Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Resmi DPR Setujui Jenderal Andika Panglima TNI Ini PRnya
06 November 2021
Resmi! DPR Setujui Jenderal Andika Panglima TNI, Ini PR-nya
foto: Andika Perkasa (dprri)


itoday - Jenderal TNI Andika Perkasa disetujui Komisi I menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Andika Perkasa mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan pesan kepadanya saat ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI

"[Pesan Jokowi] melaksanakan tugas yang terbaik dari beliau, begitu," kata Andika usai menjalani fit and proper test di gedung parlemen DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021), dikutip Detiknews.

Menantu Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ini mengatakan sejak awal dirinya tidak mengetahui siapa yang akan dipilih Jokowi menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dia pun berterima kasih kepada anggota Dewan dan menyatakan siap mengikuti proses lanjutan menjadi Panglima TNI.

"Oh nggak tahu. Terima kasih saya kepada Komisi I atas dukungannya dan saya siap melakukan apa yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya," imbuhnya.

Andika mengungkapkan prioritas pertamanya setelah dilantik menjadi Panglima TNI nanti.

"Satu saja ya, prioritas pertama saya adalah bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita. Khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah maupun tugas-tugas yang menurut kami perlu dilakukan. Itu saja, peraturan perundangan," ujar Andika.

Mantan KSAD dan Komandan Paspampres ini ini mengingatkan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, Andika mengatakan TNI tidak bisa bertindak seenaknya.

"Karena itu bagi saya sangat penting, kita nggak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah kita punya kewenangan," tuturnya.

Andika menekankan TNI akan mematuhi hukum yang berlaku. TNI berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Yang kita akan lakukan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Benar-benar itu, peraturan hukumnya gimana, ya kita harus gitu," imbuh Andika.

Adapun Komisi I DPR RI sudah memutuskan menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI selanjutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid berdasarkan hasil rapat internal Komisi I setelah pelaksanaan proses fit and proper test Andika Perkasa di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu (6/11/2021).

Meutya menyampaikan salah satu keputusan yang disetujui Komisi I DPR adalah pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

"Menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP sebagai Panglima TNI," kata mantan anchor Metro TV ini.

Tak hanya itu, Meutya menyampaikan persetujuan selanjutnya, yakni Panglima TNI yang baru akan dijabat oleh Jenderal Andika Perkasa. Surat persetujuan secara resmi akan ditandatangani oleh Komisi I DPR.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, SE, MA, MSC, sebagai Panglima TNI," ujarnya.

Dalam keterangan resmi di situs DPR.go.id, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional, kendati rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan, sebelum memasuki masa pensiun.

"Saya yakin Pak Andika dalam masa yang 1 tahun 1 bulan ini dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional," ujar Kharis di Gedung Nusantara II, Senayan.

"Ya pasti sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi panglima TNI, sesuai dengan UU TNI tu kita akan dalami seperti apa calon panglima TNI kita ini," tambah politisi PKS ini.

Sebab itu, Kharis meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat Operasi Militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanganan pandemi Covid-19.

"PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer-militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain," pesan Kharis.

sumber: cnbcindonesia.com
Adhie Massardi Republik ini Dikelola Seperti Pabrik Kebijakan Didagangkan Mereka Pedagang
06 November 2021
Adhie Massardi: Republik ini Dikelola Seperti Pabrik! Kebijakan Didagangkan, Mereka Pedagang!
foto: Adhie Massardi (rmol)


itoday - Sengkarut masalah jalan tol, BBM, hingga dugaan bisnis test PCR yang melibatkan menteri pembantu Presiden Joko Widodo, membuat geram tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi.

Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid itu menyebut pengelolaan republik ini seperti mengelola pabrik.

“PCR•TOL•BBM•DLL▪︎ ini republik dikelola seperti pabrik. Kebijakan jadi produk yang bisa didagangkan karena dasarnya mereka memang pedagang. Jika yang nyangkut nyawa rakyat saja didagangkan gimana mereka tentukan tarif tol, listrik, harga BBM, dll. ☆ king of no heart alias Raja Tega...!,” tulis Adhie di akun Twitter @AdhieMassardi.

Saking geramnya atas ulah pejabat penyedot keuntungan Adhie menyebut para pejabat ini sebagai drakula. “Drakula. Melihat cara para pejabat nyedot keuntungan dengan gunakan jabatan dan kekuasaannya benar-benar mengerikan. Coba tonton film Drakula. Tidak setiap orang dihisap darahnya. Mereka ini sudah masuk kategori film Zombie. Sudah membahayakan kehidupan berbangsa & bernegara..!!” tulis @AdhieMassardi.

Soal “bisnis” PCR, @AdhieMassardi sempat menulis: “Iblis. Sejak isu PCR merebak beberapa hari lalu, saya tidak pernah komen coz hingga today gak bisa pahami apa yang dorong pejabat yang sudah super kaya itu tega gorok leher rakyat yang ekonominya sudah sekarat gegara ber-bulan-bulan digencet virus komunis China covid-19. Iblis saja gak mungkin tega.”

Tak hanya itu, Adhie juga menyebut ada kanker sosial di dalam kekuasaan di Indonesia. “Kanker penguasa. Apa yang dilakukan Dandhy dkk ibarat tim dokter ahli observasi. Karya ini merupakan produknya, yang nyatakan "Kondisi Lingkungan NKRI Sudah Kanker Stadium Sekian!". Ada Kanker Sosial dalam kekuasaan di negeri ini. Harus ada tindakan, coz ini not just tontonan!” beber @AdhieMassardi, meretweet cuitan akun @Dandhy_Laksono, milik wartawan senior Dandhy Laksono.

Sebelumnya, @Dandhy_Laksono membeberkan sinopsis singkat film Kinipan. “Film "Kinipan" (2,5 jam) dibuat versi internasional dengan judul "Defenders of the Forest" (56 menit) dengan substansi yang sama, tentang deforestasi, pandemi, bencana, kriminalisasi, dan "pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi",” tulis @Dandhy_Laksono.

red
Dugaan Bisnis PCR LuhutErick Dilaporkan KPK Pengamat Jika KPK Serius itu Tanda Kiamat Sudah Dekat
05 November 2021
Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick Dilaporkan KPK, Pengamat: Jika KPK Serius, itu Tanda Kiamat Sudah Dekat
foto: Firli Bahuri dan Hasto Kristiyanto (jpnn)


itoday - Sindiran keras dilontarkan pengamat politik Umar Syadat Hasibuan mengomentari pelaporan Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan dan Meneg BUMN Erick Thohir ke KPK atas dugaan terlibat bisnis tes PCR oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

“Kalau @KPK_RI serius dalami kasus ini itu tanda-tanda kiamat sudah dekat,” tulis Umar di akun Twitter
@UmarHasibuan75_ meretweet tulisan bertajuk “Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Terlibat Bisnis tes PCR oleh Partai Rakyat Adil Makmur”.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Termasuk tak akan segan mengusut dugaan korupsi Formula E dan bisnis PCR yang baru dilaporkan ke KPK. "Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan korupsi formula E dan test PCR, kita sedang bekerja," kata Firli kepada wartawan, Kamis (4/11).

Firli mengatakan KPK selalu mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Firli juga memastikan KPK tidak pandang bulu dalam mengusut suatu perkara korupsi.

"Prinsipnya, kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum. KPK tidak akan pandang bulu, KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," ucap Firli.

Menanggapi pernyataan Firli Bahuri itu, @UmarHasibuan75_ menulis: “Adakah yang percaya Firli?”. @UmarHasibuan75_ juga menantang Firli untuk mengusut dugaan kongkalikong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Beraninya sama Pemprov DKI doank. Coba usut tuh kereta cepat, PCR berani gak lo?,” tantang @UmarHasibuan75_.

Sebelumnya, Umar Hasibuan juga menanggapi klarifikasi Luhut Panjaitan yang menyatakan dirinya tidak sedikitpun mengambil keuntungan dari hasil bisnis PCR PT GSI. “Apa ada pengusaha di dunia bisnis gak cari untung? Intinya dia ngaku bisnis PCR,” tulis @UmarHasibuan75_ meretweet tulisan bertajuk “Luhut Soal Bisnis PCR di PT GSI: Saya Tak Ambil Untung Sedikit Pun”.

Red
Soal Menterimenteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Partai Ummat Jokowi Harus Mundur
04 November 2021
Soal Menteri-menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR, Partai Ummat: Jokowi Harus Mundur!
foto: DPP Partai Ummat (suara)


itoday - Partai Ummat menilai bahwa adanya dugaan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen hanya merupakan fenomena gunung es yang sudah berlangsung tujuh tahun selama rezim Jokowi berkuasa. Partai besutan Amien Rais itu pun meminta Jokowi untuk mempertimbangkan opsi mundur.

"Kita harus bisa menangkap gambar besarnya, yaitu keadaan politik dan demokrasi kita selama tujuh tahun ini mengalami kemunduran yang besar. Kasus alat tes PCR ini hanya satu saja dari banyaknya kasus sebagai bukti salah kelola dan kemunduran demokrasi kita," kata Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2021).

Ridho mengatakan, kemunduran demokrasi ini ditandai dengan terancamnya pemilu yang jujur dan adil, intensifnya pemberangusan kebebasan berkumpul dan berpendapat, pembunuhan KPK untuk melindungi korupsi oligarki, dan meningkatnya jabatan sipil yang dipegang oleh Polri dan TNI.

Ridho mengutip hasil temuan kajian sejumlah peneliti dan lembaga baik dari dalam maupun luar negeri yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi akibat salah kelola dan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam mengurus negara.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia menurun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.

Di Asia Tenggara, kata Ridho, Indonesia menempati peringkat keempat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Malaysia tercatat memiliki skor indeks demokrasi sebesar 7,19 pada 2020, menjadi yang tertinggi di kawasan. Setelahnya ada Timor Leste dengan skor indeks demokrasi sebesar 7,06. Posisinya disusul oleh Filipina dengan skor indeks demokrasi mencapai 6,56.

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019.

Ridho mengatakan, sejumlah contoh mencolok bagaimana Jokowi menggunakan tangan besi dalam memberangus perbedaan politik.

“Di antaranya adalah pembubaran HTI tanpa putusan pengadilan, pembubaran FPI tanpa proses pengadilan, dihentikannya penayangan ILC di TV One, kriminalisasi aktivis Muslim dan ulama, penangkapan dan pemenjaraan aktivis KAMI, dan yang paling brutal, pembunuhan enam laskar FPI secara biadab di Kilometer 50,” tuturnya.

Tidak cuma itu, kata Ridho, pemberangusan kebebasan bicara juga sudah masuk kampus dengan meluasnya intimidasi terhadap para mahasiswa yang berani memberikan kritik dan melakukan demonstrasi.

"Kita lihat sekarang bangsa ini menuju kehancuran. DPR, media, sebagian besar LSM hampir semuanya mendukung rezim. Mereka yang takut terpaksa tiarap. Mereka yang masih berani melakukan kritik akan diberi label kadrun, radikal, anti NKRI, anti Pancasila, dan sejenisnya," ungkapnya.

"Berdasarkan fakta-fakta di atas, dan dalam rangka melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, Partai Ummat mendesak agar Presiden Jokowi berpikir keras dan bersungguh-sungguh untuk memikirkan opsi mengundurkan diri karena telah gagal mengurus kepentingan publik yang vital di masa pandemi,“ sambungnya.

Ridho menambahkan memberhentikan kedua menteri ini saja tidak cukup.

Menurutnya, kedua menteri yang berada di bawah pengawasan dan koordinasi langsung dengan Jokowi telah melanggar kepatutan dan sumpah sebagai pejabat publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.

Diduga Terlibat Bisnis PCR Lewat PT GSI

Sebelumnya, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.

Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.

Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.

Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

sumber: suara.com
KPK Mulai Dalami Laporan Dugaan Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis Tes PCR
04 November 2021
KPK Mulai Dalami Laporan Dugaan Luhut dan Erick Thohir Terlibat Bisnis Tes PCR
foto: gedung KPK (suara)


itoday - Komisi Pemberantasan Pemberantasan (KPK) mengaku sudah menerima laporan dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR. Laporan tersebut dibuat oleh Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budhianto menyebut laporan dalam bentuk surat yang dilampirkan oleh Prima kini tengah ditindaklanjuti di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat.

"Suratnya, berdasarkan pengecekan sudah diterima bagian persuratan tentunya ini akan melalui mekanisme dan akan diterima oleh direktorat dumas dan ditelaah," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).

Setyo pun menjelaskan proses penerimaan laporan dari setiap masyarakat. Salah satunya, dengan dilakukan telaah apakah laporan tersebut merupakan kewenangan KPK.

"Pertama penelaahannya tentu terkait kewenangan, apakah informasi tersebut atau laporan merupakan kewenangan KPK sesuai undang-undang KPK pasal 11. Itu dulu yang penting," ucap Budhi

Selanjutnya, kata Budhi, bila dari hasil telaah dalam lapaoran tersebut sesuai. Tentunya, KPK akan menindaklanjuti informasi tersebut, temasuk dengan melakukan klarifikasi serta permintaan data-data untuk memperkuat laporan itu.

Meski begitu, kata Setyo, pihaknya tak bisa menjelaskan lebih detail termasuk apakah ada bentuk klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu nantinya.

"Jadi, masih proses kami tidak akan menjawab apakah harus klarifikasi ke siapa-siapa nya. Itu merupakan pola kerja, nanti beberapa pihak akan dilakukan. Tapi, terhadap siapa-siapanya nanti dari dumas dan direktorat penyelidikan akan melakukan penyelidikan," imbuhnya.

Wakil Ketua Prima, Alif Kamal sebelumnya menyebut salah satu alasan pihaknya membuat laporan ke KPK lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR.

"Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Alif usai ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, siang tadi.

Alif mengatakan adapun sejumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut. Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," ungkap Alif.

Ketika ditanya apakah Partai Prima memiliki bukti tambahan adanya dugaan keterlibatan Erick dan Luhut dalam bisnis PCR. Menurut Alif, biarkan lembaga antirasuah untuk mendalami itu.

"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK saja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami. Yang pasti bahwa banyak data yang beredar di media yang bisa menjadi data awal bagi KPK untuk mengusut," ucap Alif

Dugaan Terlibat Bisnis PCR Lewat PT GSI

Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Luhut dan Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.

Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.

Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.

sumber: suara.com
Jokowi Resmi Usulkan Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
03 November 2021
Jokowi Resmi Usulkan Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI!
foto: Andika Perkasa (detik)


itoday - Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan lembaganya telah menerima surat presiden (surpres) berisi pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi. Isinya, Presiden mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa.

"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

"Atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," imbuh Puan.

Jokowi hanya mengusulkan satu nama. Puan menjelaskan, setelah menerima surpres, DPR akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada 8 November mendatang.

sumber: detik.com