Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Jika Pilih Isu Tunda Pemilu daripada Mahalnya Sembako Jokowi Bisa Dimakzulkan
11 March 2022
Jika Pilih Isu Tunda Pemilu daripada Mahalnya Sembako, Jokowi Bisa Dimakzulkan
foto: Joko Widodo (ist)


itoday - Presiden Joko Widodo diingatkan tidak bermain api mendorong anak buahnya memuluskan penundaan Pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Jokowi seharusnya tidak menyampaikan kalimat bersayap dalam merespons wacana penundaan Pemilu yang diusulkan oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pangi ingin sikap ketegasan Jokowi sama dengan saat tahun 2019 lalu yang menyebut pihak yang mengusulkan seperti menampar mukanya.

Ia menyarankan Jokowi segera menghentikan wacana penundaan pemilu. Apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapai masalah minyak goreng langka, sembako mahal dan lain-lain.

"Harusnya udah tutup buku, ada isu pupuk, sembako, pestisida naiknya 2 kali lipat , harusnya bahas isu kerakyatan. Isu (penundaan) tidak menarik, mengalihkan isu penting urgensi ekonomi yang lebih parah," demikian kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/3).

Pangi menyarankan Jokowi untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu, karena dalam situasi masyarakat yang serba kesulitan akan mudah bergejolak.

Pangi memprediksi, jika Jokowi nekat memaksakan menggoalkan penundaan Pemilu, bisa saja masyarakat membangun gerakan politik untuk melakukan pemakzulan. Sebab, masyarakat akan memandang Jokowi telah berkianat pada konstitusi.

"Jokowi bisa konslet kalau nekat menunda. Masyarakat sekarang lagi stres. jadi statement harus clear dan tidak bersayap," pungkas Pangi.

sumber: rmol.id
Gde Siriana Penundaan Pemilu seperti Jaminan Politik Agar Proyek IKN Aman
11 March 2022
Gde Siriana: Penundaan Pemilu seperti Jaminan Politik Agar Proyek IKN Aman
foto: Gde Siriana (rmol)


itoday - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang kian kencang disuarakan diduga menyimpan agenda utama. Salah satunya adalah proyek pembangunan ibukota negara (IKN) baru yang memang dikebut di era Presiden Joko Widodo.

Begitu duga Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/3).

“Penundaan pemilu ini dipandang sebagai jaminan politik bahwa proyek IKN berjalan aman selama periode Presiden Jokowi,” ujarnya.

Menurut Gde Siriana, jika Pemilu Serentak 2024 tetap digelar, maka calon pemenang presiden belum tentu akan meneruskan proyek ini. Perubahan sikap itu memungkinkan lantaran pemindahan ibukota hanya termaktub dalam UU, bukan masuk dalam konstitusi seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.

“Kedua, praktik rent-seeking economy yang biasa dilakukan di Indonesia, biasanya terjadi di depan, bukan setelah proyek selesai,” jelasnya.

Atas alasan itu, oligarki akan keluar uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harus mendanai capres yang pilihan oligarki.

“Jika pemilu dimundurkan dan proyek IKN selesai, maka besar kemungkinan sumber daya mereka sudah tersedia untuk mengatur pemilu,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Bambang Susantono Jadi Pimpinan IKN Pengamat Jangan Sampai Terseret Pusaran Tekanan Bisnis Politik
11 March 2022
Bambang Susantono Jadi Pimpinan IKN, Pengamat: Jangan Sampai Terseret Pusaran Tekanan Bisnis Politik
foto: Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe (suara)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Kamis (10/3/2022).

Terkait ini, pengamat sosial politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengapresiasi penunjukan kalangan profesional sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara oleh Presiden Jokowi.

Sebab, menurutnya hal ini akan membuat IKN jauh dari potensi kecenderungan korupsi politik.

"IKN ini kan harus dikawal oleh profesional, jauh dari korupsi politik, oligarki politik apalagi urusan parpol. Harus bersih dari semua indikasi koruptif dan maladministratif," ujar Herry kepada Suara.com, Kamis (10/3/2022).

Lebih lanjut, Herry menyebut pilihan Jokowi mengangkat kalangan profesional sebagai Kepala Otorita IKN tak lantas menegasikan tantangan-tantangan lainnya.

"Tentunya Jokowi akan head-to-head dengan parpol dan segala kepentingannya belum lagi pressure yang berasal dari oligarki politik. Jokowi mesti mengelola potensi konflik ini menjadi solusi dan inovasi," papar Herry.

Kendati demikian, Herry mendorong agar Jokowi bisa memberikan garansi ke publik bahwa IKN kedepan memang dibangun dan dikelola oleh orang-orang yang independen dan profesional.

"Justru Jokowi harus pastikan juga, berikan garansi ke publik bahwa orang pilihannya tak mudah diintervensi karena independen dan profesional. Jangan sampai mereka pada akhirnya terseret dalam pusaran tekanan bisnis politik," tutur Herry.

Di sisi lain, Herry menyarankan agar keterlibatan masyarakat lokal, khususnya Kalimantan Timur menjadi keniscayaan dalam pembangunan IKN baru.

"Urgensi keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN baru harus diakomodir. Partisipasi mereka sangat dibutuhkan agar pembangunan IKN tidak lantas membuat kearifan lokal terpinggirkan," ucap Herry.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara, hari ini.

Pengangkatan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Keppres tersebut ditetapkan pada 9 Maret 2022.

sumber: suara.com
2 Kali Kena Warning MUI BNPT Jangan Terus Bikin Polemik dengan Umat Islam Apalagi Terkait Radikalisme
09 March 2022
2 Kali Kena Warning MUI, BNPT Jangan Terus Bikin Polemik dengan Umat Islam, Apalagi Terkait Radikalisme
foto: ilustrasi (suara)


itoday - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyoroti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kembali mendapat kritik tajam dari Majelis Ulama Indonesia.

Setelah sebelumnya mengkritik BNPT soal daftar pondok pesantren, kali ini MUI mengkritik terkait tindakan BNPT yang merilis lima ciri-ciri penceramah radikal. Langkah BNPT itupun dianggap blunder. 

Menanggapi reaksi MUI terhadap BNPT, Pangeran mewanti-wanti BNPT agar tidak melulu membuat gaduh dan polemik. Utamanya polemik yang kerap menyinggung umat Islam.

"Dua kali reaksi keras MUI atas pernyataan dari BNPT ini, menurut saya tidak sepatutnya terjadi. BNPT mestinya tidak lagi terkesan memberikan polemik baru terhadap umat Islam khususnya dengan isu radikalisme itu," kata Pangeran kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Pangeran mengatakan tindakan-tindakan BNPT selalu menjadi tidak tepat, apabila kemudian berujung kepada timbulnya keresahan bagi umat Islam secara umum. Mestinya kata Pangeran BNPT jangan mempublikasikan pernyataan tanpa argumentasi faktual yang menjadi sandaran, khususnya berkenaan dengan isu dan makna radikalisme atau khalifah.

Ia berharap BNPT ke depan dapat membangun dan menguatkan komunikasi dan sinergi bersama MUI. Fungsinya, selain untuk merumuskan kesepakatan bersama, kerja sama BNPT dan MUI juga untuk menghindari kesalahpahaman sehingga tercipta formulasi dan strategi yang tepat dalam menanggulangu terorisme secara bersama.

"Saya setuju dengan apa yang disampaikan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar agar kita semua bersatu mengantisipasi penetrasi ideologi terorisme. Tetapi mesti juga menjadi kewaspadaan bersama bahwa isu radikalisme jangan sampai memutus rantai penguat persatuan kita sendiri melalui stigmatisasi dan distorsi narasi yang dinilai menyudutkan umat Islam," tutur Pangeran.

Terakhir, Pangeran berharap bahwa upaya mengajak dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab MUI, tetapi juga menjadi tanggung jawab BNPT. 

"Dari sinilah tugas bersama memutus rantai radikalisme akan berjalan damai tanpa harus membuat gaduh," tandasnya.

sumber: suara.com
Viral Pernikahan Beda Agama Suami Katolik Istri Islam HNW Mestinya Ini Tak Terjadi
09 March 2022
Viral Pernikahan Beda Agama, Suami Katolik Istri Islam, HNW: Mestinya Ini Tak Terjadi
foto: Hidayat Nur Wahid (suara)


itoday - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pasangan yang menikah dan beda agama, pernikahan itu dilakukan di sebuah gereja, sang suami merupakan Katolik dan istrinya islam menggunakan hijab. Pernikahan yang menuai pro dan kontra tersebut terjadi di sebuah gereja di Kota Semarang.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menilai bahwa seharusnya baik kedua mempelai, hingga konselor pernikahan mengikuti aturan hukum hingga agama yang berlaku di Indonesia.

"Jadi kalau kita masih ada di Indonesia harusnya semua pihak mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia," kata pria yang akrab disapa HNW kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

HNW menjelaskan, dalam konteks ajaran agama Islam tidak diperbolehkan seorang perempuan muslim menikah dengan yang non muslim. Menurutnya, syariat tersebut sama baik di Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

"Karenanya mestinya ya pernikahan ini tidak terjadi karena kan tidak sesuai aturan hukum di Indonesia karena tidak sesuai aturan hukum agama," tuturnya.
Ia menambahkan, seharusnya saksi ataupun konselor pernikahan bisa mengingatkan kepada kedua mempelai terkait aturan hukum dan agama.

HNW paham betul memang beberapa kali aturan soal menikah beda agama tersebut kerap kali digugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK hingga kekinian belum mengabulkan.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengatakan, dalam membangun rumah tangga yang dicari adalah kebahagian bukan justru malah menimbulkan masalah.

"Sesungguhnya kita berkeluarga atau nikah itu kan tidak untuk melanggar hukum justru dalam rangka menghadirkan sakinah wamadah war-rahmah itu sesuai aturan hukum," tandasnya.

Diketahui, awalnya pemberitaan itu diunggah oleh akun Tiktok @sacha_alya pada Minggu 6 Maret 2022. Dalam kolase foto tersebut memperlihatkan seorang mempelai wanita mengenakan gaun panjang berwarna putih dan memakai hijab.

Di sebelahnya, tampai seorang mapelai pria dengan jas hitam. Yang menyita perhatian, foto tersebut berlatar belakang salib di sebuah gereja.

“Iya betul, pernikahannya kemarin Sabtu 5 Maret 2022. Pernikahan itu memang dilakukan dengan dua tata cara, secara Islam dan Katolik. Saya menjadi saksi pernikahan tersebut,” ungkap Ahmad Nurcholis sebagai konselor dari pernikahan itu, mengutip dari Terkini -jaringan Suara.com, Selasa (8/3/2022).

Nurcholis menjelaskan, pernikahan beda agama bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia bahkan telah membantu 30 pasangan beda agama untuk bisa menikah di Kota Semarang.

“Memang dimungkinkan karena di agama apa pun, kan selalu ada 2 pandangan. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Bagi mereka yang mengikuti pandangan yang membolehkan tentu pernikahan tersebut bisa dilaksanakan. Saya sudah mendampingi sekitar 30 pasangan yang beda agama,” jelasnya.

sumber: suara.com
Berikut Inisial 10 Orang Intoleran yang Rusak Plang Muhammadiyah di Banyuwangi
09 March 2022
Berikut Inisial 10 Orang Intoleran yang Rusak Plang Muhammadiyah di Banyuwangi
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Kasus pencopotan papan nama Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di Dusun Krajan, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim), akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Sebanyak 10 orang yang tergolong kelompok intoleran dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Hal itu sebagai imbas pengurasakan plang Muhammadiyah di Masjid Al-Hidayah, Dusun Krajan, Desa Tampo, Jumat (25/2/2022) sore WIB.

Ketua Tim Advokasi dan Penasihat Hukum PWM Jatim, Masbuhin, menjelaskan, pihaknya telah mengantongi 10 inisial perusak papan nama tersebut. Mereka adalah RH, LS, OPG, IM, S, S alias S, NS, HA, SWO, dan STR alias NP. Tidak cukup sampai di situ, Muhammadiyah juga membawa kasus tersebut ke ranah perdata di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Masbuhin yang didampingi Ketua PWM Jatim KH Saad Ibrahim, menjelaskan, perjalanan sejarah tanah itu berasal ketika sebelum tahun 1946, Kiai Haji Yasin mewakafkan tanahnya di Dusun Krajan, Desa Tampo seluas 2.500 meter persegi (m2) kepada menantunya Haji Bakri. Masbuhin menyebut, Haji Bakri sebagai nadzir atau penerima wakaf merupakan tokoh Muhammadiyah di Dusun Krajan.

Menurut dia, Haji Bakri sebagai nadzir mendirikan masjid sederhana yang kemudian hari masyarakat setempat mengenal sebagai Masjid Kiai Bakri atau Masjid Muhammadiyah.

"Tahun 1970-an, Haji Bakri dan beberapa kader Muhammadiyah mendirikan SD, dikenal SD Muhammadiyah Tampo, tapi pertengahan 80, sekolah tidak aktif. Lalu pengelolaan dipindahkan ke Kecamatan Cluring," ucap Masbuhin dalam konferensi pers yang disiarkan akun channel PWM Jatim dikutip di Jakarta, Selasa (7/3/2022).

Menurut Masbuhin, antara tahun 1980-1990, gedung kelas SD Muhammadiyah dimanfaatkan untuk pendidikan guru agama (PGA), tapi delapan tahun kemudian ditutup dengan alasan kebijakan pemerintah saat itu. Dia menegaskan, sejak dirikan masjid dan lembaga pendidikan di atas tanah Haji Bakri, tak pernah terjadi masalah dengan masyarakat sekitar.

Bahkan, kata dia, masyarakat banyak yang memanfaatkan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan Muhammadiyah di Dusun Krajan. "Kemudian, tahun 1992 Haji Bakri menyerahkan penuh pengelolaan tanah wakaf kepada Ir Ahmad Jamil, merupakan menantu, sebagai nadzir pengganti sekaligus sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah dalam kedudukannya sebagai nadzir," kata Masbuhin.

Masbuhin menuturkan, dokumen penyerahan itu dapat dibuktikan oleh Muhammadiyah melalui surat kuasa bersegel tertanggal 19 Maret 1992 atau 7 Ramadhan 1412 Hijirah. Isinya memberi kuasa penuh di dalam pengelolaan dan penyelamatan tanah wakaf. "Kemudian menjadi sah dan bukti otentik dan lahir akta ikrar wakaf yang dikeluarkan KUA Cluring tertanggal 15 Juli 1992," ucapnya.

Masbuhin juga menunjukkan poin yang berisi benda wakaf itu diurus oleh Ir Ahmad Jamil dalam jabatan dan kedudukan badan hukum, yaitu ketua Ranting Muhammadiyah Cluring. Dari fakta dan bukti hukum tersebut sekarang menjadi jelas dan terang benderang, kata dia, tanah wakaf peruntukan dan pengelolaannya berada di tangan Muhammadiyah.

"Demikian pula menjadi sah menurut hukum apabila Muhammadiyah memasang papan nama di atas tanah wakaf yang dimiliki dan dikelolanya sebagai identitas kepemilikan, sebagai identitas pengelolaan, dan simbol dakwah dan kehormatan Muhammadiyah," ujar Masbuhin.

Karena itu, dia melanjutkan, kasus perusakan dan pencopotan plang Muhammadiyah berlanjut ke ranah hukum. "Perbuatan (pencopotan papan nama) tersebut tanpa ada perintah resmi dari institusi pengadilan atau penegak hukum lainnya. Serta tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat luas," ujar Masbuhin.

Penjelasan itu sekaligus sebagai hak jawab atas kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat. Masbuhin menegaskan, aset yang dipasangi papan nama Muhammadiyah memang secara legalitas milik ormas Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan tersebut.

sumber: republika.co.id