Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Kata Said Iqbal RUU Kesehatan Timbulkan Celah Penyelewengan Dana BPJS
31 January 2023
Kata Said Iqbal, RUU Kesehatan Timbulkan Celah Penyelewengan Dana BPJS
foto: Said Iqbal (kompas)


itoday - Penolakan demi penolakan terus bermunculan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang sedang dibahas DPR RI. Salah satu poin perdebatan adalah posisi BPJS Kesehatan yang semula di bawah presiden kini berada di bawah kementerian.

“Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri. Seluruh lembaga BPJS di dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri. Jadi di bawah langsung kepala pemerintahan,” kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (31/1).

Said Iqbal melanjutkan, akumulasi modal BPJS Kesehatan berasal dari dana publik, bukan murni dari pemerintah.

“Apalagi dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, semua dananya milik buruh dan dana pengusaha, bukan milik pemerintah,” tegas Said Iqbal.

Lebih lanjut, menteri juga tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik karena hanya seorang pembantu presiden.

“Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, ini abuse of power. Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah dan enggak boleh di bawah seorang menteri. Dewas itu harus independen,” sambung.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar juga menolak jika BPJS yang saat ini berada di bawah presiden dikembalikan ke kementerian. Apalagi ia mencermati, ada pasal mewajibkan direksi menjalankan penugasan dari menteri yang rawan diintervensi.

“Dewan pengawas dan direksi dari BPJS akan diseleksi. Nanti ketua pantia seleksinya menteri. Jadi dari hulu ke hilir akan diatur menteri (pemerintah). Ini kan sama juga dengan memosisikan direksi dan dewas di bawah menteri,” tutur Timboel.

sumber: rmol.id
Ini yang Diketahui tentang COVID19 Subvarian Omicron XBB 15
06 January 2023
Ini yang Diketahui tentang COVID-19 Subvarian Omicron XBB 1.5
foto: Maria van Kerkhove (inilah)


itoday - Subvarian Omicron XBB 1.5 memicu kekhawatiran para ilmuwan setelah virus penyebab COVID-19 itu menyebar cepat di AS pada Desember lalu.

Mengutip Reuters, Kamis (5/1/2023), epidemiolog senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Maria Van Kerkhove mengatakan XBB 1.5 adalah subvarian Omicron paling menular yang telah terdeteksi sejauh ini.

Subvarian itu menyebar cepat karena mutasi yang dikandungnya memungkinkan virus menempel pada sel dan memperbanyak diri dengan mudah.

“Kekhawatiran kami adalah cara virus itu menyebar,” kata Van Kerkhove dalam jumpa pers, Rabu (4/1/2023).

XBB dan XBB 1.5 diperkirakan menyumbang 44,1 persen kasus COVID-19 di AS pada pekan terakhir Desember, naik dari 25,9 persen dari pekan sebelumnya, menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Subvarian itu juga ditemukan di 28 negara lain, kata WHO.

XBB.1.5 adalah subvarian Omicron, varian paling menular yang kini mendominasi kasus COVID-19 di dunia.

XBB.1.5 adalah turunan XBB yang pertama kali terdeteksi pada Oktober dan merupakan kombinasi dari dua subvarian Omicron lain.

Seberapa bahaya XBB 1.5?
WHO mengatakan mereka belum memiliki data tentang tingkat keparahan yang disebabkan subvarian tersebut, atau gambaran klinis tentang dampak yang ditimbulkannya.

Badan PBB itu mengaku belum melihat indikasi bahwa tingkat keparahan subvarian itu telah berubah, tetapi tingkat penularannya yang meningkat menimbulkan kekhawatiran.

“Kami memperkirakan adanya gelombang infeksi baru di seluruh dunia, tetapi hal itu tidak harus diartikan jadi gelombang kematian karena upaya pencegahan terus kami lakukan,” kata Van Kerkhove, merujuk pada vaksinasi dan perawatan medis.

Dia mengatakan WHO belum dapat mengaitkan kenaikan kasus rawat inap di wilayah timur laut AS dengan subvarian tersebut, mengingat banyaknya virus pernapasan lain yang juga beredar.

Para ahli virus sepakat bahwa kemunculan subvarian itu tidak berarti ada krisis baru selama pandemi. Varian-varian baru diperkirakan akan terus bermunculan selama virus corona masih menyebar.

XBB.1.5 kemungkinan akan menyebar secara global, tetapi masih belum jelas apakah subvarian itu akan menyebabkan gelombang infeksi baru di seluruh dunia.

Vaksin-vaksin yang ada sekarang terus melindungi kita dari gejala COVID-19 yang parah, rawat inap dan kematian, kata mereka.

“Tak ada alasan untuk berpikir bahwa XBB.1.5 lebih mengkhawatirkan daripada varian lain yang datang dan pergi dalam dunia mutan COVID-19 yang selalu berubah,” kata Prof Andrew Pollard, Direktur Oxford Vaccine Group.

Apa langkah WHO?

Kelompok Penasihat Teknis Evolusi Virus WHO tengah menilai risiko dari subvarian tersebut.

Van Kerkhove pada Rabu mengatakan WHO diharapkan dapat mempublikasikan hasilnya dalam beberapa hari ke depan.

Prof Tulio de Oliveira, ilmuwan Afrika Selatan yang terlibat dalam kelompok itu, mengatakan situasinya ‘kompleks’, terutama mengingat lonjakan kasus yang terjadi di China setelah kebijakan anti COVID yang ketat di sana dicabut pada Desember.

WHO mengatakan pihaknya terus memantau dengan cermat setiap perubahan yang mungkin terjadi pada tingkat keparahan subvarian itu dengan bantuan hasil penelitian di laboratorium dan data di lapangan.

sumber: inilah.com
PPKM Dicabut PeduliLindungi Tetap Disarankan Jadi Syarat Masuki Fasilitas Publik
31 December 2022
PPKM Dicabut, PeduliLindungi Tetap Disarankan Jadi Syarat Masuki Fasilitas Publik
foto: Budi Gunadi Sadikin (kompas)


itoday - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan tetap mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

“Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik,” bunyi salah satu poin diktum ketiga, Inmendagri dikutip, Sabtu (31/12/2022).

Selain itu, diktum lebih lanjut menyebut, upaya memaksimalkan aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya penelusuran (tracing), pelacakan (tracking) hingga pemberian peringatan terhadap COVID-19 juga akan menyisir pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi publik.

“Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 (seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll),” tegas keterangan Inmendagri.

Tak lupa, Mendagri juga mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (testing) bagi yang bergejala COVID-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status PPKM di seluruh Indonesia.

“Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

Jokowi mengatakan, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat di seluruh daerah Indonesia.

“Namun demikian saya minta seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap berhati-hati dan waspada,” kata dia.

sumber: inilah.com
Jokowi Cabut PPKM Masyarakat Diminta Tetap Waspada
30 December 2022
Jokowi Cabut PPKM, Masyarakat Diminta Tetap Waspada
foto: Joko Widodo (grid)


itoday - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran COVID-19 resmi dicabut. Presiden Jokowi menyatakan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mencermati angka penyebaran pandemi yang diyakini sudah berada di bawah standar WHO. Kendati demikian, masyarakat diminta waspada dan tetap menggunakan masker apabila beraktivitas di dalam ruangan.

Presiden Jokowi mengungkapkan, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berstatus PPKM level 1 yang menandakan pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengkaji penentuan status PPKM selama 10 bulan.

“Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Presiden menjelaskan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.

“Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali,” kata dia.

Menurut Jokowi, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan hanya sebesar 3,35 persen. Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau “bed occupancy ratio” (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar WHO,” lanjut Jokowi.

Presiden menjelaskan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.

“Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali,” kata dia.

Menurut Jokowi, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan hanya sebesar 3,35 persen. Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau “bed occupancy ratio” (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar WHO,” lanjut Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan, pencabutan PPKM tidak menandakan pandemi COVID-19 telah berakhir sepenuhnya. “PPKM dicabut mulai hari ini, nanti Mendagri akan menerbitkan Instruksi Mendagri, dan untuk status kedaruratan (kesehatan) tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya,” tuturnya.

“Kemudian ini yang penting, pencabutan PPKM ini dilandasi tingginya cakupan imunitas penduduk, jadi dari sero survei, kalau kita lihat angkanya pada Desember 2021 berada 87,8 persen, Juli 2022 berada di angka 98,5 persen. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis, ini sebuah angka yang tidak sedikit,” ujarnya.

sumber: inilah.com
Wacana Pengenaan Biaya ke Pasien Covid19 Tuai Kritik
28 December 2022
Wacana Pengenaan Biaya ke Pasien Covid-19 Tuai Kritik
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Pemerintah wacanakan penghentian pembiayaan perawatan pasien Covid-19. Mulai dari biaya untuk vaksinasi Covid-19, pemangkasan insentif tenaga kesehatan sampai penghapusan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mengatakan, kebijakan itu akan menambah beban masyarakat karena pembiayaan akan dikenakan kepada pasien. Ia mengingatkan, saat ini status bencana nasional non-alam masih berlaku.

Maka itu, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat. Sedangkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi masih belum mencabut status pandemi Covid-19.

"Jangan lagi menambah beban rakyat 2023. Setelah tahun ini rakyat dibebani kenaikan harga BBM subsidi dan tekanan ekonomi yang baru menuju kebangkitan," kata Kurniasih, Rabu (28/12/2022).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan batas berlaku dasar perundangan tentang status bencana non-alam pandemi Covid-19 sampai akhir 2022. Sehingga, pemerintah perlu menjelaskan status bencana nasional non-alam terkait pandemi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menetapkan dulu apakah status bencana non-alam pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai atau tidak. Ia merasa, jika masih berlaku namun menghilangkan kewajiban menanggung biaya, tentu tidak bijak.

Kurniasih menegaskan, selama status bencana nasional non-alam masih ditetapkan, maka pemerintah perlu menanggung semua biaya perawatan. Termasuk, untuk biaya vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan biaya obat-obatan pasien Covid-19.

Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah masih harus bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan bencana nasional non-alam tersebut. Jadi, tidak boleh melepas tanggung jawab atas nama efisiensi.

Selain itu, pemerintah perlu mengacu kepada WHO dan menerapkan science based evidence untuk parameter meneruskan atau mencabut status bencana nasional pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga tidak semata faktor keuangan. "Sebagaimana dulu pada awal-awal pandemi kita gagap karena terus mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan," ujar Kurniasih.

sumber: republika.co.id
Jokowi akan Cabut PPKM Akhir Tahun Ini
21 December 2022
Jokowi akan Cabut PPKM Akhir Tahun Ini
foto: Joko Widodo (rmol)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 akan diakhiri pada akhir tahun ini. Hal ini, seiring dengan penurunan kasus harian dalam beberapa hari terakhir ini.

“Dan hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Jakarta, Rabu (21/12).

Jokowi kemudian mengingatkan, gempuran pandemi Covid-19 di awal 2020 lalu di Indonesia. Saat itu, lanjutnya, varian Delta yang masuk menyebabkan kasus harian mencapai 56 ribu kasus.

Untuk menangani kondisi darurat tersebut, 80 persen menteri-menterinya dan juga banyak masyarakat pun menyarankan kepadanya untuk melakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah.

“Kalau itu kita lakukan, saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini,” tambah Jokowi.

Setelah Delta menyerang, kemudian muncul lagi varian lainnya yakni Omicron yang menyebabkan puncak kasus baru yang menembus hingga 64 ribu kasus. Saat itu, kata Jokowi, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani pandemi, karena kekurangan tenaga kesehatan, alat pelindung diri, oksigen, dan fasilitas di rumah sakit.

“Untung saat itu kita masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini, jumlah kasus harian Covid-19 mengalami penurunan. Pada 20 Desember tercatat jumlah kasus harian sebanyak 1.297. Kemudian pada 19 Desember sebesar 809 kasus dan pada 18 Desember tercatat 860 kasus.

sumber: republika.co.id

Terpopuler