Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

PKS Usul Pengesahan RUU TPKS Berbarengan dengan Revisi RKUHP
24 March 2022
PKS Usul Pengesahan RUU TPKS Berbarengan dengan Revisi RKUHP
foto: Kurniasih Mufidayati (kompas)


itoday - Anggota Badan Legiatif (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengusulkan pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) berbarengan dengan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Hal ini penting dilakukan untuk tidak menimbulkan tafsir yang berbeda atau menimbulkan kekosongan hukum," kata Kurniasih di Gedung DPR, Kamis (24/3).

Menurutnya, rumusan tindak pidana dalam RUU TPKS hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan. Sedangkan, perbuatan seksual berdasarkan kesepakatan dua pihak, atau sexual consent yang tidak mengandung kekerasan, tetap tidak dapat dipidana.

Dia berujar, bahwa pengaturan yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan juga harus mempertimbangakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Yang artinya nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari hukum agama memiliki tempat dalam sistem norma dan perundangan di Indonesia," ujarnya.

"Jadi sebaiknya rumusan tindak pidananya ini disesuaikan dengan RKUHP. Jika hal tersebut tak dimungkinkan, maka sebaiknya pembahasan dan pengesahan tentang RUU tentang Tindak Kekerasan Seksual ini dilakukan setelah RKUHP disahkan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditargetkan akan diambil keputusan pada 5 April 2022. Rapat Panja RUU TPKS akan dimulai pada Senin mendatang.

"Jadi kalau saya lihat di jadwal kita itu rapat panja akan dimulai pada hari Senin dan di jadwal kita akan melakukan rapat kerja kembali dalam rangka pengambilan keputusan itu tanggal 5 April," ujar Supratman.

sumber: merdeka.com
Jokowi Bertemu 12 Organisasi Mahasiswa di Istana Iwan Sumule Penguasa Sedang Panik dan Rapuh
24 March 2022
Jokowi Bertemu 12 Organisasi Mahasiswa di Istana, Iwan Sumule: Penguasa Sedang Panik dan Rapuh
foto: ilustrasi (setpres)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sebanyak 12 perwakilan organisasi kemahasiswaan di Istana Negara pada Rabu 23 Maret 2022 kemarin.

Ketua Jaringan Aktivis ProDemokrasi, Iwan Smule merespon pertemuan tersebut. Menurutnya pertemuan tersebut dilakukan di saat maraknya penolakan wacana penundaan pemilu, menunjukan pemerintah saat ini sedang panik.

"Mengumpulkan 12 organisasi mahasiswa disaat demokrasi tercederai dan adanya reaksi penolakan terhadap keinginan pemerintahan Jokowi menunda pemilu, menunjukan penguasa sedang panik dan rapuh," kata Iwan Smule, Kamis 24 Maret 2022.

Dia menilai, idealisme mahasiswa tidak bisa dikalahkan oleh arogansi penguasa.

"Sejarah telah mengajarkan bahwa idealisme mahasiswa akan mengalahkan upaya-upaya penguasa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka kemarin.

Pertemuan itu membahas agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga stabilitas harga bahan pokok.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengatakan pertemuan dengan Presiden tersebut juga membahas mengenai program Rumah Kebangsaan.

"Pertama, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini," kata Raihan dalam keterangannya usai pertemuan.

Mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut yaitu:

1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI);

2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI);

3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII);

4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI);

5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI);

6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM);

7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI);

8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND);

9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII);

10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS);

11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI); dan

12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

sumber: fin.co.id
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Bakal Dilaporkan ke Polisi Ada Apa Nih
23 March 2022
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Bakal Dilaporkan ke Polisi, Ada Apa Nih?
foto: Luhut Panjaitan (cnnindonesia)


itoday - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut akan dilaporkan ke polisi.

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Luhut diduga terlibat dalam kasus kejahatan ekonomi di Papua.

Atas dugaan tersebut, Luhut akan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Rencananya, pelaporan tersebut akan dilakukan pada Rabu (23/3/2022) pukul 14.00 WIB di Polda Metro Jaya.

Hal terkait rencana pelaporan tersebut disampaikan oleh Direktur YLBHI, M Isnur dengan penggunaan hak konstitusional oleh sejumlah ormas.

"Sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan dugaan keterlibatan LBP terhadap kejahatan ekonomi di Intsan Jaya," kata M Isnur, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Rabu (23/3/2022).

Isnur menjelaskan pelaporan oleh warga terhadap Luhut dijamin hak konstitusionalnya dalam Pasal 1 Angka 24 KUHAP.

Laporan tersebut merujuk hasil riset berjudul 'Ekonomi-Politik penempatan militer di Papua; Kasus Intan Jaya'.

"Sejumlah eks-perwira tinggi militer dan pejabat negara diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mengarah kepada kejahatan ekonomi. Nama Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terindikasi merupakan salah satu pejabat negara yang terliba," jelasnya.

Riset itu kata M Isnur, diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama dengan #BersihkanIndonesia.

Diketahui, belum ada tanggapan resmi dari Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pelaporan tersebut.

Sementara itu, Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengklaim bahwa Luhut tidak memiliki kegiatan ekonomi apapun di wilayah Papua.

"Kejahatan ekonomi apaan? Pak Menko Luhut punya kegiatan ekonomi di sana saja enggak kok," jelas Jodi.

sumber: suara.com
Haris Azhar dan Fatia Dipaksa Jadi Tersangka agar Tidak Cerewet
23 March 2022
Haris Azhar dan Fatia Dipaksa Jadi Tersangka agar Tidak "Cerewet"
foto: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyati (rmol)


itoday - Pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat kental terasa dalam penetapan tersangka Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyati atas dugaan pencemaran nama baik Luhut Pandjaitan.

Tak hanya pembungkaman, penetapan tersangka keduanya juga dinilai tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Luhut Binsar Pandjaitan belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Sehingga, alat bukti tidaklah cukup menjadikan Haris dan Fatia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan," kata Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, Rabu (23/3).

Semestinya, kata dia, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pendekatan restorative justice, karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE.

Dengan demikian, kata dia, penyidik tidak boleh gegabah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka.

"Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP," sesalnya.

Lebih jauh, ia melihat proses hukum dua aktivis HAM ini sebagai bentuk pembungkaman dari penguasa atas suara-suara kritis dari rakyat.

"Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara, sekalipun apa yang disampaikan (Fatia dan Haris) itu atas dasar hasil riset," cetusnya.

sumber: rmol.id
Akalakalan DPR dan Pemerintah Rendahkan Akal Budi Alasan KSPSI Geruduk Senayan
23 March 2022
Akal-akalan DPR dan Pemerintah Rendahkan Akal Budi, Alasan KSPSI Geruduk Senayan
foto: Aksi Massa KSPSI (rmol)


itoday - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu siang (23/3).

Dalam aksinya, KSPSI membawa dua tuntutan aksi. Pertama mereka menuntut pembatalan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sementara tuntutan kedua adalah menolak revisi UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua Umum DPP KSPSI, Mohamad Jumhur Hidayat mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa UU tersebut inkonstitusional atau melanggar UUD 1945 dan diberi kesempatan 2 tahun untuk diperbaiki. Tujuannya, agar tata cara pembentukannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya dengan menyerap aspirasi rakyat atau memegang azas keterbukaan publik.

Namun begitu, DPR dan Pemerintah masih saja berkeras hati untuk tetap memberlakukan UU tersebut. Tetapi bukan dengan cara mengulangi dari awal proses pembentukan UU tersebut, melainkan dengan mengubah UU yang mengatur tata cara pembentukan sebuah UU.

"Sehingga dengan berubahnya UU tata cara pembentukan UU, maka UU Cipta Kerja otomatis dapat diberlakukan kembali," ujar Jumhur kepada wartawan.

"Jelaslah ini sebuah akal-akalan DPR dan Pemerintah yang telah merendahkan akal budi kita sebagai kaum yang berpikir," imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Jumhur menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini, bukan saja tindakan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Lebih jauh daripada itu, juga tindakan mulia demi menyelamatkan masa depan pekerja pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dari tindakan kesewang-wenangan pembuat UU.

"Walau demikian, aksi unjuk rasa dilakukan itu haruslah tetap dilakukan dengan tertib, mengikuti protokol kesehatan tanpa sedikit pun mengurangi kelantangan dalam menyuarakan aspirasi kaum pekerja Indonesia," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Booster Jadi Syarat Wajib Mudik Lebaran Muhammadiyah Bakal Timbulkan Masalah
22 March 2022
Booster Jadi Syarat Wajib Mudik Lebaran, Muhammadiyah: Bakal Timbulkan Masalah
foto: Abdul Muti (sindonews)


itoday - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin yang menyebut booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022.

Abdul mengatakan kebijakan itu dinilai akan menimbulkan masalah kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mudik. Sebab menurutnya Indonesia selama ini untuk perjalanan antar kota kini telah ada beberapa kelonggaran protokol kesehatan (Prokes) di berbagai daerah.

"Persyaratan booster akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang akan mudik," kata Abdul dalam pesan singkatnya kepada MNC Portal, Selasa,(22/03/2022).

Dirinya menyarankan agar pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan. Namun dilakukan secara efektif kepada seluruh masyarakat di Indonesia. "Mestinya cukup dengan memperlakukan secara lebih efektif aturan yang sekarang ini," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyebut booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022. Hal itu diungkapkan Wapres seusai meluncurkan digitalisasi pertanian di Pondok Pesantren atau Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa 22 Maret 2022.

“Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Selain vaksinasi sudah lengkap, dua kali, juga harus sudah dibooster,” ungkap Wapres.

sumber: sindonews.com