Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Iwan Sumule Prof Mahfud Ingat di Pemerintahan Ada yang Pelihara Hama Demokrasi
01 October 2021
Iwan Sumule: Prof Mahfud, Ingat di Pemerintahan Ada yang Pelihara Hama Demokrasi!
foto: Iwan Sumule (rmol)


itoday - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat mendengar Mahfud MD menyebut buzzer atau pendengung di media sosial sebagai hama demokrasi.

Menurutnya, pernyataan Mahfud yang disampaikan dalam diskusi di Twitter Space bersama Didik Rachbini, Rabu (29/9) itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Di mana pemerintah sebagaimana catatan ICW, telah menghabiskan dana Rp 1,29 triliun untuk aktivistas digital sejak 2014 hingga 2020.

“Ingat! Prof. Mahfud, di pemerintahan ada yang memelihara buzzer yang anda sebut hama, bahkan membayar buzzer puluhan miliaran rupiah dari uang rakyat,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).

Iwan Sumule mengatakan bahwa pernyataan Mahfud yang berbeda dari kenyataan ini bukan hanya sekali disampaikan.

Menurut ingatannya, Mahfud pernah mengatakan, jika pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, maka pemimpin itu harus mundur.

“Tapi faktanya, orang baru diskusi saja sudah dianggap makar,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Demokrat Yusril Berjuang untuk Rupiah Tapi Mengaku Demi Demokrasi
01 October 2021
Demokrat: Yusril Berjuang untuk Rupiah, Tapi Mengaku Demi Demokrasi
foto: Yusril Ihza Mahendra (merdeka)


itoday - Demokrat menyebut Yusril Ihza Mahendra menawarkan jasa untuk membela DPP Partai Demokrat dengan angka Rp 100 miliar. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut tawaran Yusril itu terjadi seminggu sebelum terbit keputusan Kemenkumham, sekitar Minggu ke-3 Maret 2021.

“Memang ada masukan kepada DPP Partai Demokrat untuk menggunakan Yusril sebagai Pengacara Demokrat. Pendekatan pun dilakukan kepada Yusril. Tapi, kerjasama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal, mengingat posisi DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar,” kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Seminggu kemudian Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. Namun, kata Herzaky, tiga bulan lalu, sekitar bulan Juni 2021, Partai Demokrat mendapatkan informasi bahwa ada rencana judicial review dari KSP Moeldoko.

“Adapun Rencana Judicial Review itu dimatangkan pada awal Agustus melalui pertemuan di rumah Moeldoko di Jalan Lembang Menteng. Menurut informasi, rumah di jalan Lembang yang sering dijadikan tempat berpolitik kelompok KLB itu, sebenarnya adalah rumah negara, tepatnya milik Angkatan Darat,” kata Herzaky.

Rapat awal Agustus di rumah KSP Moeldoko tersebut, dihadiri oleh Joni Alen dan Marzuki Ali. Rapat itu diawali dengan Zoom Meeting antara KSP Moeldoko dengan Yusril.

“Nah ini yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, ya pasti ada rupiahnya. Ada kontraknya. Kok sekarang Pak Yusril berkoar-koar soal demi demokrasi. Ini yang bikin kader Demokrat marah. Sudahlah Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterma oleh kita semua,” tegas Herzaky.

Terkait judicial review dari KSP Moeldoko, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak gentar. Partai Demokrat akan menghadapi proses hukum tersebut secara optimis dan upaya optimal.

“Seperti Ketum AHY sampaikan, kami tidak gentar. Kami akan hadapi. Pak Yusril itu kalau jadi pengacara itu tidak selalu menang kok. Apalagi kami yakin kami di pihak yang benar. Pak Menko Mahfud juga sudah sampaikan, JR Yusril tidak ada gunanya. Hanya menarik rupiah KSP Moeldoko saja. Bukti bahwa Yusril tidak selalu menang, cek saja di internet. Jadi dengan izin Allah, kami akan hadapi proses hukum ini. Insya Allah, kami akan memenangkannya,” pungkas Herzaky.

sumber: merdeka.com
Roy Suryo Bingung Muncul Spanduk Tolak Nobar Film G30S PKI Aneh Tidak Ada Juga yang Paksa Menonton
30 September 2021
Roy Suryo Bingung Muncul Spanduk Tolak Nobar Film G30S PKI: Aneh, Tidak Ada Juga yang Paksa Menonton
foto: Roy Suryo (tribunnews)


itoday - Mantan Menpora yang juga Pakar Telematika, Roy Suryo, mengaku heran dengan beredarnya sejumlah spanduk bertuliskan penolakan nonton bareng (nobar) film Pengkhianatan G30S PKI di wilayah Jakarta Pusat.

Pasalnya, menurut Roy, selama ini tidak ada pemaksaan bagi siapapun untuk menonton film itu.

"Karena memang tidak ada pemaksaan untuk menonton film tersebut. Kok sekarang justru ada spanduk-spanduk yang malah 'menentang' menonton film tersebut, kan malah aneh," kata Roy kepada Warta Kota, Kamis (30/9/2021).

Sebelumnya Roy Suryo sangat mengapresiasi penayangan film 'Pengkhianatan G30S PKI' di 3 stasiun TV Swasta akhir September 2021 ini.

Ia mengajak para anak muda menonton film ini sebagai bahan edukasi.

Dengan adanya spanduk penolakan menonton film ini kata Roy, akan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat.

"Justru makin menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Siapa yang berkepentingan terhadap isu ini," kata Roy.

Ia mengatakan sebenarnya cukup mudah jika ingin mengetahui siapa saja yang memasang spanduk itu.

"Namun saran saya secara teknis mudah saja. Buka CCTV yang ada di daerah tersebut. InsyaaAllah akan ketemu siapa-siapa pelakunya," kata Roy.

Sebelumnya Roy Suryo mengapresiasi 3 stasiun televisi swasta yang menayangkan film 'Pengkhianatan G30S PKI' di akhir September 2021 kali ini.

Dia mengaku bersyukur film itu masih ditayangkan di tiga stasiun TV swasta. Yakni pada Selasa 28 September 2021 di Trans TV, Rabu 29 Sepember 2021 d MNC TV dan Kamis 30 September 2021 di TV One.

"Alhamdulillah, TransTV sudah menayangkan Film 'Pengkhianatan G30S PKI' pada 28 September. Lalu disusul MNC TV Rabu 29 September dan TV One, 30 September," kata Roy Suryo kepada Wartakotalive.com, Rabu (29/9/2021).

"Semoga berkah semuanya menjaga NKRI dari bahaya laten komunis," kata Roy.

Menurutnya film ini sangat penting bagi anak muda saat ini, untuk bahan edukasi.

"Karena banyak dari mereka yang belum tahu tragedi pemberontakan ini," kata Roy.

Karenanya dalam akun YouTubenya, Roy memasukkan komplet atau secara utuh film berdurasi 4,5 jam lebih ini, tanpa ada sensor.

Jika 3 stasiun TV swasta sudah dan akan menayangkan film dokudrama legendaris ini, Roy mempertanyakan apakah TVRI akan menayangkannya.


"Pertanyaannya, TVRI kapan? Kalau baru 01/10 berarti sudah 'Gestok',” sindir Roy.

Terpisah, Kompol Gunarto, mengatakan pihaknya mendapati sejumlah warga Menteng memasang spanduk menolak nonton bareng (nobar) film G30S/PKI.

"Itu warga yang lakukan pemasangan. Mereka tidak mau ada yang nonton bareng, yang menyebabkan terjadinya kerumunan," kata Gunarto saat ditemui di Polsek Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (29/9/2021) malam.

Lebih lanjut, kata Gunarto, spanduk yang terpasang di RT 12 itu, dipasang warga sebagai bentuk suara dan keinginan sejumlah warga Menteng.

Ia menilai, langkah sejumlah warga tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di wilayah Menteng.

"Mereka tidak mau ikut-ikutan di tengah situasi PPKM saat ini. Apalagi virus Covid-19 belum hilang," ucap Gunarto.

Guna mencegah lonjakan kasus Covid-19, kata Gunarto, Polsek Menteng akan melakukan patroli di wilayah untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah spanduk bertuliskan penolakan menonton film G30S/PKI juga terlihat di sejumlah wilayah di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021) malam kemarin hingga Rabu (29/9/2021) pagi.

Adapun pesan yang tertulis di spanduk-spanduk tersebut yakni 'Warga Kel Karanganyar Tolak Nobar Film G30S/PKI, 'Tolak Nobar Film G30S/PKI Warga Mangga Dua Selt, 'Tolak Nobar Film G30S/PKI Warga PS.BARU'.

Menanggapi hal tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kecamatan Sawah Besar, Darwis Silitonga, mengatakan pihaknya menemukan spanduk tersebut saat melakukan operasi tertib masker rutin pada Selasa malam.

"Pencopotan itu kan gak ada urusan dengan (isi) spanduk ya, urusan kita copot spanduk karena ganggu ketertiban, dan ada enam titik. Sudah dicopot tadi antara pukul 08.00 hingga 09.00 pagi," ujar Darwis.

Adapun penemuan pemasangan spanduk itu telihat di enam lokasi di wilayah Sawah Besar, diantaranya di Pasar Baru, sekitar Wisma Antara, Mangga Dua, Stasiun Jayakarta, Pasar Gapok dan Jalan Samanhudi.

Roy berpendapat bahwa TVRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), atau TV Nasional yang dibiayai APBN alias dari uang rakyat, mestinya menayangkan film tersebut.

"Karena tayangan-tayangannya seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat,” kata Roy.

Seperti diketahui menjelang tanggal 30 September setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir, selalu muncul kontroversi mengenai perlu tidaknya film 'Pengkhianatan G30S PKI' diputar kembali.

Film tentang peristiwa G30S PKI berjudul 'Pengkhianatan G30S PKI' merupakan film dokudrama Indonesia yang pertama kali ditayangkan di bioskop pada tahun 1984.

Film ini diproduksi pada tahun 1981 berdasarkan sejarah resmi Orde Baru yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto pada 1966.

Arifin C Noer merupakan sosok yang menyutradarai film ini.

Sebelum menyutradarai film 'Pengkhianatan G30S PKI', ia juga pernah membuat film berjudul Serangan Fajar, Suci Sang Primadona, Petualang Petualang, Harmonikaku, dan Yuyun.

Direktur Utama PT Perfin Zulharmans kala itu mengatakan penonton film ini di bioskop mencapai 699.282 orang.

Kemudian film itu mulai muncul di televisi nasional pada 1985 bertepatan dengan peristiwa 30 September, juga menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Namun, pada 1998, film yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp 800 juta ini mulai berhenti tayang di televisi

Pada tahun 2017 lalu, upaya agar film 'Pengkhianatan G30S PKI' diputar kembali muncul.

Salah satunya melalui instruksi yang diberikan Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo.

sumber:tribunnews.com
Punya Persoalan Pribadi Luhut Hingga Moeldoko Harus Dicopot Jokowi
29 September 2021
Punya Persoalan Pribadi, Luhut Hingga Moeldoko Harus Dicopot Jokowi
foto: Luhut Pandjaitan dan Moeldoko (rmol)


itoday - Sejumlah menteri dan pejabat yang dianggap memiliki banyak konflik dan berbagai persoalan kinerja maupun pribadi, layak untuk dicopot Presiden Joko Widodo saat kembali melakukan reshuffle kabinet.

Siapa saja menteri yang layak direshuffle kali ini? Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, membeberkan beberapa nama menteri tersebut.

"Soal reshuffle saat ini yang harus dilakukan adalah (kepada) Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) atas dugaan bermain proyek tambang di Intan Jaya Papua. Setidaknya dinonaktifkan sampai kasus klir dulu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Selain itu, lanjut Muslim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut juga layak dicopot karena diprotes oleh Komisi VIII dan publik di mana saat mengumumkan pembatalan haji, menghabiskan dana hingga Rp 21,7 miliar.

"Menag mesti diperiksa oleh KPK. Kenapa di saat negara banyak utang dan negara kesulitan uang, kok bisa Menag hambur-hamburkan uang negara?" kata Muslim.

Menteri berikutnya yang patut direshuffle adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, karena sampai saat ini tidak punu konsep yang jelas untuk memajukan pendidikan Indonesia.

"Malah membiarkan Dirjen Kebudayaan terbitkan kamus yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan melenyapkan tokoh-tokoh ulama seperti Syeh Hasyim Asyari dan lain-lain dalam kamus sejarah bangsa," jelas Muslim.

"Tidak kah Kemendikbud juga telah kesusupan PKI? Tidakkah ini berbahaya? Apakah PAN mau masuk Kabinet dan dapat porsi di Kemendikbud seperti yang sudah pernah didapatkan PAN sebelumnya?" imbuhnya.

Kemudian yang juga perlu segera dicopot adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, karena terkait dengan kasus yang dilawan oleh ICW.

Mestinya, menurut Muslim, Moeldoko segera dinonaktifkan sampai kasusnya klir. Apalagi keterlibatan Moeldoko sebagai KSP yang ngotot untuk kuasai Demokrat. Bahkan melibatkan Yusril Ihza Mahendara sebagai pengacara untuk gugat AD/ART Partai Demokrat di MA.

"Persoalan ini mengguncang kepercayaan publik ke Jokowi. Sehingga survei kepercayaan publik menurun terhadap Jokowi. Publik akan anggap Jokowi bermain dalam soal Demokrat kalau tidak segera copot atau nonaktifkan Moeldoko. Karena Moeldoko masih KSP," pungkas Muslim.

sumber: rmol.id
Tegas Pemprov DKI Pastikan Formula E Tidak Rugikan Negara
29 September 2021
Tegas, Pemprov DKI Pastikan Formula E Tidak Rugikan Negara
foto: Formula E (rmol)


itoday - Ajang balap mobil listrik Formula E yang bakal digelar di Jakarta pada Juni 2022 dipercaya membawa banyak keuntungan. Tidak hanya bagi Jakarta namun juga untuk Indonesia di mata dunia.

Namun, di tengah optimisme penyelenggaraan Formula E, saat ini terdapat 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI dan PDIP yang kompak membubuhkan tanda tangan untuk menggulirkan hak interpelasi.

Adapun alasan para dewan yang bermarkas di Kebon Sirih ini, salah satunya meminta Pemprov DKI menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal berdasarkan fakta, Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan 3 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dinyatakan tuntas.

"Tidak ada lagi dana dari APBD dan pelaksanaannya secara B to B," begitu informasi tertulis yang disampaikan Pemprov DKI, Kamis (29/9).

Ditegaskan, Jakpro akan menjalankan Formula E secara B to B murni, dimana tidak ada tambahan dana dari APBD lagi, diluar dana yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya Jakpro terus berkoordinasi dengan FEO dan telah menyusun tim OC untuk melaksanakan Formula E tahun 2022.

Jakpro pun telah melakukan feasibility ulang dengan meminta referensi dari berbagai konsultan.

"Tidak ada temuan kerugian negara maupun potensi kerugian negara, serta tidak ada rekomendasi untuk ditunda," demikian informasi Pemprov DKI.

sumber: rmol.id
Said Didu Beberkan 3 Pelanggaran Dibongkarnya Diorama Dudung Abdurrachman dan AY Nasution Bisa Dijerat Pidana
28 September 2021
Said Didu Beberkan 3 Pelanggaran Dibongkarnya Diorama, Dudung Abdurrachman dan AY Nasution Bisa Dijerat Pidana
foto: Said Didu (tvone)


itoday - Pembongkaran diorama atau miniatur tokoh bersejarah pembasmi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berada di Makostrad kemungkinan terjadi beberapa pelanggaran.

Pernyataan itu itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Said Didu di acara Catatan Demokrasi bertajuk "Komunis Bangkit Kembali?" yang disiarkan langsung oleh tvOne pada Selasa malam (28/9).

"Ini ada tiga pelanggaran yang kemungkinan terjadi dari pembongkaran diorama tersebut. Pertama adalah pidana penghilangan aset negara. Kedua, pidana terhadap kelalaian menjaga aset negara, itu pidana. Ketiga, pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik," ujar mantan Sekretaris BUMN Said Didu seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (28/9).

Said Didu pun membeberkan secara jelas terkait ketiga pelanggaran tersebut.

Yang pertama terkait pelanggaran pidana menghilangkan aset negara. Menurut Said, jika diorama menggunakan dana APBN, maka dipastikan sebagai aset negara. Jika hilang, harus dipidana.

"Kalau dapat dari sumbangan dan atas nama institusi orang menyumbang, maka itu juga aset negara, bukan asetnya Letjen (Purn) AY Nasution. Kalau duit pribadinya AY Nasution, dan sudah dicatat sebagai aset museum, maka itu juga aset negara," kata Said Didu.

Sehingga kata Said Didu, harus dijelaskan pembuatan diorama tersebut menggunakan dana darimana.

"Kalau aset negara, maka Letjen (Purn) AY Nasution terancam pidana penghilangan aset negara. Jadi saya pikir itu harus diclearkan supaya jangan terulang dikemudian hari ada pendapat seseorang tidak setuju sesuatu, dan dia datang minta dibongkar, padahal itu aset negara. Itu bahaya sekali," jelas Said Didu.

Meskipun sebagai penggagas kata Said Didu, tidak bisa berbuat sesukanya karena diorama tersebut dibuat atau ide sebagai pejabat, bukan pribadi.

"Jadi saya (contoh) punya ide, saya punya juga bangunan-bangunan di Lab Biotek saya itu saya ada lambang, tahu tahu saya nanti 'oh salah tuh, saya mau bongkar'. Padahal itu aset negara, saya kena, tidak boleh," terang Said Didu.

Selanjutnya pelanggaran yang kedua adalah terkait kelalaian menjaga aset negara. Di sini kata Said Didu, penjaga aset negara adalah pimpinan lembaga yang menguasai.

"Jadi kalau ada orang yang mau ambil aset negara dalam hal ini Pangkostrad sekarang, dia harus melindungi. Tidak boleh membongkar apalagi mengizinkan. Jadi kalau terbukti nanti bahwa ini aset negara, maka Pangkostrad kena. Kenapa anda izinkan orang mengambil aset negara," tegas Said.

Apalagi, jika diorama tersebut sudah masuk di situs sejarah karena sudah museum Nasional yang perlindungannya lebih tinggi lagi karena menghilangkan situs.

"Bahayanya, menakutkan kalau ini dibiarkan itu akan terjadi, orang tidak setuju patungnya Bung Karno suatu saat, 'bongkar aja, aku yang bangun kok'. Nah itu bisa hilang semua," kata Said.

Yang ketiga adalah, terkait pelanggaran good governance. Said menyoroti adanya pendapat pribadi seseorang yang menjadi keputusan lembaga.

"Coba bayangkan, pendapat pribadi pensiunan mantan Pangkostrad yang dijadikan landasan untuk menghapuskan sesuatu, bahwa pertentangan sejarahnya boleh diperdebatkan, tapi menghapuskan itu harus keputusan institusi. Nah institusinya, kalau minimal bahwa didapatkan ditingkat angkatan darat TNI. Kalau itu di museum nasional, maka minimal diputuskan oleh Kemendikbud, bukan keputusan Pangkostrad pribadi," beber Said Didu.

Dengan demikian, pendapat pribadi dianggap sangat berbahaya untuk menjadi keputusan lembaga.

"Jadi saya pikir ini sangat serius bagi saya. Karena kalau ini berlanjut, maka bisa hilang semua hanya karena pendapat pribadi seseorang, terus itu biarkan dan diputuskan oleh pimpinan lembaganya mengizinkan orang itu," pungkas Said.

Dalam acara ini, juga dihadiri oleh Fadli Zon, Prof Hermawan Sulistyo, Prof Salim Haji Said yang mengikuti secara daring, Eko Kunthadi dan KH. Syarif Rahmat.

sumber: rmol.id