Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Pengamat Komunikasi Anies Tidak Mengesankan Perilaku Setingan
11 November 2021
Pengamat: Komunikasi Anies Tidak Mengesankan Perilaku Setingan
foto: Anies Baswedan (rmol)


itoday - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak marah saat di roasting komika Kiki Saputri dalam program komedi Lapor Pak yang disiarkan Trans7, Selasa malam (9/11).

Orang nomor satu di Ibukota itu justru menikmati dan ikut melawak bersama Andre Taulani, Wendy Cagur, Surya Insomnia dan Andhika Pratama.

Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran, Anies termasuk tipe orang yang berprilaku apa adanya.

RMOL. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang apa adanya. Hal itu tampak saat dirinya tidak marah saat di-roasting komika Kiki Saputri dalam program komedi Lapor Pak yang disiarkan Trans7, Selasa malam (9/11).

“Komunikasinya tidak mengesankan perilaku setingan," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (11/11).

Andi Yusran menambahkan, sikap dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak dibumbui dengan pencitraan justru menarik empati khalayak.

"Komunikasi Anies baik verbal maupun non-verbalnya sejalan tidak tampak ada yang dibuat-buat," pungkasnya.

Roasting sendiri merupakan istilah dalam stand up komedi dimana komika melemparkan kritik atau sindiran dalam bentuk lelucon yang bertujuan membuat penonton tertawa.

sumber: rmol.id
Pengamat Erick Thohir dan Luhut Perlu Layangkan Hak Jawab Tepis Tuduhan Miring Bisnis PCR
11 November 2021
Pengamat: Erick Thohir dan Luhut Perlu Layangkan Hak Jawab Tepis Tuduhan Miring Bisnis PCR
foto: Luhut Panjaitan (rmol)


itoday - Isu bisnis tes PCR yang diduga melibatkan dua menteri Presiden Joko Widodo hingga kini masih menggelinding panas.

Dua menteri Jokowi, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir belakanan diisukan bisnis tes PCR terkait kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI), salah satu pemain besar dalam penyediaan tes PCR dan antigen.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Erick dan Luhut perlu menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang mengaitkan keduanya dengan bisnis PCR jika merasa tidak bersalah.

"Jika ET (Erick Thohir) tak bersalah, kan dia punya hak jawab dan bisa laporkan Tempo (media yang melaporkan dugaan bisnis PCR),” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/11).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, investigasi yang dilakukan media tersebut membeberkan dugaan keterlibatan Luhut dan Erick Thohir. Pihaknya baru mendapatkan informasi bahwa hal itu baru sampai di hilir, belum sampai di hulu.

"Tak ada asap jika tak ada api. Tak ada akibat jika tak ada sebab,” tandasnya.

Belakangan, kedua Menteri tersebut sudah melayangkan bantahannya yang disampaikan masing-masing jurubicara.

Jurubicara Menko Marves Jodi Mahardi mengklaim Menteri Luhut tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.

Pun demikian dengan Erick Thohir yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia menjelaskan, isu yang menyebut Erick berbisnis tes PCR sangat tendensius.

Ia mengurai, PT GSI hingga saat ini hanya melakukan 700 ribu tes PCR, atau hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Jadi kalau dikatakan bermain, lucu ya, 2,5 persen. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu okelah, bisa dikatakan GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya beberapa waktu lalu.

sumber: rmol.id
PKS Permendikbudristek PPKS Bertentangan dengan Pancasila
10 November 2021
PKS: Permendikbudristek PPKS Bertentangan dengan Pancasila
foto: Salim Assegaf Aljufrie (republika)


itoday - Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Aljufrie, mengaku prihatin atas diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurutnya seorang menteri hendaknya melakukan kajian secara mendalam sebelum menerbitkan aturan.

"Kadang-kadang pula, cover-nya itu indah. Seperti Permendikbudristek. Jadi, judulnya memang bagus tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, bagus judulnya. Coba baca isinya," kata Salim di acara dialog kebangsaan, di Kantor DPP PKS, Rabu (10/11).

Dirinya menyoroti pengertian kekerasan seksual sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) huruf L dan M dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 yang memuat frasa tanpa persetujuan korban. Seharusnya kekerasan seksual tidak tergantung disitu.

"Tercantum pengertian tentang kekerasan seksual yang dibatasi, yaitu tanpa persetujuan korban. Artinya, jika ada persetujuan atau suka sama suka maka tidak tergantung disitu, tidak dimasukkan ke dalam kekerasan seksual ini," ujarnya.

"Ini sesuatu Permen yang bertentangan dengan Pancasila, Norma agama, budaya. Kalau ini yang terjadi sesuatu yang membuat kita prihatin," imbuhnya.

Ia mengapresiasi langkah sejumlah ormas dan tokoh masyarakat yang telah menentang permendikbudristek. "Tujuan pendidikan kita ini kaitan dengan masalah yang mendasar, masalah agama, masalah iman, dan taqwa itu sendiri. Jadi penting, penting, dan penting," tegasnya.

sumber: republika.co.id
Pimpinan DPR Pastikan Masa Jabatan Panglima TNI Bisa Diperpanjang
09 November 2021
Pimpinan DPR Pastikan Masa Jabatan Panglima TNI Bisa Diperpanjang
foto: Andika Perkasa (rmol)


itoday - Wacana memperpanjang masa jabatan Panglima TNI menjadi topik hangat setelah DPR RI mengesahkan keterpilihan Jenderal Andika Perkasa dalam Rapat Paripurna pada Senin (8/11).

Jenderal Andika Perkasa akan menjabat kurang lebih 13 bulan. Hal ini sesuai dengan UU 34/2004 tentang TNI di mana Panglima TNI menjabat sampai usia pensiun 58 tahun. Pada posisi ini, Andika Perkasa akan berusia 58 tahun di 21 Desember 2022.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, memperpanjang masa jabatan Panglima TNI bukan satu hal yang mustahil. Ada dua alternatif yang bisa ditempuh jika wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI itu bisa direalisasikan.

"Khusus perpanjangan jabatan panglima, bisa dengan revisi UU atau nanti dikeluarkan Perppu oleh presiden," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).

Khusus soal Perppu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo dan tidak bisa diintervensi siapapun, tidak terkecuali oleh DPR RI.

"Tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan perlu atau tidak perlu (diterbitkan Perppu)," katanya.

Jika memakai jalan revisi UU TNI, lanjut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, perlu dimulai dengan melakukan kajian yang secara mendalam.

"Butuh waktu lebih lama. Saya pikir itu juga harus ada kesepakatan fraksi-fraksi yang ada di DPR, apakah itu disepakati atau tidak disepakati," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Reshuffle Bukan untuk Akomodir PAN dan Marsekal Hadi tapi karena Kerja Menteri Jeblok
09 November 2021
Reshuffle Bukan untuk Akomodir PAN dan Marsekal Hadi, tapi karena Kerja Menteri Jeblok
foto: Kabinet Indonesia Maju (antara)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, Jokowi akan merombak kabinetnya bukan dalam rangka mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah diumumkan sebagai sahabat koalisi pemerintah, juga bukan karena Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.

"Reshuffle itu suatu keniscayaan. Bukan hanya karena PAN yang telah gabung koalisi Jokowi-MA dan akomodir Hadi mantan Panglima TNI," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa siang (9/11).

Menurut Ujang, Jokowi akan merombak kabinetnya karena memang banyak kinerja Menteri-menteri yang dinilai buruk alias jeblok. Sehingga, reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.

"Karena banyak menteri yang kinerjanya jeblok. Dan menteri yang menggunakan jabatannya untuk kampanye dan diduga terlibat bisnis PCR," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Mengacu waktu reshuffle yang kerap digunakan Jokowi, biasanya akhir tahun atau bulan Desember.

"Saat ini bulan November, bulan depan sudah Desember. Jadi bisa saja reshuffle hanya tinggal menunggu waktu," tukasnya.

sumber: rmol.id
Tokoh NTT Ingin Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024
07 November 2021
Tokoh NTT Ingin Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024
foto: Anies Baswedan (republika)


itoday - Sejumlah tokoh muda dan tokoh tua dari Indonesia timur menginginkan dan mendorong Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies dinilai sukses memimpin DKI Jakarta.

"Kami ingin Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia," kata H Ushak Dapubeang tokoh asal Nusa Tenggara Timur sekaligus pimpinan Pesantren Izatul Islam Bogor, Jawa Barat, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (711).

Menurut dia, dukungan itu berkaca dari tingkat kesejahteraan warga DKI Jakarta sejak dipimpin Baswedan. Bahkan, para tokoh dari Indonesia timur mengaku "iri" dengan warga ibu kota karena mendapat berbagai pelayanan dan kemudahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Warga Jakarta bisa memperoleh berbagai kemudahan tidak lepas dari figur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kami pun selaku warga Indonesia timur ingin hidup sejahtera seperti warga Jakarta," kata dia.

Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), La Ode Basir mengatakan, menjadi warga Jakarta saat ini enak karena mendapat berbagai kemudahan dan fasilitas dari pemerintah setempat. Warga yang mempunyai KTP DKI Jakarta mendapatkan berbagai pelayanan berupa kartu sejahtera bagi lanjut usia, mahasiswa maupun para pekerja.
Basir adalah koordinator sekaligus deklarator ANIES. Pada 20 Oktober 2021, ANIES mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Basir juga adalah politisi asal Kecamatan Batauta, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada saat deklarasi itu, sejumlah tokoh masyarakat NTT hadir, yakni H Arif Wakatobi, tokoh muda NTT Mas'ud, dan H Ushak Dapubeang.

sumber: republika.co.id