Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

RKUHP Jadi Ancaman Bagi Kebebasan Pers
18 July 2022
RKUHP Jadi Ancaman Bagi Kebebasan Pers
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Dewan Pers mengungkapkan sejumlah ketentuan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam kebebasan pers di Indonesia. Padahal, pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers itu telah dikritisi Dewan Pers pada pembahasan RKUHP sebelumnya, namun masih ada dalam draf final terbaru RKUHP.

"Secara umum kami melihat pasal-pasal yang kami sorot pada waktu itu ada sekitar delapan poin dan poin-poin tersebut masih tetap di sini yaitu pasal-pasal yang dianggap memberangus pers dan keberadaan pers," ujar Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana dalam keterangan persnya secara daring, Jumat (15/7/2022) pekan lalu.

Yadi mengatakan, berbeda pada pembahasan RKUHP sebelumnya, Dewan Pers saat ini tidak lagi diajak dalam mendiskusikan pasal-pasal tersebut.

"Dewan Pers tidak lagi diajak untuk membahas RKUHP, walaupun dulu pernah. Kita berharap pemerintah dan DPR agar kembali mengkaji pasal pasal itu dan melihat kembali dengan mengundang stakeholder atau pemangku kepentingan terkait," katanya.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menilai tidak dilibatkannya Dewan Pers dalam RKUHP membahayakan pers dan kerja jurnalis. Dia mengatakan, terdapat 10-12 pasal di RKUHP yang bagian-bagian ataupun isu-isu membelenggu kebebasan pers. Pers kata Azyumardi, termasuk jurnalis menjadi objek delik dan kriminalisasi melalui RKUHP ini.

Dia mencontohkan, pasal yang tidak membolehkan pers/media melakukan kritik-kritik tanpa adanya solusi. Azyumardi menjelaskan, kritik yang dimaksud kekuasaan bersifat umum bukan hanya ditujukan kepada presiden dan wakil presiden tetapi pemerintahan umum hingga tingkat bawah.

Karena itu media yang memuat kritik tapi tidak ada solusi itu bisa terkena delik hukum.

"Kita berkesimpulan RKUHP yang sekarang ini jauh lebih lebih berbahaya dan lebih berpotensi untuk memberangus kebebasan pers kebebasan berekspresi," ujar Azyumardi, Jumat (15/7/2022).

Selain itu, Pers/media itu dilarang menyiarkan berita-berita yang belum teruji kebenarannya. Jika pemberitaan itu tidak tidak sesuai dengan kebenaran, maka jurnalis dan media bisa kena delik kena hukum berjenjang.

"Kalau misalnya yang diberitakan itu cuma tidak menimbulkan kegaduhan ya hukumannya lebih ringan tapi kemudian kalau menimbulkan kegaduhan lebih berat," kata Azyumardi.

Dewan Pers menyatakan, akan secepatnya beraudiensi dengan DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak penyusun RKUHP.

"Dewan Pers bersama konstituen dan elemen masyarakat sipil akan mencoba bertemu dengan DPR dan Kemenkumham untuk mendialogkan RKUHP secepatnya," kata Anggota Dewan Pers Asmono Wikan saat dikonfirmasi, Ahad (17/7/2022).

Asmono yang juga Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers ini mengatakan, audiensi penting agar jangan sampai pasal-pasal tersebut lolos di RKUHP. Meskipun saat ini DPR sedang reses, tetapi pembahasan RKUHP akan berlanjut saat masa persidangan DPR kembali dimulai Agustus mendatang.

"Dewan pers ingin pasal diubah dengan memerhatikan semangat dan prinsip-prinsip demokrasi serta kemerdekaan pers maupun kebebasan berpendapat," kata Asmono.

Sekjen Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia Ika Ningtyas Unggraini mengatakan, baik Pemerintah dan DPR hingga saat ini tidak terbuka terkait draf RKUHP yang sudah diserahkan ke DPR. Dari draf RKUHP diketahui banyak pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia.

Ika mengatakan, pasal-pasal bermasalah tersebut sebetulnya sudah pernah dikritisi pada pembahasan 2019 lalu, tetapi masih dipertahankan di draft RKUHP yang beredar tersebut.

"Yang kita lihat pasal-pasal anti demokrasi warisan kolonial, masih muncul di RKUHP yang baru, setidaknya kita liat dari draf yang beredar 4 Juli berdampak serius terhadap pers, ini akan membawa potensi banyak jurnalis ke jeruji besi," ujar Ika dalam jumpa pers secara virtual, Senin (18/7/2022).

Ika mengatakan, sejumlah pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, tindak pidana kekuasaan umum dan lembaga negara, tindak pidana berita bohong dan tidak pasti secara langsung berkaitan dengan kerja-kerja jurnalis. Dia menjelaskan, ketika jurnalis melakukan kritik kepada presiden dan wakil presiden bahkan level pemerintah daerah sekalipun menjadi celah mudah bagi pihak yang dikritik untuk mempidanakan jurnalis melalui pasal ini.

Selain itu, pasal ini juga sudah dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 lalu, tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh Pemerintah.

"Tidak menutup kemungkinan kalau kemudian RKUHP ini disahkan, akan semakin banyak jurnalis-jurnalis yang divonis pidana," kata Ika.

Kedua, lanjut Ika, pasal bermasalah lainnya adalah pasal 263 tentang berita bohong yang rawan disalahgunakan pihak tertentu, tidak terkecuali instansi pemerintah seperti Polri. Berdasarkan catatan AJI, selama dua tahun terakhir, banyak karya jurnalistik yang sudah melalui prosedur verifikasi ketat dengan mudah dilabeli hoaks oleh institusi Polri.

"Jadi bayangkan jika pasal ini kemudian masuk dalam RKUHP, besok-besok akan semakin banyak berita yang bermuatan kritik terhadap penyelenggaraan negara kemudian ini semakin mudah dilabeli hoaks lalu diseret dengan pasal 263," kata Ika.

Ketiga, pasal 264 tentang tindak pidana bagi berita yang tidak lengkap turut mengancam kerja jurnalis. Ika menilai, pasal ini akan mudah digunakan bagi produk jurnalistik dengan kondisi tertentu seperti Breaking News yang memaksa harus cepat dan diperbarui setiap waktu atau kendala akses internet.

Kondisi ini kata Ika, menjadikan produk jurnalistik tersebut belum lengkap. Namun demikian, pasal 264 ini kemudian membuat berita yang dianggap tidak lengkap atau belum mendapat data yang utuh di lapangan mudah dijerat pidana dengan pasal ini.

Padahal kata Ika, ketentuan mengenai keberimbangan atau cover both sides sudah ada dalam Undang-undang Pers, termasuk mekanisme hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers.

"Ini menunjukkan logika dalam pasal ini kaca seolah-olah generalisasi bahwa berita yang tidak lengkap itu sebagai informasi palsu. Ini juga bukti ketidakpahaman perumusan pasal-pasal RKUHP ini terhadap kerja-kerja jurnalistik," kata Ika.

Kemudian, pasal yang tidak kalah mengkhawatirkannya bagi insan pers adalah pasal 598, 599 dan 600 yang mengatur tentang tindak pidana penerbitan dan percetakan. Dia menilai pasal-pasal ini sengaja dimasukkan agar membuat pers menjadi delik umum, tidak lagi sebagai lex specialis.

"Melihat pasal-pasal ini tentang RKUHP memang sengaja memasukkan pers sebagai delik umum bukan lagi sebagai lex specialis yang telah diatur oleh undang-undang Pers," kata dia.

Karena itu, AJI bersama Komite Keselamatan Jurnalis mengajak pers dan masyarakat sipil untuk mengawal penuh pembahasan RKUHP antara DPR dan Pemerintah. Sebab, jika pasal-pasal bermasalah tersebut sampai disahkan tidak hanya merugikan pers di Indonesia tetapi juga kebebasan seluruh masyarakat.

"Mudah-mudahan DPR mau dan menjawab permohonan kami sehingga kami dari masyarakat sipil bisa berpartisipasi lagi dalam memberikan kritik dan masukan terhadap RKUHP," ujar perwakilan Komite Keselamatan Jurnalis, Zaky Yamani dari Amnesty International indonesia dalam jumpa pers virtual, Senin (18/7/2022).

Zaky juga meminta agar DPR dan Pemerintah tidak menutup ruang dengan mengatakan pembahasan RKUHP sudah final. Dia menegaskan, masih banyak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP berdasarkan draf yang beredar di publik tersebut.

"Walaupun pemerintah mengatakan hanya ada 14 isu yang dianggap bermasalah, pada kenyataannya masyarakat sipil punya banyak isu lebih dari pada itu. Jadi sekali lagi kepada DPR, buka lagi ruang partisipasi publik dan diawali dengan memberikan draf yang sahih," ujarnya.

sumber: republika.co.id
Kapolri Copot Irjen Ferdy Sambo
18 July 2022
Kapolri Copot Irjen Ferdy Sambo
foto: Ferdy Sambo (republika)


itoday - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencopot sementara Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Mabes Polri. Pelucutan jabatan sementara itu dilakukan demi objektivitas penyidikan, dan pengungkapan kasus tembak-menembak antara Brigpol J, dan Bharada E di rumah Irjen Sambo. Kapolri menyerahkan sementara tanggung jawab jabatan Kadiv Propam, kepada Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono.

“Kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam Polri,” ujar Jenderal Sigit, dalam jumpa pers resmi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/7).

Sigit menerangkan, pencopotan jabatan Irjen Sambo ini, keputusannya sendiri sebagai komandan tertinggi institusi Polri. Bukan, rekomendasi dari Tim Gabungan Khusus yang ia bentuk untuk pengungkapan tuntas insiden di Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel) itu.

Kapolri juga menerangkan, pencopotan sementara Irjen Sambo selaku Kadiv Propam, untuk menjawab respons publik terkait kasus tersebut. Sebab Jenderal Sigit mengatakan, dari pemantauannya atas perkembangan kasus tersebut, sudah memunculkan spekulasi-spekulasi yang bakal berdampak pada objektifitas proses pengungkapan, maupun penyidikan.

“Saya mencermati perkembangan yang ada, dan untuk menghindari spekulasi yang ada, dan perkembang dan tentunya akan berdampak pada proses yang sedang kita laksanakan, maka saya putuskan bahwa mulai malam ini, jabatan Irjen Pol Ferdy Sambo, sebagai Kadiv Propam, saat ini saya nonaktifkan,” begitu kata Sigit.

Selanjutnya, Sigit memerintahkan Wakapolri Komjen Gatot, sebagai pejabat sementara, atau komandan interim Kadiv Propam. “Kemudian jabatan saya serahkan kepada Pak Wakapolri untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kadiv Propam,” sambung Sigit.

Sebelumnya, tembak-menembak antara Brigpol J, dan Bharada E terjadi pada Jumat (8/7) di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Sambo, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel). Brigpol J, dan Bharada E adalah sesama anggota polisi yang berdinas di Divisi Propam Polri, di bawah komando Irjen Sambo. Keduanya terlibat baku tembak, menggunakan senjata api berpeluru tajam aktif.

Dari hasil penyidikan oleh Polres Jaksel disebutkan, Brigpol J yang pertama menembak Bharada E. Dikatakan tujuh peluru keluar dari laras HS-16 pegangan Brigpol J saat menyerang Bharada E. Bharada E, dikatakan membalas dengan melakukan tembakan sebanyak lima kali menggunakan Glock-17.

Brigpol J tewas di tempat dalam insiden tersebut. Disebutkan, penyebab, atau motif insiden tersebut berawal dari dugaan pelecehan seksual terhadap isteri Irjen Sambo, Putri Candrawathi Sambo.

Disebutkan juga oleh Polres Jaksel, Brigpol J melakukan ancaman dengan penodongan senjata api ke Nyonya Sambo. Dikatakan aksi Bharada E menembak rekannya itu, untuk melindungi diri dari ancaman Brigpol J. Dan melindungi Nyonya Sambo dari aksi pelecehan yang dilakukan oleh Brigpol J.

Atas kejadian tersebut, Kapolri Sigit, pekan lalu membentuk Tim Gabungan Khusus, menggandeng Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tim khusus tersebut, dibentuk untuk mengungkap fakta peristiwa kasus tersebut.

sumber: republika.co.id
Selain Waktu Pembahasan yang Singkat Pembentukan Komcad pada UU PSDN Rawan Disalahgunakan
15 July 2022
Selain Waktu Pembahasan yang Singkat, Pembentukan Komcad pada UU PSDN Rawan Disalahgunakan
foto: Diskusi Imparsial (rmol)


itoday - Penolakan sejumlah kalangan pada eksistensi UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, menjadi hal wajar karena pada prosesnya minim partisipasi publik.

Begitu dikatakan Direktur LBH Palembang Juardan Gultom, pada diskusi "Telaah Kritis UU 23/2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi," Kamis (14/7).

"Dari segi proses, pembahasan UU PSDN ini sudah bermasalah karena pembahasannya dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik," kata Juardan.

Selain soal minim partisipasi publik, Juardan juga menyoroti soal pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang diamanatkan UU 23/2019.

Dia khawatir, komcad bakal disalahgunakan dan bisa menjadi pelindung pemodal atau penguasa yang belakangan ini banyak memiliki masalah terkait perampasan tanah atau lahan warga.

"Kedepannya, sangat mungkin terjadi klaim sepihak terhadap tanah atau SDA rakyat oleh negara. Selain itu ke depan akan ada ketimpangan sistem penguasaan tanah," terangnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Ardi Manto, Wakil Direktur Imparsial. Tepatnya, soal pengaturan bahwa komcad bisa dipakai dalam upaya menghadapi ancaman non militer.

"Ini problem substansinya, definisi ancaman dalam UU PSDN ini yang multitafsir dan sangat luas. Komcad tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman perang melainkan juga ancaman non militer," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, penetapan komcad yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan juga tidak melalui proses yang demokratis.

"Hal ini melanggar prinsip kesukarelaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak atas properti yang telah dijamin oleh konstitusi," pungkasnya. 

sumber: rmol.id
Muslim Cara Zulhas Kampanyekan Anaknya Hanya Ikuti Cara Bosnya yang Jadikan Anak hingga Menantu jadi Pejabat
15 July 2022
Muslim: Cara Zulhas Kampanyekan Anaknya Hanya Ikuti Cara Bosnya yang Jadikan Anak hingga Menantu jadi Pejabat
foto: Joko Widodo dan Zulkifli Hasan (kabar24)


itoday - Tindakan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas, yang melakukan kampanye dukungan untuk anaknya dengan menggunakan minyak goreng dianggap tidak salah. Karena, Zulhas diyakini hanya meniru langkah bosnya, Presiden Joko Widodo.

Seperti disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Presiden Jokowi sebelumnya juga menjadikan menantu dan anaknya sebagai Walikota, dan menjadikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai adik iparnya.

"Jokowi telah berhasil suburkan KKN yang ditentang saat reformasi. Zul tidak salah promosikan putrinya saat urus migor (minyak goreng). Zul pasti jadikan Jokowi sebagai suritauladan dan panutannya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/7).

"Jokowi adalah Bapak KKN, sebagai anak buahnya, Zul pasti jadikan Jokowi sebagai sumber inspirasi. Bagaimana ketika menjabat, anak, istri, menantu, ipar jadi pejabat," sambungnya.

Karena itulah Muslim meyakini, Zulhas juga berpikir bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Di mana, Jokowi menjadikan anak, menantu, dan ipar sebagai pejabat, dan tanpa adanya sanksi.

Bahkan akibatnya, Koordinator Indonesia Bersatu ini menilai, akan kembali muncul "Zulhas" lainnya, mengingat tidak adanya sanksi yang dialami oleh Jokowi.

"Reformasi menghancurkan KKN dengan TAP MPR anti-KKN kini telah subur kembali. Reformasi dipelopori oleh Amien Rais dkk menumbangkan Orde Baru dengan menumpas KKN. Kini KKN hidup semakin subur," paparnya.

"Semua terpulang ke rakyat, apakah mau berdampingan dengan pejabat negara yang suburkan KKN atau tidak. Meski KKN itu telah jadi musuh, tapi kini musuh itu mewujud kembali. Dari presiden, menteri, bahkan pejabat di daerah," pungkas Muslim.

sumber: rmol.id
KontraS Kejanggalan Kasus Brigadir J Mirip dengan Kematian 6 Laskar FPI
15 July 2022
KontraS: Kejanggalan Kasus Brigadir J Mirip dengan Kematian 6 Laskar FPI
foto: Ferdy Sambo (facebook)


itoday - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti beberapa kejanggalan dalam proses pengusutan kasus adu tembak antarpolisi yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Berdasarkan informasi yang kami himpun, terdapat berbagai kejanggalan yang mewarnai proses pengusutan kasus ini," kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar dalam keterangannya, dikutip Jumat (15/7/2022).

Pertama, sebut Rivanlee, terkait disparitas waktu yang cukup lama sejak insiden dengan pengungkapan ke publik yakni sekitar dua hari. Lalu, kronologis yang berubah-ubah disampaikan oleh pihak Kepolisian, membuat kasus ini tak masuk akal.

Kedua, ditemukannya luka sayatan pada jenazah Brigadir J di bagian muka. Ketiga keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah. Kemudian CCTV dalam kondisi mati pada saat peristiwa terjadi.

Terakhir, keterangan Ketua RT setempat yang mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa adu tembak dan proses olah tempat kejadian perkara (TKP).
"Kami menilai bahwa sejumlah kejanggalan tersebut merupakan indikasi penting bahwa Kepolisian terkesan menutup-nutupi dan mengaburkan fakta kasus kematian Brigadir J," tutur dia.

Atas beberapa kejanggalan yang ada, Rivanlee memandang bahwa kasus baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada E ini, seperti halnya kejanggalan pada kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

"Bukan kali pertama, upaya Kepolisian dalam menyembunyikan fakta juga terjadi pada kasus terdahulu, seperti halnya penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI)," sebut dia.

"Pada persidangan kasus, terbukti bahwa sejumlah warga sekitar diduga mengalami intimidasi oleh aparat untuk tidak merekam peristiwa dan bahkan diminta untuk menghapus file rekaman atas peristiwa penangkapan yang terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Komnas HAM ketika memberikan keterangan di persidangan," tambah Rivanlee.

Fenomena Impunitas Aparat

Oleh karena itu, KontraS menilai adanya kejanggalan pertanggungjawaban perkara pidana sering terjadi apabila melibatkan anggota kepolisian dengan sejumlah pola yang sama.

Seperti ketidaktegasan dalam mekanisme pidana terhadap anggota yang terbukti bersalah. Hingga akhirnya menyerahkan pada mekanisme internal etik atau disiplin.

Kerap kali mengupayakan penyelesaian perkara dengan cara “kekeluargaan” atau “perdamaian” yang membuat pihak korban menjadi tertekan dan menyetop perkara. Lalu, tidak adanya evaluasi kelembagaan serta perbaikan institusi dari kesalahan yang terjadi.

"Selain memunculkan keberulangan peristiwa, hal tersebut tentu saja akan berimplikasi pada terkikisnya kepercayaan masyarakat dan meruntuhkan wibawa Korps Bhayangkara. Sebab, hal tersebut akan mencoreng asas equality before the law dan hanya akan memperpanjang fenomena impunitas aparat," tutur dia.

Sekedar informasi, kasus adu tembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang melibatkan Brigadir J dan Bharada E terjadi pada Jumat (8/7/2022) pukul 17.00 WIB. Brigadir J tewas dengan sejumlah luka dalam kasus ini.

Kepolisian menyebut, adu tembak antardua anak buah Ferdy Sambo ini diduga dipicu tindakan pelecehan. Polisi menyebut, Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Kasus ini tengah diusut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Kapolri Bentuk Tim Khusus

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ini.

Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono beserta jajaran Irwasum, Bareskrim, Provos, hingga Paminal Polri.

"Satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota. Dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita- berita lair yang beredar yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik," ucap Sigit.

Selain melibatkan instansi internal Polri, kata Sigit, tim khusus ini juga melibatkan rekan-rekan dari eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM agar proses hukum nantinya bisa lebih transparan.

"Satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar dalam hal ini Kompolnas dan Komnas HAM terkait isu yang terjadi sehingga di satu sisi kita tentunya mengharapkan kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif," ucapnya.

sumber: liputan6.com
Politisi PDIP Ungkap Keinginan Luhut Jadi Cawapres Sudah Siapkan Uang Ratusan Miliar
14 July 2022
Politisi PDIP Ungkap Keinginan Luhut Jadi Cawapres, Sudah Siapkan Uang Ratusan Miliar
foto: Luhut Panjaitan (cnnindonesia)


itoday - Politisi PDIP Panda Nababan mengungkap keinginan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Niatan Luhut menjadi cawapres mendampingi Jokowi ini terjadi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Kisah Luhut ingin menjadi cawapres ini tertuang dalam buku otobiografi Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung dalam buku dua Dalam Pusaran Kekuasaan.

Menurut Panda Nababan, ia pernah diminta Luhut mengundang sejumlah anggota DPR lintas Fraksi untuk bertemu.

Pada pertemuan yang berlangsung di kantor Luhut di kawasan Kuningan, Luhut menyatakan keinginannya menjadi cawapres kepada sejumlah anggota DPR.

“Kalau kalian tidak setuju dengan saya, paling tidak kalian janganlah menghalangi saya,” kata Luhut saat itu sebagaimana dikisahkan Panda.

Untuk memuluskan niatannya, Luhut membentuk tim sukses yang diisi teman-teman AKABRI angkatan 1970, angkatan Luhut.

Luhut bersama Tim Akabri 70 menggelar pertemuan dengan tokoh partai politik, termasuk Panda Nababan dan rekan bisnis di rumahnya.

Luhut lalu meminta pendapat para tamunya mengenai rencananya maju sebagai cawapres termasuk Panda Nababan.

Panda kemudian menceritakan mengenai karir Jokowi dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.

Kata Panda, saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, ia memilih wakilnya FX Hadi Rudiatmo beragama Katolik.

Setelah Jokowi menjadi Gubernur DKI, Hadi Rudiatmo yang beragama Katolik menjadi Wali Kota Solo.

Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI, dia berpasangan dengan Ahok beragama Kristen. Begitu Jokowi menjadi Presiden, ia meninggalkan Ahok menjadi Gubernur DKI.

“Apakah tradisi itu nanti diteruskan, Saudara Luhut? Apa iya, jika nanti ada apa-apa, wakilnya yang Kristen sudah bisa diterima elit politik Indonesia untuk menjadi Presiden?

“Apakah kondisi ini nantinya tidak menjadi kontraproduktif terhadap pencalonan Jokowi sebagai Presiden?” kata Panda ke Luhut.

Belum selesai Panda bicara, Luhut langsung memotong.

“Sudah, jangan diteruskan. Aku sudah menangkap apa yang kau mau. Dengan ini saya nyatakan, saya tidak maju menjadi cawapres,” tegas Luhut.

Mendengar pernyataan Luhut ini, sejumlah jenderal angkatan Luhut langsung mengangkat jempol di bawah meja yang ditujukan ke Panda.

Mereka segan membantah omongan Luhut pada pertemuan itu sehingga begitu Panda bicara seperti itu mereka senang.

“Konsentrasi kita sekarang memperkuat Bravo 5 mendukung Jokowi,” kata Luhut bersemangat.

sumber: suara.com