Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Tes PCR Diwajibkan kepada Penumpang Pesawat Athari Jangan Sampai Ada Mafia
22 October 2021
Tes PCR Diwajibkan kepada Penumpang Pesawat, Athari: Jangan Sampai Ada Mafia!
foto: Athari Gauthi (rmol)


itoday - Pemberlakuan syarat hasil negatif tes PCR bagi penumpang pesawat dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali mulai 19 Oktober hingga 1 November 2021 dipertanyakan Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Athari Gauthi Ardi.

Athari menganggap tidak tepat kebijakan baru yang tertuang di dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 53/2021, hingga Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 21/2021, karena mewajibkan penumpang pesawat yang sudah divaksin tetap membawa hasil tes negatif PCR.

"Saya rasa kebijakan ini mulai keliru, kenapa penumpang pesawat yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua harus PCR," ujar Athari dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (21/10).

Menurut anggota Komisi V DPR RI itu, pesawat terbang merupakan alat transportasi paling aman dan siap dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi Covid-19 karena sudah dilengkapi dengan HEPA (High Efficiency Particulate Air) dan pemberlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat di bandara.

"Jika dibandingkan dengan alat transportasi seperti bus, kereta api dan lainnya, saya rasa pesawat adalah yang paling aman dan siap dalam menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya.

Di samping itu, dirinya juga menilai pemberlakuan tes PCR bakal memberatkan masyarakat dan berpotensi pada penurunan jumlah penumpang serta kerugian maskapai.

"Menurunkan jumlah penumpang pesawat dan bisa-bisa maskapai terus merugi," imbuhnya.

Legislator PAN asal Sumatera Barat ini juga mewanti-wanti pemberlakuan tes PCR ini hanya dijadkan ladang bisnis oleh segelintir orang. Sehingga dia melontarkan pernyataan yang cukup menggelitik terhadap kebijakan pemberlakuan PCR sebagai syarat naik pesawat ini.

"Jangan sampai ada mafia yang bermain dalam kebijakan ini," katanya.

Maka dari itu, Athari menyatakan menolak kebijakan PCR bagi penumpang pesawat rute domestic diberlakukan, walau sudah divaksin dua kali.

"Saya minta agar pemerintah merevisi kembali dengan mempertimbangkan banyak aspek," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Hilangnya Harun Masiku dan Habib Rizieq Dipenjarakan Tunjukkan Hukum Milik Rezim JokowiMaruf
21 October 2021
Hilangnya Harun Masiku dan Habib Rizieq Dipenjarakan Tunjukkan Hukum Milik Rezim Jokowi-Maruf
foto: Jokowi-Ma'ruf (rmol)


itoday - Buronnya mantan Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku hingga dipenjarakannya Habib Rizieq Shihab dianggap sebagai tanda bahwa hukum dan keadilan merupakan milik rezim Joko Widodo-Maruf Amin.

Hal itu merupakan catatan dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 lalu.

"Hari ini, dua tahun genap kekuasaan Joko Widodo-Maruf Amin sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019, dari hasil Pilpres yang banyak diragukan banyak orang kejujuran dan kebenarannya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/10).

Karena kata Muslim, keraguan publik dan sejumlah kalangan atas hasil Pilpres 2019 dapat dilihat dari raibnya Harun Masiku yang merupakan kader PDIP yang diduga terlibat kasus dengan Wahyu Setiawan saat menjabat sebagai Komisioner KPU RI yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sampai detik ini, tidak ditangkapnya Harun Masiku, publik anggap dan duga ini terkait misteri kemenangan Pilpres 2019 oleh Jokowi-Maruf," kata Muslim.

Selanjutnya kata Muslim, hari ini pun publik menyaksikan ketidakadilan hukum terhadap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan kebohongan yang menjerat Habib Rizieq Shihab hingga mendekam di penjara.

Bahkan, organisasinya pun yakni Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh rezim Jokowi-Maruf dengan alasan yang tidak jelas.

"Padahal publik sangat tahu, kalau dugaan pelanggaran prokes dan kebohongan yang dituduhkan terhadap HRS itu dilakukan juga oleh Jokowi dan kawan-kawannya atas sejumlah kerumunan diberbagai tempat dan kebohongan yang dilakukan atas 66 janji politik bahkan lebih yang sudah di ketahui luas oleh publik, bukan?" kata Muslim.

Padahal sambung Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2015 lalu saat dipimpin Maruf Amin telah mengeluarkan fatwa agar tidak mentaati pemimpin yang ingkar janji.

"Publik rekam ada 66 janji. Saat ini sudah 7 tahun janji-janji itu tidak pernah ditunaikan oleh Joko Widodo," terang Muslim.

Muslim pun juga menyayangkan, hari ini Maruf Amin yang sempat mengeluarkan fatwa tersebut juga menjadi bagian pemimpin yang ingkar janji terhadap janji-janji politik pada 2019 lalu.

Dengan demikian, Muslim berpendapat, dua tahun yang telah berlalu ini memperlihatkan bahwa hukum dan keadilan sangat melukai nurani bangsa.

Muslim yakin, kepongahan dan kesombongan kekuasaan atas ketidakadilan pasti mendapat balasan yang setimpal. Karena, Fir'aun pada zaman dahulu serta bala tentaranya akhirnya hancur meski dengan segala kesombongan berkuasa sebagai penindas.

"Agar terbebas dari pengadilan Ilahi dan pengadilan rakyat, segera saja bebaskan Habib Rizieq Shihab dan stop berbohong dan segera tunaikan janji-janji politik anda!," tegas Muslim menutup perbincangan.

sumber: rmol.id
Temui Mahasiswa Moeldoko Terima Daftar Tuntutan 7 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi
21 October 2021
Temui Mahasiswa, Moeldoko Terima Daftar Tuntutan 7 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi
foto: Moeldoko Temui Massa BEM SI (tribunnews)


itoday - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi, Moeldoko muncul sekira pukul 16.15 WIB.

Dia memenuhi permintaan massa BEM SI yang memang ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Awalnya, tampak Yohannes Joko, Tenaga Ahli Utama Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Publik KSP, dengan menggunakan kemeja berwarna putih datang menemui massa aksi di dekat mobil komando.

"Kami ingin, kalau Pak Moeldoko tidak bisa datang ke sini, kita dipersilakan maju ke depan. Kami ingin menyampaikan sejumlah tuntutan yang sudah kami rangkum dalam draf ini," ujar Kaharuddin kepada Yohanes, Kamis (21/10/2021).

Yohanes pun mengiyakan dan akan melakukan komunikasi dengan KSP Moeldoko.

Kemudian, sejumlah wakil dari BEM SI diperbolehkan melewati pagar blokade yang dipasang ke arah Istana Negara.

Tak lama kemudian sosok Moeldoko muncul menggunakan masker dan kemeja putih.

Kemunculan Moeldoko disambut tepuk tangan para peserta aksi.

Moeldoko tampa memberikan acungan jempol kepada peserta aksi mahasiswa.

Perwakilan massa aksi lalu memberikan sebuah buku berisi tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian diterima Moeldoko.

sumber: cnnindonesia.com
Mahasiswa Bergerak ke Istana Jokowi Terbang ke Kalimantan
21 October 2021
Mahasiswa Bergerak ke Istana, Jokowi Terbang ke Kalimantan
foto: Joko Widodo (setpres)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan hari ini, sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar unjuk rasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/10).
Jokowi telah meninggalkan Jakarta sejak 07.30 WIB. Ia berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

"Setibanya di Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tanah Bumbu, dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU," dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Kamis (21/10).

Jokowi akan meresmikan pabrik biodiesel di Tanah Bumbu. Setelah itu, ia akan berpindah ke Kota Banjarmasin.

Mantan Wali Kota Solo itu direncanakan meninjau Covid-19 di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh. Dia juga akan menyapa para peserta vaksinasi di sejumlah titik di Provinsi Kalimantan Selatan via telekonferensi video.

"Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan Jembatan Sei Alalak yang ada di Kota Banjarmasin," ucap Setpres.

Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungan kerja kali ini. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo juga ikut serta dalam lawatan ini.

Saat Jokowi tak di Jakarta, BEM SI menggelar demonstrasi di sekitar Istana. Aksi unjuk rasa dilakukan dalam rangka 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BEM SI menilai kepemimpinan Jokowi tidak membuahkan hasil dalam dua periode. Mereka menilai tak ada terobosan yang dilakukan Jokowi guna mengatasi masalah di Indonesia.

"Kami mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dari sabang sampai merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti aksi nasional," kata Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar melalui keterangan tertulis, Rabu (20/10).

sumber: cnnindonesia.com
Belum DPO Laskar FPI Sudah Dikuntit Praktisi Hukum Ini Pelanggaran Hukum
19 October 2021
Belum DPO, Laskar FPI Sudah Dikuntit? Praktisi Hukum: Ini Pelanggaran Hukum!
foto: Olah TKP Pembunuhan Laskar FPI (suara)


itoday - Pada dakwaan sidang perdana kasus pembunuhan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) (19/10/2021), jaksa mengatakan ada tiga surat perintah dari Polda Metro Jaya untuk menginteli, membuntuti, serta mengantasisipasi aksi-aksi Habib Rizieq Shihab.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Zet Todung Allo, dikatakan terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorello menerima surat perintah pertama, terkait pelaporan atas informasi, R/LI/20/XII/2020/Subdit III/Resmob. Surat perintah tertanggal 5 Desember 2020 itu isinya tentang antisipasi rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang dan menggruduk, serta kepung Mapolda Metro Jaya.

Surat perintah kedua, SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob. SP yang juga ditandatangani 5 Desember 2020 itu terkait dengan tindakan kepolisian atas informasi patroli siber Polri tentang rencana turun ke jalan jutaan massa pendukung Habib Rizieq.

Sedangkan SP ketiga, SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, yang berisi tindakan kepolisian yang sama seperti pada surat perintah kedua. Dalam melaksanakan tiga surat perintah tersebut, Briptu Fikri Ramadhan bersama Ipda Yusmin Ohorello membentuk tim yang beranggotan lima personel Resmob lainnya.

Praktisi hukum Dusri Mulyadi menyesalkan adanya surat perintah “penguntitan” tersebut, mengingat korban Laskar FPI belum ditetapkan sebagai DPO.

“Seseorang yang belum ditetapkan sebagai DPO. Tapi sudah dikuntit. Ini pelanggaran hukum,” tegas Dusri di akun Twitter @dusrimulya mengomentari tulisan bertajuk “Terungkap, Tiga Regu Dibentuk sebelum Malam Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizieq”.

Sebelumnya Dusri menyorot penggunaan peluru tajam dalam aksi pembunuhan Laskar FPI di KM 50 tol Japek. Menurut jaksa Tadung, dari hasil rekam visum yang diterbitkan dokter forensik RS Sukamto, pada 11 Desember 2020, terdapat tiga peluru tajam kaliber 9 milimeter (mm) di tubuh Andi Oktiawan.

Menurut Dusri, sesuai aturan sebagai non combatan Polri hanya boleh menggunakan peluru tumpul. Tugas Polri hanya melumpuhkan bukan mematikan seperti TNI.

"Menggunakan Peluru Tajam". Gokil..Polri perlu dikoreksi karena jelas sesuai aturan, Non Combatan itu tidak boleh menggunakan peluru tajam..sebagai Non Combatan Polri hanya boleh gunakan peluru tumpul. Karena tugas Polri hanya melumpuhkan, bukan mematikan seperti TNI,” beber @dusrimulya.

Dusri juga membeberkan ketentuan Inpres 9/1976. “Dalam Inpres No. 9 Tahun 1976 juga diatur bahwa peluru untuk Non Militer itu adalah di bawah 5,56 mm. Kok ini di tubuh korban ditemukan peluru kaliber 9mm? Kacau ini Polri pakai peluru standar TNI..untuk apa coba?,” jelas @dusrimulya.

Sidang kasus Unlawful Killing Laskar FPI akan kembali berlangsung pada Selasa (26/10/2021) pekan depan. Agenda sidang akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rencananya JPU akan menghadirkan 8 saksi fakta dan 15 saksi ahli.

Red/frd
Muhammadiyah Pembubaran HTI dan FPI tak Selesaikan Masalah
19 October 2021
Muhammadiyah: Pembubaran HTI dan FPI tak Selesaikan Masalah
foto: Abdul Mu'ti (muhammadiyah)


itoday - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti memberi testimoni, beberapa persoalan terkait keagamaan tidak tertangani dengan baik di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Berbagai persoalan keagamaan itu, sambung Mu'ti, lebih banyak diselesaikan secara politis daripada hukum.

"Padahal, persoalan keagamaan itu bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Itu bisa jadi alternatif saya kira," ujar Mu'ti dalam webinar Moya Institute bertajuk 'Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Capaian, Harapan dan Tantangan' di Jakarta, Senin (18/10).

Penyelesaian melalui hukum pun, menurut Mu'ti, tidak menuntaskan akar persoalannya. Dia mencontohkan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang tak menyelesaikan masalah.

"Justru para anggota dari kedua ormas yang dibubarkan itu, saya amati masih banyak yang beraktivitas seperti biasa. Dan tak sedikit yang menuai simpati masyarakat," ujar Mu'ti.

Segregasi berdasarkan agama, kata Mu'ti, juga lebih kental di era Jokowi, terutama sejak Pemilu 2019. Citra Jokowi sebagai pemimpin yang kurang dekat dengan umat Islam, sambung dia, tidak bisa hilang meski eks wali kota Solo itu menggandeng KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Selain itu, Mu'ti juga menyoroti komunikasi antara Istana dan sejumlah kelompok keagamaan terjadi secara sporadis, dan tidak secara berkelanjutan. Muncul kesan, kata dia, tokoh agama baru dilibatkan jika ada permasalahan. Jika tidak ada, tidak lagi dibutuhkan.

"Faktor komunikasi perlu diperbaiki, agar terjadi sebaik-baiknya. Komunikasi tidak sporadis, istilahnya seperti 'pemadam kebakaran'. Komunikasi antara ulama dan umara perlu dibangun sebaik-baiknya," kata guru besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut, di periode pemerintah, Jokowi menghadapi tantangan yang tak mudah, khususnya pandemi Covid-19, yang terjadi selama satu setengah tahun terakhir. Hal itu, membuat situasi dalam aspek kehidupan di masyarakat menjadi tidak normal.

Selain itu, juga ditandai menurunnya indeks persepsi korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparancy International. "Sehingga, ukuran-ukuran normal juga tak bisa diterapkan untuk mengukur kinerja pemerintah di tengah situasi seperti ini," ujarnya.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto, menyatakan, dua tahun terlalu pendek bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, untuk dinilai berhasil atau gagal. Hal itu bukan berarti pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak bisa diberi catatan atau bahkan kritik, terkait kinerjanya selama dua tahun terakhir

Hery memberi sedikit catatan di sektor pemberantasan korupsi dan IPK yang menurun. "Namun ada juga beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai keberhasilan, seperti pembangunan infrastruktur yang masif, stabilitas politik dan keamanan, serta yang terbaru adalah keberhasilan penyelenggaraan PON di Papua," ujar Hery.

sumber: republika.co.id