Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Komentari Pengusiran Rajapaksa Iwan Sumule Kondisi Indonesia Juga Sedang Buruk Akan Bangkrut
11 July 2022
Komentari Pengusiran Rajapaksa, Iwan Sumule: Kondisi Indonesia Juga Sedang Buruk, Akan Bangkrut
foto: Iwan Sumule (rmol)


itoday - Aksi massa yang terjadi di Sri Lanka hingga membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur dari singgasananya harus dipetik pelajaran bagi pemimpin negeri ini. Jangan sampai mereka salah urus hingga akhirnya negara bangkrut dan rakyat yang menderita mengamuk.

Begitu pesan dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (11/7).

Dia mengurai bahwa kondisi di Indonesia saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Sri Lanka. Ciri-ciri negara mulai bangkrut tercermin dari beban APBN dalam membiayai target infrastruktur pemerintah.

Indonesia, kata Iwan Sumule, membutuhkan dana sebanyak Rp 6.500 triliun untuk membangun infrastruktur hingga tahun 2024. Sementara APBN hanya bisa membiayai 42 persennya saja.

“Utang negara pun sudah capai Rp 6.000 trilliun. Kondisi ekonomi Indonesia juga sedang buruk, akan bangkrut,” terangnya.

Iwan Sumule menilai bahwa pemerintah hanya mencoba untuk menahan laju harga-harga kebutuhan pokok agar kejadian Sri Langka tidak terjadi.

Langkah ini memang terbilang menolong. Sebab, setidaknya pemerintah bisa sementara waktu mencegah gejolak sosial atau amuk massa.

“Karena daya tahan rakyat di tingkat bawah sudah sangat lemah, tak punya daya beli lagi,” tegasnya.

“Tapi, sampai kapan pemerintah bisa menahan harga-harga agar tidak naik? Krisis energi dan pangan akibat perang Rusia vs Ukraina juga akan memicu kenaikan harga-harga,” sambungnya.

Iwan Sumule hanya bisa berharap agar kejadian di Sri Lanka tidak menjalar ke Indonesia, sekalipun potensinya juga besar terjadi.

sumber: rmol.id
Rektor Paramadina Pasal Penghinaan Presiden Antidemokrasi
11 July 2022
Rektor Paramadina: Pasal Penghinaan Presiden Antidemokrasi!
foto: Didik J. Rachbini (rmol)


itoday - Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) khususnya pasal penghinaan presiden dinilai antidemorkasi. Pasalnya, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan spirit reformasi 1998 yang telah dibangun dengan susah payah.

“Sebenarnya pasal penghinaan presiden ada dalam hubungan pribadi-pribadi, ini diangkat-angkat ke dalam jabatan. Nanti mengkritik itu akan dianggap menghina. Jadi ini merupakan praktik anti-demokrasi,” tegas Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini dalam keterangannya, Senin (11/7).

Bahkan, lanjut Ketua Dewan Pengurus LP3ES itu, praktik-praktik antidemokrasi itu sudah masuk pada ruang parlemen dan aparatur negara, melalui RKUHP yang dinilai banyak yang bermasalah tersebut.

Atas dasar itu, Didik menyebut reformasi 1998 berupaya dibajak oleh kelompok-kelompok yang antidemokrasi itu dengan berbagai cara.

“Demokrasi itu dibajak oleh pelopor dan pelaku demokrasi. Jadi setelah tahun 1998 mereka buta dan melabrak apa saja, termasuk pasal penghinaan presiden,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Didik berharap kepada kelompok intelektual, akademisi untuk tidak berdiam diri melihat kondisi seperti ini. Kondisi di mana demokrasi dan reformasi sedang dibajak.

“Kita harus sensitif dengan kondisi sekitar,” pungkasnya.

sumber: rmol.id
Kader Demokrat Kalau Alasannya Dikembalikan ke Pembuat UU Ya Nggak Ada Gunanya MK Ini
08 July 2022
Kader Demokrat: Kalau Alasannya Dikembalikan ke Pembuat UU, Ya Nggak Ada Gunanya MK Ini
foto: Cipta Panca Laksana (rmol)


itoday - Sejumlah gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu telah ditolak. Mulai dari yang diajukan perorangan, partai politik, hingga DPD RI sekalipun.

Kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana mencatat bahwa seluruh gugatan itu ditolak dengan alasan yang sama, yaitu tentang open legal policy. Artinya peraturan soal ambang batas dikembalikan pada pembuat UU.

”Alasannya, MK tidak berhak mengadili sengketa itu. Harus dibalikin ke pembuat UU,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (8/7).

Menurutnya, alasan MK itu tidak masuk di akal. Sebab, alasan tersebut sama saja memperlihatkan bahwa MK sebenarnya tidak berguna.

“Kalau alasan MK seperti itu, balikin ke pembuat UU, ya nggak ada gunanya MK ini. Bubarkan saja. Iya nga sih?” tutupnya.

sumber: rmol.id
Independensi KPU dan Bawaslu Dipertanyakan
08 July 2022
Independensi KPU dan Bawaslu Dipertanyakan
foto: ilustrasi (suara)


itoday - Independensi Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dipertanyakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus.

Dia menyebut langkah KPU dan Bawaslu berkonsultasi dengan DPR untuk membahas tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai sebagai hal yang "aneh."

"Bagaimana bisa membuat aturannya, KPU harus kemudian berkonsultasi dengan anggota DPR yang adalah bagian dari partai politik, mereka yang akan diverifikasi mereka juga yang diajak untuk obrol aturannya, itu kan aneh," kata Lucius di Jakarta, hari ini.

Komisi II DPR menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Parlemen, Kamis (7/7/2022). Dalam rapat itu, Komisi II dan penyelenggara pemilu menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik.

Lucius mengatakan seharusnya KPU dan Bawaslu menolak pembahasan dengan DPR.

"KPU mau saja, Bawaslu juga mau aja tidak mau berteriak bahwa ini tidak benar. Biarkan KPU dan Bawaslu bekerja, intervensi mereka cukuplah diproses seleksi. Tapi itu yang terjadi. KPU bawaslu dipanggil untuk kemudian berkonsultasi, soal bagaimana aturan terkait dengan proses seleksi itu dibuat oleh KPU," kata Lucius.

Lucius mengatakan bahwa dia sudah dapat membayangkan model seperti apa yang nanti akan dibuat.

"Belum lagi karena yang mengajak untuk bicara soal aturan itu hanya partai politik, atau anggota DPR yang merupakan wakil partai politik 9 partai politik yang ada di parlemen. Padahal peserta pemilu ada begitu banyak partai baru," kata Lucius.

Dia menyebut proses seleksi partai nanti akan lebih banyak basa-basi dibandingkan betul-betul memastikan semua persyaratan yang ditetapkan oleh UU terverifikasi.

Lucius menyebut juga pembahasan mengenai proses verifikasi hanya kepada partai yang memiliki kursi di parlemen. "Bagaimana keadilan bagi mereka, ketika yang diajak untuk proses verifikasi itu hanya partai yang punya kursi di DPR ini kan tidak adil juga untuk partai baru, diterima sebagai peserta pemilu," kata Lucius.

"Sejak awal mereka sudah didiskriminasi, untuk membuat aturan tentang verifikasi, mereka tidak diajak ngobrol, untuk mencalonkan presiden juga mereka nggak punya ruang karena presidential threshold yang digunakan itu berdasarkan hasil pemilu 2019," Lucius menambahkan.

Peneliti Politik The Indonesian Ahmad Hidayah menyatakan bisa jadi regulasi di PKPU tidak menguntungkan bagi partai baru.

"Kalau terkait partai baru itu pasti banyak variabel ya. Bisa jadi memang regulasinya tidak menguntungkan bagi partai baru , seperti bisa juga manajemennya buruk," kata Ahmad.

"Partai politik di Indonesia itu agak aneh, ya kalau kita dengan mudah misalnya kita lihat di misalnya contoh di Amerika dan kita dengan mudah melihat Oke saya pro terhadap hal ini maka partai apa yang akan saya pilih itu gampang,karena dia spektrum kanan kirinya jalan," dia menambahkan.

Ahmad mencontohkan tidak semua partai memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30 persen.

"Jadi ini jadi semacam akal-akalan ya. Ada peraturan ini "oke nanti ajalah kita ubah struktur, masukin aja perempuan 30 nanti saat sudah mau pemilu." Jadi ada regulasi ya bisa jadi akal-akalan mereka sendiri gitu," katanya.

sumber: suara.com
Adhie Massardi Rakyat Pemegang Saham Pemerintahan Jika Kritik Dipidana Maka Harus Dilawan
06 July 2022
Adhie Massardi: Rakyat Pemegang Saham Pemerintahan, Jika Kritik Dipidana Maka Harus Dilawan!
foto: Adhie Massardi (rmol)


itoday - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menuai polemik di masyarakat. Salah satunya perihal pasal penghinaan yang masih dipertahankan, sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal ini pada 2006 silam.

Selain itu, ada juga pasal tentang makar yang dinilai bisa memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi memberi gambaran secara umum bagi pemerintah dan DPR dalam menggodok RKUHP nanti.

Menurutnya, rakyat Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk menghasilkan seorang pejabat publik. Biaya yang dimaksud dikutip dari pungutan pajak yang saban hari dikumpulkan rakyat.

Pejabat publik terpilih nantinya memimpin suatu daerah dan juga ada yang mengontrol jalannya pemerintahan. Mulai dari walikota, bupati, gubernur, presiden, hingga DPR dan DPRD.

“Jadi rakyat sudah bayar mahal biaya (finansial dan sosial) demokrasi elektoral,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Artinya lagi, sambung Adhie Massardi, biaya ini merupakan investasi saham rakyat. Singkatnya, rakyat sebagai pemilik saham berhak untuk mengontrol jalannya kekuasaan pemerintah.

“Maka jika kritik dipidana, lawan!” tegasnya.

sumber: rmol.id
Lieus Sungkharisma Dukung Rizal Ramli Bentuk People United untuk Tumbangkan Oligarki United
06 July 2022
Lieus Sungkharisma Dukung Rizal Ramli Bentuk People United untuk Tumbangkan Oligarki United
foto: Rizal Ramli dan Lieus Sungkarisma (rmol)


itoday - Ajakan mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli untuk membentuk “People United” demi melawan “Oligarki United” yang kini menguasai Indonesia mendapat sambutan baik.

Aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma salah satu yang memberi dukungan. Dukungan itu diberikan lantaran dia menilai oligarki yang kini menguasai Indonesia hari ini, baik secara politik dan ekonomi, memang sudah sangat membahayakan eksistensi negara yang berlandaskan Pancasila ini.

“Saat ini Indonesia dikontrol dan dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kuasa dan harta. Ini berbahaya tidak hanya bagi kelanjutan demokrasi, tapi juga bagi masa depan negara kita,” ujar Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Rizal Ramli dalam dialog Radio Bravos bertajuk "Roadmap Pilpres 2024 : PolsterRp dan BuzzerRp Menipu Rakyat Membajak Demokrasi" di Jakarta beberapa waktu lalu, memang menyebut bahwa Oligarki United telah mengontrol seluruh kekuasaan lembaga negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga tidak ada lagi yang namanya trias politica.

Bagi Lieus, apa yang disampaikan pria yang akrab dipanggil RR itu tidak salah. Sebab diakui atau tidak, Indonesia saat ini memang dikontrol oleh segelintir orang berduit secara ekonomi dan berkuasa secara politik untuk kepentingan mereka sendiri.

“Karena itu, saya menyambut ajakan Rizal Ramli dan mengajak kawan-kawan lain yang peduli terhadap masa depan negara ini untuk membentuk “People United,” itu,” ujar koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini.

Apalagi, tambah Lieus, pada faktanya meski pemilu 2024 masih waktu 2 tahun lagi, para oligarki tersebut sudah mulai bergerak secara massif dengan memunculkan para calon presiden pilihan mereka dengan berbagai cara.

“Tak hanya melalui media mainstream, tapi juga melalu perusahaan polling bayaran dan buzzerRp,” tutur Lieus.

Dia mencontohkan bahwa hampir setiap hari media mainstream dan media sosial, terutama televisi, Instagram dan Twitter, dipenuhi dengan berita terkait orang-orang yang digadang-gadang jadi presiden itu.

Semua yang terkait sosok tersebut diberitakan meskipun seringkali beritanya tak bermutu. Bahkan, tambah Lieus, seringkali pemberitaan media itu dengan sengaja menutupi sisi buruk terkait sosok yang dijagokan oligarki itu.

Seperti halnya Rizal Ramli, Lieus pun menduga pemberitaan yang massif atas sosok tertentu itu terjadi karena media yang bersangkutan sudah dibayar oleh para cukong yang tergabung dalam klub oligarki agar terus memberitakan sosok yang dijagokan tersebut.

“Sungguh, keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Maka, jika kita tidak mau kehidupan negara ini semakin sulit di masa depan, kita harus melawan keadaan ini. Kekuasaan oligarki yang merampas demokrasi itu tidak boleh kita biarkan,” ujar Lieus.

sumber: rmol.id