Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Gedung Kementerian Bakal Disewakan untuk Danai Proyek Ibu Kota Baru
03 September 2021
Gedung Kementerian Bakal Disewakan untuk Danai Proyek Ibu Kota Baru
foto: ilustrasi (okezone)

itoday - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban tengah melakukan pemetaan aset-aset yang bisa menghasilkan uang. Ini bertujuan agar bisa membiayai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Hal ini dikarenakan, Komisi XI DPR RI menyoroti adanya kabar kantor-kantor kementerian akan disewakan. Hal ini pun dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk pindak ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ada di Kalimantan.


"Saat ini memang baru dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan IKN baru," ujar Rionald di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Dia menjelaskan, untuk mencari tambahan anggaran melalui aset yang dimiliki pemerintah bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemanfaatan dan kedua melalui pemindahtanganan.

Serta memetakan, instansi mana yang akan pindah terlebih dahulu ke IKN baru. Dengan demikian, gedungnya bisa mulai ditawarkan untuk mendapatkan dana.

"Namun semua tergantung sikon instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke IKN baru, sehingga nanti kita bisa memiliki rencana monetisasi," tandasnya.

sumber: okezone.com
Asyik Sri Mulyani Kantongi Anggaran Rp44 Triliun pada 2022
02 September 2021
Asyik! Sri Mulyani Kantongi Anggaran Rp44 Triliun pada 2022
foto: Sri Mulyani (okezone)


itoday - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tambahan anggaran sebesar Rp992,77 miliar ke dalam anggaran Kementerian Keuangan 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya Rp43,02 triliun.

“Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022 sehingga menjadi Rp44,01 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam Raker bersama Kemenkeu di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Sri Mulyani menyatakan anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan strategis sekaligus memenuhi target kinerja output dan outcome pada tahun depan.

Dengan adanya tambahan anggaran Rp992,77 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp43,02 triliun maka anggaran Kemenkeu untuk tahun depan adalah sebesar Rp44,01 triliun.

Dia merinci berdasarkan sumber dana maka pagu anggaran Kemenkeu 2022 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp34,61 triliun, PNBP sebesar Rp7,08 miliar, HLN sebesar Rp22,25 miliar dan BLU sebesar Rp9,36 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menjelaskan tambahan dana sebesar Rp992,77 miliar akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system Rp328,37 miliar.

“Urgensinya adalah pengembangan infrastruktur sistem IT di pajak atau core tax untuk mendukung amanah Perpres 40/2018,” katanya.

Kemudian, pengembangan layanan kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) sebesar Rp146,36 miliar.

Selanjutnya, dukungan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, Lisensi SPAN, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta Modul Penerimaan Negara (MPN) Rp77,36 miliar.

Berikutnya, pengembangan smart data center dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) strategis lainnya di Kemenkeu sebesar Rp441,69 miliar.

sumber: okezone.com
Cecar Dirjen Udara Kemenhub Komisi V DPR Tuding Ada Bisnis di Balik Syarat PCR
01 September 2021
Cecar Dirjen Udara Kemenhub, Komisi V DPR Tuding Ada Bisnis di Balik Syarat PCR
foto: Swab PCR (suara)


itoday - Komisi V DPR RI mencecar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto terkait masih adanya persyaratan PCR dalam perjalanan dengan pesawat. Wakil Rakyat di DPR itu menilai persyaratan tersebut memberatkan semua pihak.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyampaikan memang benar keputusan persyaratan perjalanan udara berada di Satgas Covid maupun Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, jelas dia, Kemenhub punya tanggung jawab dalam pengoperasian perjalanan udara tersbeut.

Lasarus menyebut aturan wajib PCR sangat merugikan bagi masyarakat yang ingin terbang, karena masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam untuk membayar biaya PCR.

"Ada tanggung jawab udara di sini, bapak bisa hitung berapa warga Indonesia harus merogoh kocek setiap harus berangkat, dan berapa banyak orang yang keluar uang dalam ini?," ujar Lasarus dalam rapat dengar pendapat, Rabu (1/9/2021).

Bahkan, Lasarus menuding, ada praktik bisnis di balik persyaratan PCR dalam perjalanan udara. Jika benar begitu, Lasarus menyayangkan aturan perjalanan tersebut, yang mana negara berbisnis dan mencekik rakyat di tengah pandemi ini.

"Mohon maaf kita negara membiarkan dalam kondisi seperti ini, ada bisnis mencekik rakyat, sepertinya kita engga berdaya semua. Salah satu yang menyedot uang rakyat itu dari PCR ini naik pesawat terbang." kata dia.

"Tentu masukan Dirjen Udara penting, pasti bapak yang diajak bicara pemerintah soal ini. Jadi inilah yang orang bilang kita ini berbisnis dengan rakyat dengan kondisi seperti ini, ada kewenangan kita disitu," tutur Lasarus menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengklaim telah menyampaikan komplain masyarakat terkait persyaratan PCR ini kepada Satgas Covid maupun Kemenkes.

Ia juga menyetujui, bahwa PCR lebih meribetkan dan merugikan masyarakat sebagai syarat perjalanan udara.

"Kami setuju pak dengan antigen itu lebih real time, 10-15 menit hasilnya diketahui, cuman akurasinya tidak terlalu baik dibanding PCR. Memang benar PCR kami menyadari sangat mahal, kadang-kadang di daerah tertentu alatnya nggak ada membutuhkan waktu 2 hari," ungkap dia.

Namun demikian, tambah dia, saat ini pemerintah telah mengurangi persyaratan PCR pada perjalanan udara yang mana boleh hanya tes RT-Antigen di daerah Jawa-Bali.

"Alhamdulillah, untuk saat ini antigen sudah mulai diberlakukan untuk Jawa-Bali. Kita akan berjuang terus pak, mudah-mudahan kalau sudah level 3 semua akan diberlakukan antigen," pungkas Novie.

sumber: suara.com
Mal Boleh Buka Sampai Jam 2100 Luhut Sebut Sambil Uji Coba Sistem Pedulilindungi
30 August 2021
Mal Boleh Buka Sampai Jam 21.00, Luhut Sebut Sambil Uji Coba Sistem Pedulilindungi
foto: Luhut Pandjaitan (suara)


itoday - Pemerintah kembali melonggarkan aturan pembatasan kegiatan ekonomi seiring penurunan kasus Covid-19, salah satunya mengizinkan mal boleh beroperasi hingga pukul 21.00 waktu setempat.

Koordinator PPKM Pulau Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pelonggaran ini dilakukan sekaligus untuk mencoba protokol kesehatan dengan sistem Pedulilindungi.

"Penyesuaian kapasitas dine in di dalam mal menjadi 50 persen dan waktu jam operasi mal diperpanjang menjadi jam 21.00," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (30/8/2021).

Pemerintah juga akan uji coba membuka 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25 persen dari kapasitas.

Outlet tersebut berada di Kota Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang.

Selain itu, industri pabrik baik orientasi domestik (non esensial) dan ekspor (esensial) dapat beroperasi 100 persen karyawan masuk dengan pembagian dua shift kerja.

"Selama memiliki IOMKI, memperoleh rekomendasi Kemenperin, dan menggunakan QR Code Peduli Lindungi. Untuk sektor kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September 2021," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali memperpanjang masa PPKM level 4, 3, dan 2 di Pulau Jawa - Bali hingga 6 September 2021.

Jumlah kabupaten/kota yang berubah status menjadi PPKM Level 2 meningkat dari 10 menjadi 27 daerah, PPKM Level 3 naik dari 67 menjadi 76 daerah, dan PPKM Level 4 turun dari 51 menjadi 25 daerah.

Pada pekan ini, wilayah aglomerasi Malang Raya dan Solo Raya masuk PPKM level 3, menyusul Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.

Sementara, wilayah aglomerasi Semarang Raya turun dari PPKM Level 3 ke PPKM level 2.

Namun, Bali dan DI Yogyakarta masih berada di status PPKM Level 4.

sumber: suara.com
Wamenkeu Anggaran Impor Vaksin Covid19 Capai Rp47 Triliun pada 2021
28 August 2021
Wamenkeu: Anggaran Impor Vaksin Covid-19 Capai Rp47 Triliun pada 2021
foto: ilustrasi vaksin (suara)


itoday - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp47 triliun untuk mengimpor vaksin COVID-19 tahun ini dengan total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp58 triliun.

“Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun ini kita akan impor sekitar Rp47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp58 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, hari ini.

Suahasil menegaskan vaksinasi merupakan kunci penting untuk mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan sehingga programnya akan terus digenjot baik untuk Jawa dan Bali maupun di luar kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan laman covid19.go.id sudah terdapat sekitar 92,77 juta dosis vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia per Jumat (27/8) yang meliputi 59,42 juta dosis pertama dan 33,35 juta dosis kedua.

Suahasil memastikan pemerintah akan terus menggenjot akselerasi dan percepatannya karena target dari program vaksinasi mencapai 220 juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk Indonesia.

“Secara total itu sekarang sudah ada 93 juta suntikkan vaksin tapi penduduk kita 270 juta dan target kita 220 juta. Itu berarti kita harus mengamankan 440 juta dosis vaksin,” katanya.

Peningkatan realisasi vaksinasi ini menjadi salah satu agenda jangka pendek dan menengah ke depan sehingga berbagai stakeholder turut mendorong pencapaiannya mulai dari Kementerian Kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) hingga TNI dan Polri.

“Pembelajaran dari vaksinasi di Jawa perlu dipelajari oleh Dinas Kesehatan di mana pun. Kita sekarang lagi berpikir apakah para bidan juga bisa melakukan vaksinasi. Kita terus berpikir siapa lagi yang bisa membantu vaksinasi,” katanya.

sumber: antara
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura Bisa Dikejar
27 August 2021
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura, Bisa Dikejar?
foto: Aksi Tolak SP3 BLBI (liputan6).jpg


itoday - Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban menjelaskan, Satgas BLBI menemukan fakta bahwa banyak obligor dan debitur BLBI bermukim di Singapura. Selama 22 tahun obligor tersebut tak pernah memberikan kabar bakal melunasi utang BLBI.

Satgas BLBI terus melakukan pemanggilan kepada obligor atau debitur yang ada di Singapura untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Pemanggilan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

"Pemanggilan telah dilakukan untuk yang di luar negeri, kebanyakan di Singapura. Dan kita berkoordinasi dengan duta besar kita di Singapura," kata Rionald dalam konferensi pers virtual, Tangerang, Jumat (27/8/2021).

Untuk saat ini Satgas BLBI masih fokus mengejar para obligor BLBI atau debitur di Indonesia. Sebab, aset-aset di dalam negeri diyakini masih banyak yang belum ditemukan.

"Satgas akan memfokuskan terhadap apa yang ada di dalam negeri. Karena kami percaya bahwa yang ada di dalam negeri banyak yang perlu kita temukan," katanya.

Ambil Hak Negara

Rionald Silaban berjanji untuk terus pengejaran para obligor atau debitur dana BLBI di luar negeri. Pihaknya juga akan terys melakukan penagihan terhadap mereka.

"Itu merupakan langkah lanjutan yang akan dilakukan. Dan kalaupun dilakukan, maka itu akan di lead oleh kejaksaan lewat Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)," kata Rionald.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan bersiap-siap untuk mengambil hak negara atas dana BLBI yang ada di luar negeri. Meskipun nantinya langkah yang ditempuh cukup menantang.

"Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset di luar negeri. Yang yurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali bagi negara untuk bisa dipulihkan," paparnya.

sumber: liputan6