Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Media Asing Soroti Pejabat Indonesia Gemar Melabeli PNS Radikal
25 June 2022
Media Asing Soroti Pejabat Indonesia Gemar Melabeli PNS Radikal
foto: ilustrasi (republika)


itoday - Media Economist menyoroti pemerintah Indonesia yang menilai pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pegawai radikal dan berbahaya. Artikel berjudul 'Indonesia’s campaign against Islamists is a ploy to silence', mengajak pembaca untuk membedah siasat pemerintah membungkam mereka yang kritis dan tidak sepaham sebagai kelompok ekstremis dan radikal.

Media yang berbasis di London, Inggris, itu memulai ulasan dengan para pejabat di Indonesia yang secara teratur menuding sebagian besar pekerja sektor publik sebenarnya adalah ekstremis Islam. Para menteri dan kepala intelijen terus mengecam 'radikalisme' yang ada di birokrat dan guru.

Kekhawatiran semacam itu sebagian berasal dari keterikatan elite penguasa terkait pluralisme agama. Dari 274 juta penduduk Indonesia, sekitar 87 persen merupakan Muslim, yang menjadikan populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi, Indonesia bukan negara Islam. Sekutu Barat telah lama merayakan Indonesia karena menggabungkan kesalehan yang meluas dengan komitmen terhadap nilai-nilai liberal.

Sayangnya, serangan para pejabat terhadap PNS terkait radikalisme memiliki tujuan yang kurang mulia. Elite politikus mulai resah pada 2016 ketika kelompok Islamis tersebut muncul sebagai kekuatan politik selama demonstrasi besar besar di Jakarta. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap menghujat Islam. Ahok merupakan sekutu dekat Jokowi.

Dalam bayangan Presiden Soeharto, Jokowi telah merespons fenomena itu dengan represi. Pada 2020, Jokowi melarang Front Pembela Islam (FPI), ketika enam pendukungnya tewas dalam baku tembak dengan polisi pada tahun itu. Jokowi juga menyasar sektor publik. Pada 2019, ia membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghapus ekstremis dari jajarannya.

Anggota satgas diambil dari lintas kementerian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pemerintah pun mendorong anggota masyarakat untuk waspada terhadap pandangan ekstremis PNS melalui laman khusus.

Kebijakan pemerintah pun mulai menyaring pelamar PNS untuk menilai keyakinan agama mereka. Instansi pemerintah sekarang mengadakan seminar yang dirancang untuk menanamkan loyalitas kepada negara kepada PNS. Bidang keamanan telah mengirimkan daftar anggota pegawai yang diduga memiliki pandangan ekstremis kepada administrator di universitas negeri dan bos BUMN.

Mereka yang disebutkan namanya diperingatkan bahwa pandangan mereka akan merugikan karier mereka. Daftar tersebut menunjukkan bahwa lembaga negara melakukan pengawasan ekstensif terhadap sektor publik, tulis Gregory Fealy dari Australian National University.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo telah memperingatkan PNS bahwa pemerintah dapat mendeteksi "jejak digital" mereka. Pemerintah membenarkan intrusi semacam itu dengan mengklaim bahwa ekstremisme Muslim “menembus jauh ke dalam organ-organ negara, mengakibatkan penangkapan seluruh bagian birokrasi”, tulis Fealy.

Kekhawatiran tentang radikalisme memiliki beberapa manfaat. Namun, klaim pemerintah atas penangkapan negara oleh para ekstremis dilebih-lebihkan. "Tidak ada bukti yang menunjukkan prevalensi sistemik terorisme atau ekstremisme kekerasan dalam pegawai negeri," kata Sana Jaffrey dari Institute for Policy Analysis of Conflict, sebuah think-tank di Indonesia.

Dalam dua tahun pertama kampanye anti-ekstremisme pemerintah secara resmi menjatuhkan sanksi hanya kepada 38 PNS, menurut A'an Suryana, seorang peneliti di Iseas Yusof Ishak Institute, sebuah think-tank di Singapura. Angka itu merupakan persentase yang sedikit dari 4,3 juta PNS di Indonesia.

Hal itu menandakan pemerintah menggunakan definisi “radikalisme” yang luas. Membuat pernyataan yang “menghina” pemerintah, atau membagikan apa yang dianggap oleh satgas sebagai “berita palsu” di media sosial sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Kriteria samar-samar, pada gilirannya, membuat pemerintah mudah untuk mengesampingkan lawan dengan menuduh mereka sebagai ekstremis.

Pada September 2021, sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi korban, karena secara langsung ketika mereka dipecat dengan dalih tidak lulus ujian PNS (Tes Wawasan Kebangsaan). KPK selama ini dikenal gigih membasmi korupsi di eselon tertinggi politik Indonesia, menciptakan musuh yang kuat. Setelah pemecatan pegawai KPK, selebriti di media sosial yang memiliki hubungan dengan pemerintah mengatakan bahwa anggota KPK yang dipecat adalah anggota Taliban.

Salah satu mantan pejabat KPK yang masuk daftar anggota Taliban, Giri Suprapdiono, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya justru diberhentikan karena menolak tunduk kepada pemerintah. Tetapi banyak anggota masyarakat, kata dia, percaya klaim bahwa mereka “radikal”. Hal itu tentu tidak masuk akal. Menurut Giri, justru beberapa dari mereka yang kehilangan pekerjaan di KPK bahkan bukan Muslim.

Pemerintah “mengaburkan batas antara memiliki pandangan yang kritis terhadap pemerintah, memiliki pandangan Islam, dan hanya disebut teroris”, kata Sana Jaffrey. Banyak Muslim konservatif sekarang merasa mereka harus “sangat berhati-hati” ketika mengekspresikan diri mereka di dunia maya, kata juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. PKS merupakan partai oposisi di Indonesia. Ribuan orang mengalami diskriminasi berdasarkan pandangan agama dan politik mereka, kata Fealy.

Jokowi berharap dengan menindas Muslim konservatif, ia akan mendorong kelompok tersebut untuk memoderasi pandangan mereka dan dengan demikian melindungi pluralisme negara. Sejak pembunuhan enam pendukung FPI pada 2020, agitasi sekelompok Islam telah mereda. Namun kedamaian yang telah dibeli Jokowi mungkin tidak dapat bertahan lama.

Taktiknya kemungkinan akan membuat marah umat Islam dan mendorong memakai jalur bawah tanah. Pada tanggal 7 Juni 2022, Polri mengumumkan penangkapan para pemimpin Khilafatul Muslimin, sebuah kelompok Islam yang mengajar siswa di 31 sekolahnya bahwa Indonesia harus menjadi khilafah.

Akan lebih baik bagi mereka, dan demokrasi Indonesia, jika mereka diajari nilai pluralisme. Sayang sekali bahwa presiden mereka tidak memimpin dengan memberi contoh.

sumber: republika.co.id
Nasir Djamil Sejumlah Norma di RKUHP Mengulang Semangat Kolonialisme
25 June 2022
Nasir Djamil: Sejumlah Norma di RKUHP Mengulang Semangat Kolonialisme
foto: Nasir Djamil (ist)


itoday - Sejumlah norma di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap telah mengulang nilai-nilai yang dibangun pemerintah kolonial Belanda pada masa pra kemerdekaan Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, dalam acara diskusi Polemik bertajuk "Quo Vadis RKUHP" yang digelar virtual, Sabtu (25/6).

"Memang tidak bisa dipungkiri masih ada sejumlah norma di dalam RKUHP yang sebahagian orang memandang ini seperti mengulang kembali semangat kolonialisme," ujar Nasir.

Dijelaskan Nasir, pemerintah kolonial Belanda saat berkuasa di Indonesia membuat sanksi-sanksi yang cenderung menjaga kekuasaannya.

"Semangatnya kolonial itu mempertahankan kekuasaan dan menjaga supaya tetap terhormat, bermartabat kedudukannya, dan mereka tidak diganggu. Segala sesuatu yang bisa menggangu harga diri mereka itu dipidanakan. Itu kan karakter kolonial," sambung Nasir.

Oleh karena itu, politisi PKS ini menilai pasal mengenai penyerangan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu bentuk contoh pengulangan semangat kolonialisme.

"Di mana para pengusa itu tidak bisa dikritik, tidak bisa dikuliti dalam tanda kutip, dan tidak bisa dikasih second opinion terkait dengan kebijakan-kebijakan," tutupnya.

sumber: rmol.id
Yenny Wahid Banyak Warga NU Prihatin Cak Imin Hina Ketum PBNU Secara Vulgar
24 June 2022
Yenny Wahid: Banyak Warga NU Prihatin Cak Imin Hina Ketum PBNU Secara Vulgar
foto: Yenny Wahid (rmol)


itoday - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar terlibat perang sosial media dengan anak kedua Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Pasalnya, Yenny dianggap bukan bagian dari PKB.

Yenny mengatakan bahwa banyak yang prihatin dengan sikap Cak Imin yang menghina ketua umum PBNU di ruang publik.

"Banyak warga NU yang prihatin dengan sikap Cak Imin yang menghina ketum PBNU secara vulgar di media,” ucap Yenny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Kegaduhan ini bermula dari pernyataan Yenny yang menyebut bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin. Yenny mengatakan, dirinya adalah bagian dari PKB Gus Dur.

"Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin," kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022), seperti dikutip Kompas TV, Kamis (23/6).

Soal dukungan terhadap Cak Imin dari kalangan NU dan Gus Durian, saya rasa bisa dilihat dari hasil survei. Cak Imin kan sampai sekarang surveinya masih jeblok. Padahal warga NU dan Gus Durian yang punya hak pilih itu puluhan juta jumlahnya.

Mendengar pernyataan Yenny itu, Cak Imin meradang. Dia melakukan serangan balik dan menyebut Yenny bukan bagian dari PKB.

"Yenny itu bukan PKB," kata Muhaimin melalui akun Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu (23/6).

sumber: rmol.id
AniesAHY jadi Poros Politik Kuat jika Didukung Koalisi NasdemDemokratPKS
24 June 2022
Anies-AHY jadi Poros Politik Kuat jika Didukung Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS
foto: Anies Baswedan (merdeka)


itoday - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan silaturahmi ke Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (23/6). AHY disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan petinggi partai lainnya.

Merespons pertemuan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pertemuan dua pucuk pimpinan partai itu akan membuka lebar paket pasangan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono untuk diusung di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Kata Dedi, peluang itu semakin terbuka lebar jika nantinya Nasdem serius mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi, dalam konteks peluang paket pasangan ada keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya menemui Surya Paloh.

"Koalisi Demokrat Nasdem semakin dekat tetwujud, terlebih Demokrat tidak saja diwakili AHY dalam pertemuan dengan Nasdem, termasuk SBY permah terlibat langsung," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Menurut Dedi, dengan asumsi Anies terusung Naadem, koalisi paket Anies-AHY akan ditambah oleh dukungan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bacaan Dedi, jika betul koalisi itu terdiri dari 3 partai itu, maka akan menjadi poros politik yang harus diperhitungkan oleh partai lainnya.

"Penguatan mitra koalisi akan dilengkapi dengan PKS. Situasi ini memungkinkan Nasdem, Demokrat dan PKS menjadi poros cukup kuat," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Hasto PDIP Tidak Akan Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat
23 June 2022
Hasto: PDIP Tidak Akan Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat
foto: Hasto Kristiyanto (liputan6)


itoday - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya membuka peluang kerja sama dengan partai mana pun untuk Pemilu 2024, kecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pernyataan Hasto itu menjawab  pertanyaan terkait potensi PDIP merapat ke koalisi PKS-NasDem.

“Kalau dengan PKS tidak,” kata Hasto di sela Sekolah Partai PDIP, Kamis (23/6/2022).

Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024.

“Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,” kata Hasto.

Adapun setelah pertemuan PKS-NasDem, hari ini Partai Demokrat akan menemui DPP NasDem untuk penjajakan komunikasi Pemilu 2024.

Sama seperti dengan PKS, Hasto menegaskan  PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. “Sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama,” tegas dia.

Hasto menyebut melihat sejarah kedua partai, maka koalisi akan sulit dilakukan. Apalagi, kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat. Menurut dia, pendukung PDIP adalah wong cilik dan berbeda dengan pendukung Demokrat.

“Koalisi harus melihat emosional bonding pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Hasto menyebut PDIP saat ini belum akan mengumumkan kerja sama dengan parpol mana pun, PDIP masih akan fokus turun ke rakyat. 
“Bagi PDIP keyakinan turun  ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Koalisi PKS-Nasdem

Sebelumnya, Setelah PKS, Demokrat dikabarkan akan berkunjung ke Kantor DPP Partai NasDem pada Kamis, 23 Juni 2022. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Sebelumnya, pada Minggu 5 Juni 2022 lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)menemui Ketum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta.

"Saya dengar ada kabar ada konfirmasi barangkali kawan-kawan dari partai Demokrat ya mungkin esok hari akan berkunjung kemari, saya dengar saja nanti kita konfirmasi lagi apa betul apa enggak itu," kata Paloh usai bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Terpisah, Sekjen NasDem Johnny Plate mengakui pertemuan partainya dengan Demokrat makin intens. Tujuannya, untuk membangun komunikasi yang lebih spesifik.

"Ya namanya pertemuan makin intens kan sekarang, sebelumnya ada bertemu dengan Mas AHY bersama timnya kemudian ada pertemuan lagi dengan Pak SBY dengan Mas AHY, lalu besok ada pertemuan lanjutan, ini kan dalam rangka membangun komunikasi komunikasi yang lebih spesifik yang lebih dekat, terbuka," tuturnya.

Plate menyebut, usai NasDem menghasilkan 3 bakal capres, pertemuan dengan parpol lain semakin intensif. Hingga akhirnya nanti sepakat berkoalisi.

"Kebetulan barangkali setelah Nasdem menghasilkan bakal calon presiden pada rakernas lalu, ya pertemuan kan tentu ada selangkah lebih ke depan lagi, lebih merajut menjalin sampai nanti terbentuknya kerja sama politik," pungkasnya. 

sumber: liputan6.com
Cak Imin Sindir Yenny Wahid Dia Bukan PKB Urus Saja Partai yang Gagal Itu
23 June 2022
Cak Imin Sindir Yenny Wahid: Dia Bukan PKB, Urus Saja Partai yang Gagal Itu
foto: Muhaimin Iskandar (rmol)


itoday - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyindir putri Gus Dur, Yenny Wahid. Menurut Cak Imin, Yenny Wahid bukan bagian dari PKB.

Melalui Twitter-nya, Cak Imin terang-terangan menyebut bahwa Yenny Wahid memiliki partai yang gagal. Ia juga menyebut Yenny beberapa kali menyerang PKB saat pemilu.

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," cuit Cak Imin (23/6/2022).

Ia juga menyarankan agar Yenny Wahid tak mempedulikan PKB lagi.

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partemu yang gagal itu.. PKB sudah aman nyaman kok.." lanjutnya.

Hubungan Cak Imin dengan keluarga mantan presiden Abdurrahman Wahid memang kurang harmonis sejak lama. Cak Imin pernah mengajukan gugatan mengenai kekuasaan PKB, partai yang didirikan oleh Gus Dur pada 23 Juli 1998 lalu.

Cak Imin pun memenangkan kasus itu di pengadilan. Yenny Wahid pun menegaskan bahwa dirinya ikut PKB Gus Dur, bukan versi Cak Imin.

Sementara itu, Yenny Wahid beberapa kali mengkritik kepemimpinan Cak Imin. Putri Gus Dur itu menyoroti langkah Cak Imin yang ngotot mencalonkan diri menjadi presiden. Terlebih saat ini Cak Imin semakin getol mengikuti Pilpres 2024.

Yenny juga menyoroti sikap Cak Imin yang dinilainya berseberangan dengan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.

sumber: suara.com