Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

IKAPPI Pencabutan Larangan Ekspor CPO Bukti Kegagalan Menteri Teknis Jokowi
20 May 2022
IKAPPI: Pencabutan Larangan Ekspor CPO Bukti Kegagalan Menteri Teknis Jokowi
foto: Joko Widodo (ist)


itoday - Pencabutan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh Presiden Joko Widodo justru menunjukkan kualitas menteri teknis di Kabinet Indonesia Maju.

"Ini merupakan bukti ketidaksiapan menteri teknis melakukan regulasi dan capaian regulasi yang diharapkan oleh presiden," ujar Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/5).

Reynaldi menjelaskan, Jokowi sebenarnya sudah sangat jelas memerintahkan jajaran menteri teknnis terkait, seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, untuk bisa mengembalikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) di pasaran.

"Presiden mengharapkan agar HET bisa terpenuhi di pasar tradisional dan barang melimpah, tetapi faktanya kami belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional," tuturnya.

Maka dari itu, Reynaldi menilai menteri-menteri teknis Jokowi telah gagal menjalankan tugasnya menyelesaikan masalah pelik migor yang sudah berlarut-larut ini.

"Kami kecewa terhadap Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan karena tidak mampu melakukan realisasi perintah dari bapak presiden Republik Indonesia," demikian Reynaldi.

sumber: rmol.id
Profil Lin Che Wei dari Relawan Jokowi hingga Revitalisasi Kota Tua di Bawah Ahok
18 May 2022
Profil Lin Che Wei, dari Relawan Jokowi hingga Revitalisasi Kota Tua di Bawah Ahok
foto: Lin Che Wei (liputan6)


itoday - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Penelusuran rekam jejak di media, Lin Che Wei punya banyak andil dalam urusan pengambilan kebijakan negara di sejumlah kementerian, hingga meraih beragam penghargaan.

Pada 2014 lalu, Lin Che Wei pernah menggelar acara terkait dukungan warga untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Kegiatan itu diberi tajuk 'Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai' yang dilaksanakan di daerah Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin 26 Mei 2014.

Lin Che Wei menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang baik dan peduli rakyat. Seperti dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, Jokowi disebutnya lebih memilih untuk menata ketimbang menertibkan, juga cenderung memimpin bukan memerintah.

Lin Che Wei juga menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yang bertugas merevitalisasi bangunan di Kota Tua, yang kala itu dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Lin Che Wei diketahui memulai karir sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing. Dalam perjalanannya, dia pernah mengadukan kasus skandal Bank Lippo ke kepolisian pada 2003, hingga akhirnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut Rp 103 miliar oleh Lippo Group.

Polemik kasus itu pun membuat Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tahun 2008, dia mendirikan perusahan riset Analisis Kebijakan dan Analisis Industri Independent Research Advisory Indonesia di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia.

Terima Penghargaan

Berdasarkan laman wikipedia.org yang dikutip liputan6.com, Selasa (17/5/2022), Lin Che Wei menerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award" untuk tahun 2002 dan tahun 2004.

Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Danareksa yang merupakan perusahaan investment banking terbesar milik pemerintah Indonesia dari 2005 sampai pertengahan 2007.

Keterlibatannya dalam pemerintahan bermula usai menjadi salah seorang panelis dalam debat Calon Presiden tahun 2003, yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Dia pernah menjabat sebagai staf khusus mantan Menteri BUMN Sugiharto dan Staf Khusus mantan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi anggota Tim Asistens mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN, dan mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Di Kementrian ATR/BPN periode 2016-2019, Lin Che Wei terlibat dalam berbagai formulasi kebijakan, seperti Program Sertifikasi Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) hingga diskusi pembentukan Undang-Undang Pertanahan.

Pada Kemenko Perekenomian periode 2014-2019, dia ikut terlibat dalam banyak formulasi kebijakan. Antara lain pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit, beberapa kebijakan menyangkut sektor pangan yakni infrastruktur irigasi, beras, jagung, hingga verifikasi luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V.

Jadi Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, atas nama Lin Che Wei (LCW).

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadapnya di Rutan Salemba.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Menurut Burhanuddin, Lin Che Wei telah secara bersama-sama dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

"(Ditahan) selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022," jelas Burhanuddin.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Tersangka Lain

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. Sejauh ini, Indrasari menjadi satu-satunya tersangka mafia minyak goreng dari unsur pemerintah.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Ma.
 
Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. "Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor," jelas dia.

Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini," kata Burhanuddin.

sumber: liputan6.com
Dibeberkan Rizal Ramli Enam Masalah Ini Selesai Kalau Jokowi Turun
17 May 2022
Dibeberkan Rizal Ramli, Enam Masalah Ini Selesai Kalau Jokowi Turun
foto: Rizal Ramli (rmol)


itoday - Tuntasnya masalah sosial hingga ekonomi yang melanda negeri diyakini mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, akan selesai jika Presiden Joko Widodo tak lagi menjabat.

Pemilik akronim RR ini setidaknya melihat 6 masalah pokok yang terkait sosial dan ekonomi yang selama Jokowi memimpin tak kunjung selesai alih-alih semakin parah.

"Indonesia akan lebih baik, damai dan makmur pasca Jokowi," ujar Rizal Ramli melalui akun Facebok pribadinya, Selasa (17/5).

Mantan Kepala Perusahaan Umum Bada Urusan Logistik (Perum Bulog) ini menjabarkan, ada 4 dari 6 masalah pokok yang melanda Indonesia.

Hal ini terkait dengan persoalan sosial di masayarakat yang dia prediksi bisa selesai jika Jokowi tak lagi menjabat.

"Karena satu, islamphobia berbayar akan dihapuskan. Dua, penegakkan hukum anti KKN akan lebih tegas. Tiga, harga kebutuhan pokok akan diturunkan seperti minyak goreng, listrik, LPG agar di kantong rakyat ada uang. Empat, pemilu jujur adil," bebernya.

Sementara dua masalah pokok lainnya, disebutkan Rizal Ramli, adalah terkait dengan urusan ekonomi.

"Ekonomi Rakyat pasti akan lebih baik pasca Jokowi: pertama kredit UKM ditingkatkan dari 18 persen kredit nasional jadi 30 persen, sehingga lapangan kerja akan naik," paparnya.

"Kedua, cicilan utang akan dikurangi dari Rp 770 trilliun menjadi setengahnya. Penghematan cicilan untuk Internet gratis dan lain-lain," tandas Rizal Ramli.

sumber: rmol.id
Pukat Endus Ada Korupsi Kebijakan dalam Kasus Minyak Goreng
16 May 2022
Pukat Endus Ada Korupsi Kebijakan dalam Kasus Minyak Goreng
foto: ilustrasi (ist)


itoday - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar mencium ada hal janggal dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Pasalnya, kasus yang selama ini dijabarkan kepada masyarakat, menurutnya sederhana.

“Saya mengatakan kasus ini masih telalu samar, pola yang terendus ke publik masih pola sederhana. Jadi ada orang, misalnya pengusaha yang ngasih duit, supaya kemudian mendapatkan fasilitas tertentu. Itu menurut saya masih level bawah untuk kita bisa mengatakan apakah itu membongkar atau menyelesaikan kecurigaan kita terhadap kasus minyak goreng ini,” terang Zainal dalam rilis survei Indikator, Ahad (15/5).

Bagaimana jika kasus ini bukan semata-mata sekadar bayaran sementara atau ucapan terima kasih dalam nominal. Bagaimana jika kasus ini ternyata bentuk lain dari korupsi kebijakan.

“Gonta ganti kebijakan kan biasanya baunya amis, apalagi kalau kita lihat analisisnya harusnya tidak begitu, insentif itu harusnya bukan dikasihkan kepada pengusaha, awalnya kan dikasih ke pengusaha, akhirnya mereka mendapatkan doble insentif. Mereka tidak jualanan tapi kemudian mereka mendapatkan subsidi negera, sebelum kemudian akhirnya diubah-ubah,” terangnya.

Dia melanjutkan, kalau ini korupsi kebijakan jadi sengaja dimainkan untuk keperluan tertentu. "Ini bisa makin dahsyat tekanan kepada penyelesaian penegakan hukum itu sendiri. Tapi kita tidak tahu kejaksaan seberapa berani untuk berhadap-hadapan, kalau ini ada korupsi kebijakan,” jelasnya.

Jika kasus ini merupakan kasus korupsi kebijakaan sebagaimana dugaannya, menurut Arifin, tentu sentimen publik akan semakin tinggi kepada pemerintah. Belum lagi jika berbicara pada efek ketika kebijakan itu diganti, benarkan sudah berefek kuat terhadap harga minyak goreng.

“Betulkah menyelesaikan problem minyak goreng? Karena ternyata belum juga, ketika mafia sudah ditangkap, betulkah harga minyak goreng langsung turun? Tidak juga,” kata dia.

Zainal mengaku masih menunggu berkas sebenarnya dari kasus korupsi minyak goreng. Zainal masih kurang percaya bahwa Kejaksaan akan mampu membongkar kasus korupsi minyak goreng yang sesungguhnya.

“Mungkin sedikit berbeda dengan temuan mas Burhan, bahwa orang lebih banyak percaya bahwa kejaksaan bisa menyelesaikan, tapi saya ingin mengatakan kalau korupsinya korupsi yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar suap biasa, gratifikasi biasa terhadap para pejabat yang untuk ekspor itu," ujarnya.

Zainal mengatakan, kejaksaan tentu akan mengalami kesulitan besar untuk membuka petanya dengan detail. Lalu kemudian menyelesaikan kasusnya.

sumber: republika.co.id
Kemenkeu Kuartal I Utang Indonesia Kembali Tembus di Atas Rp 7000 Triliun
10 May 2022
Kemenkeu: Kuartal I, Utang Indonesia Kembali Tembus di Atas Rp 7.000 Triliun
foto: Sri Mulyani (viva)


itoday - Kementerian Keuangan mencatat, utang Indonesia sebesar Rp 7.052 triliun pada Maret 2022. Adapun angka ini setara rasio 40,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Mengutip buku APBN KiTA, utang meningkat 9,45 persen dari posisi Maret 2021 sebesar Rp 6.445 triliun. Utang negara juga naik 0,54 persen jika dibandingkan posisi Februari 2022 sebesar Rp 7.014 triliun.

"Secara nominal terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring penerbitan SBN dan penarikan pinjaman pada Maret 2022 untuk menutup pembiayaan APBN," tulis Kementerian Keuangan, Rabu (10/5/2022).

Kemenkeu mengatakan, posisi utang itu terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk surat berharga negara (SBN) Rp 6.222 triliun dan pinjaman Rp 829,56 triliun. Jika diperinci SBN domestik Rp 4.962,34 triliun dan valuta asing (valas) Rp 1.260,61 triliun.

Sementara, pinjaman terbagi menjadi dua, yakni dalam negeri Rp 13,2 triliun dan luar negeri Rp 816 triliun. Meski semakin meningkat, menurut Kementerian Keuangan, kondisi utang pemerintah masih tergolong aman karena rasio utang masih di bawah batas aman, yakni 60 persen.

"Hasil article IV yang dirilis IMF pada Maret 2022 melaporkan, kondisi utang pemerintah tergolong manageable. Rasio utang diperkirakan stabil pada 41 persen PDB dalam jangka menengah," tulis Kementerian Keuangan. 

sumber: republika.co.id
Tanggapi Utang Freeport Refly Harun Sesungguhnya Siapa Sih yang Untung
08 May 2022
Tanggapi Utang Freeport, Refly Harun: Sesungguhnya Siapa Sih yang Untung?
foto: Refly Harun (rmol)


itoday - Pihak-pihak yang mengambil keuntungan di PT Freeport Indonesia masih dipertanyakan usai pengambilalihan dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebab, perusahaan penambang emas tersebut kembali mengambil utang senilai Rp 45 triliun setelah sebelumnya juga berutang sebesar Rp 53 triliun.

Salah satu pihak yang turut mempertanyakan itu adalah pengamat politik, Refly Harun. Dia bahkan mengunggah pertanyaan itu lewat video di akun YouTube Refly Harun pada Sabtu (7/5) bertajuk "Tragedi Freeport: Dikuasai Dengan Utang Besar, Malah Mau Utang Lagi! Bukan Untung, Malah Buntung?".

Dalam video itu, Refly membahas soal tulisan dari Salamuddin Daeng yang dimuat oleh Kantor Berita Politik RMOL berjudul "Lah Pie Iki? Beli Freeport Bukannya Dapat Emas, Eh Malah Nambah Utang, Astaga" pada Jumat (6/5).

"Ini juga menjadi pertanyaan saya, hal yang terkait soal Freeport ini. Maka sebenarnya sesungguhnya siapa sih yang untung di Freeport ini? Siapa yang pinter, siapa yang bodoh dalam Freeport ini?" ujar Refly seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/5).

Karena kata Refly, Indonesia mengambil alih Freeport dengan cara berutang ke luar negeri dengan jumlah yang sangat besar. Akan tetapi yang terjadi saat ini, Freeport malah mau utang kembali.

"Jadi dia justru ingin berinvestasi lagi. Lah kapan untungnya dan kapan kita bisa mengembalikan utang pokok kita itu?" kata Refly.

Menurutnya, dengan adanya pembelian saham tersebut, terdapat beberapa profesi, atau beberapa orang atau pihak yang untung. Sedangkan Freeport, malah buntung.

"Jadi kita harus pahami bahwa ya itu lah mekanisme yang sering terjadi di republik ini. Yang tadinya kita berharap untung, kok malah jadi buntung," terang Refly.

Refly mengaku bahwa dirinya bukan ahli ekonomi atau ekonom, akan tetapi sebagai seseorang yang pernah ikut mengurus BUMN, dirinya turut bertanya-tanya tentang keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia dengan pembelian saham Freeport.

"Karena, akhirnya kan menjadi aneh, ketika kita membeli saham Freeport, ternyata kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Bahkan mau berutang kembali. Awalnya, utang Rp 53 triliun untuk membeli saham Freeport lebih dari 51 persen, ternyata kita harus utang lagi sebesar kurang lebih kalau tidak salah tadi Rp 45 triliun untuk membangun smelter dan lain-lain," jelas Refly.

"Pertanyaannya adalah, kira-kira utang yang hampir Rp 100 triliun itu kapan bisa kembalinya. Dan, untuk memenuhi kewajiban utang tersebut apakah kemudian akan ada setoran kepada negara atau deviden?" sambung Refly.

Refly pun membeberkan, bahwa mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu pernah menyampaikan bahwa deviden Freeport yang diserahkan kepada Mind Id atau PT Inalum sudah tercapai ketika saham mayoritas belum dikuasai oleh Indonesia, yaitu melalui deviden atau pajak.

"Tapi ketika Indonesia menguasai 51 persen melalui inalum, maka setoran Freeport sama saja. Nah sekarang setoran Freeport akan kembali sangat berkurang kepada entitas saham mayoritas, karena ada investasi lagi dan itu investasi jangka panjang, yaitu peminjaman uang lagi senilai tidak tanggung-tanggung yaitu sekarang nilainya adalah Rp 45 triliun," terang Refly.

Refly pun menyayangkan ada pihak yang menggunakan logika terbalik. Misalnya, ada yang menyebut bahwa akan ada keuntungan jangka panjang.

Padahal menurut Refly, jika Indonesia tidak membeli saham Freeport, maka konsensi Freeport akan kembali ke Indonesia dengan memiliki 100 persen daerah tambang tersebut.

"Ya katakanlah nanti saham Freeport akan jatuh, perusahaan akan kolaps, tapi kan Indonesia mampu membangunnya dengan menggandeng mitra strategis lainnya sepanjang bahwa memang masih ada cadangan emasnya. Kalau gak ada cadangan emasnya ngapain pula kita membelinya. Jadi banyak logika rasanya terbalik-balik dalam hal pembelian saham Freeport ini," tutur Refly.

Refly memberi contoh, semisal jalan tol yang diberikan konsensi 40 tahun, maka di tahun ke-41, jalan tol tersebut akan kembali ke negara.

"Tapi tiba-tiba pada tahun ke 39 kita membeli saham tol tersebut. Dan ini yang menurut saya kemudian menjadi tanda tanya besar ya, walaupun sekali lagi, kita harus memberikan ruang bagi ekonom untuk membahas ini. Dan Salamuddin Daeng sudah melakukannya," pungkas Refly.

sumber: rmol.id