Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Bank Dunia Pangkas Lagi Ekonomi Indonesia Jadi 37 Persen Tahun Ini
28 September 2021
Bank Dunia Pangkas Lagi Ekonomi Indonesia Jadi 3,7 Persen Tahun Ini
foto: ilustrasi (freepik)


itoday - Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 3,7 persen dari sebelumnya 4,4 persen. Pertumbuhan yang menurun ini tak lepas dari meningkatnya kasus virus Covid-19 lewat varian delta pada bulan Juni lalu.

Berdasarkan laporan Bank Dunia terbaru Selasa (28/9/2021) pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China tahun ini diperkirakan 2,5 persen lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,4 persen.

China sendiri diperkirakan tumbuh 8,5 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 8,1 persen. Negara lain dengan pertumbuhan tertinggi adalah Vietnam dengan 4,8 persen lebih rendah dari yang sebelumnya diperkirakan 6,6 persen.

Sementara Indonesia diperkirakan tumbuh 3,7 persen pada tahun ini,.lebih rendah dari proyeksi bulan April lalu yang sebesar 4,4 persen.

Dibawah Indonesia ada Malaysia yang diprediksi tumbuh 3,3 persen, Thailand 1 persen dan Myanmar yang masih bakal terkontraksi -18 persen.

Sementara Filipina masih beruntung karena pertumbuhannya diperkirakan lebih tinggi dari Indonesia yakni 4,3 persen.

“Indonesia dan Filipina mudah-mudahan akan bisa mencapai batasan ini pada pertengahan tahun depan,” kata Ekonom Utama Asia Timur dan Pasifik (EAP) Aaditya Mattoo dalam konfrensi pers virtualnya, Selasa (28/9/2021).

Mattoo menjelaskan pencapaian tingkat vaksinasi akan memberikan sinyal bahwa mobilitas siap dimulai kembali sehingga perekonomian mampu normal dan bangkit.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya vaksinasi saja tidak cukup karena terdapat negara-negara yang memiliki tingkat vaksinasi tinggi namun ekonominya masih buruk.

Oleh sebab itu, Matto menyarankan agar langkah testing, tracing, dan isolation harus terus dilakukan pemerintah sembari masyarakat tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan.

sumber: suara.com
Deretan Pihak Tak Setuju Rencana Kenaikan Cukai Rokok di 2022 Ini Detailnya
21 September 2021
Deretan Pihak Tak Setuju Rencana Kenaikan Cukai Rokok di 2022, Ini Detailnya
foto: ilustrasi (merdeka)


itoday - Penolakan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2022 terus menguat di berbagai provinsi. Banyak pihak menilai, kenaikan tarif CHT hanya akan menyengsarakan para buruh yang bekerja di pabrikan rokok.

Di Jawa Barat, desakan disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Jawa Barat, Ateng Ruchiat. Ateng mengatakan, aspirasinya agar tarif CHT pada 2022 tak naik merupakan suara hati ribuan anggotanya di Jabar.

Menurut Ateng, kenaikan tarif CHT hanya akan menyebabkan buruh pabrikan rokok terancam di-PHK atau mengalami pengurangan jam kerja.

"Jangan sampai lapangan kerja hilang akibat kenaikan tarif cukai. Apalagi zaman sedang sulit akibat pandemi," ujar Ateng kepada wartawan, Selasa (21/9).

Di Yogyakarta, pimpinan buruh RTMM provinsi tersebut, Waljid Budi Lestarianto, mengatakan, banyak buruh pabrikan rokok yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Ada pula yang jam kerjanya dikurangi. Dia khawatir, kenaikan tarif CHT pada 2022 semakin mempersulit kehidupan buruh pabrikan rokok.

"IHT sebagian besar mengurangi produksi dengan mengurangi jumlah pekerjanya. Ini harusnya ada jaring pengaman, karena pekerja di IHT ini perhitungannya bagi hasil, namun kini jam kerjanya dibatasi, sehingga berpengaruh kepada pendapatan, dan kesejahteraan mereka," papar Waljid.

Baik Ateng maupun Waljid kompak meminta pemerintah untuk melindungi segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Baskara Aji menyampaikan bahwa di Yogyakarta, banyak pekerja yang menggantungkan nasibnya di pabrikan rokok SKT. "Jangan sampai kenaikan cukai rokok itu mematikan industri rokok karena sektor ini cukup banyak menggunakan tenaga kerja," ujar Baskara.

Dia mengatakan bahwa kenaikan tarif CHT dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup warganya. Padahal pada masa pandemi Covid-19 ini, sektor ekonomi warga tengah terpuruk.

"Ya diharapkan (pemerintah) lebih bijaksana menetapkan kenaikan cukai rokok, kondisi (ekonomi seperti ini, ada PHK," jelasnya.

Pembahasan Sampai ke Meja Presiden
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara tak memungkiri kebijakan terkait cukai rokok selalu menyita perhatian publik. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah yang bukan hanya masalah teknis saja, melainkan pembahasannya sampai pada meja presiden dalam rapat terbatas.

Suahasil mengatakan, ada beberapa elemen yang menjadi landasan perumusan kebijakan cukai hasil tembakau. Mulai dari konteks industri yang tidak hanya memberikan sumbangan terhadap APBN nasional, tetapi juga akan memengaruhi pendapatan regional, khususnya bagi Provinsi Jawa Timur.

"(Cukai rokok) ini salah satu sektor di perekonomian Indonesia yang menyumbang ke PDB nasional dan PDB regional Jawa Timur," kata Suahasil dalam Seminar Nasional Industri Hasil Tembakau LPEP Universitas Airlangga, Jakarta, Kamis (9/9).

Dalam konteks industri, produk hasil tembakau seharusnya bisa dikembangkan dan ditingkatkan baik dari sisi perkebunan tembakau maupun kesejahteraan para petani. Termasuk juga tenaga kerja yang bekerja di produk olahan tembakau.

"Ini jadi pekerjaan rumah kita, dari sisi industri dan tenaga kerja untuk mendapatkan dukungan," kata dia.

Dukungan yang diberikan bisa dilakukan lewat berbagai jalur. Salah satunya harga produk yang tergantung pada tarif cukai yang ditetapkan pemerintah. "Dari sini cukai jangan naik terlalu tinggi. Ini Aspirasi yang kita dengarkan," kata dia.

Di sisi lain kebijakan cukai ini juga menyentuh sektor konsumsi dari produk hasil tembakau. Konsumsi hasil produk rokok harus ditingkatkan demi menggenjot produksi yang lebih tinggi.

Suahasil mengatakan, dua hal ini menjadi pemikiran yang dalam bagi para pemangku kepentingan. Sebab dalam jangka panjang, konsumsi terhadap produk rokok ini bisa menyebabkan dampak kesehatan yang membuat belanja kesehatan bertambah. Opsi mengekspor produk hasil tembakau juga menjadi alternatif lain agar produksi tetap tinggi namun konsumsi dalam negeri bisa dikendalikan.

"Dampak ke kesehatan, ini bisa menyebabkan dampak ke biaya-biaya kesehatan dan ini jadi dimensi yang harus kita perhatikan harga dan cukai hasil tembakau," kata dia.

sumber: merdeka.com
Resmi Merger Nilai Transaksi Indosat dan Tri Capai Rp 85 T
18 September 2021
Resmi Merger, Nilai Transaksi Indosat dan Tri Capai Rp 85 T
foto: Indosat Ooredoo (ist)


itoday - Ooredoo Q.P.S.C. (Ooredoo) dan CK Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison) menandatangani perjanjian transaksi definitif terkait rencana merger bisnis telekomunikasi keduanya, PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I). Total nilai tansaksi ini diklaim mencapai enam miliar dolar AS atau sekitar Rp85,8 triliun.

Perusahaan hasil merger nantinya akan dinamai PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison). Penggabungan Indosat Ooredoo dan H3I akan menyatukan dua bisnis yang saling melengkapi. Entitas ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di negara ini, dengan perkiraan pendapatan tahunan sekitar 3 miliar dolar AS atau setara Rp42,9 triliun.

Perusahaan gabungan akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian untuk bersaing secara lebih efektif. Penggabungan aset serta produk memungkikan entitas baru ini menjangkau pasar yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Indosat Ooredoo dan H3I memiliki infrastruktur yang saling melengkapi. Kombinasi aset yang dimiliki kedua perusahaan memungkinkan perusahaan hasil merger untuk mendapatkan keuntungan dari sinergi biaya dan belanja modal atau capital expenditure (capex). Perusahaan memperkirakan rasio proses (run rate) tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai 300-400 juta dolar AS dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Indosat Ooredoo Hutchison akan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian Ooredoo Group dan CK Hutchison dalam hal jaringan, teknologi, produk, serta layanan. Perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan atas operasi multinasional Ooredoo Group dan CK Hutchison yang tersebar di pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik.

Kekuatan dan skala ekonomi yang digabungkan juga akan menguntungkan perusahaan pada berbagai fungsi seperti pada kegiatan pengadaan. Setelah penggabungan bisnis, pasar mobile di Indonesia juga diperkirakan akan mempertahankan persaingan yang sehat. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investasi jangka panjang pada industri ini.

Ooredoo Group saat ini memiliki 65 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison.

Bersamaan dengan penggabungan bisnis, CK Hutchison akan mendapatkan 50 persen saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8 persen sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33 persen saham di Ooredoo Asia. Kemudian, CK Hutchison juga akan mendapatkan tambahan 16,7 persen kepemilikan di Ooredoo Group lewat transaksi senilai 387 juta dolar AS. Menyusul transaksi di atas, Para Pihak akan masing-masing memiliki 50 persen dari Ooredoo Asia, yang akan diberi nama baru yaitu Ooredoo Hutchison Asia dan memiliki 65,6 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Hutchison.

Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan pemerintah Indonesia memiliki 9,6 persen saham, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memiliki 10,8 persen saham, dan pemegang saham publik lainnya memiliki kira-kira 14,0 persen saham.

Kedua perusahaan sepakat untuk mencalonkan Vikram Sinha sebagai CEO dan Nicky Lee sebagai CFO Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama akan tetap menjadi Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dan Cliff Woo akan tetap sebagai CEO H3I sampai selesainya merger. Setelah selesai, Ahmad Al-Neama dan Cliff Woo akan bergabung dengan Dewan Komisaris dari perusahaan hasil merger.

Kekuatan dan skala ekonomi yang digabungkan juga akan menguntungkan perusahaan pada berbagai fungsi seperti pada kegiatan pengadaan. Setelah penggabungan bisnis, pasar mobile di Indonesia juga diperkirakan akan mempertahankan persaingan yang sehat. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi investasi jangka panjang pada industri ini.

Ooredoo Group saat ini memiliki 65 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8 persen dari Indosat Ooredoo Hutchison.

Bersamaan dengan penggabungan bisnis, CK Hutchison akan mendapatkan 50 persen saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8 persen sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33 persen saham di Ooredoo Asia. Kemudian, CK Hutchison juga akan mendapatkan tambahan 16,7 persen kepemilikan di Ooredoo Group lewat transaksi senilai 387 juta dolar AS. Menyusul transaksi di atas, Para Pihak akan masing-masing memiliki 50 persen dari Ooredoo Asia, yang akan diberi nama baru yaitu Ooredoo Hutchison Asia dan memiliki 65,6 persen saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Hutchison.

Pada akhir transaksi, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Perusahaan gabungan akan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan pemerintah Indonesia memiliki 9,6 persen saham, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia memiliki 10,8 persen saham, dan pemegang saham publik lainnya memiliki kira-kira 14,0 persen saham.

Kedua perusahaan sepakat untuk mencalonkan Vikram Sinha sebagai CEO dan Nicky Lee sebagai CFO Indosat Ooredoo Hutchison. Ahmad Al-Neama akan tetap menjadi Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dan Cliff Woo akan tetap sebagai CEO H3I sampai selesainya merger. Setelah selesai, Ahmad Al-Neama dan Cliff Woo akan bergabung dengan Dewan Komisaris dari perusahaan hasil merger.

sumber: republika.co.id
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
14 September 2021
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
foto: Sri Mulyani (bisnis)


itoday - Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda.

Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang diperoleh Bisnis, opsen pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah provinsi berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota.

Opsen yang termasuk di dalam pendapatan asli daerah (PAD) provinsi adalah opsen atas atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Adapun, opsen yang termasuk PAD kabupaten/kota adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di sisi lain, dalam draf terbaru ini pemerintah menghapus opsen atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sebelumnya direncanakan dipungut dengan tarif 10 persen untuk provinsi, 15 persen untuk kabupaten/kota, dan 25 persen untuk daerah setingkat provinsi yang bukan daerah kabupaten/kota otonom.

Tarif opsen ditetapkan sebesar 40 persen untuk PKB, 30 persen untuk BBNKB, dan 25 persen untuk MBLB. Opsen pajak MBLB dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen,” tulis draf RUU HKPD yang dikutip Bisnis, Senin (13/9). Hal yang menjadi persoalan adalah, RUU HKPD belum menjelaskan secara detail terkait dengan pihak yang harus membayar opsen tersebut, apakah akan dibebankan kepada wajib pajak, atau opsen dikenakan dengan mengurangi setoran yang diterima oleh pemerintah.

Jika opsen dibebankan kepada wajib pajak, maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Berbeda halnya jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak.

Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota mengutip opsen PKB yang ditarik oleh pemerintah provinsi. Otomatis hal ini akan memangkas penerimaan pemerintah provinsi dari PKB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, juga belum memerinci perihal skema opsen pajak ini. Dia hanya mengatakan bahwa RUU HKPD disusun untuk memperkuat desentralisasi fiskal.

Terlebih di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Menkeu mengatakan bahwa transfer ke daerah akan lebih difokuskan untuk kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Artinya, pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen untuk mengerek pendapatan.

Menurutnya, selama ini belanja daerah masih sangat tergantung kepada dana alokasi khusus (DAK) yang disalurkan oleh pemerintah pusat. “Dalam situasi Covid-19 ini kami betul-betul memperhatikan setiap transfer langsung dirasakan manfaatnya oleh masyaralat,” kata Menkeu, Senin (13/9).

Sementara itu, Acting Director Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman meminta kepada pemerintah untuk tidak membebankan opsen kepada wajib pajak.

Dia menambahkan, saat ini organisasinya tengah meminta penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan kalangan akademisi untuk meminta penjelasan serta masukan terkait dengan konsep ideal opsen pajak sehingga tidak menimbulkan pungutan berganda.

“Potensi pungutan ganda dari skema opsen ini sangat besar. Kalau memang seperti itu jelas kami sangat menolak,” kata dia.

Adapun, dalam laporan hasil rapat dengan Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan memaparkan bahwa opsen dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak.

Penerapan opsen juga dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi penagihan pajak tertunggak misalnya PKB. Melalui opsen, PKB tertunggak juga akan menimbulkan piutang opsen PKB pada kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi piutang provinsi sepenuhnya.

sumber: bisnis.com
Biaya Operasi Plastik Kian Mahal Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak
13 September 2021
Biaya Operasi Plastik Kian Mahal, Sri Mulyani Bakal Pungut Pajak
foto: ilustrasi (unsplash)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas bermacam jasa kesehatan.

Namun penarikan pajak itu diberlakukan untuk jasa kesehatan di luar kebutuhan umum, seperti contoh operasi plastik.

"Misalnya yang dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan dan estetika, operasi plastik yang sifatnya non-esensial," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Adapun kebijakan tersebut telah disiapkan dalam Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Kendati begitu, Sri Mulyani belum merincikan berapa penetapan PPN untuk operasi plastik dan jasa kecantikan lainnya.

Dia juga menekankan, pengenaan PPN dikecualikan atas jasa kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat luas. Termasuk para pengguna BPJS Kesehatan yang tetap bebas pajak.

PPN Sembako

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tetap memperhatikan isu-isu yang kini berkembang di tengah masyarakat. Terutama penerapan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

"Perlu kejelasan pengaturan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang akan dikenai PPN. Dan itu perlu mempertimbangkan kondisi dan dampak pandemi saat ini," pungkas Sri Mulyani.

sumber: liputan6.com
Ada Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun BPK Kami Akan Jelaskan
11 September 2021
Ada Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun, BPK: Kami Akan Jelaskan
foto: Gedung BPK (okezone)


itoday - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika diminta menjelaskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya temuan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp147 triliun. Namun hingga kini, BPK belum mendapatkan permintaan dari DPR untuk penjelasan lainnya.

"Kami akan jelaskan semua permasalahan, saya tidak katakan apa yang Anda sampaikan itu benar atau tidak benar. Tetapi, apabila nanti ada permintaan kepada kami terkait dengan masalah itu, kami akan memberikan penjelasan baik penjelasan resmi kepada DPR maupun penjelasan lainnya yang dibutuhkan publik," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna usai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPKP, Jumat (10/9/2021).

Maka itu, BPK belum bisa memberikan informasi tentang selisih anggaran itu sebelum ada pemanggilan dari DPR.

"Kami tidak bisa memberikan informasi, tidak bisa memberikan jawaban atau respon terhadap sesuatu yang belum ada (pemanggilan), kurang lebih seperti itu ya," kata Agung.

Di sisi lain, BPK baru memberitahu rincian selisih anggaran Rp147 triliun itu kepada pemerintah, dan DPR belum memberikan undangan resmi.

"Sampai dengan saat ini, belum ada surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut dan itu adalah hasil yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Detilnya nanti pada saat kami betul-betul dipanggil (DPR) karena sampai dengan sekarang belum ada komunikasi secara lisan, belum ada komunikasi secara tertulis," pungkasnya.

Sebelumnya, BPK menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.

sumber: okezone.com