud seperti industri hasil tembakau. Di mana pemerintah mengharapkan cukai sebagai pendapatan negara.

Kesehatan Masyarakat

Menurut dia kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi tumbal penerimaan negara. "Kita tidak boleh menyerahkan pertumbuhan ekonomi kita kepada industri rokok yang tidak menyehatkan. Kesehatan masyarakat tidak boleh ditumbalkan demi penerimaan negara," jelas dia.

Dia menambahkan penurunan konsumsi rokok memang menurunkan produksi di industri rokok. Namun secara keuntungan, industri rokok tidak pernah mengalami kerugian. Sebaliknya justru tetap menguntungkan.

"Penjualan rokok mungkin turun dari 430 miliar batang menjadi 230 miliar batang, tapi kan kalau dilihat dari profitnya justru naik," kata dia mengakhiri.

sumber: liputan6.com
RUU Perpajakan Penyidikan Tindak Pidana Pajak Bisa Disetop
30 September 2021
RUU Perpajakan: Penyidikan Tindak Pidana Pajak Bisa Disetop!
foto: Gedung Ditjen Pajak (cnbcindonesia)


itoday - Pemerintah dan DPR sepakat untuk meneruskan pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kini berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, RUU HPP ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Serta diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

"Pemerintah meyakini bahwa RUU ini akan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum," ujar Sri Mulyani dalam siaran resminya, Kamis (30/9/2021).

Melalui RUU HPP ini, kata Sri Mulyani akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pajak orang pribadi.

RUU ini juga mencakup pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai (BKC), pengampunan pajak, dan ketentuan penghapusan sanksi pidana.

Mengenai ketentuan penghapusan sanksi pidana, seperti draft RUU HPP yang diterima CNBC Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 44B, untuk kepentingan penerimaan negara, maka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan bisa dihentikan, sesuai permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung.

"Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan," tulis Pasal 44B ayat (1).

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi:

- Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar satu kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

- Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali jumlah kerugian pada pendapatan negara

- Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Adapun apabila perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, dan terdakwa dapat melunasi kerugian pendapatan negara, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan sebagainya, maka bisa menjadi pertimbangan untuk ditutut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

Kemudian, apabila wajib pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai persidangan belum melunasi sebagaimana yang dimaksud, pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.

sumber: cnbcindonesia.com