Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Eks Pangdam I Tri Tamtomo Pemisahan TNIRakyat ala Agus Widjojo Ancam Stabilitas Bangsa
13 October 2021
Eks Pangdam I Tri Tamtomo: Pemisahan TNI-Rakyat ala Agus Widjojo Ancam Stabilitas Bangsa!
foto: Tri Tamtomo (itoday - ahmad sanusi)


itoday - Pernyataan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, yang menyebut tentara tidak menyatu lagi dengan rakyat, telah membuat guncangan instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan Agus itu berbahaya, apalagi bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi dan juga isu-isu sensitif terkait posisi TNI.

Kritik keras itu dilontarkan mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI (purn) Tri Tamtomo kepada itoday (12/10/2021), menanggapi pernyataan Agus Widjojo di talkshow “Mata Najwa”. “Pernyataan Gubernur Lemhanas itu berbahaya bagi stabilitas bangsa. Bagaimana mungkin ketahanan nasional kita akan mantap jika salah satu dari pembantu presiden menyampaikan hal yang kurang pas dan menjadi kontroversi”, tegas Tri Tamtomo.

Dalam wawancara khusus terkait mutasi Irdam Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar itu, Agus Widjojo menegaskan bahwa narasi-narasi yang mengatakan bahwa TNI bersama rakyat adalah keliru.

Menurut Tri Tamtomo, pernyataan Agus itu suka tidak suka akan memunculkan friksi di lapangan. Pernyataan Agus itu membuka kesempatan dan memberi peluang kepada anasir yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan situasi dan kondisi.

“Hal ini menjadi serius, karena membuat friksi di lapangan. Sebagai mantan prajurit, saya sakit hati dengan pernyataan Agus Widjojo seperti itu. Jangan memberi peluang kepada anasir yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan situasi dan kondisi. Kasihan presiden dan negara ini,” kata Tri Tamtomo.

Tak hanya itu, Tri Tamtomo meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Agus Widjojo sebagai pembantu presiden karena telah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. “Kami sebagai mantan prajurit, mohon kepada Presiden selaku pembina tertinggi kepegawaian RI membaca situasi ini sebagai situasi yang tidak menguntungkan. Tolong pembantu-pembantu yang seperti ini, kalo bisa ditegur karena membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Tri Tamtomo.

Anggota Komisi I DPR RI (2009 - 2014) ini menilai, pernyataan Agus Widjojo di Mata Najwa mengundang hal yang luar biasa bagi rakyat, prajurit maupun mantan prajurit. Pada wawancara dengan Najwa Shihab itu, Agus berstatus sebagai Gubernur Lemhanas. Artinya, Agus seharusnya membaca lagi aturan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Agus
diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh user yang menggunakannya.

“Kalau Agus memposisikan dirinya selaku Gubernur Lemhanas, dia diikat oleh UU ASN itu. Intinya, apapun yang dibicarakan, harus sesuai dengan UU ASN. Disebutkan, sebagai ASN Agus berperan sebagai perekat pemersatu bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” beber Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo juga mengingatkan, di dalam tugasnya sebagai ASN, Agus dituntut memiliki integritas selaku pejabat tinggi. Hanya saja, Tri Tamtomo menilai, Agus sebagai Gubernur Lemhanas belum terlihat menjalankan visi dan misi Lemhanas. “Di dalam visi dan misi Lemhanas ada lima point penting, di antaranya, menyiapkan kepemimpinan nasional, kerjasama dalam dan luar negeri, pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini sedang rapuh. Saya belum lihat hal ini. Agus belum lakukan. Di Mata Najwa, Agus pakai jabatan Gubernur Lemhanas, tetapi yang dibicarakan keluar dari konteks yang menjadi visi dan misi Lemhanas,” jelas mantan Widyaiswara Utama Bidang Kewarganegaraan Lemhanas ini.

Dalam catatan Tri Tamtomo, Agus tidak konsisten dengan ucapannya saat menjabat Kaster di Mabes TNI. “Jangan pernah lupa bahwa Agus Widjojo, waktu menjabat Kaster di Mabes TNI, dia juga mendengungkan, bahwa tentara lahir di kancah perjuangan bersama rakyat. Kita harus manunggal dengan rakyat, dengan mitra, termasuk kepolisian, dalam rangka mengawal dan mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan bangsa ini. Tetapi apa yang diucapkan Agus belakangan ini membuat kita miris. Jangan pernah lupa juga, Agus yang hari ini duduk selaku Gubernur Lemhanas adalah sebagai guru. Apapun yang dikatakan, itu akan digugu dan ditiru oleh masyarakat, oleh anak didik. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, Agus Widjojo justru memantik perpecahan” beber Tri Tamtomo.

Secara khusus, Tri Tamtomo mengingatkan Agus agar membaca kembali dengan teliti amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 4 Oktober 1949. Jenderal Sudirman dalam perintah harian menginstruksikan kepada Angkatan Perang RI, dan kepada seluruh rakyat indonesia, agar APRI adalah Tentara Nasional, Tentara Rakyat, Tentara Revolusi.

“Tolong Pak Agus. Anda sudah mengkhianati amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita tidak bisa terima itu. Ingat Pak Agum Gumelar dengan kejadian tempo hari, bahwa di dalam diri prajurit, dia akan berhenti berjuang, kalau dia telah mati. Dia meninggal dunia atau gugur. Selesai persoalan. Tetapi selama masih ada nafas, dia wajib mengabdikan kepada negara dan bangsa. Kita ini komponen cadangan yang siap sewaktu-waktu bersama rakyat membela, mengawal, menjaga, mempertahankan keutuhan dalam bingkai NKRI,” kata Tri Tamtomo.

Lebih lanjut, Tri Tamtomo juga meminta Agus Widjojo untuk mencermati UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Negara Indonesia tidak bisa dipikul oleh satu instansi atau kelembagaan saja. Di samping itu, UUD 45 menyatakan, setiap warga negara punya kewajiban untuk bela negara.

“Kemanunggalan TNI-rakyat ini tidak bisa diabaikan. Bagaimana tentara mau dipisahkan dari rakyat. Cikal bakal perjuangannya dari rakyat, kok mau dipisahkan. Pak Agus ini gimana cara berfikirnya Pak? Bapak tidak bisa seperti itu, bapak sebagai Gubernur Lemhanas harus berbekal lima misi Lemhanas. Bapak mengundang orang, terus bapak keluar dari konteks. Dari Sapta Marga dan 8 Wajib TNI, ada beberapa butir yang Anda langgar? Amanat Jenderal Sudirman juga dilanggar. UU ASN Anda tubruk. Ini gimana?” tegas Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo mengutip pernyataan Presiden RI pertama Soekarno saat berbicara dengan Pemimpin Vietnam. “Jangan dipisahkan antara TNI dan rakyat, ini bukan Amerika Serikat, ini Indonesia. Pendiri bangsa Soekarno, menegaskan, ciri negara adalah ciri khas yang harus digunakan dalam menghadapi perkembangan situasi di manapun. Geostrategi dapat dipakai sesuai dengan kondisi bangsa. Bukan kita jiplak! Terus pakai! Ini salah, salah besar,” ungkap Tri Tamtomo.

Pesan khusus pun disampaikan Tri Tamtomo. Bahwa globalisasi, perkembangan lingkungan strategik mengharuskan elemen bangsa bersatu dengan yang lain, bergandengan tangan merapatkan barisan, menatap ke depan

“Jangan sampai kita meneruskan jejak Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menyelamatkan bangsa ini, tetapi justru kita menjadi sapu lidi yang mengelitik dari bawah, sehingga dimanfaatkan anasir yang tidak bertanggungjawab untuk menghancurkan bangsa ini. Pak Agus, Anda berhadapan dulu dengan saya Pak….,” pungkas Tri Tamtomo.

frd
Airlangga Dianggap Berpeluang Buka Poros Lawan Koalisi Gerindra dan PDIP di Pilpres 2024
12 October 2021
Airlangga Dianggap Berpeluang Buka Poros Lawan Koalisi Gerindra dan PDIP di Pilpres 2024
foto: Capres 2024 (liputan6)


itoday - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memprediksi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan bakal berkoalisi di Pemilu 2024. Untuk calon yang diusung sangat mungkin figur berpengaruh dari dua parta tersebut, yaitu Prabowo dan Puan Maharani.

Adi meyakini, Gerindra bisa masuk ke semua parpol dalam upaya membentuk koalisi. Namun dia yakin, Gerindra akan tetap berkoalisi dengan PDIP.

"Tapi kalau melihat portofolionya bisa dikunci PDIP, karena kan Puan-Prabowo, atau Prabowo-Puan, kan begitu," ujar Adi saat dihubungi, Senin (11/10).

Adi mengatakan, pasangan Prabowo-Puan sangat mungkin berhadapan dengan capres dari Partai Golkar. Diketahui, Golkar dalam hasil Rapimnas menyatakan bakal menjagokan Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024.

"Golkar misalnya bisa masuk ke PKB dan Demokrat karena ketum mereka juga mengincar. Bahkan PPP juga di situ, kan mulai dijodoh jodohin tuh Airlangga-Cak Imin atau Airlangga-Suharso," ujarnya.

Adi menyebutkan, tiga partai yang secara tradisi memasang calonnya dalam setiap pilpres, termasuk nantinya di 2024.

Ketiganya yakni PDI-P, Gerindra dan Golkar yang saat ini merupakan tiga besar partai politik dengan jumlah kursi signifikan di parlemen.

"PDIP sudah bisa maju sendiri, Golkar dan Gerindra tinggal cari satu atau dua partai lagi untuk menggenapi ambang batas presiden, dan dua partai ini punya tradisi maju," jelasnya.

Adi mengatakan, partai lain di luar ketiga partai ini tentu akan kesulitan karena perolehan suara partai mereka kecil, dan elektabilitas ketum tidak signifikan.

Dia mencontohkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak terlampau signifikan elektabilitasnya, hanya di kisaran angka 5 persen. Angka ini berbeda jauh dengan Prabowo.

"Airlangga boleh kecil elektabilitasnya, tapi partainya besar, artinya ada bargaining position. AHY serba tanggung, partainya juga tidak sampai dua digit, bargainnya itu tidak VIP, tapi kalau Golkar, PDIP, Gerindra, itu bargainnya VIP," jelas dia.

Adi menambahkan, ketiga partai ini terbuka lebar untuk berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kursi di parlemen. Pengecualian hanya di PDIP yang sepertinya sudah dianggap menolak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Dia juga mengatakan, nama-nama kepala daerah yang populer seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil saat ini dalam kondisi galau. Ketiganya boleh populer dan hebat namun tetap sia-sia jika tidak punya dukungan partai politik.

"Ganjar, Anies, RK bisa masuk untuk jadi cawapres mendongkrak elektabilitas Prabowo dan Airlangga. Karena ketiga partai besar itu pasti mematok kadernya capres," tambahnya.

Adi juga memprediksi, pasangan capres dan cawapres akan terbentuk di menit akhir pendaftaran Pilpres 2024. Dua faktor yang memungkinkan itu terjadi adalah dukungan realistis partai menggenapi ambang batas presiden. Kedua adalah mencari pasangan yang bisa menggerek elektabilitas masing-masing capres.

Upaya Golkar Dekati PKB

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Gerindra mendorong Prabowo karena percaya diri akan terwujudnya pasangan Prabowo-Puan di pilpres 2024.

"Keinginan Partai Gerindra untuk mencapreskan kembali Pak Prabowo, boleh jadi adalah ekspresi rasa percaya diri akan potensi terwujudnya duet antara Prabowo-Puan Maharani," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi lewat pesan kepada merdeka.com, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, dengan rekam jejak yang panjang di politik nasional dan keikutsertaannya sejak pilpres 2009, wajar jika Prabowo hingga hari ini masih menjadi figur terdepan yang potensial untuk pilpres 2024.

"Adapun bagi PKS, sampai dengan saat ini kami fokus mensosialisasikan Salim Segaf sebagai tokoh utama partai dalam pentas kepemimpinan politik nasional," ucapnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan mempertimbangkan menduetkan Ketum Muhaimin Iskandar dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan mayoritas kader menginginkan Cak Imin maju di Pilpres 2024. Meskipun belum ada keputusan resmi melalui Rakernas PKB atau persetujuan dari Cak Imin.

Airlangga-Cak Imin melakukan jalan pagi bersama di Kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu (25/9) lalu. Pertemuan keduanya diakui bagian komunikasi politik jelang Pemilihan Presiden 2024.

"Ya pasti jadi pertimbangan," kata Syaiful ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (1/10).

Syaiful Huda mengakui ada komunikasi mengarah pembahasan terkait koalisi antara Golkar dan PKB. Tenggat waktu 3 tahun jelang Pilpres juga bakal dimanfaatkan kedua partai dan Airlangga-Cak Imin untuk meningkatkan elektabilitas.

"Masih ada waktu kok, untung running untuk sama-sama meningkatkan elektabilitas," ujar dia.

sumber: liputan6.com
Fuad Bawazier Minta Pemerintah Batalkan Proyek Infrastruktur yang Rugikan Negara
12 October 2021
Fuad Bawazier Minta Pemerintah Batalkan Proyek Infrastruktur yang Rugikan Negara
foto: Fuad Bawazier (rmol)


itoday - Proyek kereta api cepat Jakarta- Bandung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebabnya, Pemerintahan Joko Widodo berubah haluan karena membuka peluang gunakan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut.

Padahal pada tahun 2015 lalu, Jokowi menyampaikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menyentuh uang negara sama sekali.

Ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali proyek kereta tersebut. Argumentasi Fuad, dirinya jauh-jauh hari telah menghitung bahwa proyek tersebut tidak menguntungkan negara sama sekali.

Bahkan Fuad mengaku khawatir proyek tersebut justru menumpuk utang.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan diri dengan membangun proyek yang akan berdampak pada kerugian negara dan melakukan audit secara menyeluruh.

Fuad menduga pihak yang keukeuh proyek itu direalisasikan sudah menerima komisi di depan. Maka dia meminta proyek tersebut diaudit secara menyeluruh.

"Perlu dilakukan audit khusus terhadap proyek KA Cepat Jakarta-Bandung ini. Bisa jadi akan terdeteksi siapa pelaku korupsinya,” ucap Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).

“Saya kira proyek-proyek infrastruktur yang merugikan negara dan berpotensi menjadi mubazir serta membangkrutkan keuangan negara harus di batalkan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan proyek yang membuat negara rugi. Contohnya KA ke Bandara Soetta yang sepi penumpang dan rugi atau LRT di Palembang yang juga rugi.

Bahkan informasi yang dia himpun, dua proyek itu telah membebani APBN atau APBD.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk betul-betul melakukan pembangunan berbasis studi yang serius. Dengan demikian, negara tidak akan mengalami kebangkrutan di belakang hari.

"Sama halnya dengan bandara Kertajati di Jabar yang tidak terpakai. MRT di Jakarta memang masih rugi tapi saya kira memang dibutuhkan dan urgen; dan alhamdulillah laku, lumayan banyak penumpangnya," tutupnya.

sumber: rmol.id
Jangan Angkat Perwira Aktif Militer atau Polisi Jadi Penjabat Gubernur Aceh
12 October 2021
Jangan Angkat Perwira Aktif Militer atau Polisi Jadi Penjabat Gubernur Aceh
foto: Fajran Zain (rmol)


itoday - Pemerintah Pusat diingatkan untuk tidak menunjuk perwira tinggi aktif, baik TNI maupun Polri, untuk menjadi penjabat Gubernur Aceh. Sebab, masih banyak sosok sipil di Tanah Rencong yang pantas dan mampu mengemban tugas tersebut.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain, menyikapi wacana penunjukkan perwira tinggi TNI dan Polri untuk menjabat kepala daerah yang kosong sebelum berlangsungnya Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Fajran mengatakan, masih banyak sosok sipil di luar dua lembaga itu yang pantas untuk menjabat sebagai penjabat gubernur.

"Kami ingin profesionalisme TNI itu dibangun atas fungsi pertahanan dan kepolisian atas fungsi keamanan. Jangan masuk ke politik," tegas Fajran, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (12/10).

Penunjukan pejabat dari dua lembaga ini sebagai penjabat gubernur di Aceh, lanjut Fajran, sama seperti saat Presiden Soeharto di era Orde Baru menunjuk pejabat penting di pusat dan daerah dari kalangan militer atau kepolisian.

Saat itu, terang Fajran, pertimbangan Soeharto adalah stabilitas politik dan ekonomi bisa terjaga dengan menggunakan aparatur keamanan negara.

Beberapa perwira tinggi di militer dan kepolisian, saat itu sengaja dipensiunkan dini untuk dapat menduduki jabatan sipil seperti gubernur, bupati, atau walikota.

Fajran berharap Presiden Joko Widodo membangun profesionalisme TNI/Polri dengan mendudukkan para perwira tinggi sesuai dengan tupoksinya.

Jangan sampai Jokowi membuat blunder seperti yang pernah dilakukan Soeharto.

Seperti halnya sejumlah kepala daerah di provinsi lainnya, Gubernur Aceh saat ini, Nova Iriansyah, akan habis masa jabatannya pada 2022. Sementara, KPU dan pemerintah telah sepakat untuk menggelar Pilkada Serentak pada 2024.

Artinya, ada kekosongan jabatan kepada daerah selama 2 tahun hingga terlaksananya Pilkada 2024. Itulah yang membuat Pemerintah kemudian memunculkan wacana penunjukkan perwira aktif militer dan Polri untuk menjadi penjabat kepala daerah.

sumber: rmol.id
75 KK Korban Gusuran Ahok di Bukit Duri Punya Tempat Tinggal
08 October 2021
75 KK Korban Gusuran Ahok di Bukit Duri Punya Tempat Tinggal
foto: Warga Korban Penggusuran Ahok (republika)


itoday - Warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran tahun 2016 pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan menapaki perjalanan hidup baru. Hal itu karena mereka diberi tempat tinggal tetap oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Mereka akan ditempatkan di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rumahnya di kawasan Bukit Duri, yang berada di bantaran Sungai Ciliwung digusur pada 2016.

"Punya rumah hunian sendiri adalah awal kisah perjuangan hidup kami dimulai," kata Sandyawan Sumardi alias Romo Sandi, selaku perwakilan warga saat memberikan kata sambutan dalam peresmian pembangunan Kampung Susun Cakung, Jakarta pada Kamis (7/10).

Selama ini, 75 kepala keluarga (KK) korban penggusuran di Bukit Duri belum mempunyai tempat tinggal tetap. Harapan untuk memiliki tempat tinggal tetap pun muncul kala Anies berencana membangun hunian bagi warga korban penggusuran. Rencana itu muncul saat Anies datang mengunjungi warga korban penggusuran di Bukit Duri.

"Pak Anies Baswedan yang sejak awal ketika kami habis mengalami penggusuran langsung datang mendengar keluh kesah kami," kata Sandyawan.

Sandyawan dan 75 KK lainnya kini bisa bernafas lega karena pada Maret 2022 nanti, Kampung Susun itu sudah rampung. Permukiman itu akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti tempat ramah anak, rumah serbaguna, tempat koperasi dan lokasi khusus untuk berwirausaha.

Dengan demikian, Sandyawan bisa merasa menjalankan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlakukan yang pantas dari pemerintah."Kami ingin diperlakukan sama dengan warga lain. Menjadi sama dengan warga lain, bermartabat, setara, merdeka," katanya.

Sebagian besar dari 75 KK korban penggusuran Bukit Duri hidup menumpang dengan sanak saudara mereka. Mereka lebih memilih menumpang dengan saudara dibandingtinggal di tempat penampungan sementara yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. "Kayaknya lebih banyak tinggal di keluarga, mungkin lebih nyaman tinggal bersama keluarga," kata Camat Tebet Dyan Erlangga.

Padahal, pemerintah sudah menyediakan tempat hunian sementara bagi warga korban penggusuran di Bukit Duri. "Lokasi sementara di sekitar Bukit Duri," kata Dyan.

sumber: republika.co.id
Gede Sandra UU HPP Pesanan Cukong dan Oligarki
07 October 2021
Gede Sandra: UU HPP Pesanan Cukong dan Oligarki
foto: Gede Sandra (rmol)


itoday - Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 yang termuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan nama voluntary disclosure program (VDP) dianggap titipan oligarki.

Peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra menyebut, tax amnesty jilid 2 lebih banyak menampung keinginan-keinginan para cukong.

“Yang paling berkepentingan dengan ini terutama para pejabat dan pengusaha yang melakukan dosa-dosa keuangan pada era pasca 2015 hingga sekarang. Dosa-dosa tersebut akan diputihkan semuanya dengan tax amnesty jilid 2 ini," kata Gede kepada redaksi, Kamis (7/10).

Ia memaparkan, tax amnesty jilid I memutihkan kasus-kasus 'kejahatan' pajak sebelum 2015. Sedangkan tax amnesty jilid 2 dianggap akan memutihkan kejahatan pajak dan keuangan yang baru dilakukan sepanjang 6 tahun terakhir.

"Jadi harta wajib pajak yang bersumber dari manapun, termasuk juga yang mungkin bersumber dari korupsi proyek-proyek negara pasca 2015, semua akan diputihkan kembali," lanjutnya.

Padahal, kata dia, negara belakangan banyak menggelontorkan anggaran yang rentan terjadi kebocoran. Salah satu yang terungkap di publik adalah kasus korupsi bansos melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara.

“Negeri ini benar-benar surganya para oligarki. Semua produk UU yang dikeluarkan DPR dan pemerintah benar-benar service untuk oligarki, mulai dari perpanjangan izin tambang, pembebasan royalti, pelemahan buruh, impor pangan dan lain-lain," tandasnya.

sumber: rmol.id