Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

PP Muhammadiyah Apresiasi Gagasan Duet NUMuhammadiyah di Pilpres 2024
01 July 2022
PP Muhammadiyah Apresiasi Gagasan Duet NU-Muhammadiyah di Pilpres 2024
foto: Iqbal Parewangi (republika)


itoday - ICMI Muda memulai roadshow silaturahim strategis ke sejumlah ormas Islam. Roadshow ini terkait gagasan perjuangan mewujudkan kepemimpinan umat untuk bangsa melalui gerakan 'Pilpres 2024 Duet NU-Muhammadiyah'.

Bertempat di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di kawasan Menteng Jakarta pada 28 Juni, perwakilan PP Muhammadiyah Faiz Rafdli menerima secara resmi kunjungan ICMI Muda. Faiz didampingi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris PP Nasyiatul Aisyiyah, dan unsur pimpinan IMM.

Setelah menyimak penjelasan dari ICMI Muda dan berdialog selama hampir dua jam, Faiz menegaskan, apresiasi positif Muhammadiyah terhadap gagasan dan inisiasi gerakan 'Pilpres 2024, Duet NU-Muhammadiyah' yang diusung ICMI Muda.

"Apakah nanti ini jadi kajian serius, dibawa ke Tanwir, atau sampai Muktamar Muhammadiyah, wallahu a'lam. Kami tidak ingin mendahului. Namun sekali lagi, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh ICMI Muda. Saya kira ini malah mendahului yang lain," kata Faiz dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (30/6/2022).

Faiz menyebut, umat Islam saat ini merasakan problem bangsa yang sama. Sehingga, dia menyambut baik upaya gerakan keummatan ini. PP Muhammadiyah akan membawa pesan ICMI Muda tersebut dan berharap masuk pembahasan dalam agenda Muktamar bahkan menjadi rekomendasi Muktamar jika memungkinkan.

"Namun ini perlu kajian serius. Meski demikian, bicara politik 2024 semua sangat mungkin. Termasuk duet Muhammadiyah-NU," ucap Faiz.

Faiz menambahkan, bahwa PP Muhammadiyah sangat berkepentingan terhadap Pilpres 2024. Tentunya bukan pada nama atau figur tertentu, namun lebih pada nilai-nilai dari kepemimpinan yaitu baldatun toyyibatun wa robbun ghofur.

"Saat ini Muhammadiyah juga sedang mengkaji betul tentang nilai-nilai tersebut, termasuk diantaranya mengkaji peluang menimbang ulang sistem Pemilu langsung. Selain itu juga mengkaji kembali institusi yang memiliki kekuatan tertinggi saat ini yaitu Mahkamah Konstitusi," ucap Faiz.

Faiz dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan sikap Muhammadiyah dalam politik di Indonesia.

"Muhammadiyah itu wasatiyah, Muhamamdiyah menjadi rumah bangsa, Muhamamdiyah relatif di tengah dan tidak tergoda ke kanan ke kiri dan terus konsisten menjaga itu. Dan ini tidak mudah, ini penting bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah konsisten dengan tidak tergoda politik praktis," sebut Faiz.

Ketua Dewan Istiqamah ICMI Muda yang juga penggagas gerakan 'Pilpres 2024, Duet NU-Muhammadiyah' AM Iqbal Parewangi menjelaskan, pentingnya perjuangan mewujudkan kepemimpinan umat untuk bangsa, termasuk lewat gerakan 'Pilpres 2024, Duet NU-Muhammadiyah'. Ia mencontohkan bagaimana dampaknya jika kepemimpinan nasional tidak berpihak pada umat dan bangsa.

"Kita tahu 5 persen sekolah menengah di Indonesia milik Muhammadiyah. Bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah lebih banyak dari perguruan tinggi negeri. Itu kontribusi luar biasa. Tetapi dari anggaran pendidikan 169 triliun rupiah pada APBN 2022, misalnya, berapa yang menetes ke sekolah Muhammadiyah? Terlalu kecil, itupun kalau ada," jelas Iqbal.

Ketua Badan Kerjasama Palemen DPD RI 2014-2019 itu juga mengingatkan angka statistik survei publik, bahwa sekitar 54 persen pemilih di Indonesia berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah. Ia menekankan perlunya rekonstruksi kesadaran tentang kepemimpinan nasional.

"Sesuai ijtihad siyasah kami di ICMI Muda, perlu tampil duet NU dan Muhammadiyah memimpin bangsa ini. Dan untuk itulah, ICMI Muda menginisiasi gerakan yang kami sebut 'Pilpres 2024, Duet NU-Muhammadiyah'," urai Iqbal.

Sementara itu Ketua Presidium ICMI Muda, Tumpal Panggabean juga berharap, akan terwujudnya kolaborasi antara ICMI Muda dengan Ormas Islam besar seperti PP Muhamamdiyah untuk bersatu membangun gerakan politik keummatan.

“Agenda kita sama. Apa yang sudah kita perbuat dan perjuangkan sama. Hanya saja gerakannya belum dilakukan secara bersama-sama dalam membangun gerakan politik keummatan," sebut Tumpal.

sumber: republika.co.id
Pengamat Pemerintah Jangan BuruBuru Sahkan RKUHP
01 July 2022
Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP
foto: Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP (republika)


itoday - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi polemik. Menurut Herry, RKUHP yang menjadi polemik harus segera dievaluasi oleh Pemerintah maupun DPR.

"Tentunya perlu evaluasi segera, RKUHP ini jangan sampai diputuskan padahal masih berpolemik, masih ada pro dan kontra yang membuat publik tak sejalan dengan hal ini," kata Herry dalam keterangan pers pada Jumat (1/7/2022).

Lebih lanjut, Herry menyayangkan pemerintah yang kurang transparan ke publik soal RKUHP yang segera disahkan oleh DPR tersebut. Sebab draft RKUHP itu tak kunjung bisa diakses oleh publik.

"Sejauh ini transparansi kurang ke publik, draft RKUHPnya pun tak bisa diakses ini yang jadi persoalan mendasar. Artinya kebutuhan publik untuk akses soal ini sebenarnya agar terang benderang," ujar Herry.

Selain itu, Herry meminta Pemerintah tak perlu terburu-buru mengesahkan RKUHP jika masih berpolemik. Apalagi RKUHP merupakan aturan hukum yang amat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

"RKUHP ini fundamental dan penting bagi masyarakat sehingga dalam memutuskannya pun Pemerintah tidak perlu grasah-grusuh, baiknya lebih memikirkan suasana kebatinan publik saat ini," ucap Herry.

Herry juga mengamati bahwa beberapa pasal seperti pasal penghinaan Presiden berpotensi menjadi alat serang rezim atas kritikan publik.

"Publik itu khawatir juga misalnya pasal penghinaan Presiden dan lembaga lainnya itu bisa dijadikan alat serang rezim terhadap para pengkritik jika terminologi dan batasannya pun tak jelas," tutur Herry.

Di samping itu, Herry menduga RKUHP yang disampaikan oleh Pemerintah cenderung memperlemah sistem anti korupsi di Indonesia. "RKUHP usulan Pemerintah kurang kuat ihwal anti korupsi padahal seyogianya materi ini juga krusial maka tentunya harus dikoreksi," kata Herry.

sumber: republika.co.id
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Jadi Catatan KontraS Jelang HUT Bhayangkara Upaya Kabur dari Tanggung Jawab
30 June 2022
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Jadi Catatan KontraS Jelang HUT Bhayangkara, Upaya Kabur dari Tanggung Jawab
foto: Rozy Brilian (suara)


itoday - Kasus unlawful killing terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) menjadi catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjelang hari ulang tahun Bhayangkara ke-76 yang akan dirayakan pada Jumat 1 Juli 2022.

Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian menyebut, dalam kasus tersebut kepolisian berupaya untuk menghilangkan atau mengaburkan jejak atas penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap enam laskar FPI yang tewas tertembak. Hal itu dibuktikan dari kesaksian Komnas HAM yang dihadirkan dalam persidangan kasus tersebut.

"Dalam proses persidangan terungkap bahwa sejumlah warga sekitar (lokasi kejadian) diduga mengalami intimidasi oleh aparat untuk tidak merekam peristiwa dan bahkan diminta untuk menghapus file rekaman atas peristiwa penangkapan yang terjadi," kata dia saat konferensi pers di Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (30/6/2022).

KontraS lantas mengungkap, sepanjang periode Juli 2021-Juni 2022 terdapat 36 kasus penembakan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan temuannya, dari 36 kasus mengakibatkan 37 orang tewas dan 7 orang lainya mengalami luka-luka.

Rozy mengungkapkan, terduga pelaku dari kasus penggunaan senjata api di luar hukum di dominasi anggota polisi di tingkat Polres yakni sebanyak 29 kasus, tingkat Polda 6 kasus, dan Polsek 1 kasus.

Penggunaan senjata api yang tidak terukur dilakukan ke terduga pelaku kejahatan, bahkan terhadap pelaku yang sudah tidak berdaya.

"Kami setidaknya menemukan sebanyak enam kasus tindakan kepolisian yang menggunakan senjata api pada terduga pelaku kejahatan yang bahkan sudah tidak melakukan perlawanan," ungkap Rozy.

Sementara itu, secara keseluruhan dari temuan KontraS sepanjang Juli 2021-Juni 2022 terdapat 677 peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan kepolisian. Akibatnya, sebanyak 59 orang harus meregang nyawa dan 928 orang luka-luka, serta 1.240 orang ditangkap.

Dibanding pada catatan KontraS tahun lalu, angka pelanggaran yang dilakukan kepolisian mengalami peningkatan pada tahun ini. Pada periode Juni 2020-Mei 2021 setidaknya terdapat 651 kasus kekerasan.

Jenis kekerasannya juga didominasi penggunaan senjata api yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan 98 orang luka-luka.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar lantas mempertanyakan slogan Polri Presisi yang kepanjangannya prediktif, responsibilitas dan transparansi serta berkeadilan. Mereka menilai slogan itu tidak berimplikasi terhadap perbaikan Polri.

Lantaran itu, dalam catatan jelang ulang tahun Bhayangkara, Kontras memplesetkan slogan Presisi menjadi 'Persisi : Perbaikan Palsu Institusi Polisi.

"Bahwa memang secara struktural terdapat permasalahan yang belum selesai ditemui oleh pihak kepolisian, namun sayangnya sejumlah perubahan itu hanya dilakukan pada sebatas citra semata," katanya.

"Hal ini berkonsekuensi pada perbaikan palsu yang menjadi tema utama (Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polisi) pada laporan ini. Yang pada intinya kami mau bilang bahwa perubahan yang selama satu tahun belakangan terjadi masih jauh panggang dari pada api," katanya.

sumber: suara.com
DPR RI Sahkan RUU Pemekaran Papua Jadi UU
30 June 2022
DPR RI Sahkan RUU Pemekaran Papua Jadi UU
foto: ilustrasi (ist)


itoday - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) pemekaran tiga Provinsi di Papua dalam Rapat Paripurna DPR RI di Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada hari ini Kamis (30/6).

Tiga Provinsi itu yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang pembentukan provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” ucap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat.

“Setuju!” jawab para anggota dewan lalu palu sidang diketuk Sufmi Dasco.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tujuan pemekaran di Provinsi Papua merujuk Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) 106/2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua

“Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan mempercepat peningkatkan pelayanan publik mempercepa kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik dan berterimakasih kepada DPR RI yang telah mengesahkan RUU Pemekaran Tiga Provinsi di Papua.

“Kami atas nama pemerintah mengucapkan tks dan apresiasi yang tinggi kepada yang mulia Ibu Ketua (Puan Maharani) dan seluruh pimpinan dan anggota yang telah memberikan dukungan pandnagan yang konstruktif serta kerjasama yang sangat baik,” demikian kata mantan Kapolri itu.

sumber: rmol.id
Ada Para Dewa di Lingkaran Jokowi
27 June 2022
Ada "Para Dewa" di Lingkaran Jokowi?
foto: Joko Widodo (setpres)


itoday - Dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan dan negara, Presiden Joko Widodo tak bekerja sendirian. Mereka adalah yang disebut dengan "para dewa" yang berada di lingkaran dalam Presiden Jokowi.

Keberadaan para dewa itu diungkap oleh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira, saat menjadi narasumber diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu (26/6).

Awalnya, Indra bercerita bahwa dirinya pernah ikut rapat di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) untuk membahas soal janji Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan proyek pesawat Presiden BJ Habibie.

"Saya diminta nyusun Perpresnya. Begitu sampai, 'udah sepakat nih bagus Perpres, tapi nanti tergantung para dewa ya'. Saya tanya, ada teman saya di Deputi Setneg, itu kenapa ada para dewa, siapa? 'Ah Pak Indra kayak enggak tahu aja'. Enggak, zaman orde baru aku tahu dewanya cuma satu, Pak Harto. Lah sekarang para dewa, siapa yang pegang republik ini? 'Ah Pak Indra kaya enggak tahu'," papar Indra seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (26/6).

Kepada rekannya itu, Indra lalu menegaskan apakah Presiden Jokowi termasuk dari "para dewa" tersebut atau tidak. Dan dijawab, Jokowi termasuk salah satunya.

"Itu, jadi kita sangat gelap sekarang ini, siapa yang bermain di republik ini," tandas Indra.

sumber: rmol.id
Sindir PDIP Timur Malaka Kiemas Tukang Bakso Lebih Mulia daripada Politisi Korup
27 June 2022
Sindir PDIP, Timur Malaka Kiemas: Tukang Bakso Lebih Mulia daripada Politisi Korup
foto: Megawati Soekarnoputri (ist)


itoday - Mantan Ketua Umum Laskar Ganjar Puan (LGP), Timur Malaka Kiemas menyayangkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang dinilai menyinggung tukang bakso.

Timur mengatakan, seharusnya petinggi parpol tersebut menyadari bahwa selama ini partainya besar karena dukungan dari kalangan wong cilik.

“Tapi nyatanya sebaliknya, begitu besar merasa sombong. Bahkan tukang bakso yang tidak bersalah dengan partai tersebut seperti menjadi pihak jadi bahan olokan,” tuturnya saat ditemui Kantor Berita RMOLJabar di kediamannya di Cirebon.

Padahal, kata Timur, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sektor UMKM seperti pedagang bakso menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa yang mayoritas mengalami keterpurukan.

“Pedagang bakso tidak pernah menipu dan korupsi duit rakyat. Jadi sangat keliru jika politisi menganggap pedagang bakso itu lebih rendah dari politisi,” tegasTimur.

Timur pun mengaku siap pasang badan bila ada pihak-pihak yang menghina atau mengecilkan profesi tukang bakso.

“Kami siap pasang badan bila ada orang ataupun pihak-pihak yang menghina profesi tukang bakso. Ingat tukang bakso itu tulus tidak pernah membodohi rakyat,” ujarnya

Timur bahkan menilai, tukang bakso lebih mulia daripada politisi yang korup.

“Toh selama ini juga tukang bakso tidak nyusahin parpol. Justru mereka kerap dieksploitasi jelang gelaran pesta demokrasi,” pungkasnya.

sumber: rmol.id