Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Hanya Gerakan Sorak Politik Projo Tidak Bisa Pengaruhi Konstelasi Pilpres 2024
13 June 2022
Hanya Gerakan Sorak Politik, Projo Tidak Bisa Pengaruhi Konstelasi Pilpres 2024
foto: Dedi Kurnia Syah (rmol)


itoday - Relawan Pro Jokowi (Projo) yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi dipandang tidak memiliki pengaruh politik signifikan. Bahkan dalam konstelasi politik Indonesia, Projo hanyalah berfungsi sebagai sorak politik.

Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Senin (13/6).

Menurut Dedi, terkait dinamika Pilpres 2024, Projo tidak akan mempengaruhi situasi, baik iklim dan bahkan terlibat dalam menentukan calon di pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.

"Projo sebenarnya lebih terlihat sebagai industri sorak politik, tidak mempengaruhi situasi, atau iklim pemilih maupun kontestasi di Pilpres," demikian kata Dedi.

Dedi memandang, tidak berpengaruhnya Projo bukan hanya terkait dengan momentum Pilpres 2024 mendatang, tetapi sejak perhelatan Pilpres 2019 silam.

Dedi menganalisa, Projo akan menjalankan hal yang sama yaitu berfungsi sebagai periuh politik semata. Ia menengarai, Projo bekerja politik semata-mata menjunjung tokoh karena orientasi ekonomi semata, bukan sosok terbaik.

"Projo hanya gerakan periuh politik, dan orientasinya bukan soal menjunjung tokoh yang dianggap terbaik dalam kandidasi, lebih pada soal orientasi ekonomi," terang Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/6).

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan posisi politik periuh politik dan orientasi ekonomi tidak hanya berlaku bagi Projo, tetapi seluruh elemen relawan pendukung tokoh yang akan diusung di pertarungan Pilpres.

"Sebenarnya tidak saja Projo, gerakan relawan politik di Indonesia masih didominasi tujuan pekerjaan dibanding tujuan memenangkan tokoh yang dianggap lebih baik dari tokoh lainnya," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Skenario FPI Reborn Ada untuk Menggerus Elektabilitas Anies Baswedan
10 June 2022
Skenario FPI Reborn Ada untuk Menggerus Elektabilitas Anies Baswedan
foto: Anies Baswedan (ist)


itoday - Kemunculan kelompok mengatasnamakan FPI Reborn disinyalir sengaja diskenario untuk merontokkan elektabilitas Anies Baswedan jelang perhelatan Pilpres 2024.

Apalagi, kemunculan kelompok tersebut menggunakan nama organisasi mirip dengan yang sudah dibubarkan pemerintah itu secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta itu.

"Deklarasi ini tidak terlihat organik, justru merugikan Anies Baswedan dan bisa menggerus elektabilitasnya," kata Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Dimas Tri Nugroho dikutip dari Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (10/6).

Menurut pandangan Gema Cita, deklarasi tersebut paslu dan menduga ada aktor lain di balik aksi tersebut.

"Mereka datang ke lokasi bukan untuk benar-benar mendukung Anies, melainkan karena diiming-imingi imbalan materi oleh pihak oknum tertentu," kata Dimas.

Dugaan tersebut makin menguat usai adanya pernyataan sikap dari Forum Persaudaraan Islam (FPI) bahwa mereka sampai saat ini tidak pernah melakukan deklarasi dukungan terhadap tokoh manapun.

"Sehingga bisa dipastikan bahwa deklarasi FPI Reborn adalah deklarasi yang dilakukan oleh orang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab dengan mencatut nama FPI," tutupnya.

sumber: rmol.id
Kecam Penghinaan Nabi Muhammad Tiga Organisasi Islam Blokir Jalan dan Bakar Ban di Depan Kedubes India
10 June 2022
Kecam Penghinaan Nabi Muhammad, Tiga Organisasi Islam Blokir Jalan dan Bakar Ban di Depan Kedubes India
foto: Demo Kedubes India (rmol)


itoday - Protes penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW, tiga organisasi Islam tanah air memblokir jalan dan bakar ban di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) India yang berada di Gama Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (10/6).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, puluhan orang dari Pimpinan Pusat Serikat Sarjana Muslim Indonesia (PP Sesmi), Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Serikat Islam (PP Perisai), dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB Semi) menggeruduk Kedubes India untuk Indonesia sejak pukul 14.30 WIB.

Selang setengah jam kemudian, massa aksi mulai melakukan pemblokiran satu jalur lambat di Jalan H.R. Rasuna Said serta membakar ban di tengah jalan dan berlangsungnya orasi.

Melihat aksi itu, aparat kepolisian terlihat berusaha untuk memadamkan api yang membakar ban tersebut. Namun demikian, massa aksi menolak dan menghalangi aparat kepolisian agar tidak memadamkan api.

"Mundur pak, mundur! Kalau tidak kami akan menutup semua jalan. Kalau jalan tidak ditutup, kami akan merangsek ke dalam," teriak sang orator dari atas mobil komando.

Dalam aksinya ini, massa aksi memprotes atas penghinaan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Jurubicara Partai Bhartya Janata Parti (BJP) selaku Perdana Menteri di India, yaitu Nerendra Modi.

"Kami mengecam keras tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh petinggi negara India tersebut," tegas sang orator saat menyampaikan orasinya.

Aksi ini mengakibatkan lalu lintas di sekitar mengalami kepadatan akibat di jalur lambat ditutup setengah jalan. Sehingga, kendaraan hanya bisa melintas di jalur cepat. Aksi juga dikawal ketat oleh puluhan anggota kepolisian.

sumber: rmol.id
Polisi Bendera Hitam Terpasang di Acara Deklarasi Anies Capres Bukan Bendera HTI
10 June 2022
Polisi: Bendera Hitam Terpasang di Acara Deklarasi Anies Capres Bukan Bendera HTI
foto: Majelis Sang Presiden (liputan6)


itoday - Bendera bertuliskan kalimat tauhid terlihat pada acara 'Deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029' yang digagas Majelis Sang Presiden.

Kemunculan bendera menimbulkan polemik. Polisi memastikan itu bukanlah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Bukan mas, (hasil pemeriksaan kita itu bukan bendera HTI)," singkat Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto saat dihubungi, Jumat (10/6/2022).

Sebelumnya, sejumlah saksi menjalani pemeriksaan menyusul kemunculan bendera hitam yang disebut-sebut mirip bendera HTI. Antara lain sekuriti dan pihak penyelenggara 'Deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029'.

Polisi juga menyita bendara mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertuliskan kalimat tauhid sebagai barang bukti. Bendera bertuliskan kalimat tauhid terpasang di atas panggung berdampingan dengan bendera merah putih. Letak bendera itu berada di kanan dan kiri panggung.

Bendera itu lantas diminta panitia diturunkan lantaran khawatir dianggap sebagai bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang turunin itu bendera," ujar salah satu orang panitia yang sempat bersitegang.

Terlihat dua panitia yang tampak seragam mengenakan jubah putih dan sorban yang meminta bendera tersebut diturunkan. Beberapa lainnya tampak menggunakan gamis berwarna hitam.

"Kita enggak mau menjebak Pak Anies," ujar salah satu panitia.

Bendera Diturunkan Panitia

Terkait ketegangan tersebut, Alif Akbar, salah satu panitia menjelaskan, ketegangan itu terjadi sebagai bentuk antisipasi adanya salah tangkap persepsi terhadap kehadiran bendera tauhid yang dianggap HTI.

"Kalau itu bentuk kecintaan kita satu sama lain, dikarenakan kita Umat Islam harus saling mengingatkan apabila ada kesalahan itu bentuk kecintaan aja tidak ada bentuk suatu masalah besar di sini," ucap Alif Akbar.

"Jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya suatu hal yang sifatnya dibesar-besarkan. Itu bentuk kecintaan kita untuk saling mengingatkan dan seperti itu," jelas dia.

Usai bersitegang itu, lantas panitia menurunkan empat bendera tersebut. Terlihat hanya menyisakan dua pasang bendera merah putih di atas panggung.

Setelah itu, barulah acara berlanjut ke pembacaan doa yang dipimpin salah satu panitia dan dilanjutkan dengan pernyataan deklarasi yang diikuti seluruh peserta di atas panggung.

sumber: liputan6.com
Geger Bendera HTI Berkibar di Acara Deklarasi Anies Presiden Black Campaign buat Jatuhkan Anies Jelang Pilpres
08 June 2022
Geger Bendera HTI Berkibar di Acara Deklarasi Anies Presiden, Black Campaign buat Jatuhkan Anies Jelang Pilpres?
foto: Majelis Sang Presiden (suara)


itoday - Ratusan orang yang tergabung dalam Majelis Sang Presiden baru saja menggelar deklarasi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029 mendatang. Merujuk informasi Jaringan Nasional Mileanies Pusat, nama kelompok itu terbilang baru di jaringan relawan Anies.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut ada indikasi 'black campain' terhadap sosok Anies. Sebab, dalam deklarasi tersebut sempat ada ketegangan lantaran ada empat bendera yang diduga sebagai atribut HTI.

Tidak hanya itu, para peserta yang hadir mengklaim memiliki latar belakang yang beragam. Mulai dari eks narapidana terorisme, eks HTI, hingga eks FPI.

"Saya tidak tahu apakah memang itu sebagai relawan resmi Anies, atau apakah memang bentuk bagian dari black campaign kepada Anies," ucap Ujang dalam sambungan telepon, Rabu (8/7/2022).

Oleh karena itu, lanjut Ujang, menjadi penting melakukan pencarian informasi lebih dalam terkait kelompok Majelis Sang Presiden. Tidak hanya itu, perlu ada pelacakan terkait motif deklarasi terhadap Anies Baswedan tersebut.

"Harus dicari dulu, oleh karena itu ini penting bagi kita semua untuk melihat apakah memang itu relawan resmi Anies yang tercatat, katakanlah dia Anies atau memang sengaja melakukan deklarasi itu untuk black campaign terhadap Anies, itu kan bisa terjadi," jelas Ujang.

Ujang memandang, persoalan ini tidak seserdehana yang dibayangkan. Tentunya, akan ada imbas -- entah positif maupun negatif -- terhadap Anies setelah acara deklarasi berlangsung.

"Oleh karena itu saya melihat, bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang kita lihat akan berimpact atau berdampak kepada Anies sendiri," papar dia.

Jika acara deklarasi yang digelar Majelis Sang Presiden benar-benar sebagai upaya black campain, tentunya hal itu akan merugikan Anies Baswedan. Menurut Ujang, genderang perang menuju kontestasi Pilpres 2024 telah ditabuh.

Merujuk pada latar belakang para peserta yang hadir, Ujang menduga ada semacam desain untuk menarasikan bahwa Anies dekat dengan kelompok 'kanan'. Bisa jadi, nantinya Anies akan dituduh dekat dengan kelompok radikal.

"Tentunya akan berdampak pada Anies. Tentu akan merugikan Anies sendiri karena nanti Anies akan dituduh sebagao capres yang memang berhaluan kanan, yang dituduh radikal," beber Ujang.

Dalam acara deklarasi sempat diwarnai ketegangan lantaran ada empat bendera diduga sebagai atribut HTI di atas panggung. Ujang menilai, ada semacam upaya untuk menurunkan elektabilitas Anies.

"Saya punya keyakinan ini adalah desain untuk mendegradasi atau menurunkan elektabilitas atau popularitas Anies kalau desainnya seperti itu. Karena sudah ada rancangan yang terencana," sebut dia.

Respons Relawan Anies

Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies Pusat, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, relawan Anies Baswedan mencapai 100 kelompok. Sedangkan, Majelis Sang Presiden terbilang sebagai nama baru dan belum terkenal.

"Kami di relawan yang sekarang jumlahnya hampir 100 kelompok relawan belum mengenal mereka yang deklarasi ini," kata Ramli saat dihubungi Suara.com.

Menurut Ramli, deklarasi yang digelar Majelis Sang Presiden cukup aneh. Sebab, acara deklarasi digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang notaben sebagai tempat mewah.

"Deklarasi ini sejujurnya agak aneh karena jarang relawan Anies yang bikin acara yang mewah seperti ini, kami mayoritas membuat kegiatan yang sederhana karena memang tak ada yang mendanai kami," ucap Ramli.

Dalam acara deklarasi yang dihelat Majelis Sang Presiden, para peserta berasal dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari eks narapidana terorisme, eks HTI, dan eks FPI.

Merespons hal tersebut, Jaringan Nasional Milieanies Pusat tidak bisa berkomentar lebih jauh. Sebab, siapa saja mempunyai hak untuk mendukung Anies Baswedan.

"Yang namanya relawan, tak bisa dilarang, jika sangat merugikan Anies, Anies sama sekali tidak bisa melarang mereka, apa kekuatan Anies untuk melarang mereka memberikan dukungan kepada Anies," beber Ramli.

sumber: suara.com
TNIPolri Aktif Pj Kepala Daerah Mayjen Purn Tri Tamtomo Rawan Posisi Mereka Limbung
07 June 2022
TNI/Polri Aktif Pj Kepala Daerah, Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Rawan! Posisi Mereka Limbung!
foto: Mayjen (Purn) Tri Tamtomo (ahmadsanusi-itoday)


itoday - Semakin Panas! pro kontra penunjukan penjabat (Pj) gubernur atau bupati/walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong hingga Pilkada serentak 2024 digelar.

Apalagi, faktanya ada sejumlah anggota TNI/Polri aktif yang dilantik menjadi Pj kepala daerah. Di antaranya adalah Paulus Waterpauw yang dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat, dan Andi Chandra As'aduddin untuk Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo turut mengingatkan bahaya pro dan kontra penunjukan Pj kepala daerah dari kalangan anggota TNI/Polri aktif.

“Ini kerawanan! Ini harus dijawab oleh TNI. Amanat Reformasi 1998 harus menjadi perhatian khusus. Tuntutan reformasi sederhana saja: bubarkan Dwifungsi ABRI dan bubarkan KKN. Ingat, kejadian 1998, adalah sebagai refleksi ketidakpuasan pada perjalanan 30 tahun Indonesia yang dilaksanakan oleh Orde Baru. Di mana, dirasakan bahwa peran ABRI terlalu power full. Sehingga masuk pada gatra-gatra kehidupan. Akhirnya, mempersempit ruang gerak temen-teman sipil,” beber Tri Tamtomo.

Menurut Tri Tamtomo, amanat Reformasi yang berisi pembubaran Dwifungsi TNI dan pembubaran KKN telah menjadi fokus berbagai kalangan yang memprotes keras penunjukkan Pj kepala daerah dari kalangan TNI/Polri aktif.

“Dwifungsi dan KKN jadi fokus temen-temen yang melakukan protes keras. Pemberdayaan kembali Pj TNI/Polri aktif dikhawatirkan akan mengambil hak orang lain. Padahal era hari ini adalah civil society. Sedangkan terkait KKN, dikhawatirkan pada pada Pemilu 2024 Pj TNI/Polri aktif akan dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu dalam memenangkan kelompoknya, atau meraih posisi-posisi tertentu,” tegas Tri Tamtomo.

Secara tegas Tri Tamtomo meminta TNI/Polri tidak dibawa-bawa pada ranah politik. “Ini adalah tugas berat. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR), supaya warga masyarakat tidak merasa ada pengkhianatan. Jangan dibawa-bawa rekan TNI/Polri aktif ini pada ranah politik. Politik TNI/Polri adalah politik negara. Yakni, bagaimana menyelamatkan, mempertahankan bangsa ini dari berbagai ancaman,” beber Tri Tamtomo.

Kendati demikian, Tri Tamtomo meminta semua pihak untuk tidak suudzon dengan anggota TNI/Polri aktif yang menjadi Pj Kepala Daerah. “Apakah penunjukan Pj TNI/Polri itu terkait kepentingan 2024? Bisa iya, bisa tidak. Yang saya garisbawahi di sini adalah penunjukan Pj dari TNI/Polri. Memang benar, bahwa TNI/Polri tegak lurus pada komando di atas. Tetapi kita tidak boleh suudzon, bahwa mereka akan dimanfaatkan untuk membantu kemenangan di 2024,” kata Tri Tamtomo.

Diskusi lengkap dengan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo klik di sini

Posisi Limbung

UU 10/2016 tentang Pilkada mengisyaratkan Pj kepala daerah khusus ditujukan untuk pejabat internal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, penafsiran diperluas, misalnya disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat dari pejabat pimpinan tinggi madya. Sehingga Perwira TNI/Polri dinilai bisa mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, selama mereka bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri.

Di sisi lain, Tri Tamtomo menegaskan, anggota TNI/Polri yang menjadi Pj Kepala Daerah dalam posisi “limbung”. Di mana, status dan “kiblat” aturan yang diikuti Pj TNI/Polri tidak jelas.

“Posisi mereka (Pj TNI/Polri aktif) sendiri limbung. Mereka berkiblat ke mana? Kalau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berlaku UU ASN (UU 5/2017). Padahal mereka sebagai anggota TNI/Polri adalah bhayangkari negara. Tugas pokoknya penyelamatan negara. Sebagai bhayangkari negara, apakah mereka tidak terkena pengaruh selama melakukan tugas sebagai PPPK di lapangan?” tanya Tri Tamtomo.

Lebih jauh Tri Tamtomo mengingatkan, Pj TNI/Polri aktif juga akan bersinggungan dengan UU TNI (UU 34/2004) dan UU Polri (UU 2/2002).

“Harus diingat, Pj TNI/Polri adalah prajurit aktif. Jadi pegangannya adalah UU TNI dan UU Polri. Jika kemudian masuk jadi PPPK, pedomannya apa? Mereka berkiblat ke mana?,” tegas Tri Tamtomo.

Terkait hal itu Tri Tamtomo meminta semua pihak untuk menjadikan aturan perundangan sebagai aturan main. “Khusus TNI aktif, sebaiknya dengan segala kearifan yang paling dalam, kembali pada jati diri TNI. Yakni, melaksanakan tugas pasal 7, pasal 13-15 UU TNI. Itu saja,” kata Tri Tamtomo.

Sedangkan untuk mengakhiri pro kontra penunjukan Pj Kepala Daerah, mantan Sekretaris Lemhanas ini meminta lembaga yang bertugas “mengkritisi” kebijakan yang diambil pemerintah untuk duduk bersama. Sehingga dapat disimpulkan pununjukan itu bermaanfaat atau justru mudharat.

“Lembaga seperti Lemhanas dan Wantanas harus duduk bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, untuk membuat satu kesimpulan kecil apakah ini manfaat atau mudharat. Kalau mudharat, dikhawatirkan akan ada gejolak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, lapangan kerja terbatas, kemudian ada gejolak, pasti akan terbalik-balik situasinya. Ini harus dijaga oleh seluruh perangkat anak bangsa. Ingat, ketahanan nasional bisa mantap kalau seluruh elemen bangsa bersatu padu,” pungkas Tri Tamtomo.

Red