Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Partai Penggugat PT 20 Persen akan Raih Simpati dan Dukungan Publik
31 May 2022
Partai Penggugat PT 20 Persen akan Raih Simpati dan Dukungan Publik
foto: Fahira Idris (rmol)


itoday - Partai politik kini menjadi tumpuan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih, MK telah menegaskan bahwa yang bisa menguji aturan tersebut adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Atas alasan itu, anggota DPD RI Fahira Idris menilai ajakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada elemen-elemen partai politik untuk menggugat PT 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut mendapat perhatian dari partai politik lain, terutama yang memiliki kursi di parlemen.

Menurutnya, partai politik harus paham bahwa rakyat menganggap isu utama Pilpres 2024 bukan sekadar nama-nama kandidat calon presiden yang sudah beredar. Tetapi ada kesadaran, pemahaman, dan keyakinan rakyat bahwa aturan PT 20 persen sudah terbukti melahirkan polarisasi. Selain itu, aturan tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

“Hemat saya, jika ada parpol atau gabungan parpol terlebih yang punya kursi di parlemen berani mengajukan gugatan PT 20 persen ke MK, maka simpati dan dukungan publik akan mengalir,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/5).

Menurut Fahira, jika PT 20 persen dihapus atau dikurangi, maka partai politik yang paling diuntungkan karena bisa leluasa mengajukan calon presiden. Di sisi lain, rakyat juga diuntungkan karena memiliki variasi pilihan calon presiden yang kelak akan memimpin bangsa ini.

Baginya, ketentuan PT 20 persen di tengah keharusan pileg dan pilpres digelar serentak sejatinya sudah tidak relevan lagi. Demi keadilan dan asas kesetaraan dalam berkompetisi, semua partai peserta pemilu mempunyai hak dan kesempatan yang sama mengajukan calon presidennya masing-masing,

“Pengembalian hak dasar rakyat itu salah satunya melalui penghapusan ambang batas. Gelombang rakyat yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen adalah bentuk keletihan atas praktik-praktik demokrasi yang tidak lagi dilandasi oleh akal sehat,” demikian senator Jakarta ini. 

sumber: rmol.id
Fahri Bachmid Penunjukan Pj Unsur TNI Aktif Tidak Punya Pijakan Konstitusional
27 May 2022
Fahri Bachmid: Penunjukan Pj Unsur TNI Aktif Tidak Punya Pijakan Konstitusional
foto: Fahri Bachmid (rmol)


itoday - Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah berlatar belakang prajurit TNI aktif dinilai tidak memiliki dasar konstitusional.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid yang secara khusus mengkritisi penunjukan Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

"Penunjukan Penjabat dari unsur prajurit TNI aktif tidak tersedia pijakan konstitusionalnya,” ujar Fahri Bachmid dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/5).

Fahri merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, yang pada hakikatnya menyatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya.

"Itu adalah rumusan kaidah yang sifatnya ekspresif verbis, sehingga Menkopolhukam Mahfud MD tidak perlu lagi membangun serta memperluas tafsir selain yang telah dibuat oleh MK," tutur Fahri.

Secara konstitusional, MK adalah lembaga negara satu-satunya yang diberi kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional bersifat mengikat semua pihak atau disebut result interpreter of the constitution.

Fahri berpendapat secara teoritik maupun yuridis, mandat konstitusional yang dikirimkan MK kepada pemerintah dalam berbagai pertimbangan hukum bersifat wajib dan mengikat untuk tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

"Jika tidak, maka potensial menjadi masalah hukum serta berimplikasi terhadap keabsahan semua tindakan serta perbuatan pemerintahan itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat serius," tandasnya.

sumber: rmol.id
Jadi Saksi Nikah Anwar Usman Tanda Jenderal Andika Masuk Radar Jokowi
26 May 2022
Jadi Saksi Nikah Anwar Usman, Tanda Jenderal Andika Masuk Radar Jokowi
foto: Anwar Usman (rmol)


itoday - Dukungan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 mendatang disebut-sebut akan mengerucut pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun peristiwa akad nikah adiknya, Idayati dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengindikasi bahwa Jokowi juga memberi sinyal dukungan untuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Ini lantaran Andika Perkasa bertindak sebagai saksi pernikahan kedua mempelai dari pihak laki-laki. Sementara dari pihak perempuan adalah Wakil Presiden Maruf Amin.

"Bisa jadi acara nikahan itu jadi ajang untuk bidik sosok yang didukung Jokowi," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/5).

Menurut Muslim, kehadiran Jenderal Andika menjadi saksi nikah tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan dia menilai bahwa Andika seolah akan dijadikan alternatif bagi Jokowi jika memang jalan terjal harus dilalui calon lain yang didukungnya, termasuk Ganjar Pranowo.

"Setelah Ganjar, bisa jadi Jenderal Andika juga masuk di radar Jokowi," pungkas Muslim.

sumber: rmol.id
Kata Muslim Luhut Tetap Dipelihara Jokowi untuk Hadapi Megawati dan PDIP
26 May 2022
Kata Muslim, Luhut Tetap "Dipelihara" Jokowi untuk Hadapi Megawati dan PDIP
foto: Joko Widodo dan Luhut Panjaitan (rmol)


itoday - Kepercayaan yang kerap ditunjukkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaan. Luhut "dipelihara" Jokowi sebagai alat untuk menghadapi Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

Seperti disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, meski kerap memunculkan persoalan dan kegaduhan, Luhut tak kunjung dipecat oleh Jokowi.

Ini, kata Muslim, menunjukkan bahwa Luhut hanya diperalat oleh Jokowi.

"Dengan tidak memecat Luhut soal big data 110 juta, percobaan perpanjang masa jabatan presiden dan tunda pemilu, itu sebenarnya mau Jokowi. Luhut, Airlangga, Bahlil, Muhaimin, dan Zulhas itu hanya diperalat Jokowi saja," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/5).

Hal itu diyakini Muslim lantaran meski banyak protes keras dari masyarakat, Jokowi tak kunjung memecat Luhut terkait big data yang dijadikan alasan perpanjangan masa jabatan maupun menunda pemilu.

"Jokowi pasti cari cara lain untuk tetap berkuasa. Bahkan Luhut diberi tugas urus minyak goreng. Dengan cara itu, Luhut tetap 'dipelihara' Jokowi untuk hadapi PDIP dan Megawati," pungkas Muslim.

sumber: rmol.id
Jokowi Tidak Mungkin Dukung Capres yang Didukung PDIP
23 May 2022
Jokowi Tidak Mungkin Dukung Capres yang Didukung PDIP
foto: Joko Widodo (rmol)


itoday - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi tidak akan mendukung calon presiden (capres) yang diusung PDIP, dalam hal ini yang digadang-gadang banteng moncong putih adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Prediksi itu lantaran pada Pemilu 2024 nanti Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden, dan dia ingin mempunyai “jagoannya” sendiri agar tetap “aman”.  

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (23/5).

“Yang didukung PDIP, kemungkinan tak didukung oleh Jokowi. Kecil kemungkinan Jokowi dukung Puan,” kata Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, apabila Puan Maharani diusung oleh PDIP dan menang pada Pemilu 2024 dengan pasangannya kelak, maka Jokowi tidak akan bisa mengendalikan Puan Maharani.

“Puan tentu akan lebih patuh pada Megawati Soekarnoputri,” tutur Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

“Kalau sudah begitu, Jokowi tak akan punya power apa-apa ketika sudah tak jadi presiden,” imbuhnya.

Atas dasar itu, tidak heran apabila Jokowi dalam acara Rakernas Relawan Pro Jokowi (Projo) memberikan sinyal dukungan untuk Pilpres 2024 dan menyinggung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

“Jika Jokowi benar-benar dukung Ganjar, harapannya Ganjar bisa dipegang dan bisa amankan dan back up Jokowi ketika sudah tak jabat sebagai presiden lagi. Ganjar dianggap bisa manut dan tunduk pada Jokowi,” demikian Ujang Komarudin. 

sumber: rmol.id
Bela UAS Meski Belum Pernah Bertemu Lieus Sungkharisma Ini Bukan Urusan Agama Tapi Harga Diri Bangsa
23 May 2022
Bela UAS Meski Belum Pernah Bertemu, Lieus Sungkharisma: Ini Bukan Urusan Agama, Tapi Harga Diri Bangsa!
foto: Lieus Sungkarisma (rmol)


itoday - Pembelaan dan dukungan diberikan aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) yang tidak diperbolehkan masuk oleh Singapura. Meskipun Lieus belum pernah bertatap muka atau bertemu langsung dengan UAS.

Menurut Lieus, karena masalah yang dialami UAS merupakan persoalan kedaulatan bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Lieus dalam video yang diunggah di kanal YouTube Lieus Sungkharisma Official berjudul "Lieus Sungkharisma: Saya Tionghoa-Buddha, Soal Ust. Abdul Somad Ini Kedaulatan Bangsa", pada Senin pagi (23/5).

"Saya mau mengomentari tentang Ustaz Abdul Somad yang enggak boleh masuk Singapura, walaupun beliau sudah, menurut keterangannya, beliau sudah cap, lewat, tasnya ditarik, dideportasi," ujar Lieus seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (23/5).

Lieus mengaku belum pernah bertemu, jabat tangan, maupun berdiskusi dengan UAS. Namun demikian, dirinya tergerak untuk memberikan komentar usai mendapatkan kiriman tulisan dari aktivis Syahganda Nainggolan tentang penolakan Singapura kepada UAS.

"Sejarah memang, Singapura itu dulu kepunyaan orang Melayu, Ustaz Abdul Somad itu orang Melayu. Jadi aneh buat saya, orang yang mempunyai wilayah karena sejarah Singapura itu dalam tulisan Dr Syahganda itu, itu dulu bersatu dengan Malaysia, tiba-tiba sekarang yang berkuasa di sana bukan orang Melayu, tapi sekarang di sana yang berkuasa adalah orang Tionghoa penguasanya," papar Lieus.

Lieus menegaskan, apa yang dialami oleh UAS bukanlah urusan agama, melainkan urusan bangsa dan harga diri bangsa Indonesia.

"Ustaz Abdul Somad saya lihat itu sebagai simbol, sebagai bagian dari negeri ini yang berkunjung bersama keluarga dipermalukan itu. Boleh masuk, kemudian ditarik, disuruh pulang. Padahal dia tamasya dengan anak istri. Bukan untuk ceramah. Jadi ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura ini, masalah harga diri bangsa," tegas Lieus.

Lieus menilai, jika seorang UAS yang memiliki jutaan pengikut diperlukan tidak baik oleh Singapura, maka tak terbayang jika perlakuan itu juga dilakukan kepada warga negara Indonesia lainnya.

"Jadi saya melihat, Singapura hanya welcome dan memberikan karpet merah, hanya kepada para koruptor dari Indonesia. Seorang ulama sebesar Ustaz Abdul Somad bisa digituin. Saya bukan karena dia ustaznya, tapi saya melihat warga negara Indonesia diperlakukan oleh negara yang cuma sebesar, kalau di peta itu istilahnya cuma red dot, karena bentuknya enggak ada, cuma titik merah. Jadi keterlaluan itu," terang Lieus.

Dengan kejadian yang dialami oleh UAS, kata Lieus, sudah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan kecintaannya kepada Merah Putih, NKRI, sebagai negara yang berdaulat.

"Jangan sampai ada warga negara yang dizolimi, dihina, dipermalukan di luar negeri seperti yang dilakukan Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad," pungkas Lieus.

sumber: rmol.id