Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Tempel Ketat Jokowi Tak Cukup Geser Bandul Pemilih NU Puan Harus Rajin Sowan Kiai Daerah
02 February 2022
Tempel Ketat Jokowi Tak Cukup Geser Bandul Pemilih NU, Puan Harus Rajin Sowan Kiai Daerah
foto: Joko Widodo dan Puan Maharani (rmol)


itoday - Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI Puan Maharani harus memahami bahwa untuk masuk ke pemilih Nahdlatul Ulama (NU) tidak cukup dengan menempel Presiden Joko Widodo.

Puan nampak menempel Joko Widodo sata menghadiri acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027, Senin (31/1).

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, Puan Maharani harus memahami dalam hal menguasai basis pemilih NU harus dilakukan dengan dua pintu masuk, pertama elite dan kedua grassroot (akar rumput).

"Elite ya seperti sekarang dilakukan Mbak Puan. Dan elite pun ada juga yang disebut elite menengah," demikian kata Rico Marbun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/2).

Secara politik, Puan adalah salah satau tokoh politik yang paling aman soal tiket Pilpres. Sebab, PDIP adalah partai pemenang dan Mantan Menteri PMK itu sepertinya adalah calon tunggal.

Meski demikian, Rico mengingatkan Puan, dengan menempel Jokowi belum tentu efektif untuk menggeser bandul politik pemilih NU ke Puan Maharani.

Jokowi dikatakan Rico, selama ini telah terbukti menjadi dambaan warga NU. Sebab, dalam mematikan kartu politik lawan di Pilpres sebelumnya, basis pemilih NU jadi variabel utamanya.

Rico menyarankan kepada Puan agar lebih serius melakukan safari politik ke pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Dengan demikian, ia dapat berinteraksi sekaligus dengan tokoh penting yang menjadi simbol umat di berbagai daerah.

"Artinya puan harus rajin sowan ke tokoh-tokoh dan kiai-kiai penting. Dan pada waktu yang sama, Puan harus rajin datang ke basis pemilih NU," pungkas Rico.

sumber: rmol.id
ProDEM Yang Berbahaya Itu Ketidakadilan Sosial di Kalimantan Bukan Pendapat Edy Mulyadi
02 February 2022
ProDEM: Yang Berbahaya Itu Ketidakadilan Sosial di Kalimantan, Bukan Pendapat Edy Mulyadi
foto: Iwan Sumule (rmol)


itoday - Penetapan tersangka terhadap Edy Mulyadi atas kasus “jin buang anak” sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditanggapi dengan serius oleh warga adat Kalimantan. Sebab, penetapan itu tidak lantas membuat nasib warga Kalimantan berubah menjadi sejahtera.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan menekankan bahwa pernyataan Edy Mulyadi sebatas pendapat yang tidak perlu berlebihan direspon.

Tenaga itu, sambungnya, lebih baik diarahkan untuk memprotes para konglomerat nakal yang selama ini mengeruk kekayaan dari tanah Borneo untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tapi tidak menetes ke masyarakat.

“Respons keras mestinya ditujukan pada perusakan hutan secara masif yang menyebabkan bencana banjir dan kebakaran hutan. Menuntut pencabutan konsesi lahan oligarki,” ujar Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (2/2).

Pernyataan Iwan Sumule ini merespons sikap Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Kaltim Syaharie Jaang yang langsung menyampaikan terima kasih ke jajaran Polri usai Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, kata Iwan Sumule, pendapat yang disampaikan setiap orang bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai masalah berbahaya. Apalagi berpendapat di negeri ini mendapat perlindungan langsung oleh konstitusi negara.

“Yang berbahaya itu perbedaan pendapatan, bukan pendapat. Membuat ketidakadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi lebih berbahaya bagi rakyat. Jadi bukan pendapat Edy Mulyadi yang berbahaya,” tegasnya.

sumber: rmol.id
Baliho Bertebaran di Madura Sudah Saatnya Rezim Sadar Habib Rizieq Dicintai Rakyat
01 February 2022
Baliho Bertebaran di Madura, Sudah Saatnya Rezim Sadar Habib Rizieq Dicintai Rakyat
foto: Habib Novel Bamukmin (rmol)


itoday - Maraknya pemasangan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) di sejumlah daerah menunjukkan adanya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap ulama kharismatik tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menanggapi banyaknya baliho berukuran besar bertuliskan "Usut Tuntas Tragedi KM 50, Pembantaian Syuhada 6 Laskar FPI" dan bergambar HRS serta laskar FPI yang menjadi korban KM 50 di Madura belakangan ini.

"Sebenarnya kalau tidak dibendung atau dicopot oleh oknum yang menyimpang dari tupoksinya, maka baliho IB HRS sudah berada di mana saja," ujar Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/2).

Bertebarannya baliho bergambar Habib Rizieq tersebut menurut Novel, merupakan hal yang spontan dilakukan oleh umat Islam yang cinta kepada ulama dan habib.

"Mereka istiqomah merogoh kocek sendiri, masing-masing mempunyai inisiatif sendiri baik bentuk gambar maupun pemasangannya," kata Novel.

Dengan demikian, Novel menilai sudah saatnya rezim saat ini sadar bahwa rakyat Indonesia memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Habib Rizieq.

"Karena IB HRS adalah pejuang yang benar-benar membela negara, agama juga rakyat Indonesia dari penistaan agama, penjajahan asing dan aseng, serta aliran sesat juga penyakit sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme)," pungkas Novel.

sumber: rmol.id
Legislator PAN Sayangkan Kepala BNPT Buat Stigma Negatif ke Pesantren
01 February 2022
Legislator PAN Sayangkan Kepala BNPT Buat Stigma Negatif ke Pesantren
foto: Boy Rafli Amar (rmol)


itoday - Badan Nasional Penanggulangan Tetorisme (BNPT) dituntut agar membuka dan menjelaskan secara detail tentang data dan daftar nama 198 pesantren yang dituding terindikasi gerakan terorisme kepada masyarakat luas.

Demikian ditekankan legislator dari Fraksi PAN Guspardi Gaus terkait pernyataan Kepala BNPT Boy Rafli Amar soal adanya 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme, Selasa (1/2).

Menurutnya, keterbukaan dan transparansi yang dikemukakan BNPT dapat menciptakan suasana nyaman, damai rasa aman bagi masyarakat dan menghindari timbul sikap saling curiga yang dapat memicu keresahan dan kegaduha.

"Hal ini juga penting agar jangan timbul prasangka dari masyarakat bahwa BNPT sebagai badan anti teroris telah menjeneralisir pondok pesantren dan menimbulkan dugaan adanya framing negatif yang sengaja ditujukan kepada lembaga pendidikan pesantren itu sendiri,” tegas Guspardi.

Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Perguruan Thawalib Padang Panjang Sumbar ini menambahkan jangan takut dan ragu untuk membuka data ratusan pondok pesantren yang terpapar paham radikalisme tersebut.

"Sampaikan saja secara terbuka dan transparan, jangan ragu-ragu,” tutupnya.

Sebelumya dalam rapat bersama Komisi III DPR Ri, , Komjen (Pol) Boy Rafli Amar, mengungkap bahwa 198 Pondok Pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk ISS.

Dari total 198 pesantren, 11 diantaranya terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS, ujar Boy Rafli.

sumber: rmol.id
Hikmahanto Juwana Glorifikasi Perjanjian Ekstradisi IndonesiaSingapura Tidak Berdasar
28 January 2022
Hikmahanto Juwana: Glorifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tidak Berdasar
foto: Hikmahanto Juwono (rmol)


itoday - Tidak perlu ada kebanggaan atau glorifikasi berlebihan pada penandatangaan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

Rektor Universitas Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan, glorifikasi menjadi tidak perlu karena perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura telah ditandatangani pada tahun 2007 di Istana Tampak Siring saat pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

"Perjanjian ekstradisi yang ditandangani pada Selasa kemarin hanya pengulangan penandatanganan dengan amandemen pasal yang mengatur keberlakuan secara retroaktif dari 15 tahun menjadi 18 tahun,” ujar Hikmahanto kepada wartawan, Kamis (27/1).

Gurubesar ilmu hukum internasional itu menyebutkan, di tahun 2007 pemberlakuan 15 tahun agar perjanjian ekstradisi dapat menjangkau mereka yang terlibat dalam pengucuran Bantuan Likuiditas BI (BLBI), utamanya mereka yang telah mengganti kewarganegaraanya menjadi WN Singapura.

"Lalu apakah amandemen 18 tahun akan dapat menjangkau peristiwa BLBI bila diberlakukan tahun 2022 ini?” imbuhnya.

Kemudian, alasan kedua disebutkannya, bahwa glorifikasi seolah perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Selasa kemarin langsung berlaku.

"Padahal setiap penandatangan perjanjian ekstradisi masih harus diikuti dengan proses pengesahan (ratifikasi) oleh DPR. Setelah itu dilakukan pertukaran dokumen ratifikasi antara Indonesia dan Singapura barul kemudian perjanjian ekstradisi berlaku,” katanya.

Selanjutnya yang ketiga, kata Hikmahnato, glorifikasi sangat tidak berdasar jika Singapura masih mensyaratkan perjanjian ektradisi berlaku dikaitkan dengan berlakunya perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) yang sangat berpihak pada kepentingan Singapura.

"Pada tahun 2007 Presiden tidak mengirim surat Presiden ke DPR untuk pembahasan perjanjian ekstradisi karena publik tidak setuju dengan perjanjian pertahanan. Atas alasan tersebut perjanjian ekstradisi tidak pernah mendapat pembahasan, apalagi pengesahan dari DPR,” ujarnya.

Terakhir, lanjut Hikmahanto, glofikasi sangat tidak berdasar karena belakangan Singapura sangat kooperatif bila ada permintaan dari Indonesia terkait buron tertentu meski perjanjian ekstradisi belum efektif berlaku.

"Perubahan sikap Singapura ini karena Sinagpura tidak ingin dipersepsi oleh publik Indonesia sebagai tempat pelarian pelaku kejahatan kerah putih,” pungkasnya.

sumber: rmol.id
PDIP Sodorkan Ahok Jadi Kepala IKN Mantan Menpora Cuma Bisa Calonin Mantan Napi
28 January 2022
PDIP Sodorkan Ahok Jadi Kepala IKN, Mantan Menpora: Cuma Bisa Calonin Mantan Napi?
foto: Basuki Tjahaja Purnama (rmol)


itoday - Sikap DPP PDI Perjuangan yang menyodorkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN menuai kritikan.

Salah satu yang merespons keras usulan tersebut adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

Roy Suryo mengaku tak habis pikir dengan usulan PDIP tersebut, seolah-olah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu krisis kader berkualitas.

Mantan politisi Demokrat ini bahkan turut menyinggung kasus hukum yang pernah menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Terwelu (terlalu). Kok ya masih saja hanya bisa mencalonkan si mantan napi, penista agama pula. Masa lagi-lagi hanya bisa nge-hoax di antara 274 juta rakyat?” kata Roy dikutip dari media sosialnya, Jumat (28/1).

Dibanding Ahok, kata dia, masih banyak tokoh masyarakat dari kalangan akademisi yang lebih mumpuni menjadi Kepala Otorita IKN.

"Ini kata yang paling pantas diucap untuk partai terbesar yang memiliki jutaan kader putra terbaik potensialnya itu, kok ya masih saja hanya bisa mencalonkan si mantan napi. Ambyar," pungkasnya.

sumber: rmol.id