Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura Bisa Dikejar
27 August 2021
Banyak Obligor BLBI yang Tinggal di Singapura, Bisa Dikejar?
foto: Aksi Tolak SP3 BLBI (liputan6).jpg


itoday - Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban menjelaskan, Satgas BLBI menemukan fakta bahwa banyak obligor dan debitur BLBI bermukim di Singapura. Selama 22 tahun obligor tersebut tak pernah memberikan kabar bakal melunasi utang BLBI.

Satgas BLBI terus melakukan pemanggilan kepada obligor atau debitur yang ada di Singapura untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Pemanggilan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

"Pemanggilan telah dilakukan untuk yang di luar negeri, kebanyakan di Singapura. Dan kita berkoordinasi dengan duta besar kita di Singapura," kata Rionald dalam konferensi pers virtual, Tangerang, Jumat (27/8/2021).

Untuk saat ini Satgas BLBI masih fokus mengejar para obligor BLBI atau debitur di Indonesia. Sebab, aset-aset di dalam negeri diyakini masih banyak yang belum ditemukan.

"Satgas akan memfokuskan terhadap apa yang ada di dalam negeri. Karena kami percaya bahwa yang ada di dalam negeri banyak yang perlu kita temukan," katanya.

Ambil Hak Negara

Rionald Silaban berjanji untuk terus pengejaran para obligor atau debitur dana BLBI di luar negeri. Pihaknya juga akan terys melakukan penagihan terhadap mereka.

"Itu merupakan langkah lanjutan yang akan dilakukan. Dan kalaupun dilakukan, maka itu akan di lead oleh kejaksaan lewat Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)," kata Rionald.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan bersiap-siap untuk mengambil hak negara atas dana BLBI yang ada di luar negeri. Meskipun nantinya langkah yang ditempuh cukup menantang.

"Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset di luar negeri. Yang yurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali bagi negara untuk bisa dipulihkan," paparnya.

sumber: liputan6
Sri Mulyani APBN Kita Gak Kuat Danai Transisi Energi
26 August 2021
Sri Mulyani: APBN Kita Gak Kuat Danai Transisi Energi
foto: Sri Mulyani (mnc media)


itoday - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan transisi dari fosil ke energi terbarukan membutuhkan investasi besar. Tak hanya itu, mewujudkan net zero emission pada 2060 mendatang tidak hanya membutuhkan kerja keras tapi juga dukungan kebijakan terintegrasi.

"Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi merubah energi transportasi yang kontribusinya mencapai 11% (emsisi karbon). Itu akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable," ungkap Menkeu, mengutip laman Kementeriannya, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya untuk mewujudkan transisi energi dengan mengubah transportasi hijau tidak bisa hanya mengandalkan APBN karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Sebab itu butuh investasi dari luar untuk memberikan dukungan.

"Pemerintah sudah melakukan reform seperti omnibus law cipta kerja yang mengubah sangat radikal kebijakan mengenai investasi," kata Menkeu.

Hal ini yang menurutnya akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, baik itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi.

Lebih lanjut menkeu menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project dengan memberikan insentif tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas PPN.

Promosi untuk renewable energi dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.

sumber: sindonews.com
Defisit APBN Tembus Rp3369 Triliun hingga Juli 2021
25 August 2021
Defisit APBN Tembus Rp336,9 Triliun hingga Juli 2021
foto: ilustrasi (okezone)


itoday - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga Juli lalu mencatat defisit sebesar Rp336,9 triliun. Angka ini setara dengan 2,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja negara hingga Juli 2021 mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari pagu Rp2.750 triliun. Belanja negara tersebut naik 9,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp952,8 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp415,5 triliun. Realisasi TKDD terkontraksi sebesar 9,4 persen karena pemerintah daerah (pemda) masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang belum dibelanjakan.

"Di mana primary balance-nya mengalami defisit Rp143,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (25/8/2021).

Dia menuturkan, pendapatan negara terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga Juli 2021, meski terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta.

Adapun realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp141,2 triliun atau tumbuh 29,5 persen dari kinerja tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 65,7 persen dari target Rp215 triliun.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya sebesar Rp242,1 triliun atau tumbuh 15,8 persen dibanding kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2021 senilai Rp647,7 triliun atau tumbuh 7,6 persen dibanding kinerja pada periode yang sama tahun lalu.

sumber: inews.id
PPKM Hambat Pertumbuhan Properti Kuartal III 2021
24 August 2021
PPKM Hambat Pertumbuhan Properti Kuartal III 2021
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Tren pertumbuhan properti diperkirakan akan sedikit terhambat pada kuartal III 2021. Hal ini akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan mulai dari awal Juli.

Menurut data Indonesia Property Watch (IPW), pada Kuartal II 2021 pasar perumahan Jabodebek-Banten mengalami pertumbuhan nilai penjualan cukup tinggi sebesar 24,4 persen (quarter to quarter/qtq). Namun, diperkirakan pasar perumahan akan menurun pada Kuartal III 2021 hampir di semua segmen.

"Hal ini semata-mata karena mobilitas yang dibatasi, sehingga berpengaruh besar terhadap realisasi pembelian calon konsumen," CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, kepada Republika.co.id, Selasa (24/8).

Berdasarkan segmen harga rumah, pada Kuartal II 2021, penjualan untuk rumah sampai Rp 500 jutaan terjadi penurunan tertinggi sebesar 24,0 persen (qtq). Sebaliknya kenaikan terjadi di segmen harga Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar 26,2 persen (qtq).

"Yang cukup mengejutkan adalah pertumbuhan penjualan rumah di segmen di atas Rp 2 miliar yang mengalami kenaikan tertinggi 125 persen (qtq)," kata Ali.

Pada kuartal III, peningkatan diharapkan akan tetap terjadi untuk penjualan ready stock di beberapa pengembang besar khususnya di Banten dan DKI Jakarta yang telah menunjukkan kenaikan sejak diberlakukannya kebijakan ini kuartal II 2021.

Meskipun demikian, kata Ali, kebijakan ini sangat tergantung ketersediaan rumah ready stock atau yang siap huni sampai Desember 2021. Selain itu stimulus pengurangan BPHTB khusus di DKI Jakarta kepada wajib pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa rumah atau rumah susun dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar diperkirakan sedikit banyak dapat memberikan potensi peningkatan penjualan rumah baik primer maupun sekunder sampai akhri tahun 2021.

sumber: republika
Jokowi Tetapkan Jabodetabek Surabaya Bandung PPKM Level 3
23 August 2021
Jokowi Tetapkan Jabodetabek, Surabaya, Bandung PPKM Level 3
foto: Ilustrasi PPKM (cnnindonesia)


itoday - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jabodetabek, Surabaya Raya dan Bandung Raya. Penerapan PPKM di wilayah tersebut menjadi level 3 dan berlaku hingga 30 Agustus mendatang.

Penurunan level PPKM itu tak lepas dari penurunan kasus positif virus corona (Covid-19), kematian serta tingkat keterisian rumah sakit rujukan atau bed occupancy rate (BOR).

"Untuk Jawa dan Bali, Wilayah aglomerasi, Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, beberapa wilayah kota sudah bisa berada pada level 3 pada tanggal 24 Agustus 2021," kata Presiden Jokowi saat konferensi pers, Senin malam (23/8).

Pemerintah memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali selama satu pekan atau hingga 30 Agustus. Penerapan PPKM kembali dilanjutkan selama satu pekan karena penularan virus corona masih terjadi.

Penerapan PPKM diterapkan dengan level berbeda-beda di sejumlah daerah menyesuaikan tingkat penularan virus corona sejauh ini. Daerah yang digolongkan paling berisiko bakal menerapkan PPKM level 4 atau yang tertinggi.

Jenis-jenis pembatasan kegiatan masyarakat pun berbeda di setiap daerah. Tergantung level PPKM serta tingkat penularan virus corona yang masih terjadi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menyampaikan kabar baik. Dia menyebut wilayah DKI Jakarta kini telah menjadi zona hijau usai sekian lama terbelenggu sebagai zona merah atau wilayah tingkat risiko tinggi penularan Covid-19.

Selain itu, Riza pun mengklaim kekebalan kelompok atau herd immunity telah tercipta di ibu kota. Selain karena sudah banyak warga yang telah terinfeksi dan sembuh dari Covid-19, jumlah orang yang sudah divaksinasi pun tergolong besar, sehingga herd immunity tercipta.

"Alhamdulillah Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity," kata Riza saat meninjau sentra vaksinasi di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti diberitakan Antara, Minggu (22/8).

sumber: cnnindonesia
Pandemi Covid19 Belum Tertangani Krisis Moneter Menanti
21 August 2021
Pandemi Covid-19 Belum Tertangani, Krisis Moneter Menanti?
foto: ilustrasi pandemi Covid 19 (liputan6)


itoday - Pasar keuangan dunia kini tengah menanti keputusan pengetatan kebijakan moneter atau tapering The Fed. Terlebih bank sentral Amerika Serikat (AS) sudah memberi sinyal kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada akhir 2021 ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tapering off jelas akan memberikan ketidakpastian tinggi bagi Indonesia yang tengah berjuang memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, kebijakan tersebut akan sangat berdampak pada kehancuran nilai tukar rupiah hingga memperparah situasi ekonomi di masa pandemi.

"Rupiah bisa alami depresiasi yang dalam, dan krisis pandemi berubah menjadi krisis moneter," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Sabtu (21/8/2021).

Secara angka, Bhima melanjutkan, tapering off The Fed disebutnya bisa bikin rupiah terdepresiasi hingga Rp 16.500 per dolar AS.

"Masih perkiraan dikisaran Rp 15.000-16.500," ungkap dia.

Bunga Utang Pemerintah Membengkak

Tak hanya itu, Bhima pun memprediksi bunga utang pemerintah akan terus membengkak hingga membuat defisit fiskal semakin melebar dari target di bawah 3 persen.

"Tapering off bakal buat bunga utang meningkat tajam dan akibatkan defisit melebar diatas 6 persen," tukas Bhima.

sumber: liputan6