Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Demo Akbar Pecah Jika UMP Jakarta Tidak Naik Jadi Rp 51 Juta
24 November 2022
Demo Akbar Pecah Jika UMP Jakarta Tidak Naik Jadi Rp 5,1 Juta
foto: Said Iqbal (kompas)


itoday - Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) mengancam akan terus menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar 10,5 persen. Sehingga, UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5.131.569.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, terdapat perbedaan usulan angka kenaikan UMP. Usulan tersebut diberikan oleh perwakilan pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.

Di mana, dewan pengupahan DKI Jakarta telah menyerahkan rekomendasi kenaikan UMP ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun, buruh menolak usulan yang diajukan pengusaha terkait besaran UMP.

"Ternyata ada tiga usulan angka yang berbeda. Ada tiga angka yang diusulkan oleh dewan pengupahan DKI ke Pj Gubernur," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/11).

Said Iqbal menjelaskan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan UMP 2,62 persen. Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan kenaikan 5,11 persen.

"Apindo tetap mengacu PP nomor 36/2021, maka kenaikannya ketemu 2,62 persen. Atau dia adalah naiknya jadi Rp 4,76 juta. Kadin setuju Permenaker Nomor 18/2022, naiknya adalah 5,11 persen," kata Said Iqbal.

Sedangkan pemerintah menggunakan Permenaker 18/2022, dan mengusulkan kenaikan 5,6 persen. Dengan hitungan itu, UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4.901.798. Adapun buruh mengusulkan kenaikan UMP DKI Jakarta 10,5 persen menjadi Rp 5.131.569.

"Sikap partai buruh dan organisasi serikat buruh meminta Pj DKI Jakarta mengabulkan usulan daripada serikat pekerja itu 10,55 persen. Karena sangat realistis, berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," terang Said Iqbal.

Berdasarkan litbang Partai Buruh kata Said Iqbal, inflasi Indonesia pada Januari-Desember diprediksi 6-7 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4-5 persen. Sehingga, hal tersebut menjadi alasan buruh meminta kenaikan upah 10,55 persen.

Selain itu, konsumsi buruh tertekan 30 persen pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi, upah minimum disebut sudah tidak naik sejak tiga tahun.

Menurut Iqbal, rata-rata kenaikan UMP secara nasional adalah sebesar 8,16 persen jika mengacu pada Permenaker 18/2022.

Iqbal pun mengancam, bahwa buruh akan menggelar aksi besar-besaran jika kenaikan UMP berada di bawah estimasi rata-rata. Rencananya, aksi dilakukan di DKI Jakarta sebelum penetapan UMP 28 November 2022.

"Aksi akan dilakukan di DKI Jakarta sebelum tanggal 28 (November 2022), dan akan dilakukan secara bergelombang di seluruh wilayah Indonesia, terus sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Apa Itu HIPMI dan Penyebab Kericuhan Munas di Solo
23 November 2022
Apa Itu HIPMI dan Penyebab Kericuhan Munas di Solo
foto: Munas HIPMI XVII (merdeka)


itoday - Musyawarah Nasional HIPMI ke-XVII diwarnai ricuh antara peserta pada Senin (21/11) malam. Munas yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah ini rencananya berlangsung pada 21-23 November 2022. Namun, baru masuk hari pertama, kegiatan tersebut diwarnai kericuhan.

Situasi memanas salah satunya dipicu oleh banjir interupsi ketika Munas digelar. Banyak peserta Munas lantas terpancing emosi hingga berujung keributan. Padahal, pada pagi harinya, Presiden Jokowi turut membuka Munas HIPMI bersama para pejabat lainnya.

Lantas apa itu HIPMI sebenarnya? Apa yang menjadi penyebab kericuhan Munas di Solo beberapa waktu lalu? Melansir dari berbagai sumber, Rabu (23/11), simak ulasan informasinya berikut ini.

Apa Itu HIPMI

Mungkin sebagian orang bertanya-tanya apa itu HIPMI setelah mendengar kericuhan yang terjadi saat Munas di Solo, Jawa Tengah. Melansir dari hipmisukoharjo.org, kepanjangan HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

Berdiri pada 10 Juni 1972, organisasi ini dilandasi dengan semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda. Sebab, pada saat itu tidak banyak kaum muda yang memiliki cita-cita menjadi pengusaha. Anggapan yang berkembang di masyarakat pada saat itu menempatkan kelompok pengusaha berada di strata yang sangat rendah. Sehingga membuat sebagian besar anak muda khususnya kalangan intelektual lebih memilih profesi lain. Seperti birokrat, TNI maupun Polri.

Dalam perjalanannya hingga terjadi krisis ekonomi tahun 1998, HIPMI sukses mencetak kaderisasi wirausaha. Kesuksesannya terlihat dengan tampilnya tokoh-tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun Internasional. Keadaan tersebut lantas mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha dan menempatkannya di posisi terhormat.

Kemudian pada Era Reformasi, terutama pasca krisis ekonomi, dituntut adanya perubahan visi dan misi organisasi. HIPMI senantiasa adaptif dengan paradigma baru yaitu menjadikan Usaha Kecil Menengah sebagai pilar utama serta lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

Penyebab Kericuhan HIPMI di Munas

Kota Solo terpilih menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVII yang berlangsung pada 21-23 November 2022. Plt Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Eka Sastra mengatakan, salah satu agenda dalam Munas ini adalah memilih ketua umum yang baru. Namun baru masuk hari pertama, kegiatan itu diwarnai kericuhan.

Dari rekaman video yang beredar, terlihat beberapa orang berbatik oranye, terlibat adu jotos. Bahkan terlihat beberapa orang mencoba mengambil benda di sekitarnya untuk memukul peserta lain.

Terkait insiden kericuhan, Ketua Panitia OC Munas XVII HIMPI 2022, M Ali Affandi menyebut bahwa perkelahian tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman personel antar peserta di luar rapat pleno.

Selain itu, Ia menyebut keadaan tersebut juga didorong rasa kelelahan karena padatnya agenda Munas XVII dari pagi hingga tengah malam.

Meski begitu, Ia menjamin bahwa kegiatan Munas tetap berjalan sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan. Ia pun menegaskan bahwa para peserta telah di-brief dengan baik agar tetap selalu mengedepankan kekeluargaan.

"Kami panitia meminta maaf kepada masyarakat dan peserta Munas HIPMI atas kejadian yang terjadi semalam," kata Ali.

Pengamanan Diperketat

Karena insiden kericuhan yang sempat mengganggu jalannya Munas XVII HIMPI 2022, pengamanan acara itu diperketat.

Sejumlah polisi dan TNI tampak disiagakan di semua sudut strategis di area hotel. Menurut Kapolres Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi, kericuhan itu terjadi tak lepas dari rapat pleno yang berjalan alot. Apalagi rapat itu ditutup saat belum terjadi kesepakatan. Saat itulah sebagian peserta keluar dari ruangan rapat.

"Di situlah terjadi kesalahpahaman. Artinya karena padatnya situasi, tersenggol, salah paham, akhirnya terjadi gesekan antar peserta," kata Kombes Iwan dikutip dari ANTARA pada Selasa (22/11).

Dibuka oleh Presiden Jokowi

Forum para pengusaha tersebut dibuka oleh Presiden Jokowi pada siang harinya. Bahkan sejumlah tokoh nasional seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, sejumlah menteri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut hadir.

Munas HIPMI sendiri baru memasuki hari pertama dan masih akan berlangsung hingga Rabu besok.

Menurut Ketua Steering Committee (SC) Munas HIPMI XVII, Dede Indra Permana, ada 3 kandidat calon Ketua Umum BPP HIPMI yang telah lolos verifikasi.

sumber: merdeka.com
Diteken Airlangga dan Wang Wentao IndonesiaChina Sepakat Kerja Sama Bidang Ekonomi Digital
17 November 2022
Diteken Airlangga dan Wang Wentao, Indonesia-China Sepakat Kerja Sama Bidang Ekonomi Digital
foto: Erlangga Hartarto dan Wang Wentao (rmol)

itoday - Ekonomi digital menjadi salah satu kerja sama yang diteken Indonesia dan China dalam kegiatan G20 di Bali kemarin.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan China, Wang Wentao dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China, Xi Jinping.

Lingkup MoU tersebut mencakup kerja sama yang terbuka, termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara, percepatan transformasi digital di semua sektor, kerja sama pembangunan infrastruktur digital, kota pintar, e-commerce, inovasi teknologi digital, serta pengembangan format dan model bisnis baru seperti telemedicine, logistik pintar, dan juga ruang lingkup lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk mendorong kerja sama tersebut, Kemenko Prekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China akan mengembangkan kerja sama pertukaran informasi dan penelitian di bidang ekonomi digital berupa pertukaran pengetahuan, keahlian, kebijakan, regulasi serta mengidentifikasi prioritas kerja sama investasi dalam ekonomi digital pada format dan model bisnis baru.

Kedua negara juga akan mengembangkan kerja sama dalam mempromosikan eksplorasi antarperusahaan pada integrasi teknologi interaktif cerdas, sirkulasi komersial, transportasi, bisnis, keuangan digital, dan kesehatan digital untuk mengembangkan format dan model bisnis baru. 

sumber: rmol.id
Dana Haji yang Dikelola BPKH Dikhawatirkan Habis dalam 1020 Tahun
14 November 2022
Dana Haji yang Dikelola BPKH Dikhawatirkan Habis dalam 10-20 Tahun
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Sebuah kekhawatiran disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, terhadap dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Politikus PDI Perjuangan itu khawatir dana haji tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk subsidi calon haji yang akan berangkat 5 atau 10 tahun ke depan.

"Dana haji yang dikelola oleh BPKH itu merupakan dana yang bersumber dari calon jemaah haji, di mana sebagian dana tersebut digunakan untuk mensubsidi calon jemaah haji setiap tahunnya," kata Diah Pitaloka saat sosialisasi tentang ibadah haji di Kota Bogor, Minggu (13/11).

Diah menuturkan, dana haji yang dikelola BPKH saat ini kurang lebih Rp 170 triliun, dan ini terkadang menjadi isu karena sebagian bisa diinvestasikan tapi harus sesuai syariah dan tidak berisiko tinggi.

"Nah, investasi yang tidak berisiko tinggi yang dinilai oleh BPKH periode lalu yang baru selesai masa jabatannya itu salah satunya yaitu membeli obligasi atau sukuk. Inikan obligasi pinjaman pemerintah, dan apabila hasilnya dalam satu tahun itu Rp 7-9 triliun nilai manfaatnya," ujar Diah, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Senin (14/11).

Kemudian, lanjut Diah, dari sistem yang ada sekarang dan juga nilai manfaat dari dana haji tersebut digunakan untuk subsidi haji. Sehingga semakin rendah biaya haji, maka makin tinggi nilai manfaat dana haji terpakai. BPKH juga tidak mudah menyimpan uang jemaah tersebut karena tidak dalam daftar 5 tahun selesai, tetapi sampai 45 tahun.

"Rp25 juta sekarang dengan Rp25 juta di 10 tahun yang akan datang nilainya beda, jadi tidak sama dengan hari ini. Sementara nilai manfaatnya tiap tahun dihabiskan. Jadi kita berhutang nilai kepada jemaah haji yang akan berangkat di tahun mendatang," tutur Diah.

"Nah penambahan-penambahan (angka dari jamaah) itu sangat penting untuk menjaga nilai dana haji dan ini tidak bisa terus menerus digunakan untuk pergi haji 100 persen. Harus diatur juga supaya ada penambahan angka untuk menjaga nilai uang jemaah yang disimpan sebagai dana haji," sambungnya.

Masih kata Diah, dana haji yang disubsidikan itu Rp63 juta, sementara yang dibayarkan jamaah Rp35 juta. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah mengambil nilai dari uang calon jemaah haji daftar tunggu. Inilah yang dikhawatirkan.

"Jadi itu jumlahnya sama, tapi lama-lama nilainya jadi kecil. Bisa jadi angka 100 ribu sekarang tapi 10-20 tahun mendatang nilainya bisa menjadi Rp10 ribu. Ini saja biaya haji dalam 5 tahun mungkin hampir naik 70 persen, sementa nilai lebihnya kita ambil terus tiap tahun untuk subsidi. Nah inilah sistem yang terbangun hari ini, dan kalau ini tidak dibatasi nilai uang jamaah yang ada di BPKH sekarang itu lama-lama habis," ungkapnya.

Untuk itu DPR pun akan mendorang BPKH, dan saat ini tengah menunggu BPKH untuk mendapatkan ruang atau potensi investasi yang aman, tapi sekaligus punya nilai manfaat untuk jamaah haji Indonesia dan menghasilkan nilai manfaat untuk dana haji.

"Sekarang mereka (BPKH) masih dalam tahap pembentukan pengurus baru, sedang menyusun perencanaan tentu kita juga akan mengundang untuk rapat di DPR untuk mengetahui perkembangan-perkembangan perencanaan yang akan dikembangkan oleh BPKH dalam pengelolaan dana haji. Saya pikir BPKH ini harus punya investasi yang berhasil yang memiliki nilai," tutup Diah.

sumber: rmol.id
Salamuddin Daeng Bagaimana Mau Transisi Energi Kalau Bandit Solar Masih Merajalela
09 November 2022
Salamuddin Daeng: Bagaimana Mau Transisi Energi Kalau Bandit Solar Masih Merajalela
foto: ilustrasi (rmol)


itoday - Akan sulit bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi jika masalah terkait dengan solar belum teratasi, bahkan tidak ada kemajuan untuk menyelesaikannya.

Padahal, menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, separuh masalah emisi di Pertamina akan selesai jika pemerintah fokus pada penanganan BBM solar.

"Bayangkanlah BBM solar ini setiap 1 liternya sama dengan 2,4 kg karbon. Itu beban yang sangat besar sekali di masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Rabu (9/11).

Ia menuturkan, ada beberapa masalah terkait BBM solar di Indonesia. Pertama, subsidinya yang sangat besar dan terus meningkat, meski solar merupakan bahan bakar kotor. Kemudian, kuota penggunaan BBM solar selalu melebihi perkiraan.

"Mafia solar merajalela, maka dunia bertanya bagaimana bisa bahan bakar kotor diperdagangkan secara kotor melibatkan aparat kotor begitu besar di negara ini," lanjutnya.

Di samping itu, konsumsi solar setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini justru berbanding terbalik dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi konsumsi bahan bakar kotor.

"Paling tidak setahun mengurangi seliter saja, kok enggak bisa?" ucap Salamuddin Daeng.

Terlebih, BBM solar umumnya digunakan untuk pertambangan batubara dan sawit yang merupakan pelaku utama pengrusakan hutan Indonesia.

"Bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Jokowi di G20 yang diberi mandat memimpin dunia melakukan transisi energi," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Soal Kenaikan Harga BBM Ahok Cuci Tangan dan Buang Badan ke Presiden Jokowi
07 November 2022
Soal Kenaikan Harga BBM, Ahok Cuci Tangan dan Buang Badan ke Presiden Jokowi
foto: Basuki Tjahaja Purnama (ist)


itoday - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap cuci tangan dan buang badan ke Presiden Joko Widodo atas kenaikan harga BBM yang membuat sulit rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pernyataan Ahok yang curhat karena disalahkan banyak orang. Di sisi lain Ahok mengaku hanya berada di layer kelima dalam pusaran penentuan kebijakan termasuk harga BBM yang dijual Pertamina.

"Ahok tidak bisa menghindar dari naiknya harga BBM. Dia bergaji besar harusnya tanggung jawab juga besar. Termasuk naiknya BBM saat ini," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/11).

Muslim menilai, Ahok tidak bisa menyalahkan pihak lain, ataupun mengaku berada di layer kelima dalam pusaran penentuan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Ahok kelihatannya cuci tangan dan buang badan ke Jokowi," demikian Muslim menekankan.

Muslim menyarankan sebaiknya Ahok segera dipecat dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta sudah mendapatkan hak berupa gaji besar. Namun demikian, tidak tanggung jawab.

"Karena dampak politisnya, toh akhirnya Jokowi juga yang pikul," pungkas Muslim.

sumber: rmol.id