Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Adhie Massardi Rakyat Pemegang Saham Pemerintahan Jika Kritik Dipidana Maka Harus Dilawan
06 July 2022
Adhie Massardi: Rakyat Pemegang Saham Pemerintahan, Jika Kritik Dipidana Maka Harus Dilawan!
foto: Adhie Massardi (rmol)


itoday - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menuai polemik di masyarakat. Salah satunya perihal pasal penghinaan yang masih dipertahankan, sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal ini pada 2006 silam.

Selain itu, ada juga pasal tentang makar yang dinilai bisa memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi memberi gambaran secara umum bagi pemerintah dan DPR dalam menggodok RKUHP nanti.

Menurutnya, rakyat Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk menghasilkan seorang pejabat publik. Biaya yang dimaksud dikutip dari pungutan pajak yang saban hari dikumpulkan rakyat.

Pejabat publik terpilih nantinya memimpin suatu daerah dan juga ada yang mengontrol jalannya pemerintahan. Mulai dari walikota, bupati, gubernur, presiden, hingga DPR dan DPRD.

“Jadi rakyat sudah bayar mahal biaya (finansial dan sosial) demokrasi elektoral,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Artinya lagi, sambung Adhie Massardi, biaya ini merupakan investasi saham rakyat. Singkatnya, rakyat sebagai pemilik saham berhak untuk mengontrol jalannya kekuasaan pemerintah.

“Maka jika kritik dipidana, lawan!” tegasnya.

sumber: rmol.id
Lieus Sungkharisma Dukung Rizal Ramli Bentuk People United untuk Tumbangkan Oligarki United
06 July 2022
Lieus Sungkharisma Dukung Rizal Ramli Bentuk People United untuk Tumbangkan Oligarki United
foto: Rizal Ramli dan Lieus Sungkarisma (rmol)


itoday - Ajakan mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli untuk membentuk “People United” demi melawan “Oligarki United” yang kini menguasai Indonesia mendapat sambutan baik.

Aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma salah satu yang memberi dukungan. Dukungan itu diberikan lantaran dia menilai oligarki yang kini menguasai Indonesia hari ini, baik secara politik dan ekonomi, memang sudah sangat membahayakan eksistensi negara yang berlandaskan Pancasila ini.

“Saat ini Indonesia dikontrol dan dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kuasa dan harta. Ini berbahaya tidak hanya bagi kelanjutan demokrasi, tapi juga bagi masa depan negara kita,” ujar Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/7).

Rizal Ramli dalam dialog Radio Bravos bertajuk "Roadmap Pilpres 2024 : PolsterRp dan BuzzerRp Menipu Rakyat Membajak Demokrasi" di Jakarta beberapa waktu lalu, memang menyebut bahwa Oligarki United telah mengontrol seluruh kekuasaan lembaga negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga tidak ada lagi yang namanya trias politica.

Bagi Lieus, apa yang disampaikan pria yang akrab dipanggil RR itu tidak salah. Sebab diakui atau tidak, Indonesia saat ini memang dikontrol oleh segelintir orang berduit secara ekonomi dan berkuasa secara politik untuk kepentingan mereka sendiri.

“Karena itu, saya menyambut ajakan Rizal Ramli dan mengajak kawan-kawan lain yang peduli terhadap masa depan negara ini untuk membentuk “People United,” itu,” ujar koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini.

Apalagi, tambah Lieus, pada faktanya meski pemilu 2024 masih waktu 2 tahun lagi, para oligarki tersebut sudah mulai bergerak secara massif dengan memunculkan para calon presiden pilihan mereka dengan berbagai cara.

“Tak hanya melalui media mainstream, tapi juga melalu perusahaan polling bayaran dan buzzerRp,” tutur Lieus.

Dia mencontohkan bahwa hampir setiap hari media mainstream dan media sosial, terutama televisi, Instagram dan Twitter, dipenuhi dengan berita terkait orang-orang yang digadang-gadang jadi presiden itu.

Semua yang terkait sosok tersebut diberitakan meskipun seringkali beritanya tak bermutu. Bahkan, tambah Lieus, seringkali pemberitaan media itu dengan sengaja menutupi sisi buruk terkait sosok yang dijagokan oligarki itu.

Seperti halnya Rizal Ramli, Lieus pun menduga pemberitaan yang massif atas sosok tertentu itu terjadi karena media yang bersangkutan sudah dibayar oleh para cukong yang tergabung dalam klub oligarki agar terus memberitakan sosok yang dijagokan tersebut.

“Sungguh, keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Maka, jika kita tidak mau kehidupan negara ini semakin sulit di masa depan, kita harus melawan keadaan ini. Kekuasaan oligarki yang merampas demokrasi itu tidak boleh kita biarkan,” ujar Lieus.

sumber: rmol.id
ACT Bantah Terlibat Pendanaan Kegiatan Terorisme
04 July 2022
ACT Bantah Terlibat Pendanaan Kegiatan Terorisme
foto: ACT (suara)


itoday - Lembaga Aksi Cepat Tanggap membantah terlibat pendanaan terhadap aktivitas terlarang sebagaimana dugaan yang sebelumnya dikatakan PPATK.

"Dana yang mana? Kami tidak pernah ada bantuan ke teroris," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Ibnu Khajar mengaku heran dengan tuduhan itu. ACT, kata dia, selama ini lebih banyak bekerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk program kemanusiaan.

"Di tiap program kami undang entitas gubernur, menteri datang. Dan bantuan pangan di Depanabes TNI, kita kerjasama dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus," kata Ibnu Khajar.

Ibnu Khajar mengatakan dalam kegiatan kemanusiaan, ACT tidak membeda-bedakan siapa penerimanya.

"Kemanusiaan itu tidak boleh nanya ke siapa yang kami bantu. Kami berikan bantuan mereka Syiah atau ISIS karena mereka korban perang. Kami sering bingung dana ke teroris? Dana yang kemana?" katanya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan dari hasil penelusuran telah ditemukan indikasi aliran dana dari ACT untuk kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang.

"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Ivan, Senin (4/7/2022).

Terkait dugaan aktivitas terlarang, PPATK telah menyerahkan penanganannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Hasil analisis PPATK telah diserahkan sejak lama.

"Transaksi yang kami proses mengindikasikan demikian (aktivitas terlarang). Sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama," ujar Ivan.

Ivan belum menjelaskan secara detil dugaan aliran dana untuk aktivitas terlarang. Namun ia menyebut hasil analisis penelusuran PPATK masih dilakukan pendalaman oleh aparat penegak hukum.

"Transaksi mengindikasikan demikian (aktivitas terlarang), namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," katanya.

sumber: suara.com
Jokowi Dinilai Telah Lakukan Kesalahan Fatal yang Memalukan Bangsa
04 July 2022
Jokowi Dinilai Telah Lakukan Kesalahan Fatal yang Memalukan Bangsa
foto: Joko Widodo dan Volodymyr Zelensky (rmol)


itoday - Presiden Joko Widodo dianggap telah melakukan kesalahan fatal yang memalukan bangsa Indonesia karena mengklaim sudah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sementara tidak lama berselang, Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan tidak ada pesan tertulis dari Zelensky untuk Putin. Selain itu, Rusia juga terekam semakin gencar dalam melancarkan serangan ke Ukraina.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai bangsa Indonesia sudah dipermalukan oleh presidennya sendiri setelah adanya bantahan dari Kantor Presiden Ukraina itu.

"Jika benar terjadi, maka Jokowi sebagai Presidensi G-20 lakukan kesalahan fatal. Kesalahan ini memalukan bangsa Indonesia," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/7).

Padahal, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, tidak pantas seorang kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Jokowi melakukan kekeliruan yang fatal.

"Sangat memalukan. Gagal dan tidak pantas memimpin G-20. Juga tidak pantas memimpin rakyat Indonesia karena memalukan di forum internasional," tegas Muslim.

Apalagi, kata Muslim, saat ini Rusia dan Ukraina sedang berperang. Dengan adanya klaim Jokowi tersebut, perang Rusia dan Ukraina akan semakin berkobar.

"Bahkan setelah Jokowi meninggalkan Ukraina, Ukraina digempur Rusia semakin hebat. Alih-alih mendamaikan, malah mengobarkan peperangan. Ini diplomasi yang gagal," pungkas Muslim.

sumber: rmol.id
Nasib Koalisi PDIPGerindra Berpotensi Kandas Ini Analisa Pengamat
02 July 2022
Nasib Koalisi PDIP-Gerindra Berpotensi Kandas, Ini Analisa Pengamat
foto: Puan Maharani dan Prabowo Subianto (ist)


itoday - Kedekatan PDIP dengan Partai Gerindra yang pasang surut menimbulkan teka-teki politik menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, jika melihat kondisi politik terkini, PDIP-Gerindra agaknya sulit bersatu.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (2/7).

“Kalau kita lihat, Prabowo juga tidak mau hanya dekat dengan 1 partai, dalam hal ini PDIP. Nanti malah bertepuk sebelah tangan. Tentu Prabowo harus melebarkan sayap dan dekat dengan partai lain, termasuk dengan PKB, bertemu dengan Nasdem, Demokrat, PKS ya,” kata Ujang Komarudin.

Selain itu, Prabowo juga tampak masih belum clear jika harus berpasangan dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada Pilpres 2024 nanti. Itu lantaran elektabilitas Puan masih belum menempati titik aman seperti tokoh lain yang masuk bursa capres-cawapres.

“Aakah nanti mereka nyalon masing-masing-masing atau bersekutu PDIP-Gerindra? Saya melihatnya saat ini mereka akan mencalonkan diri masing-masing,” ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Namun begitu, Ujang menilai bahwa ke depan segala kemungkinan masih bisa terjadi mengingat waktu pendaftaran capres-cawapres ke KPU masih cukup lama, yaitu Oktober 2023 mendatang.

“Ya namanya politik, bisa bersekutu bisa juga berseteru. Kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan. Kelihatannya Prabowo agak susah ketika berpasangan dengan Mbak Puan,” demikian Ujang Komarudin.

sumber: rmol.id
Sindir Surya Paloh Jimly Nasdem Tidak Usah Ikut Pemilu Kalau Takut Perpecahan
02 July 2022
Sindir Surya Paloh, Jimly: Nasdem Tidak Usah Ikut Pemilu Kalau Takut Perpecahan
foto: Jimly Asshiddiqie (fajar)


itoday - Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menyebut lebih baik tidak ada Pemilu jika menimbulkan perpecahan memantik respons dari cendekiawan.

Pernyataan Surya Paloh itu dianggap justru bertolak belakang dengan tujuan pesta demokrasi lima tahunan itu sendiri.

Menurut cendekiawan Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum diadakan untuk menyalurkan aspirasi yang berbeda-beda dari masyarakat. Tujuannya, kata dia, adalah untuk mencegah dan mengatasi perpecahan.

Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas balik menyindir Surya Paloh.

"Kalau pemilu jadi sumber perpecahan, bisa juga Nasdem tidak usah ikut Pemilu saja. Insyaallah tidak akan ada perpecahan," kata Jimly dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (2/7).

Jimly tak sependapat dengan pandangan Paloh. Baginya, jika dijalankan sebagaimana mestinya, pesta demokrasi tidak akan memecah-belah.

"Yang ada cuma perbedaan dan persaingan, dijalani saja sesuai dengan tingkat peradaban bangsa," tutup Anggota DPD RI ini.

sumber: rmol.id