Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Pernikahan Politik Ancam Independensi MK
22 March 2022
Pernikahan Politik Ancam Independensi MK
foto: Anwar Usman dan Idayati (inilah)


itoday - Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati, menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, publik beranggapan bahwa pernikahan tersebut kental dengan unsur politik.

Namun, di sisi lain, pernikahan keduanya tersebut merupakan hak privasi yang harus dihormati seluruh masyarakat dan tidak seharusnya menjadi perbincangan publik.

"Pernikahan mereka selayaknya dianggap hal biasa, sebagaimana pernikahan pada umumnya,” ucap Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/3).

Dia menambahkan, sangatlah wajar jika masyarakat melihat pernikahan Ketua MK dengan adik kandung Jokowi sebagai pernikahan politis.

"Namun di lain lain, pernikahan mereka dinilai sebagai pernikahan politis. Pernikahan mereka ini dikhawatirkan akan berdampak pada indepedensi lembaga yudikatif, khususnya MK,” katanya.

Mantan Dekan Fakultas FIKOM IISIP ini menerangkan, independensi MK diragukan lantaran adanya pernikahan Anwar Usman dan Idayati tersebut.

"Kekhawatiran itu menjadi beralasan mengingat saat ini banyak kasus gugatan yang sedang berproses di MK berkaitan dengan eksekutif, khususnya Jokowi,” katanya.

"Dengan pernikahan tersebut dimungkinkan MK akan menghadapi konflik kepentingan. MK dikhawatirkan akan mendahulukan kepentingan eksekutif dibandingkan untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan,” imbuhnya.

Pihaknya mengatakan kepentingan eksekutif akan terjadi akibat dari pernikahan tersebut, dan MK akan kehilangan independensinya.

"Peluangnya semakin besar mengingat kuatnya kekerabatan kita yang menimbulkan sikap ewuh pakewuh. Kalau ini terjadi, maka MK dalam menangani kasus guggatan terkait eksekutif aka kehilangan indepedensinya,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Buntut Vonis Lepas Dua Polisi Pembunuh Laskar FPI LBH Desak Kapolri Revisi Aturan Penggunaan Senpi Aparat
21 March 2022
Buntut Vonis Lepas Dua Polisi Pembunuh Laskar FPI, LBH Desak Kapolri Revisi Aturan Penggunaan Senpi Aparat
foto: ilustrasi (ist)


itoday - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi aturan penggunaan senjata api yang diberikan kepada anggotanya agar kasus Unlawful Killing terhadap Laskar Front Pembela Islam tidak terulang.

Kepala Advokasi dan pengacara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, Perkap 1/2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian harus direvisi karena rawan kesewenang-wenangan oleh anggota Polri.

"Presiden dan DPR segera memerintahkan Kapolri agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penggunaan kekuatan senjata api yang dilakukan aparat kepolisian dan segera merevisi Perkap 1/2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang sesuai dengan UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials," jelas Nelson, Minggu (20/3/2022).

Dia juga meminta Kapolri untuk segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan demi mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

"Mulai dari aktor intelektual sampai dengan aktor lapangan secara objektif dan akuntabel, serta sesuai dengan 4 rekomendasi Komnas HAM," lanjutnya.

Menurutnya, prinsip penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum yang diakui internasional sebagaimana diatur dalam UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, dilakukan sebagai alternatif terakhir dan telah bergeser, dari yang awalnya ditujukan untuk membunuh menjadi dilakukan dengan tujuan untuk melumpuhkan.

"Tindakan para terdakwa dalam kasus ini justru menunjukkan inkompetensi sekaligus watak kuno petugas kepolisian yang hanya mengedepankan tindakan represif ketimbang preventif dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian," tutur Nelson.

Selain itu, kasus ini sejak semula sudah menunjukkan berbagai kejanggalan karena terdakwa tidak ditahan padahal perbuatannya telah menghilangkan nyawa orang lain.

"Terlebih, tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya selaku aparatur negara, serta ancaman pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP," jelasnya.

Nelson menambahkan, putusan ini menjadi preseden buruk terhadap kinerja kepolisian yang menghilangkan nyawa orang lain.

"Bukan tidak mungkin, ke depannya tindakan-tindakan pemolisian serupa terus berulang dan pelakunya melenggang bebas tanpa hukuman karena lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan telah berubah menjadi sarana impunitas," ucap Nelson.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI), memutus lepas Terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan terbukti. Namun, berdasarkan Pasal 49 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa sebagai pembelaan terpaksa sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana.

sumber: suara.com
Fadli Zon Selain Pawang Hujan Kita Juga Perlu Pawang Utang
21 March 2022
Fadli Zon: Selain Pawang Hujan, Kita Juga Perlu Pawang Utang
foto: Fadli Zon (fin)


itoday - Anggota DPR RI, Fadli Zon menyindir kehadiran pawang hujan di MotoGP Mandalika 2022 yang digelar Minggu 20 Maret kemarin

Fadli Zon mengaitkan pawang hujan tersebut dengan utang negara. Dia berujar bahwa pemerintah juga perlu hadirkan pawang utang.

"Selain pawang hujan, kita juga memang perlu pawang utang," sindir Fadli Zon singkat di Twitter-nya Senin 21 Maret 2022.

Adapun kasi pawang hujan yang bernama Rara Istiani Wulandari viral.

Wanita yang biasa dipanggil sebagai Mbak Rara itu, melakukan ritualnya ketika hujan turun lebat saat perhelatan MotoGP digelar.

Rara memang telah melakukan ritual sejak beberapa hari lalu di luar arena balap MotoGP.

Namun pada Minggu kemarin, dia izinkan masuk arena balap dan melakukan ritual saat hujan lebat.

Dia berjalan di arena balap dengan menegang sebuah wadah dan sebuah tongkat. Kemudian dia memperagakan ritualnya sambil berjalan di arena balap.

Aksinya pun jadi sorotan internasional.

Akun sosial media resmi MotoGP bahkan menyebut Rara sebagai master hujan.

"The master #IndonesianGP," tulis akun @MotoGP.

"Kami sangat membutuhkannya. Terima kasih #IndonesianGP," cuit akun @btsportmotogp.

sumber: fin.co.id
Muslim Khawatir Aksi Klenik Bisa Buat Investor Arab Saudi Kabur dari IKN
21 March 2022
Muslim Khawatir Aksi Klenik Bisa Buat Investor Arab Saudi Kabur dari IKN
foto: Pawang Hujan Sirkuit Mandalika (rmol)


itoday - Aksi klenik yang terus diperlihatkan di negeri ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada pembangunan ibukota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (21/3).

Aksi klenik yang dia maksud adalah ritual kendi nasional yang digelar Presiden Joko Widodo di titik nol IKN. Ritual ini menyatukan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia.

Teranyar adalah aksi pawang hujan di Sirkuit Mandalika yang menyita perhatian dunia saat gelaran MotoGP berlangsung.

Muslim khawatir, aksi klenik yang kian marak ini akan membuat investor dari Arab Saudi akan membatalkan investasi pembangunan IKN.

"Aksi pawang hujan di Mandalika ini akan membuat kita ditertawakan oleh bangsa lain. Kok bisa ya di zaman yang sudah modern ini masih gunakan cara-cara klenik dengan pawang hujan," ujarnya.

Arab Saudi, sambungnya, tentu akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab, orang Arab biasanya paling keras dengan klenik dan perbuatan musyrik.

“Mana mau kalau Jokowi lakukan perbuatan syirik di IKN, investor Arab Saudi emoh investasi,” pungkas Muslim.

sumber: rmol.id
Muhammadiyah Soal Pejabat Usul Tunda Pemilu Mereka Vulgar Banget Tidak Punya Malu Seperti Keledai
18 March 2022
Muhammadiyah Soal Pejabat Usul Tunda Pemilu: Mereka Vulgar Banget, Tidak Punya Malu Seperti Keledai!
foto: Busyro Muqoddas (fin)


itoday - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas ikut angkat bicara terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan isu 3 periode. 

Busyro Muqoddas menilai, wacana itu diangkat karena syahwat politik dari kalangan penguasa. 

Mereka ingin melanggeng kekuasaan meskipun itu bertentangan dengan konstitusi. 

"Ide itu menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik di kalangan penguasa, untuk tujuan apa, pengawetan kekuasaan oleh elite parpol (partai politik) dan kalangan Presiden Jokowi di Istana," ujar Busyro dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, dikutip Jumat 18 Maret 2022.

Dia menilai, penguasa dan elit politik yang mengusulkan perpanjang masa jabatan merupakan sikap vulgar dan tak punya malu. 

Bahkan dia menyebut mereka seperti keledai politik. 
"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar banget, tidak ada rasa malu, seperti keledai-keledai politik saja, tidak belajar dari masa lalu," kata dia.

Walaupun inskonstitusional, elite politik dan penguasa terus saja menggulirkan ide penundaan pemilu.

Ide ini tentu akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan mengawetkan kekuasaan elite politik.

"Ketika konstitusi ini dilanggar dengan sengaja, dengan cara berpikir keledai-keledai politik, itu selain penistaan terhadap konstitusi, itu juga teroris terhadap rakyat terhadap kebangsaan kita," tutur Busyro.

Diketahui, para elit politik dan pejabat negara yang ngotot usul perpanjang masa jabatan dan tunda pemilu 2024, di antaranya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. 

sumber: fin.co.id
Jika Pada Waktunya Jokowi Gak Mau Turun Maka Rakyat yang Turunkan
18 March 2022
'Jika Pada Waktunya Jokowi Gak Mau Turun, Maka Rakyat yang Turunkan'
foto: Joko Widodo (ist)


itoday - Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana melontarkan kritis keras kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait ide penundaan pemilu 2024.

Siriana menilai, ide Luhut seolah tidak mau tahu dengan konstitusi yang telah mengatur masa jabatan presiden 2 periode serta pemilu yang digelar 5 tahun sekali. Dia khawatir rakyat akan bergerak turunkan Jokowi. 

"Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan," kata Siriana dalam keterangannya, dikutip Jumat 18 Maret 2022.

Dia mengatakan bahwa Pilpres adalah bagian dari pembangunan demokrasi yang harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.

"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apa pun situasinya,” jelas dia.

Dia mencontohkan Pemilu  pertama pada tahun 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif.

Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954. 

"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini,” katanya.

Begitu juga dengan sejumlah alasan yang dilontarkan oleh Luhut terkait penundaan pemilu. Salah satunya soal pendemi. 

Padahal pemerintah ngotot gelar Pilkada 2020 saat kasus COVID-19 melonjak di tanah air. 

“Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat COVID-19 2020, yang banyak diprotes publik,” kata Gde Siriana.

Siriana menduga, segala upaya akan dilakukan oleh Luhut agar Pilpres 2024 ditunda. Tanpa terkecuali anggaran Pemilu 2024 yang belum juga dianggarkan.

“Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres, dengan demikian jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu,” katanya.

sumber: fin.co.id