Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

PPKM Darurat di Jawa-Bali: Transportasi Umum Maksimal Angkut 70% dari Kapasitas

Ekonomi
PPKM Darurat di Jawa-Bali: Transportasi Umum Maksimal Angkut 70% dari Kapasitas 1
foto: ilustrasi (kumparan)

itoday - Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini diberlakukan pada 3 hingga 20 Juli 2021, dengan target penurunan kasus positif corona harian di bawah 10 ribu per hari.

Dalam skenario pemerintah, PPKM Darurat ini mencakup 45 kabupaten atau kota dengan nilai asesmen yang sudah diterapkan yakni 4 dan 76 kabupaten atau kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Kebijakan penting yang diambil Presiden Jokowi terkait hal tersebut semata-mata demi memutus penularan corona.

"Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan sangat tinggi -- dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga, Menko Ekonomi -- untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat," ujar Jokowi dalam siaran YouTube Setpres.

"Nggak tahu nanti keputusannya, apakah (berlaku selama) seminggu apakah dua minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semua. Hanya khusus di Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asemennya 4," tambahnya.

Sejumlah aturan diperketat. Mulai dari kebijakan bekerja dari rumah 100 persen, protokol kesehatan dalam beraktivitas di ruang umum, penggunaan fasilitas umum ditutup sementara, hingga transportasi.

Terkait transportasi ini, dari informasi yang dihimpun kumparan, diatur secara khusus soal transportasi umum dan juga rental. Maksimal, hanya bisa mengangkut penumpang 70 persen dari kapasitas kendaraan.

"Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa atau rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat," tulis draf aturan PPKM Darurat yang diterima kumparan, Rabu (30/6).

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan pemberlakuan PPKM Darurat karena adanya lonjakan kasus yang sangat tinggi. Ia menyoroti lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia terjadi setelah libur lebaran dan adanya varian baru corona.

"Ketika ada liburan Lebaran kemarin dan plus varian baru, kita melompat dua kali lipat lebih. Menjadi 228 ribu. Inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan pentingnya keseimbangan ekonomi dan kesehatan. Menurut dia, dua hal ini harus berjalan beriringan. Hal tersebut yang ditonjolkan dalam PPKM Darurat ini.

"Jangan bicara ekonomi tapi tidak bicara kesehatan, jangan bicara kesehatan tapi tidak bicara ekonomi. Dua-duanya harus berjalan beriringan," kata dia.

sumber: kumparan
Ekonomi PPKM Darurat di Jawa-Bali: Transportasi Umum Maksimal Angkut 70% dari Kapasitas