Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Berani Teleponan saat Jokowi Pidato Bisa jadi Luhut Merasa The Real President
07 February 2022
Berani Teleponan saat Jokowi Pidato, Bisa jadi Luhut Merasa "The Real President"
foto: Joko Widodo dan Luhut Panjaitan (rmol)


itoday - Tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang asyik mengangkat telepon saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Demikian pandangan pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Andi, sikap Luhut yang berani mengangkat telepon saat Jokowi pidato adalah bentuk perilaku pejabat yang melanggar etika pemerintahan.

Sebab, ketika Jokowi sebagai Presiden berpidato, sikap yang tepat dari Luhut adalah menyimak seluruh pernyataan pimpinannya.

"Apapun alasannya, perilaku Luhut yang menelepon saat Presiden Jokowi sedang berpidato adalah perilaku yang melanggar etika pemerintahan," demikian kata Andi.

Dikatakan Andi, sebagai Menko, Luhut seharusnya sadar bahwa dia adalah pembantu Presiden Jokowi.

Dalam perspektif komunikasi politik, tambah Andi, perilaku dan gerak gerik seseorang bisa memiliki makna non verbal yang secara politik ditafsirkan seseorang itu setuju atau menolak sesuatu.

"Gerak tubuh Luhut dalam kasus di atas bisa dipersepsikan bahwa Luhut tidak sejalan dengan (isi pidato) presiden," tandas Andi.

Apakah Luhut menganggap dirinya punya kekuasaan tertinggi, Andi berpandangan, sikap Luhut berani mengangkat telepon saat Jokowi pidato adalah bisa ditafsirkan dirinya merasa presiden yang sesungguhnya.

"Bisa jadi karena Luhut sedang merasa diri sebagai "the real president"," pungkas Doktor politik Universitas Padjajaran ini.

sumber: rmol.id
Hari Ini Petisi 45 Tokoh Menolak IKN di Kaltim Tembus 11 Ribu Dukungan
07 February 2022
Hari Ini, Petisi 45 Tokoh Menolak IKN di Kaltim Tembus 11 Ribu Dukungan
foto: inisiator Tolak Pemindahan IKN (rmol)


itoday - Petisi penolakan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur bertajuk "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota" telah menyentuh lebih dari 11 ribu dukungan.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL hingga Senin (7/2) pukul 09.25, petisi daring yang diunggah di laman change.org ini telah ditandatangani oleh 11.203 orang.

Jumlah dukungan tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan hari sebelumnya di jam yang sama. Pada Minggu (6/2) pagi, jumlah pendukung petisi yang diinisiasi puluhan tokoh ini didukung sekitar 8 ribu orang.

Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekalgus Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat. Tak hanya itu, petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 tokoh nasional sejak tiga hari lalu.

Beberapa nama inisiator yang sudah akarab dikenal publik di antaranya Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Azyumadri Azra, Prof. Dr. Din Syamsuddin, Prof. Dr. Busyro Muqodas, Prof. Dr. Nurhayati Djamas, Prof. Dr. Daniel Mihammad Rasyied, Dr. Anwar Hafid, dan Faisal Basri.

Selain itu, ada nama Mayjen (Purn) Deddy Budiman, Muhammad Said Didu, Anthony Budiawan, Zaenal Arifin Hosein, dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya.

Bahkan salah satu inisiator petisi, M. Hatta Taliwang menyebut jika petisi tersebut tembus lebih dari 10 ribu dukungan, maka pihaknya akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan ditembuskan kepada DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait.

"Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10 ribu sudah bolehlah kita bersurat resmi. Tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator," kata Hatta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu kemarin (6/2)

sumber: rmol.id
Mayjen Purn Tri Tamtomo Abaikan 5 Aspek Militer IKN Baru Bisa Jadi Killing Ground
03 February 2022
Mayjen (Purn) Tri Tamtomo: Abaikan 5 Aspek Militer, IKN Baru Bisa Jadi Killing Ground!
foto: Mayjen (purn) Tri Tamtomo (ahmad sanusi - itoday)


itoday - Perdebatan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin sengit. Banyak pihak menilai, pemindahan IKN yang diperkuat dengan pengesahan UU IKN itu, mengabaikan hal-hal esensial dan strategis. Tak heran, mulai dari purnawirawan jenderal TNI, politikus, hingga aktivis akan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen (purn) Tri Tamtomo turut bersuara keras, mengingatkan agar pemindahan IKN tidak gegabah dan mengesampingkan aspek pertahanan dan keamanan.

“Awas, jangan sampai IKN menjadi semacam killing ground yang kita gali sendiri. Bagaimana jika jukter (petunjuk territorial) kita tidak tahu sama sekali? Logistik, plus sarana pendukung operasi juga tidak tahu? Jangan ujug-ujug gegabah, yang penting diambil dulu, urusan belakang. Hari ini kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran yang jauh ke depan, keselamatan bangsa kita utamakan, VVIP dan VIP harus mampu bertugas dengan baik,” tegas Tri Tamtomo kepada itoday (01/02/22).

Secara khusus Tri Tamtomo menyoal pemindahan IKN dari tinjauan militer. Mantan Sekretaris Lemhanas ini menegaskan, pemindahan ibukota menyangkut keselamatan bangsa. Untuk itu, baik diminta ataupun tidak, TNI wajib memberikan masukan dengan kajian yang komprehensif menyangkut analisis “lima aspek militer”.

Lima aspek militer yang dimaksud adalah lima aspek medan yang digunakan pada taktik militer. Yakni, medan kritis (critical terrain/key terrain); lindung tinjau dan lindung tembak (cover and concealment); lapang tinjau dan lapang tembak (observation and field of fire); jalan pendekat (avanue of approach); dan rintangan (obstacles).

“Lima aspek militer itu jangan pernah dilupakan. Ini sangat-sangat luar biasa. Jika ibu kota akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan, dari kaca mata militer terjadi pergeseran operasi. Lima aspek militer ini harus di-compare di dalam kajian komprehensif. Jadi plus dan minusnya harus dihitung. Termasuk memperhitungkan petunjuk teritorial (jukter) yang ada di wilayah calon ibukota negara,” beber Tri Tamtomo.

wawancara lengkap dengan Mayjen (purn) Tri Tamtomo klik di sini


Selanjutnya, kata Tri Tamtomo, harus dikaji juga analisa daerah operasi (ADO) di wilayah calon IKN. Dalam hal ini akan dibuat analisis potensi wilayah (anpotwil) dan analisis potensi pertahanan keamanan (anpothankam).

“Dalam anpotwil, isinya adalah ‘cumemu’ (cuaca-medan-musuh). Kalo bicara medan, mulai dari humus tanah dan sebagainya itu dihitung dengan cermat. Sungai misalnya, dihitung, apakah akan mendukung atau merugikan kita. Ini harus dibuat wargaming. Kedua, dari sisi anpothankam, dengan kondisi geografi di wilayah calon IKN, mampukah memberikan perlindungan,” urai Tri Tamtomo.

Terkait kondisi geografis calon ibu kota negara, Tri Tamtomo meminta TNI dan Strahan Kementerian Pertahanan membantu kajian dari aspek militer ini dengan seutuh-utuhnya.

“Calon IKN ada di belahan laut Sulawesi. Dihitung jarak ke kiri ataupun ke kanan, di wilayah ini ada Alki 2. Kemudian di Filipina Selatan ada Sabah. Apa yang terjadi di Sabah? Ini harus dihitung cermat. Di sebelah Kalimantan Utara, negara Malaysia. Apakah sarana-prasarana keamanan mendukung? Ini harus dihitung cermat, bagaimana terobosan langsung masuk, sampai dengan perlindungan udara. Dihitung juga daya jangkau senjata lintas datar dan senjata lintas lengkung yang bisa mencapai wilayah IKN. Ingat, Lanal kita adalah Tipe C. Berapa jarak tempuh calon IKN dengan pangkalan udara Supadio?” catat Tri Tamtomo.

Tak hanya itu, Tri Tamtomo mengingatkan, bahwa dalam kajian militer IKN baru harus dianalisis tentang strategi ‘escape’, yang menjadi tanggungjawab TNI dan Kementerian Pertahanan. Jika semua strategi escape bisa tercover, maka pihak yang berada di IKN baru akan aman.

“Yang paling utama adalah faktor keamanan. VVIP dan VIP harus dijaga. Kalau ini tercover, maka clear! Ingat, tugas pokok TNI adalah menyelamatkan NKRI, pemimpin besarnya, sampai pemerintahan yang ada di wilayah baru tersebut,” tegas Tri Tamtomo.

Pesan khusus pun disampaikan Tri Tamtomo untuk Panglima TNI dan Menhan agar membuat kajian militer yang spesifik untuk di-compare dengan kajian lainnya terkait IKN. “Kajian militer itu bisa disampaikan kepada Presiden untuk menjadi pertimbangan. Kalau iya, keputusan jalan. Kalau tidak, ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi diminta atau tidak diminta harus memberikan pandangan saran dan pendapat. Keputusan terakhir ada di tangan Presiden,” kata Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo juga mengingatkan agar para pejabat di Kemenhan ataupun TNI tidak mengabaikan kajian militer soal IKN. “Karena kalau kita mengabaikan ini, jika suatu saat kita diminta pertanggunganjawab, kita tidak bisa membela diri dan lepas dari tuntutan administrasi pemerintahan. Ini semua akan tersimpan di dalam arsip nasional. Hukum itu berlaku untuk seluruh anak bangsa,” imbau Tri Tamtomo.

Sebagai catatan, Tri Tamtomo menyampaikan kutipan pernyataan Presiden Soekarno yang disampaikan di Konggres AS, Washington DC pada 1956: “Perjuangan kami masih belum selesai.” “Tolong. Kita pindah ibukota, tetapi kewajiban mensejahterakan rakyat sudah selesai atau belum? Dan lainnya juga sudah selesai belum?” pungkas Tri Tamtomo.

Red
Pembangunan Museum Holocaust di Tondano Dinilai tak Selaras Sikap Resmi RI
03 February 2022
Pembangunan Museum Holocaust di Tondano Dinilai tak Selaras Sikap Resmi RI
foto: Sukamta (republika)


itoday - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, mengomentari terkait kehadiran Museum Holocaust  yang dibangun oleh komunitas Yahudi di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Sukamta menilai isu tersebut cukup sensitif di Indonesia.

Sukamta mengatakan, negara Israel identik dengan Yahudi, meskipun ada Yahudi yang tidak sepakat dengan berdirinya Negara Israel. Menurutnya, Indonesia sejak dulu tidak mengakui Israel karena kelakuannya yang terus menjajah tanah Palestina.

"Israel telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina hingga sekarang. Di tengah isu normalisasi hubungan Israel dan Indonesia yang sempat mencuat belum lama ini, lalu muncul berdirinya museum ini, wajar jika tokoh-tokoh nasional dan masyarakat kita mengecam," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).

Sukamta juga menilai hal ini juga tidak selaras dengan sikap resmi Pemerintah RI terhadap isu Palestina yang menentang penjajahan oleh Israel. "Bahkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu pernah menyatakan boikot terhadap produk-produk Israel," ujarnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menyarankan pemerintah melakukan beberapa langkah dalam permasalahan ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri perlu memanggil Dubes Jerman untuk Indonesia guna meminta penjelasan atas kehadirannya dalam peresmian Museum Holocaust di Tondano.

Hal ini mengingat beliau ditugasi di negara Indonesia yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa Yahudi dan Negara Israel. Kedua, ia mendesak pemerintah menutup Museum Holocaust di Tondano.
Museum ini tujuannya dibangun untuk mengingat kekejaman Nazi Jerman. Tapi pembuat museum (Bangsa Yahudi Israel) saat ini masih melakukan kekejaman kepada rakyat Palestina.

"Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina demi mewujudkan cita-cita pendiri bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membebaskan dunia dari penjajahan. Indonesia tidak akan mengakui Negara Israel selama masih menjajah Palestina," tegasnya.
Sukamta juga berpesan agar permasalahan ini segera dituntaskan sehingga tidak membuat kegaduhan lebih besar yang sebetulnya tidak perlu. Menurutnya, lebih baik energi diarahkan untuk menghadapi pandemi yang belum juga reda.
Pembangunan museum Holocaust diketahui dari unggahan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel di akun Twitternya. Dalam cicitan Ina Lepel di akun @GermanAmbJaka, ia mengaku museum Holocaust dibuka bertepatan dengan hari Holocaust Internasional.

sumber: republika.co.id
Polri Bakal Makin Dicintai Rakyat Bila Usut Dugaan SARA Arteria Dahlan
03 February 2022
Polri Bakal Makin Dicintai Rakyat Bila Usut Dugaan SARA Arteria Dahlan
foto: Arteria Dahlan (rmol)


itoday - Dampak positif bakal diterima Polri apabila segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dilontarkan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan.

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang melihat harapan masyarakat kepada Polri yang kini juga tengah mengusut dugaan SARA aktivis Edy Mulyadi.

"Saya yakin, dengan mengusut tuntas kasus hate speech Arteria Dahlan kepada suku Sunda, kredibilitas Polri akan naik," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/2).

Jerry sendiri meyakini Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu menegakkan keadilan. Sehingga tidak hanya mengusut dugaan SARA Edy Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat "Jin Buang Anak".

"Polri akan semakin dicintai publik. Jadi terkesan tak memihak, kalau memang (Arteria) salah dihukum, itupun jika dua alat bukti sudah kuat," tuturnya.

Lebih lanjut, Jerry meminta agar dalam perkara pengusutan dugaan tindak pidana SARA yang dilakukan Arteria ini PDI Perjuangan tak ikut campur.

"Saya percaya dan yakin Arteria akan mengikuti jejak Eddy Mulyadi. PDIP jangan menahan ini ranah kepolisian ini hukum yang bicara hukum politik yang bicara," tandasnya.

sumber: rmol.id
Dinilai Prematur dan Inkonstitusional UU IKN Harus Dibatalkan
03 February 2022
Dinilai Prematur dan Inkonstitusional, UU IKN Harus Dibatalkan
foto: IKN (rmol)


itoday - Keputusan pengesahan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebaiknya segera dibatalkan. Alasannya, karena dalam pembahasan prematur dan bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian pandangan pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/2).

Menurut Andi, perlu diperjelas terlebih dahulu bentuk pemerintahan apa yang akan dijalankan di IKN. Sebab, jika IKN merupakan wilayah otonom, maka kepala daerahnya wajib dipilih oleh publik melalui proses politik seperti pemilihan umum (Pemilu).

Namun demikian, kata Andi, jika wilayah atau daerah tersebut bersifat administratif, maka kepala pemerintahan atau nama lain mesti berasal dari aparatur negara yang disingkat mengikuti prosedur baku.

Ia mencontohkan, jabatan Walikota administratif di DKI Jakarta maka walikotanya diangkat dari aparatur negara yang menenuhi syarat.

"Sementara walikota daerah otonom wajib dipilih oleh rakyat melalui pemilu (kada), pertanyaannya adalah apa bentuk daerah atau wilayah tempat IKN tersebut berada?" demikian kata Andi.

Andi berpandangan banyak kerancuan dalam UU IKN. Bahkan ia menilai UU IKN yang telah disahkan 18 Januari lalu itu isinya berantakan.

Atas dasar itulah ia menyarankan UU IKN dibatalkan.

"Memberi indikasi kuat bahwa UU tersebut prematur, dibuat dengan tanpa melibatkan pakar penerintahan dan tara negara. Dua opsinya; pemerintah segera membatalkan atau menunggu ‘pembatalan’ oleh MK," pungkas Andi.

sumber: rmol.id