Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Muslim Arbi Perpanjang Masa Jabatan Presiden Jadi Jalan Trah Jokowi Gantikan Trah Soekarno
09 September 2021
Muslim Arbi: Perpanjang Masa Jabatan Presiden Jadi Jalan Trah Jokowi Gantikan Trah Soekarno
foto: Joko Widodo (rmol)


itoday - Perpanjangan masa jabatan presiden bisa menjadi jalan bagi Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri di singgasana PDI Perjuangan.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai Megawati saat ini seperti membesarkan “anak macan” yang suatu saat bisa saja menerkam sang pemilik.

Menurutnya, jika perpanjangan masa jabatan presiden berhasil dilakukan, maka power yang dimiliki Presiden Joko Widodo bisa bertambah. Bukan hanya di lingkup pemerintahan, tapi juga di tataran partai banteng moncong putih.

Tidak menutup kemungkinan, sambungnya, perpanjangan itu juga bisa melenyapkan trah Soekarno di PDIP. Sebab, laju Puan Maharani untuk ikut dalam pilpres jadi tertunda dan lamanya waktu penundaan itu bisa menutup peluangnya.

“Pasti trah Soekarno akan lenyap dan akan digantikan oleh trah Jokowi? Apakah Megawati dan Soekarnois mau?" ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/9).

Di satu sisi, Muslim Arbi menilai bahwa perpanjangan masa jabatan presiden juga bisa menjadi blunder bagi Jokowi. Sebab isu ini telah ditolak oleh rakyat dan juga PDIP.

“Karena Jokowi tetap sebagai petugas partai. Jadi apa mungkin dapat rampas kursi Megawati, siapa tahu?” tutupnya.

sumber: rmol.id
Prof Jimly Asshiddiqie Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Itu Tidak Mungkin
08 September 2021
Prof Jimly Asshiddiqie: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Itu Tidak Mungkin
foto: Jimly Asshiddiqie (fajar)


itoday - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang terus bergulir seiring wacana amendemen UUD 1945.

Menurut mantan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) itu, perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin terjadi.

“Soal perpanjangan masa jabatan presiden, itu tidak mungkin, tidak bisa dan tidak mungkin. Apalagi, Pak Jokowi juga sudah marah-marah, enggak mau dia. Marah dia, tersinggung, begitu lho,” kata Prof Jimly saat berbincang dengan JPNN.com, Rabu (8/9).

Dia menilai isu tersebut hanya akan menimbulkan perselisihan antara yang pro dengan yang kontra. Terlebih lagi bila isu tersebut terus digoreng-goreng dengan tujuan yang bermacam-macam.

“Misalnya, orang yang mau goreng-goreng, maksudnya macam-macam. Ada yang mau menjilat, ada yang kemudian menentang, itu jadi terpancing. Padahal, enggak ada dan enggak mungkin,” tutur Prof Jimly.

Eks ketua DKPP itu membeberkan alasan kenapa perpanjangan masa jabatan itu tidak mungkin terjadi.

Pertama. karena semua partai sudah punya calon. Kedua, wacana itu tidak sejalan dengan agenda reformasi. “Tidak mungkin, kenapa? Ya, itulah misinya reformasi, pembatasan masa jabatan. Dan kedua, tidak ada partai yang mau,” ucap Prof Jimly.

Oleh karena itu, publik jangan terpancing memperdebatkan sesuatu yang tidak ada. Sebab, itu hanya buang-buang waktu, apalagi dengan emosi.

“Partai mana coba? PDIP yang paling besar, kan sudah punya calon. Kedua, Golkar, sudah punya calon. Ketiga, Gerindra, sudah punya calon juga,” kata tokoh asal Sumatera Selatan itu.

Ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menambahkan, memperdebatkan isu yang dibuat-buat tersebut dengan emosi hanya akan menimbulkan permusuhan.

“Makanya, setop itu wacana tiga periode itu,” tandas Prof Jimly Asshiddiqie.

Pada Senin, 2 Desember 2019, Presiden Jokowi menegaskan tanggapannya atas wacana penambahan masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

“Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya; satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” tegas Jokowi, di Istana Merdeka.

sumber: fajar.co.id
Buntut Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang Amnesty Internasional Indonesia Desak Menkumham Mundur
08 September 2021
Buntut Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Amnesty Internasional Indonesia Desak Menkumham Mundur
foto: Yasonna Laoly (rmol)


itoday - Kebakaran yang melanda Lapas Kelas I Tangerang, Banten, menjadi duka bagi keluarga para tahanan yang tewas dalam insiden tersebut. Sedikitnya ada 41 narapidana yang meninggal dunia, dan puluhan lainnya mengalami luka ringan hingga berat.

Atas kejadian tragis tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mundur dari jabatannya.

Yasonna dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan overload di Lapas hingga akhirnya terjadi peristiwa kebakaran yang menelan banyak korban jiwa.

“Sudah selayaknya Menkumham dan Dirjen Lapas mundur dari jabatan mereka. Ini masalah serius hak asasi manusia banyak orang, terutama mereka yang menjadi Korban dan yang kini masih berada dalam penjara yang sesak,” tegas Usman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/9).

Dewan Pakar Peradi RBA ini juga meminta agar pemerintah melakukan langkah strategis untuk menangani masalah penuhnya tahanan di sejumlah Lapas di seluruh Indonesia. Caranya dengan mengubah orientasi politik dalam hal kebijakan menangani kejahatan ringan.

“Termasuk yang terkait penggunaan narkotika. Pemerintah dapat membebaskan mereka yang seharusnya tidak pernah ditahan, termasuk tahanan hati nurani dan orang-orang yang ditahan atas dasar pasal-pasal karet dalam UU ITE,” paparnya.

Usman juga menegaskan, pelanggaran ringan seperti menyampaikan aspirasi di media sosial yang dianggap melanggar hukum pidana tidak perlu langsung dilakukan pemenjaraan agar sejumlah rumah tahanan tidak penuh.

“Penahanan dan pemenjaraan orang hanya karena mengekspresikan pendapatnya secara damai tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Terlebih lagi dalam situasi di mana ada over kapasitas lapas yang membahayakan kesehatan dan bahkan nyawa tahanan, terutama di masa pandemi seperti saat ini,” ujarnya.

“Pemerintah harus bertanggungjawab dan segera mengusut apa sebab kebakaran tersebut dan memastikan semua hak keluarga korban terpenuhi,” demikian Usman Hamid.

sumber: rmol.id
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Akalakalan Oligarki karena Khawatir Zona Nyamannya Bubar
07 September 2021
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Akal-akalan Oligarki karena Khawatir Zona Nyamannya Bubar
foto: Satyo Purwanto (suara)


itoday - Wacana amandemen UUD 1945 perpanjangan masa jabatan presiden dianggap sebagai akal-akalan kelompok oligarki yang khawatir zona nyamannya bubar jika rezim berganti.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, UUD hasil amandemen Pasal 7 UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Satyo, tujuannya menghindari kesewenang-wenangan dan akibat pengalaman traumatik bangsa Indonesia di masa orde lama dan orde baru yang menjadi otoriter, represif dan korup karena terlalu lama berkuasa.

"Wacana Presiden 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan tidak sesuai UU dan juga ahistoris dengan perjuangan mahasiswa, pemuda dan segenap rakyat Indonesia di tahun 1998 dengan berkorban jiwa, raga dan harta untuk membawa bangsa Indonesia ke orde reformasi," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/9).

Hal tersebut kata Satyo, mengapa konstitusi membatasi Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih hanya sebanyak dua kali dan tidak dikenal penambahan masa jabatan.

"Amanat konstitusinya seperti itu, hukum mengatakan tidak boleh ada orang menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden lebih dari dua kali masa jabatan," kata Satyo.

Jika alasannya pandemi Covid-19 kata Satyo, seluruh dunia pun mengalami hal yang sama.

Bahkan, dalam catatan Satyo, pemerintah pernah ngotot menggelar Pilkada di tengah pandemi pada Desember 2020. Proses pelaksanaannya pun berjalan sesuai tahapan yang harus dilalui.

Satyo mengendus, wacana perpanjangan masa jabatan bukan berdasar kebutuhan rakyat, tetapu hanya keinginan kelompok oligarki. Ia menduga, kelompok oligarki tidak ingin zona nyamannya berubah saat rezim berganti.

"Wacana tersebut adalah berasal dari segelintir elite dan hanya konsumsi elite. Sehingga bisa dipastikan wacana tersebut bukan atas dasar kebutuhan rakyat, patut diduga hal itu adalah akal-akalan kelompok oligarki yang khawatir zona nyamannya bubar jika rezim berganti," pungkas Satyo.

sumber: rmol.id
Demokrat Apa Pemerintah Masih Berniat Gelar Pemilu di 2024
06 September 2021
Demokrat: Apa Pemerintah Masih Berniat Gelar Pemilu di 2024?
foto: ilustrasi (cnnindonesia)


itoday - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan saat Komisi II rapat dengan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Wahyu mengatakan anggaran pemilu yang telah diajukan akan dicairkan lewat tiga tahap. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mencantumkan anggaran pemilu dalam draf Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Pemerintah belum merancang anggaran persiapan pemilu hingga saat ini. Ia bertanya-tanya apakah pemerintah jadi menggelar pemilu di tahun 2024.

"Pertanyaannya adalah apakah pemerintah itu masih berniat melaksanakan pemilu di 2024? Kalau ndak niat, ndak usah rapat lagi," kata Wahyu dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9).

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir. Ia hanya mengutus Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro untuk menghadiri rapat.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menerima pertanyaan dari Wahyu. Ia berkata pertanyaan itu akan dijawab pada rapat berikutnya jika Tito hadir dalam rapat.

"Kita tunggu tanggal 16 (September). Kalau Pak Mendagri hadir, saya kira masih menunjukkan niatnya untuk menyelenggarakan Pemilu 2024," ujar Doli.

Semula, rapat hari ini digelar untuk mendalami keputusan-keputusan Tim Kerja Bersama soal pemilu dan pilkada serentak 2024. Rapat itu juga akan memutuskan berbagai hal soal dua pemilihan tersebut.

Meski begitu, rapat digelar tidak sesuai rencana karena ketidakhadiran Tito. Menurut Doli, Tito ditugaskan Presiden Joko Widodo ke Papua untuk melakukan sejumlah peninjauan.

Rapat itu pun hanya berlangsung dua jam dengan agenda mendengarkan pemaparan penyelenggara pemilu. Rapat keputusan Pemilu 2024 ditunda ke tanggal 16 September.

sumber: cnnindonesia.com
Kata Adhie Massardi Proyek Kereta Cepat JakartaBandung Bisa Pecahkan 3 Rekor Dunia
06 September 2021
Kata Adhie Massardi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Pecahkan 3 Rekor Dunia
foto: Joko Widodo dan Miniatur KA Cepat (rmol)


itoday - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan di era Presiden Joko Widodo layak mendapat 3 rekor. Bukan hanya rekor tingkat nasional yang dicatat dalam Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI), melainkan juga rekor tingkat internasional, Guinness World Records.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menanggapi proyek yang tengah ramai dibicarakan publik tersebut.

Namun begitu, rekor yang dimaksud Adhie Massardi merupakan bentuk sindiran, bukan rekor yang layak dibanggakan sebagaimana mestinya. Ini lantaran Proyek yang direncanakan sejak 2015 lalu mengalami pembengkakan anggaran. Dari sebelumnya ditaksir senilai 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS), menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun.

“Jadi rekor dunia tidak cukup MURI Jaya Suprana yang catat. Tapi GWR, Guinness World Records karena kelasnya sudah dunia,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/9).

Adapun ketiga rekor yang dimaksud Adhie Massardi adalah pembangunan monumen kereta api cepat tercepat. Kedua adalah monumen termahal di dunia.

“Ketiga, rekor proyek terabsurd karena membuat sarana transportasi ke Jakarta tapi di saat yang sama DKI sebagai ibukota mau dilikuidasi jadi kota tidak penting,” tutup Adhie Massardi.

sumber: rmol.id