Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Hoax Addie MS cs Humas Partai UMMAT Kenapa Didiamkan Ayo Tangkap dan Borgol Pelakunya
03 November 2021
Hoax Addie MS cs, Humas Partai UMMAT: Kenapa Didiamkan? Ayo Tangkap dan Borgol Pelakunya!
foto: G20 Summit 2019 (roysuryo)


Mengiringi lawatan Presiden Joko Widodo di luar negeri, sejumlah akun sosial media yang dikenal sebagai loyalis Jokowi menebarkan kabar yang menyesatkan.

Terkait hal itu, humas Partai UMMAT Mustofa Nahrawardaya meminta pelaku hoax ditangkap. Pemred Majalah Tabligh PP Muhammadiyah ini juga meminta Kominfo menutup akun-akun penyebar hoax.

Secara khusus Mustofa menyindir staf khusus Menkominfo Henry Subianto. “Hal-hal kayak gini, terus diproduksi. Dan, Prof @henrysubiakto seharusnya marah karena tahu ada hoax, lalu ambil tindakan agar akunnya ditutup. Saya yakin @kemkominfo punya kewenangan. Hoax menyebabkan banyak orang tersesat. Kenapa didiamkan? Ayo dong tangkap dan borgol pelakunya,” tulis Mustofa di akun Twitter @TofaTofa_id.

Cuitan @TofaTofa_id mengomentari cuitan akun @fadyanova. Sebelumnya @fadyanova memposting video iring-iringan mobil dinas Ratu Elizabeth II yang disebut sebagai rombongan Presiden Jokowi.

“Pengawalan Presiden Jokowi di Perancis . Dengan formasi kawal V ( 15 sepeda motor ) oleh satuan Le Gendamerie , ini tradisi pengawalan khusus hanya untuk tamu negara yang sangat di hormati .
*Bravo president Jokowi .......,” tulis @fadyanova.

@TofaTofa_id kembali mengingatkan: “Membangun citra boleh. Tapi jangan lebay ya. Pakai Buzzer boleh. Tapi yang masuk akal dan nggak boleh nipu. Kalau sekali dua kali nakal dan nipu, mungkin lolos. Tapi kalau nipu berulang-ulang, bertajun-tajun, ya pasti ketahuan.”

Sebelumnya, akun Twitter milik musikus Addie MS, dan aktivis sosmed Denny Siregar memposting foto Presiden Jokowi di G20 Summit 2019 Osaka, yang dikatakan sebagai foto Jokowi saat G20 2021 Roma.

Soal ini mantan Menpora Roy Suryo di akun @KRMTRoySuryo2 menulis: “Inilah postingan 1000 % hoax.
Peristiwanya sendiri sudah berlangsung lama, tanggal 29 Juni 2019 di International Exhibition Center, Osaka (saat G20 Summit 2019). Namun diposting ulang sekarang, bahkan oleh 2 Akun sekolam (seolah-olah terjadi saat G20 di Roma 2021) Apa maksudnya? AMBYAR.”

Di akun @addiems, ayahanda penyanyi Kevin Aprilio ini memotong foto bersama pemimpin negera G20 Summit 2019, dibubuhi dengan kalimat: “Saat sorotan mata beberapa pemimpin negara-negara anggota G-20 mengarah pada Presiden RI.”

Sama persis dengan foto yang diunggah @addiems, Denny siregar di akun @Dennysiregar7 juga membubuhkan kalimat pada foto itu: “Perhatian banyak pemimpin negara G20 ke Pakde @jokowi saat ini, bukan saja karena ia seorang Presiden, tapi ia adalah Presiden dari negara ke 4 terbesar di dunia yang sedang menuju menjadi negara besar di Asia Tenggara. Baru berasa punya Presiden..”

Red
PDIPDemokrat Seperti Tom dan Jerry Dendam Dibawa Mati
02 November 2021
'PDIP-Demokrat Seperti Tom dan Jerry, Dendam Dibawa Mati'
foto: ilustrasi (ist)


itoday - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengomentari aksi saling sindir antara PDIP dan Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu dilatarbelakangi dendam lama pimilihan presiden 2004 yang terus terbawa hingga kini.

"Sepertinya akan sulit damai. Karena kedua partai tersebut kini sudah seperti Tom and Jerry," kata Ujang Kepada Republika.co.id, Selasa (2/11).

Ia menilai, tak harmonisnya hubungan PDIP dan Partai Demokrat akan berlangsung lama. Dampaknya, hubungan politik semacam itu justru tak sehat bagi rakyat. "Ini dendam yang tak pernah usai dan bisa saja akan dibawa mati," ujarnya.

Namun demikian, perdamaian bukan tidak mungkin bisa terjadi antarkeduanya. Damai bisa terjadi jika keduanya sama-sama mau dan sama-sama melakukan perjanjian dan komitmen bersama. "Mestinya antar pemimpin memiliki jiwa sebagai negarawan. Dan saling memaafkan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bangga dengan apresiasi dunia terhadap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebagai pemimpin juga turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 mencari solusi dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin.

"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam Webinar Kamis (21/10).

Pernyataan Hasto itu pun direspon Partai Demokrat. Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan tersebut salah sasaran jika dialamatkan kepada SBY. "Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY. Merujuk pada testimoni Pak JK (Jusuf Kalla) yang pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi Wapres Pak Jokowi bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam sepekan rapatnya bisa empat sampai lima kali," ungkap Kamhar.

Tidak berhenti di situ saling sindir kembali terjadi. Hasto Kristiyanto kembali menyindir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto mengatakan, kebijakan politik populis pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama politik bantuan sosial (bansos) yang menurutnya justru menjadi beban bagi keuangan negara.

"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politic populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan," ujar Hasto dalam diskusi yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Senin (1/11).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membela sang ayah dan meminta semua pihak untuk menghargai kerja keras semua pemimpin Indonesia. AHY menyampaikan bahwa tantangan tiap zaman berbeda-beda. Oleh karena itu, tiap pemimpin diharapkan mampu menjawab tantangan sesuai zamannya.

"Tiap masa ada tantangan dan pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masa dan tantangannya," kata AHY dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (1/11).

AHY juga mengingatkan agar selalu menghargai kepemimpinan di Indonesia sebelumnya. Menurutnya, apa yang dirasakan masyarakat sekarang merupakan buah kerja kepemimpinan sebelummya. "Apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil kerja keras generasi terdahulu," ujar AHY.

sumber: republika.co.id
Pengguna Transportasi Darat Wajib PCR atau Antigen Epidemiolog Tugas Satgas Bukan Jualan Tes PCR
01 November 2021
Pengguna Transportasi Darat Wajib PCR atau Antigen, Epidemiolog: Tugas Satgas Bukan Jualan Tes PCR
foto: ilustrasi (tribratanews)


itoday - Pengguna moda transportasi darat dengan jarak perjalanan minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3X24 jam atau antigen maksimal 1X24 jam sebelum perjalanan.

Aturan yang berlaku bagi pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali itu tercantum dalam SE Dirjen Hubdat 90/2021.

Epidemiolog Pandu Riono mengingatkan, tes skrining Covid 19 tidak boleh diputuskan pilihan tunggal. Skrining boleh dengan tes antigen atau PCR.

“Maksudnya apa ya? Tes skrining itu jangan memutuskan pilihan tunggal, karena boleh dengan tes antigen atau PCR. Sebenarnya tes antigen sudah cukup untuk perjalanan kurang dari 24 jam. Tugas Satgas adalah kendali pandemi, bukan jualan tes PCR,” tulis Pandu Riono di akun Twitter @drpriono1 meretweet tulisan bertajuk “Tak Cuma Pesawat, Tes PCR Juga Wajib Bagi Pengguna Transportasi Umum dan Pribadi”

Seiring dengan aturan wajib PCR di semua moda transportasi, sebelumnya sejumlah media mengangkat isu “kepentingan bisnis” di balik RT PCR.

Majalah Tempo edisi terbaru (1 November 2021) mengangkat tema “Para Penikmat Cuan PCR”. Nama Menkomarves Luhut Pandjaitan disebut-sebut dalam tulisan tersebut. Tempo menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta.

Terkait berita itu, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar. Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham. “Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi,” kata Jodi seperti dikutip tempo.co (01/11/2021).

Praktisi medis dr Eva Sri Diana Chaniago terus menggaungkan penolakan tes PCR berbayar. Dr Eva menegaskan, yang untung terkait wajib PCR adalah yang mempunyai bisnis PCR.

“Yang untung yang punya bisnis PCR lah. Kami nakes pun harus bayar jika ada keperluan seperti ini.
Sakitpun, hanya yang dirawat di RS yang gratis periksa PCR. Aku malas komenlah..pasti komenku sinis, miris, teriris. Tolak PCR Berbayar!! Gratis aja ogah, apalagi bayar #PCRgratisAtauBatalkan,” tulis dr Eva di akun @__Sridiana_3va.

red
Relawan Deklarasi Puan Capres di Semarang Dianggap Ratu Adil
01 November 2021
Relawan Deklarasi Puan Capres di Semarang, Dianggap Ratu Adil
foto: Puan Maharani (kabar24)


itoday - Relawan yang menamakan diri Gema Puan mendeklarasikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Puan dianggap sebagai sosok yang pantas menjadi Ratu Adil.

Ketua Umum Gema Puan, Ridwan, mengatakan deklarasi Puan capres 2024 merupakan masukan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku sosok penentu capres dari PDIP.

"Gema Puan ini ingin beri keyakinan ke Bu Mega bahwa jangan takut digertak dengan alasan elektabilitas," kata Ridwan usai deklarasi di Hotel Noorman Semarang, kemarin.

Gema Puan akan menggenjot suara Ketua DPR itu, terutama di 12 provinsi termasuk 6 provinsi di Pulau Jawa. "Kita punya konsep. Punya 12 provinsi jadi prioritas yang di mana suara Mbak Puan masih lemah. Genjot suara di komunitas, dengan nyata ke masyarakat," terang Ridwan.

Dia mengaku tidak mengenal Puan secara personal dan belum berkomunikasi soal dukungannya.

"Saya hanya kenal sebagai ketua DPR RI. Ini bukan relawan seperti biasanya, ini organisasi kader, yang masuk yang benar-benar berjuang ke Mbak Puan. Bukan mau jadi tim sukses," ujarnya.

Ridwan meyakini Puan akan menjadi capres yang diusung PDIP meski elektabilitasnya kecil.

"Elektabilitas bukan patokan bagi saya. Kita akan pecahkan rekor, Mbak Puan yang tidak diperhitungan akan jadi presiden. Kalau ibu (Megawati) sudah putuskan Bu Puan jadi capres maka semua ikut," tegasnya.

sumber: cnnindonesia.com
Itikad Baik ala MK di UU 220020 Adhie Massardi Ahok Diloloskan KPK Pakai Akalakalan ini
30 October 2021
“Itikad Baik” ala MK di UU 2/20020, Adhie Massardi: Ahok Diloloskan KPK Pakai Akal-akalan ini!
foto: Basuki Tjahaja Purnama (liputan6)


itoday – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan judicial review UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Jika sebelumnya pemerintah tidak bisa digugat terkait penggunaan dana penanganan Covid 19, kini pemerintah tidak kebal hukum.

Hanya saja, putusan MK itu dinilai secara substansi tidak berubah. MK telah mereview Pasal 27 ayat 3. Sebelum direview: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Setelah di Review MK: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilantata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi-Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan “itikad baik” itu memunculkan kontroversi. Ekonom senior Rizal Ramli bersuara keras, bahwa putusan MK itu secara substansi tidak berubah. Di mana, sepanjang dilandasi itikad baik, maka tidak bisa dikenakan UU Tipikor atau korupsi.

Melalui akun Twitter @RamliRizal menegaskan: “MK Gombal: maaf saja cabut pujian saya terhadap MK. Apa yang diputus MK itu, ternyata sama saja subtansinya. Karena sepanjang dilandasi itikad baik, maka tidak bisa dikenakan UU TIPIKOR atau Korupsi. Korupsi bukan dilihat dari itikad baik, melainkan apalah ada unsur kerugian negara.”

Pendapat senada disampaikan mantan jubir Presiden Gus Dur Adhie Massardi. Tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengaitkan prasyarat “etikad baik” UU 2/2020 dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Robinhood yang rampok pejabat korup untuk dibagikan kepada orang-orang miskin tetap langgar hukum, tindak pidana. Coba MK terapkan ITIKAD BAIK dalam KUHP pencurian & perampokan TAK DAPAT DIHUKUM. Itikad baik urusan hati, hanya Malaikat yang tahu! Ahok diloloskan @KPK_RI pakai akal-akalan ini,” tulis Adhie di akun @AdhieMassardi.

Pada Juni 2016, KPK mengumumkan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Red
Andi Arief Sindir Hasto PDIP Lawan Ibas di Dapil 7 Jatim Saja Terjungkal
30 October 2021
Andi Arief Sindir Hasto PDIP: Lawan Ibas di Dapil 7 Jatim Saja Terjungkal!
foto: Hasto Kristiyanto (kumparan)


itoday - Politisi Demokrat Andi Arief terus mempertanyakan kredibilitas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sering menyerang Partai Demokrat dan juga Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Andi Arief, Hasto ingin menyamakan dirinya dengan elit politik yang berpengalaman. Andi pun membeberkan “kegagalan” Hasto yang gagal masuk Senayan saat bersaing dengan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Dapil 7 Jawa Timur.

“Hasto Sekjen PDIP melawan Mas Ibas @Edhie_Baskoro di Dapil 7 Jatim saja terjungkal dan gagal ke Senayan, kini ingin menyamakan dirinya atau mensejajarkan dirinya dengan elite politik nasional berpengalaman. Orang kalah sering beralasan curang atau kurang logistik,” beber Andi melalui akun Twitter @Andiarief__.

Tak kalah keras sebelumnya @Andiarief__ menulis: “Hasto, manusia a historis dalam demokrasi, gabung PDIP di saat senang, bukan saat partai susah. Gagal ke DPR, tetiba jadi sekjen. Kelihaiannya menjilat dan menjadikan Partai Demokrat hilang -- tidak hancur meski terus dipacul, tidak bubar malah makin menyebar-- salam pertamina.”

Ketua Bappilu Partai Demokrat ini menyoal kualitas Hasto sebagai politisi yang beberapa kali menyindir Partai Demokrat dan SBY. Bahkan beberapa kali Hasto membanding Pemerintahan SBY dengan Pemerintah Joko Widodo.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution bahkan menyebut Hasto kampungan. “Hasto PDIP kurang gaul. Jadi kampungan. Waktu Pak @SBYudhoyono ultah ke 72 lalu, Bang Effendy Simbolon telepon kasih ucapan dari Canada. Saat menjabat presiden, Dubes Korsel Jacob Tobing, senior PDIP, jadi teman diskusi Pak SBY. Pramono Anung sering ketemu Pak SBY. Hasto masih pemain pinggiran,” jelas Syahrial di akun @syahrial_nst.

Diberitakan sebelumnya, Hasto mulai menyerang SBY dan Demokrat dengan menyebut Pemerintahan SBY kebanyakan rapat tanpa ada keputusan.

Terakhir, Hasto juga menyindir terkait gaya komunikasi seorang pemimpin yang dilakukan dengan cara mengarang lagu dan menulis buku.

red