Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Diduga Langgar UU Gibran Harus Dinonaktifkan 3 Bulan dari Walikota Solo
10 February 2022
Diduga Langgar UU, Gibran Harus Dinonaktifkan 3 Bulan dari Walikota Solo
foto: Gibran Rakabuming (rmol)


itoday - Walikota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka kembali disorot publik karena diduga rangkap jabatan. Sebelumnya, Gibran dikritik banyak kalangan setelah ekonom Faisal Basri mengungkap rangkap jabatan putra sulung Presiden Jokowi.

Gibran menyatakan bahwa dirinya sudah melepaskan semua jabatan di swasta termasuk komisaris saat menyerahkan LHKPN ke KPK sebelum mencalonkan menjadi Walikota pada tahun 2020.

Meski sudah mengklarifikasi, Gibran masih mendapat respon kritis.

Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini Kembali terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul “Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Pencucian Uang” yang berlangsung via daring hari ini (9/2).

Pakar hukum pidana Muhammad Taufik menyatakan, seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, Gibran dapat dihukum di nonaktifkan dari walikota selama tiga bulan.

Menurutnya, Gibran terindikasi melanggar UU 23/2014. Terutama pasal 76 ayat (1) huruf c dan Pasal 77.

Pasal 76 mengatur bahwa setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau Yayasan. Sementara di pasal 77 diatur bahwa sangsi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama tiga bulan.

“Berdasarkan data yang saya kutip dari Dirjen AHU Kemenkumham pada 31 Januari 2022, Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di dua perusahaan, yaitu 19,3 persen saham di salah satunya PT Wadah Masa Depan,” demikian analisa Taufik.

Menurut Taufik, dalam PT ini memiliki kaitan jejaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup, yang seharusnya dihukum Rp 7,9 triliun, menjadi hanya membayar denda Rp 78 miliar.

Dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan juga ada nama Anthony Pradiptya yang merupakan putra dari petinggi PT SM Gandi Sulistiyanto yang baru diangkat Presiden Jokowi sebagai Duta Besar di Korea Selatan November 2021.

“Luar biasa dahsyat ini KKN-nya,” demikian kata Muhammad Taufik.

sumber: rmol.id
Gejolak Wadas Rugikan Ganjar Pranowo Direktur Median Sosoknya yang Dikenal Merakyat Rontok
10 February 2022
Gejolak Wadas Rugikan Ganjar Pranowo, Direktur Median: Sosoknya yang Dikenal Merakyat Rontok
foto: Ganjar Pranowo (rmol)


itoday - Akibat gejolak yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terancam kehilangan pamornya sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menilai, elektabilitas Ganjar akan turun karena pernyataannya yang tidak sesuai fakta di lapangan, di mana terdapat aksi represif dari oknum aparat saat memasuki Desa Wadas.

"Persepsi yang terbentuk ada penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan show of force yang tidak normal dalam penanganan Wadas, jelas bisa berpotensi merugikan elektabilitas Ganjar," ujar Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/2).

Rico mengatakan, selama ini publik mengenal Ganjar sebagai sosok kepala daerah yang merakyat, karena ramah dan sangat dekat dengan publik.

"Frame itu terancam bubar dengan kejadian Wadas ini," tuturnya.

Namun, dengan adanya sebaran informasi tentang kejadian penangkapan sekitar 60 warga di Wadas selama beberapa hari ini, kemungkinan besar masyarakat yang cenderung kepada Ganjar bakal mempertimbangkan mendukungnya untuk Pilpres 2024.

"Jadi, bila persepsi bahwa Ganjar ramah dan merakyat rontok karena kasus ini tersebar luas, barulah akan merugikan Ganjar," demikian Rico.

sumber: rmol.id
DCA RISingapura Mayjen purn Tri Tamtomo Jangan Halalkan Segala Cara Jasmerah
10 February 2022
DCA RI-Singapura, Mayjen (purn) Tri Tamtomo: Jangan Halalkan Segala Cara! Jasmerah!
foto: Mayjen (Purn) Tri Tamtomo (ahmad sanusi-itoday)


itoday - “Jangan karena ego sektoral dan punya niat tertentu, sehingga menghalalkan segala cara untuk friendly. Ini friendly yang mengorbankan hal-hal prinsip. Mengorbankan kehormatan, harga diri, marwah bangsa dan keselamatan bangsa”

Pernyataan keras itu dilontarkan mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tri Tamtomo menanggapi kerjasama pertahanan atau defence cooperation agreement (DCA) Indonesia-Singapura, yang ditandatangani pada 25 Januari 2022.

Salah satu point penting dalam DCA RI-Singapura itu adalah Singapura meminta wilayah udara Indonesia untuk menjadi tempat latihan militer. Singapura juga berhak melibatkan pihak ketiga dalam latihan militer di wilayah Indonesia.

“Terkait DCA dengan Singapura, harus belajar pengalaman pemerintahan sebelumnya, jangan hanya karena diiming-imingi sesuatu, kita lalai. Kita lena. Akhirnya kita mengikuti draft kerjasama yang dibuat pihak Singapura. Tujuannya ini baik, tetapi tolong belajar dari pengalaman sebelumnya,” tegas Tri Tamtomo kepada itoday (07/02/2022).

Tri Tamtomo merunut DCA RI-Singapura yang berakhir pada 2001. Saat itu disepakati military training areas (MTA), di mana Singapura meminjam bagian wilayah RI untuk latihan militer. Selanjutnya, pada 2007, DCA RI-Singapura kembali dibahas, tetapi pada akhirnya batal disepakati. DPR tak mengesahkan DCA itu dalam proses ratifikasi.

“Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah pernah membicarakan DCA dengan Singapura. Dalam notulensi, yang minta kerjasama Singapura, tetapi yang menentukan siapa saja yang ikut latihan militer Singapura. Itupun boleh tanpa memberitahu kepada Indonesia. Bahkan, ada ketentuan, selama latihan kita tidak boleh melintasi wilayah tersebut, baik wilayah laut maupun di wilayah darat. Waktu itu wilayah darat adalah Baturaja,” kenang Tri Tamtomo.

Menurut Tri Tamtomo, di era Pemerintahan SBY, DCA RI-Singapura ditunda karena ada klausul-klausul yang merugikan Indonesia. “Itu ditunda karena ada klausul-klausul yang tidak pas, mengenai daerah latihan, lama latihan, dan bagaimana perilaku Singapura serta pihak ketiga yang ikut dalam latihan tanpa seijin NKRI. Tentunya ini menimbulkan kerawanan tersendiri. Karena kita tidak bisa membaca, mana kawan, mana lawan. Kita tidak bisa membaca apa ada niat terselubung dalam latihan bersama itu,” tegas Tri Tamtomo.

Diskusi lengkap dengan Mayjen (purn) Tri Tamtomo klik di sini


Dokumen Copy Paste

Jika pada 2007 DCA RI-Singapura batal, di sisi lain, Menhan Prabowo Subianto mengakui bahwa draft DCA RI-Singapura 2022 merupakan dokumen kesepakatan yang sama dengan tahun 2007.

Tentu saja DCA 2022 ini ditentang banyak pihak. Hampir mayoritas anggota di Komisi I DPR RI mempertanyakan DCA RI-Singapura itu. Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, usai rapat kerja tertutup Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/01/2022).

“Pihak Singapura minta menggunakan military training area-nya bukan hanya dia sendiri loh, dia bisa menggunakan untuk latihan bersama loh. MasyaAllah gua bilang," ujar Effendi kepada awak media.

Tak hanya itu, Effendi menyebut Prabowo juga mengakui bahwa isi DCA yang dilakukan pada tahun ini sama dengan yang ada pada 2007. Saat itu, DPR menolak hal tersebut karena berbahaya bagi kedaulatan Indonesia. "Untuk lebih pastinya tanya ke Pak SBY, karena itu copy paste barangnya, tapi di zaman Pak Jokowi kok ditandatangani," beber Effendi.

Soal dokumen copy paste itu, Tri Tamtomo mengingatkan agar semua pihak tidak melupakan sejarah. “Kita harus tetap berpedoman pada prinsip ‘jasmerah’. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Manakala kita melupakan sejarah, kita akan keblinger,” tegas Tri Tamtomo.

Mantan anggota Komisi I DPR RI ini juga mengapresiasi sikap DPR RI menyikapi DCA RI-Singapura 2022. “Pernyataan dan sikap temen-temen di Komisi I DPR RI itu tepat sekali. DPR telah melaksanakan tiga fungsinya. Fungsi pengawasan,penganggaran, legislasi. Tentu di sini pejabat pemerintah siapapun tidak bisa bilang: ‘nih gue yang paling tau’. Gak ada lagi yang model begitu. Karena hari ini kita bicara kedaulatan bangsa. Jangan karena ego sektoral dan punya niat tertentu menghalalkan segala cara untuk friendly. Itu friendly yang mengorbankan kehormatan dan harga diri bangsa, marwah bangsa, dan keselamatan bangsa,” seru Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo pun meminta Kemenlu dalam rangka meratifikasi DCA RI-Singapura itu untuk terus berkoordinasi dengan legislatif. “DPR itu merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Sementara pejabat diangkat oleh presiden. Pejabat harus tunduk kepada Presiden. Presiden sendiri harus mendengar suara rakyat,” beber Tri Tamtomo.

Secara khusus, Tri Tamtomo mengingatkan Kemenlu agar tidak mengesampingkan UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. “Ingat, berdasarkan UU 37/1999 Indonesia punya sistem polurgi (politik luar negeri) bebas aktif. Hal ini terkait dengan koalisi pertahanan. Kita tidak pernah masuk dalam koalisi pertahanan dengan negara manapun. Tolong diingat di situ. Kita bebas aktif, zero enemy million friends. Ini harus dipegang teguh dan digarisbawahi. Jadi jangan pernah masuk dalam pembuatan pakta pertahanan. Latihan bersama, pertukaran personel, pertukaran perwira, dan lainnya sah-sah saja. Tetapi jangan diikat dalam pakta pertahanan. Ribet ini. Kita akan ditarik-tarik,” beber Tri Tamtomo.

Selain itu, Tri Tamtomo juga mengingatkan, DCA RI-Singapura harus berpegang pada UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional. “Tolong diperhatikan soal sikap politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Kemudian soal kedaulatan negara, baru terkait hak asasi manusia, sekaligus lingkungan hidup. Karena ada ruang atau wilayah di Indonesia yang akan digunakan sebagai wilayah untuk latihan militer, harus dihitung harkat hidup warga laut, diantaranya nelayan,” urai Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo pun mengutip sesanti Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Soekarno menegaskan bahwa: Indonesia tanah yang mulai, tanah kita yang kaya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. “Ini menyangkut perjanjian DCA RI-Singapura. Bahwa Soekarno telah mewanti-wanti: hati-hati. Jangan kau jual tanah air ini,” kata Tri Tamtomo.

“Pangsar Soedirman berpesan: pertahankan rumah dan pekaranganmu. Ini peringatan buat kita sekalian. Oleh karena itu, TNI sebagai pengawal dan penyelamat nusa dan bangsa ini harus berani bersama-sama Kemenhan untuk memberikan saran dan pertimbangann yang utuh. Supaya kedaulatan bangsa ini tetap terjaga,” pungkas Tri Tamtomo.

Red
Sentil Ganjar yang Asbun Tanpa Tahu Kondisi Warga Wadas Legislator PDIP Jangan Blunder Cuma Bikin Resah
09 February 2022
Sentil Ganjar yang Asbun Tanpa Tahu Kondisi Warga Wadas, Legislator PDIP: Jangan Blunder, Cuma Bikin Resah
foto: Ganjar Pranowo (suara)


itoday - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sedang menjadi sorotan terkait pengerahan aparat kepolisian hingga pengepungan di Desa Wadas. Ganjar menyebut pengerahan aparat itu hanya untuk pengukuran, namun ternyata ditemukan tindakan represif dari polisi terhadap warga Wadas.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang meminta kepala daerah tidak asal mengeluarkan pernyataan tanpa tahu kondisi di lapangan. Ia berujar peristiwa Ganjar yang dianggap asal bunyi itu menjadi koreksi.

"Ya sesungguhnya begini ya ini menjadi koreksi kita semua sebelum kita memberikan suatu komentar, mestinya kita cek dulu lapangan, bagaimana sesungguhnya lapangan itu," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Dengan mengecek kondisi langsung, kata Junimart kesalahan dan perbedaan antara pernyataan dan situasi di lapangan bisa dihindarkan.

"Jadi jangan membuat statement itu menjadi blunder yang membuat masyarakat semakin resah kan begitu," ujarnya.

Klaim Bicara dengan Komnas HAM

Ganjar Pranowo akhrinya memberikan penjelasan mengenai kasus yang terjadi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Selasa (8/2/2022) kemarin. Dalam penjelasannya, orang nomor satu di Jateng ini mengaku sudah berbicara dengan Komnas HAM soal pengukuran lahan yang dijadikan Bendungan Bener.

Ganjar mengemukakan, jika aparat kepolisian yang dikerahkan di Desa Wadas hanya untuk mengawal pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sudah kita bicarakan Komnas HAM sudah kita undang kita ngobrol juga sudah baik-baik. Ini hanya pengukuran saja kok," jelas Ganjar setelah kerusuhan di Desa Wadas seperti dikutip Suarajawatengah.id, Selasa (8/2/2022).

Lantaran itu, dia meminta agar warga tak perlu takut dan khawatir. Dia memastikan tak akan ada kekerasan karena yang jadi host adalah Komnas HAM.

"Maka siapapun tolong untuk meletakan pada pondasi yang sama agar semuanya lancar,"katanya.

Jika warga mampu diajak untuk bekerjasama dalam menjaga kondusivitas dan tidak bersikap berlebihan selama proses pengukuran, Ganjar memastikan tak ada kejadian represif.

Aparat Represif

Meski begitu, sebuah video yang menayangkan penangkapan dan disertai layangan bogem mentah di wajah warga oleh aparat kepolisian yang diunggah Instagram @wadas_melawan viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat seorang warga yang ditangkap dengan tangan berada di belakang tiba-tiba diberikan bogem mentah oleh oknum aparat. Pada akun Instagram tersebut ditulis kapsion, bahwa warga yang tertangkap tidak melakukan perlawanan.

"Beberapa warga saat ditangkap mengalami pemukulan, padahal mereka juga tidak melawan," tulis unggahan akun tersebut.

Video tersebut merupakan unggahan dari serangkaian peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Ganjar Minta Maaf

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat khususnya warga Wadas Purworejo terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022). Ganjar meminta maaf dan menegaskan bertanggungjawab.

"Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan maasyarakat Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman," kata Ganjar saat menggelar presconference di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022).

Ganjar juga menegaskan dirinya bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas itu. Termasuk terkait sejumlah masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian, dirinya meminta untuk dibebaskan.

"Saya intens komunikasi dengan Kapolda, Wakapolda dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo khususnya Wadas. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," ucap Ganjar.

Ganjar menegaskan sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan bendungan Bener ini. Selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dialukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," ucapnya.

sumber: suara.com
Presidium FPPI Hukum Bukan Lagi Jadi Panglima Tapi Panglima Menjadi Hukum
08 February 2022
Presidium FPPI: Hukum Bukan Lagi Jadi Panglima, Tapi Panglima Menjadi Hukum
foto: Presidium FPPI (rmol)


itoday - Tekad untuk merangkul dan mengajak masyarakat untuk bersatu, kompak, saling menghargai dalam menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kondusif terus digalakkan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI).

Presidium FPPI Kolonel (Purn) Sugengwaras menekankan bahwa pihaknya siap mewujudkan organisasi yang solid dan valid di seluruh pelosok tanah air, guna membantu dan mendukung situasi dan kondisi NKRI yang berdaulat.

“Tidak dijajah oleh negara manapun baik ideologi, poleksusbud, dan hankam,” tuturnya saat acara Pengukuhan Pengurus DPP Forum Purnawirwan Pejuang Indonesia di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5 Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/2).

Sugengwaras turut menyayangkan kondisi yang terjadi di tanah air saat ini. Di mana NKRI penuh carut marut, kehilangan persatuan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan.

Tidak hanya itu, tidak sedikit orang juga telah kehilangan pekerjaan dan mendapat tekanan psikis maupun psikologis dari aparat.

Sementara di satu sisi, pemerintah seolah abai dengan membludaknya tenaga kerja asing, khususnya dari China.

Sugengwaras juga mencatat bahwa tindakan kriminalisasi dan eksekusi terhadap para ulama dan aktivis kritis masih terus dilakukan. Terkadang, sambungnya, pasal pelanggaran dipaksa dimunculkan walau sama sekali tidak ada kesesuaian.

“Hukum bukan lagi menjadi panglima, akan tetapi panglima menjadi hukum,” tegasnya.

Sugengwaras turut menyoroti apa yang menimpa aktivis yang juga wartawan senior, Edy Mulyadi. Hanya karena ungkapan yang sudah menjadi idiom sejak lama dalam berbahasa, Edy harus ditahan.

“Dengan pasal yang dicari-cari,” lanjutnya.

Terakhir, Sugengwaras menekankan bahwa pihaknya tegas menolak pemindahan ibukota. Alasannya karena pemindahan ke Penajam Paser Utara berbahaya bagi keamanan negara, baik dari segi letaknya maupun geologinya.

“Rapuh dan sangat gampang diserang dari berbagai penjuru oleh musuh. Pertahanan Negara di kemudian hari akan sangat gampang menyerah dari ancaman musuh. Sekali lagi kami menolak dengan sangat IKN baru tersebut,” tutupnya.

sumber: rmol.id
Jerry Massie Jokowi Seharusnya Melabrak Luhut Tapi Sepertinya Takut
08 February 2022
Jerry Massie: Jokowi Seharusnya Melabrak Luhut, Tapi Sepertinya Takut
foto: Jerry Massie (rmol)


itoday - Tindakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo berpidato di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 2 Februari lalu terus menuai kritik masyarakat.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie bahkan menilai Luhut sebagai menteri yang tidak beretika. Sebab seharusnya saat presiden berpidato, para menteri mengambil sikap untuk mendengarkan dengan seksama.

“Kejadian Luhut mengangkat telepon saat Jokowi berpidato ini tandanya dia kehilangan sopan santun,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (8/2).

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kepercayaan berlebih yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menko Luhut. Publik bahkan menyebut Menko Luhut dengan panggilan menteri segala urusan .

Selain itu, peristiwa tersebut juga menggambarkan bahwa Luhut menganggap Jokowi sebagai kolega, bukan atasan sebagaimana presiden kepada menteri.

“Memang inilah kalau pemimpin lemah dan tak tegas. Harusnya Jokowi melabrak LBP biar ke depan tak akan diulangi,” tegasnya.

“Tapi Jokowi saya lihat sepertinya takut menegur Luhut,” sambung Jerry Massie yang turut meminta Jokowi menertibkan menteri yang tidak sopan.

sumber: rmol.id