Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

BREAKING NEWS Dua Polisi Terdakwa Penembak Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek Divonis Bebas
18 March 2022
BREAKING NEWS: Dua Polisi Terdakwa Penembak Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek Divonis Bebas!
foto: Laskar FPI Korban KM 50 (okezone)


itoday - Dua Polisi terdakwa penembak Laskar FPI di Rest Area KM 50 Tol Cikampek, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella divonis bebas dalam sidang vonis kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Jumat 18 Maret 2022. 

Briptu Fikri Ramadhan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50 Tol Cikampek, namun hal itu dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer penuntut umum, menyatakan perbuatan Terdakwa Fikri Ramadhan dan M Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat, 18 Maret 2022.

"Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak Terdakwa. Menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," imbuh hakim.

Sebelumnya, Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan dituntut jaksa 6 tahun penjara terkait perkara ini. Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50 Tol CIkampek.

sumber: fin.co.id
Jerry Massie Bukan Urusan Luhut Bahas Pemilu Ingat Banyak Investor IKN Kabur
18 March 2022
Jerry Massie: Bukan Urusan Luhut Bahas Pemilu, Ingat Banyak Investor IKN Kabur
foto: Luhut Panjaitan (republika)


itoday - Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mulai dipertanyakan publik. Ini lantaran Luhut ikut campur dalam urusan kepemiluan.

Luhut baru-baru ini menyampaikan pernyataan dukungan terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dia menggunakan analisis big data yang menyebut ada 110 juta suara rakyat mendukung Pemilu Serentak 2024 ditunda.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai Luhut telah gagal menjalankan tugasnya sebagai Menko Marves dan telah keluar dari jalur.

"LBP asbun. Bukan urusan dia ngurus pemilu, dia ngomong. Sedangkan banyak investor kabur tanamkan sahamnya di IKN Nusantara tak diurus," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/3).

Di samping itu, Jerry memandang big data yang digunakan Luhut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sampai hari ini tidak diungkap secara rinci mengenai data 110 juta penduduk yang diklaim mendukung penundaan pemilu.

"Bayangkan riset saja atau penelitian lembaga survei hanya 1.000 hingga 2.000 responden, paling tinggi 3.000 responden, jadi data ngawur ini tak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik," tandasnya. 

sumber: rmol.id
DPD Ingatkan Luhut Bisa Terkena Pasal SebarHoaks
17 March 2022
DPD Ingatkan Luhut Bisa Terkena Pasal Sebar Hoaks
foto: Luhut Panjaitan (republika)


itoday - Senator DPD asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengingatkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi,  Luhut Binsar Pandjaitan dapat terancam pidana pasal penyesatan informasi atau penyebaran hoaks. Hal itu menyusul klaim big data yang mengatakan 60 persen dari 110 juta pengguna media sosial di Indonesia setuju penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dirinya mengingatkan ancaman pidana itu, karena Luhut tidak membeberkan bukti atau menanggapi klaim sebaliknya yang disampaikan banyak pihak. Termasuk pegiat media sosial di tanah air. 

"Itu kan Pak LBP terus diam dan menghilang, tidak lagi bicara soal big data itu. Padahal banyak pihak menyatakan klaim itu tidak benar atau bohong, kalau bohong terus disebarkan namanya penyebar hoaks kan ada ancaman hukuman bagi penyebar hoaks," ujar Abdul lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/3).
 
Ia mengatakan, sudah banyak orang dan aktivis yang masuk penjara dengan jeratan pasal penyebaran hoaks. Baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 
"Ini seperti rilis hasil survey-lah, yang salah satu tujuannya untuk membentuk opini di publik. Atau untuk agenda setting publik supaya masyarakat terpersepsi bahwa si A atau si B calon potensial," ujar Abdul. 
 
"Tetapi rupanya pola ini gagal memprovokasi masyarakat untuk percaya dan gagal memprovokasi tokoh-tokoh untuk mendukung. Yang terjadi malah sebaliknya, LBP malah dikeroyok oleh data yang menyatakan sebaliknya," sambungnya.
 
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
 
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
 
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut di siniar Deddy Corbuzier.

sumber: republika.co.id
Pangi Chaniago Luhut Jadi Rayap Demokrasi Tidak Pantas Disebut Negarawan
17 March 2022
Pangi Chaniago: Luhut Jadi Rayap Demokrasi, Tidak Pantas Disebut Negarawan
foto: Joko Widodo dan Luhut Panjaitan (bbc)


itoday - Kemunculan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam barisan pendukung penundaan pemilu semakin meningkatkan ketidakpedulian publik terhadap pemerintahan sekarang ini.

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).

"Menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan. Miris. Mereka yang seharusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," kata Pangi.

Pangi menjelaskan, Luhut belum lama ini hadir di muka umum dengan menyatakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo agar menjabat kembali untuk periode yang ketiga.

Beriringan dengan itu, mantan Menko Marves itu juga menggunakan analisis big data untuk melegitimasi penundaan pemilu.

"Dia membuat heboh big data 110 juta suara rakyat menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Saya tantang Luhut ekspose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data?" ujar Pangi

Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini, Luhut dan sejumlah tokoh politik yang mengkampanyekan penundaan pemilu hanya anggota orkestrasi dari desain penundaan pemilu yang dibuat oleh oligarki.

"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu yang punya tangan-tangan di pemerintah," demikian Pangi. 

sumber: rmol.id
Pembangunan IKN Nusantara Disebut Bisa Bikin Malu Jokowi Ini Penyebabnya
16 March 2022
Pembangunan IKN Nusantara Disebut Bisa Bikin Malu Jokowi, Ini Penyebabnya
foto: Joko Widodo (setpres)


itoday - Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi Hendri Satrio mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara bisa bikin Presiden Joko Widodo (Jokowi) malu.

Hendri Satrio mengatakan, proyek IKN harus selesai apabila Jokowi tak ingin malu.

Menurut Hendri, Jokowi akan menanggung malu apabila megaproyek IKN tidak terealisasikan alias mangkrak.

"Ya harus bisa diwujudkan itu IKN. Kalau enggak, bisa malu Pak Jokowi ini," kata Hendri Satrio, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (16/3/2022).

Selain itu, Hendri juga memberikan komentar mengenai sosok Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Bambang Susantono disebut jauh dari kriteria pemimpin IKN yang pernah disebutkan Jokowi.
Pasalnya, Jokowi memiliki kriteria seorang kepala daerah dan arsitek untuk menjadi kepala otorita IKN.

Hendri Satrio pun bertanya-tanya apakah ada sosok pembisik di balik pilihan Jokowi.

"Walaupun memang ada pembisik, tapi itu sudah jadi pilihan Pak Jokowi sendiri," ungkap Hendri.

Oleh sebab itu, menurut Hendri, Jokowi harus bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

"Jadi, sekarang tanggung jawabnya sepenuhnya ada di Pak Jokowi, bukan pembisik lagi," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN.

sumber: suara.com
Luhut Sebut Punya Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda Pakar Saya Ketawa Kok Kita Semua Dianggap Bodoh
16 March 2022
Luhut Sebut Punya Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda, Pakar: Saya Ketawa, Kok Kita Semua Dianggap Bodoh?
foto: Luhut Pandjaitan (republika)


itoday - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan bahwa masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi terkait dengan adanya klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.

Bivitri mengaku tergelitik ketika mendengar Luhut menyampaikan adanya big data soal 110 warga atau netizen ingin Pemilu 2024 ditunda.

"Yang paling saya tertawa sambil marah dengar 110 juta orang itu klaimnya. Saya ketawa karena kok kita semua dianggap bodoh atau gimana ya?," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Demokrasi Konstitusional Dapam Ancaman', Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, lembaga yang memang fokus terhadap persoalan internet yakni Drone Emprit sudah menyebut klaim 110 juta Luhut tersebut tidak mungkin terjadi.

"Karena percakapan di twitter saja 10-ribu sekian yang hanya di mention. Facebook pengguma kita sekitar 7 ribuan. Jadi kita disesatkan oleh data itu yang disampaikan di sebuah channel youtube yang saya yakin tidak volunterism seperti kita tapi ada biayanya. Dan dengan itu kita sudah ditunjukkan logical fallacy, seakan-akan karena yang mengatakan seoramg menko maka itu bisa dianggap benar, itu kan logical fallacy," tuturnya.

Lebih lanjut, Bivtri mengatakan tidak bisa atas nama mayoritas kemudian melanggar semua aturan yang ada. Apalagi yang dilanggar merupakan aturan konstitusi.

"Kalau atas nama angka ratusan juta ada yang bilang semua orang yang tidak pakai masker bisa dipenjara, kan melanggar HAM. Masa kita mau lakukan atas nama mayoritas?," tuturnya.

Untuk itu, Bivitri menyebut klaim big data tersebut masih bisa diperdebatkan. Ia mengajak masyarakat agar tidak dibodoh-bodohi dengan klaim-klaim semacam tersebut.

"Jadi tidak selamanya klaim mayoritas, apalagi mayoritasnya netizen dan klaimnya bisa diperdebatkan itu bisa digunakan utk menginjak-nginjak konstitusi. Karena itu kita harus bergerak bersama-sama supaya jangan dibodoh-bodohi terus. Ngapain 2045 kita bicara industry blabla tapi kalau kita adik-adik kita dibodoh-bodohi dengan cara ini, apa yang mau dicapai 2045?," tandasnya.

sumber: suara.com