Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Sindir Klaim PDIP Frans Lingua Rudy Hartono 8 Kali Juara All England Karena Energi Positif Pak Harto
18 October 2021
Sindir Klaim PDIP, Frans Lingua: Rudy Hartono 8 Kali Juara All England Karena Energi Positif Pak Harto?
foto: Joko Widodo (rmol)


itoday - Tak hanya acungan dua jempol, semua pihak yang turut berjuang sehingga Indonesia menjuarai Piala Thomas layak mendapatkan apresiasi tinggi. Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengklaim berkontribusi atas kemenangan tim bulutangkis putra Indonesia itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keberhasilan tim Indonesia menjuarai Piala Thomas akibat energi positif Joko Widodo.

Seperti dikutip viva (18/10/2021), Hasto menyatakan keberhasilan tim bulutangkis tidak terlepas perhatian pemerintah Presiden Jokowi yang telah memberi energi positif berupa rasa percaya diri sebagai bangsa besar.

Pelatih sekaligus pemilik Baan Muay Thai Club Jakarta, Francois Mohede atau Frans Lingua, menyoal klaim Hasto tersebut. Menurut Frans, menjadi juara dunia tidak ada obatnya selain organisasi, pembinaan dan latihan.

“Berarti Rudy Hartono pegang rekor 8x juara All England karena energi positif Pak Harto dong. Sejujurnya kalau dikonfirmasi ke atlit-atlitnya mereka paling ngelus dada. Jadi juara tingkat dunia ga ada obatnya, selain organisasi, pembinaan dan latihan,” sindir Frans di akun Twitter @francmohede meretweet tulisan berjudul “PDIP Sebut Capaian Piala Thomas akibat Energi Positif Jokowi”.

Sebelumnya, aktivis buruh Iyut VB turut menyindir klaim Hasto itu. Iyut mengaitkan klaim “energi positif Jokowi”, dengan dikibarkannya bendera PBSI menggantikan bendera Merah Putih pada prosesi juara Piala Thomas. Bendera Merah Putih gagal berkibar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, lantaran adanya sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA).

“...Peristiwa memalukan dalam sejarah olahraga NKRI ini harusnya diakui juga sebagai energi positif
@jokowi donk ah... (``,). Nyanyi lagu Indonesia Raya tapi yang dikibarin bendera PBSI. Pelecehan level internasional. Terjadi di era @jokowi (``,),” sindir Iyut VB di akun @kafiradikalis.

Senada dengan Iyut VB, aktivis politik Adamsyah WH juga mengaitkan pengibaran bendera PBSI dengan energi positif Jokowi.

“Sampai bendera PBSI pun menggantikan bendera kebangsaan Merah Putih. Kelebihan energi pun Pak Jokowi ini kuliat,” tulis Adamsyah di akun @DonAdam68.

Tak kalah keras, legenda bulutangkis Indonesia Taufik Hidayat mempertanyakan kapasitas Menpora dan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). “Tapi ada yang aneh, bendera Merah Putih gak ada? Diganti dengan bendera PBSI,” ujar Taufik Hidayat seperti dikutip pikiran-rakyat (18/10).

“Ada apa dengan LADI dan pemerintah kita? Khususnya Menpora, KONI, dan KOI? Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara Indonesia aja,” tegas Taufik Hidayat.

Red/frd
Dahsyat Duet Maut AhokGrace Natalie Ideal Pimpin Ibu Kota Negara Baru
18 October 2021
“Dahsyat! Duet Maut Ahok-Grace Natalie Ideal Pimpin Ibu Kota Negara Baru”
foto: Basuki Tjahaja Purnama dan Grace Nathalie (instagram)


Itoday - RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN) telah diserahkan pemerintah ke DPR. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah IKN baru akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN.

Pasal 9 ayat (1) RUU IKN disebutkan bahwa Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN.

Aktivis Muhammadiyah yang juga humas Partai Ummat, Mustofa Nahrawadaya, merespon kabar tersebut. Mustofa mengusulkan tokoh PSI Grace Natalie sebagai wakil Ahok di IKN.

“Kalau memang benar, saya usul ada wakilnya. Biar dahsyat mengelola Ibukota Baru. Wakil Ahok yang pas adalah Grace Natalie. Duet maut ini. Selain dikenal tokoh yang punya integritas, mereka dikenal punya jargon anti anti korupsi. Selain itu, kedua tokoh adalah ikon,” sindir Mustofa di akun Twitter
@TofaTofa_id menanggapi tulisan bertajuk “Ibu Kota Baru Bukan Dipimpin Gubernur Tapi Kepala Otorita, Ahok Jadi Salah Satu Kandidat Kuat”

Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa Ahok bakal menjadi kandidat Kepala Otorita IKN. Saat itu Jokowi menyebut empat nama, yakni Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiono, dan Azwar Anas.

Seperti diberitakan, untuk pembangunan IKN Baru, disiapkan dana senilai Rp510,79 miliar di APBN 2022. Hal ini tertuang di Perpres 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Beleid terbit dan berlaku sejak 9 September 2021.

Besaran dana yang akan digunakan pada proyek IKN Baru ditentang banyak pihak. Politisi PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa, melanjutkan proyek mahal di saat pandemi sangat keliru.

“Meskipun dikatakan ini pekerjaan jangka panjang, tapi melanjutkan proyek mahal di saat pandemi yang belum jelas kapan berakhir amat keliru. Keputusan tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam menentukan prioritas pembangunan,” tegas Mardani di akun @MardaniAliSera.

Di sisi lain, Ketum ProDem Iwan Sumule pesimis dengan rencana IKN Baru. Iwan menilai, kesiapan soal dana dan infrastruktur IKN Baru tidak memadai.

“Pindah Ibu Kota Negara terus mau dilakukan, padahal kesiapan tak memadai, baik segi pembiayaan, maupun pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang sebuah IKN. Dengan bantuan JIN, Bandung Bondowoso saja gagal buat 1000 Candi Prambanan dalam semalam,” sindir Iwan di akun
@KetumProDEMnew.

Red/frd
DPP PDIP Mulai Gerah dengan Manuver Kaderkader Celeng
16 October 2021
DPP PDIP Mulai Gerah dengan Manuver Kader-kader Celeng
foto: logo Barisan Celeng (rmol)


itoday - Dukungan dari kader PDI Perjuangan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus muncul. Setelah Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, kini disusul oleh Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbago.

Mereka sejalan dengan kader-kader yang dianggap Celeng lantaran mendukung Ganjar Pranowo, meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bersikap.

Terkait hal ini, membuat DPP PDIP gerah, dan rencananya akan memanggil kader-kader celeng yang telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Salah satunya yang akan dipanggil ialah Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo.

Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, pemanggilan untuk mengklarifikasi ada deklarasi itu. Pasalnya, deklarasi itu disrespon pernyataan keras Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyebut kader yang deklarasi dengan sebutan 'celeng'.

Pernyataan Bambang Wuryanto, dikatakan Komarudin, membuat Albertus Sumbogo tersinggung hingga menjadi polemik baru di internal PDIP.

"Kita paham dia (Albertus) ada ketersinggungan soal bahasa celeng. Ya sudah harus dipisahkan antara ketersinggungan sesama kader dengan kepentingan partai yang lebih besar," ujar Komaruddin kepada wartawan, Sabtu (16/10).

Komaruddin mengingatkan, agar semua kader di semua tingkatan untuk disiplin. Termasuk juga disiplin berbicara supaya tidak ada ketersinggungan antar kader PDIP.

"Tertib disiplin itu termasuk dalam hal berbicara di meja, supaya jangan terjadi ketersinggungan antara kader satu sama yang lain. Makanya ini hanya soal salah faham atas kata-kata yang tidak pantas disampaikan," terangnya.

Terkait deklarasi dukungan capres kepada Ganjar, Komarudin memastikan Albertus tidak dikenakan sanksi. Hanya saja, dia diingatkan untuk mengikuti keputusan Kongres bahwa keputusan mengenai capres-cawapres berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Belum beri sanksi, masih diingatkan kembali saja. Kembali keputusan kongres yang kita buat bersama-sama, keputusan kongres itu kan keputusan tertinggi partai," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Megawati Rangkap Jabatan di BPIP dan BRIN Marco Mengulang Sejarah Kolonial
14 October 2021
Megawati Rangkap Jabatan di BPIP dan BRIN, Marco: Mengulang Sejarah Kolonial!
foto: Megawati Soekarnoputri (ist)


itoday - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah jika dikatakan pengangkatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berpotensi konflik kepentingan.

Basarah mengatakan pemerintah juga ingin riset dan inovasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak keliru jika Megawati yang diangkat. "Ini artinya Pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila," kata Basarah seperti dikutip Antara (14/10).

Pernyataan Basarah itu secara tidak langsung mengaitkan posisi Megawati yang juga merangkap Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Pengamat kebijakan publik Marco Kusumawijaya melontarkan kritik pedas atas rangkap jabatan Megawati tersebut. “Ya mengulang sejarah kolonial. Mentaliteit terjajah yang meniru penjajah,” tulis Marco di akun Twitter @mkusumawijaya.

Cuitan @mkusumawijaya itu mengomentari tulisan Koran Tempo yang menyebut kejanggalan penempatan Dewan Pengarah BPIP sebagai pengarah juga di BRIN.

Tak hanya itu Marco juga melemparkan sindiran keras. Marco membandingkan rangkap jabatan Megawati dengan kapabilitas Soekarno, sang ayah. “Bu Mega sepertinya sudah mencapai tingkatan Ayah-nya ya. Luar biasa kecerdasan dan kemuliaannya,” sindir @mkusumawijaya menanggapi tulisan bertajuk “Megawati Pecahkan Rekor Dunia, Pendiri PAN: Semoga Tuhan Mengampuni Negeriku Ini”.

Diberitakan sebelumnya, politisi senior Abdillah Toha turut menyoal pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Selamat kepada profesor Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memecahkan rekor dunia, untuk pertama kali ketua partai pimpin badan riset. Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini,” tulis Abdillah Toha di akun Twitter @AT_AbdillahToha.

Abdillah mengaitkan posisi Megawati dengan kebutuhan dana untuk partai. “Mudah-mudahan ketua Dewan Pengarah yang baru tidak mengarahkan BRIN untuk inovasi mencari dana sebanyak-banyaknya buat partai,” sindir @AT_AbdillahToha.

red/frd
Politisi Abdillah Toha Semoga Megawati tak Arahkan BRIN untuk Cari Dana Partai Sebanyakbanyaknya
14 October 2021
Politisi Abdillah Toha: Semoga Megawati tak Arahkan BRIN untuk Cari Dana Partai Sebanyak-banyaknya
foto: Megawati Soekarnoputri (tempo)


itoday - Pengangkatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengundang polemik panjang. Megawati dinilai tidak memiliki kapasitas di kursi badan riset dan inovasi itu.

Politisi senior Abdillah Toha menegaskan, pengangkatan Megawati telah memecahkan rekor dunia. Di mana, untuk pertama kalinya seorang ketua umum parpol memimpin sebuah badan riset.

“Selamat kepada profesor Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memecahkan rekor dunia, untuk pertama kali ketua partai pimpin badan riset. Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini,” tulis Abdillah Toha di akun Twitter @AT_AbdillahToha.

Sindiran keras juga dilontarkan Abdillah Toha. Abdillah mengaitkan posisi Megawati dengan kebutuhan dana untuk partai. “Mudah-mudahan ketua Dewan Pengarah yang baru tidak mengarahkan BRIN untuk inovasi mencari dana sebanyak-banyaknya buat partai,” sindir @AT_AbdillahToha.

Menjadi polemik, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah jika pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak pas. Bahkan Basarah menyebut pengangkatan Megawati sudah sesuai aturan.

Selain itu, Basarah mengatakan pemerintah juga ingin riset dan inovasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak keliru jika Megawati yang diangkat. "Ini artinya Pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila," kata Basarah seperti dikutip Antara (14/10).

Basarah mengutip Perpres No. 78 tahun 2021 terutama Pasal 6. Diktakan bahwa tugas Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan penelitian di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Pancasila.

Kemudian pada Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan bahwa dewan pengarah Brin berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

"Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menyelenggarakan tugas pembinaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati yang ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN," kata Basarah.

red/frd
Megawati Ketua Dewan Pengarah BRIN Azyumardi Azra  Malapetaka Riset dan Inovasi RI
13 October 2021
Megawati Ketua Dewan Pengarah BRIN, Azyumardi Azra: Malapetaka Riset dan Inovasi RI
foto: Megawati Soekarnoputri (antara)


itoday – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra turut mengecam pengangkatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah ini bahkan menyebut pengangkatan Megawati sebagai “kekacauan” yang menjadi malapetaka riset dan inovasi di Indonesia. “Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan,” tulis Azyumardi di akun Twitter @Prof_Azyumardi.

Azyumardi menyoal kapasitas Megawati. Menurut Azyumardi, seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional.

“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi--boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” tegas @Prof_Azyumardi.

Tak hanya itu, Azyumardi meminta Presiden Joko Widodo untuk belajar dari kasus BPIP, yang ketua dewan pengarahnya juga Ketum Parpol. Azyumardi mengingatkan, nasib BRIN akan sama seperti BPIP.

“Harusnya Presiden Jokowi belajar dari kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga ketum parpol. Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” tulis @Prof_Azyumardi.

@Prof_Azyumardi menambahkan: “Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar 2 tahun-an bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacynya yang baik--tidak berantakan seperti sekarang.”

Seperti diketahui, Keppres nomor 45 tahun 2021 menjadi dasar pengangkatan Dewan Pengarah BRIN.

Berikut Dewan Pengarah BRIN:

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua
2. Menteri Keuangan sebagai wakil ketua
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai wakil ketua
4. Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto sebagai sekretaris
5. Profesor Emil Salim sebagai anggota
6. Profesor I Gede Wenten sebagai anggota
7. Bambang Kesowo sebagai anggota
8. Profesor Adi Utarini sebagai anggota
9. Profesor Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota
10. Tri Mumpuni sebagai anggota

Red