Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Izin Ekspor CPO Ketua Jokowi Mania Desak Mendag Lutfi Mundur Harusnya Game Over Dia
20 April 2022
Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Izin Ekspor CPO, Ketua Jokowi Mania Desak Mendag Lutfi Mundur: Harusnya Game Over Dia!
foto: Muhammad Lutfi (rmol)


itoday - Ketua Jokowi Mania (Joman), Imanuel Ebenezer, mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya. Selain itu ia juga meminta kepada Kejaksaan Agung mengusut Lutfi.

Hal disampaikan pria yang akrab disapa Noel merespons penetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor Minyak Sawit Mentah atau CPO.

"Luhtfi ini memulai jabatannya dengan polemik. Dari salah bicara kue bipang, impor beras hingga minyak goreng dan lain-lain. Harusnya game over dia," kata Noel kepada wartawan, Rabu (20/4/2022).

Noel mengatakan, kekinian kepercayaan masyarakat terhadap Lutfi sudah terlalu surut. Terlebih, penjelasan Lutfi soal minyak goreng seperti membela diri.

Puncaknya, kata Noel, penangkapan Dirjen PLN Kemendag dan 3 pengusaha CPO mempertegas dosa Lutfi.

"Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Lutfi sebelumnya banyak yang kontraproduktif dan tak menjadi solusi jitu dalam mengatasi permasalahan minyak goreng. Dia sudah gak mampu lagi," ujar dia.

Lebih lanjut, Noel mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk mengusut Luthfi. Menurutnya, penegakan hukum harus tanpa tebang pilih.

Setidaknya, masyarakat ingin melihat siapa yang menjadi mafia penggelapan minyak goreng tersebut.
"Dia selalu melempar tidak ada kartel. Yang ada malah sempat menuduhkan penyebab langkanya minyak goreng kepada masyarakat. Rakyat yang menimbun akibat panic buying. Ini kan edan, nyalahin rakyat," ujarnya.

"Kita harus dukung penuh sikap ketegasan Kejaksaan Agung dalam menindak kelangkaan minyak goreng dan mafia pangan ke meja hijau," sambungnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirjen Daglu Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta.

Adapun 3 tersangka dari pihak swasta adalah sebagai berikut MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup; dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

sumber: suara.com
Sempat Tantang Novel Bamukmin Duel Denny Siregar Gak Jadi Deh Gw Males Bulan Puasa Berantem
19 April 2022
Sempat Tantang Novel Bamukmin Duel, Denny Siregar: Gak Jadi Deh, Gw Males Bulan Puasa Berantem
foto: Novel Bamukmin dan Denny Siregar (republika)


itoday - Rencana adu jotos antaran Denny Siregar dan Novel Bamukmin nampaknya tidak akan terealisasi. Setelah sempat sesumbar dan menantang Novel duel di atas ring, Denny di beberapa postingannya, baik di Twitter atau di Instagram menyatakan enggan berkelahi dengan Novel.

Tantangan duel Denny vs Novel ramai jadi pembicaraan netizen. Berawal dari tantangan terbuka Denny di Twitternya, seorang netizen menanggapi dengan bersedia menyiapkan tempat bertanding dan uang Rp 50 juta sebagai hadiah untuk pemenang.

"Kalau sama yang ini, mau juga kalo duel di ring. Ntar gua siapin ringnya.. Gimana ? Kalo setuju silahkan RT.." cicit Denny dalam postingannya pada 13 April yang menyertakan foto Novel Bamukmin.

Sontak tantangan Denny disambut banyak pihak. Termasuk Novel Bamukmin yang mengaku sudah gatal tangannya ingin bertarung melawan Denny. “Saya sudah tau dan saya sudah siap ladeni si DeSi (Denny Siregar) Siapin aja tuh si DeSi lokasi dan waktu dan jamnya kapan,” kata Novel.

Namun seolah berkilah, Denny yang memulai tantangan tersebut malah mengajukan syarat lain jika pertarungan tersebut bisa terwujud. "Gak usah pake duit Rp 50 juta. Kalo sayembara itu minimal Rp 500 juta, biar gak keliatan miskinnya. Tanggal 24 Mei oke, habis puasa. Di Bali oke, ntar gua siapin. Kandang cebong lebih aman. Sumbunya panjang, gak pake keroyokan," kata Denny.

Denny juga sempat menantang bukan dengan tinju, melainkan MMA. "Jangan tinju deh, bagusan MMA. Gimana ? Lebih berasa.."

Sayangnya, meski sudah banyak berkoar-koar, Denny memilih enggan naik ring melawan Novel. Seperti dalam postingannya di Instagram yang menanggapi berita tentang Novel yang mengaku tangannya sudah gatal ingin bertarung dengan Denny.

"Sempet pengen tarung ma doi di atas ring, tapi karena dia bilang tangannya gatal, gak jadi deh. Entar nular kudis ma kurapnya," tulis Denny di akun Instagram pribadinya.

Novel yang sempat mengatakan jadwal pertandingan setelah Ramadhan terlalu lama, justru diledek Denny. Ia mengatakan, malas bertengkar dengan Novel karena alasan puasa.

"Padahal promotornya doi yang ngajuin tanggal dan tempat di Bali, trus katanya si omping setuju. Lah, kok tiba2 dia bilang kelamaan. Lagian ya gua males bulan puasa berantem. Emang doi, gak pernah puasa," kata Denny.

sumber: republika.co.id
Anwar Abbas Ideologi Para Petinggi dan Politisi Tidak Lagi Didominasi Nilainilai Pancasila
19 April 2022
Anwar Abbas: Ideologi Para Petinggi dan Politisi Tidak Lagi Didominasi Nilai-nilai Pancasila
foto: Anwar Abbas (rmol)


itoday - Kabar penganiayaan pegiat media sosial Ade Armando dan temuan ribuan kelompok radikal di Sumatera Barat yang belakangan jadi isu panas dinilai sebagai bagian dari gerakan yang ingin mengganti Pancasila.

"Saya rasa ideologi yang dimiliki dan dilaksanakan oleh para petinggi dan politisi serta para pemilik kapital di negeri ini sudah tidak lagi didominasi oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Tapi telah diisi oleh nilai-nilai yang ada dalam paham dan ideologi  liberalisme kapitalisme," papar Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, lewat keterangannya, Selasa (19/4).

Jika masyarakat dan penegak hukum mengetahui adanya skenario yang diatur aktor intelektual yang berusaha menenggelamkan isu politik dan ekonomi di Indonesia, Anwar malah heran para pelaku tersebut tidak segera ditangkap dan diadili.

"Lalu mengapa kita tidak membicarakan dan melihatnya sebagai sebuah ancaman dan mengapa para pelakunya tidak kita tangkap? Padahal dampak dari tindakan dan perbuatan teroristik yang mereka lakukan buruknya sungguh luar biasa," katanya.

Rakyat lapis bawah terutama kaum ibu-ibu, lanjut Anwar Abbas, menjerit dan ketakutan karena ekonomi keluarga mereka benar-benar tergerus saat ini oleh dalang yang menghancurkan ekonomi masyarakat.

"Mereka benar-benar terpukul dan tergerus dibuatnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kolaborasi dan kolusi di antara mereka yang berkuasa tersebut sudah benar-benar sangat kuat mencengkeram negeri ini," tegasnya lagi.

Menurutnya, negara dibuat oleh aktor pembuat keresahan ekonomi, rakyat kecil tidak berkutik, seperti pada kasus kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

"Pertanyaannya apakah para penegak hukum di negeri ini tidak melihat tindakan mereka itu adalah anti-Pancasila dan anti-UUD 1945?" katanya.

"Mengapa pihak yang berkepentingan di negeri ini tidak menangkap para pelaku utama dan pertama dari mafia minyak goreng dan dari mafia-mafia di bidang lainnya tersebut?" imbuhnya.

Ia pun mempertanyakan isu mafia minyak goreng dan mafia-mafia bahan pokok yang hanya muncul sebentar lalu tenggelam. Bahkan terkesan sama sekali tidak ada tindakan dari para aparat dalam merespons isu mafia ini.

"Apakah menindak mereka tidak merupakan hal yang sangat penting menurut mereka?" demikian Anwar. 

sumber: rmol.id
Harta Jokowi Naik Rp 78 M Muslim Arbi Apakah dari Gaji Presiden Kekayaannya Bertambah Miliaran dalam Setahun
19 April 2022
Harta Jokowi Naik Rp 7,8 M, Muslim Arbi: Apakah dari Gaji Presiden, Kekayaannya Bertambah Miliaran dalam Setahun?
foto: Joko Widodo (ist)


itoday - Penambahan harta kekayaan Presiden Joko Widodo yang mencapai Rp 7,8 miliar dalam satu tahun dipertanyakan banyak pihak. Sebab, penambahan itu tidak sinkron jika hanya menghitung gaji dan tunjangan yang didapat Jokowi dari negara.

Salah satu pihak yang merasa heran dengan naiknya harta Jokowi hingga Rp 7,8 miliar dalam setahun itu adalah Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi.

"Kekayaan Jokowi setahun dicatat mengalami kenaikkan Rp 7,8 miliar. Apakah selain gaji presiden, Jokowi juga punya bisnis sehingga setahun kenaikan kekayaan mencapai miliaran?" ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/4).

Menurut Muslim, gaji presiden sudah diatur dalam UU 7/1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Pemerintah (PP) 75/2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Dalam UU 71/1978 disebutkan, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden adalah sebesar Rp 5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp 30,24 juta, dengan penghitungan 6 x Rp 5,04 juta per bulan.

Selain gaji pokok, Presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001 tentang Perubahan Atas Keppres 168/2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Adapun besaran tunjangan presiden ditetapkan sebesar Rp 32,5 juta per bulan.

Sehingga, dalam satu bulan, Presiden Jokowi memperoleh total take home pay berupa gaji pokok ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp 62,74 juta.

Nah, kalau dikalikan satu tahun atau 12 bulan, uang yang diperoleh Presiden Jokowi sebesar Rp 752,88 juta.

"Apakah dari gaji presiden itu Jokowi dalam setahun akan bertambah kekayaannya miliaran? Bisa dihitung kok berapa gaji presiden setahun. Lalu penambahan kekayaan setahun mencapai Rp 7,8 miliar itu dari mana?" pungkas Muslim.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL melalui laman Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi telah melaporkan harta kekayaan pada 24 Februari 2022 untuk periodik LHKPN 2021.

Pada LHKPN 2021, Jokowi tercatat mempunyai harta sebesar Rp 71.471.446.189. Sedangkan pada LHKPN 2020, Jokowi mempunyai harta sebesar Rp 63.616.935.818.

Sehingga, kenaikan harta Jokowi selama satu tahun terakhir sebesar Rp 7.854.510.371.

sumber: rmol.id
Rocky Gerung Pak Jokowi Sejak Awal Sudah Ditawan Oligarki
18 April 2022
Rocky Gerung: Pak Jokowi Sejak Awal Sudah Ditawan Oligarki
foto: Rocky Gerung (merdeka)


itoday - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak awal disebut telah tertawan oleh oligarki. Hal itu tercermin pada kebijakan ekonomi pemerintah ditentukan kelompok oligarki dan praktik negara yang ikut berbisnis.

"Dari awal kita tahu bahwa Pak Jokowi ditawan oligarki, atau bahkan secara agak stand up comedy, kita bisa bilang Pak Jokowi diijon dari awal oleh oligarki," kata pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk 'Demokrasi Butuh Orang Berakal, Jangan Mau Diasuh Oligarki' dikutip redaksi, Senin (18/4).

Pada dasarnya, ia mengaku tidak anti terhadap oligarki asalkan kedudukannya tidak lebih tinggi dari negara.

"Jangan negara yang diasuh oligarki. Harusnya negara itu sama kedudukannya dengan oligarki. Dan karena dia dipilih oleh rakyat, dia punya hak untuk minta bagian untuk distribusikan," terang Rocky.

Karena menurut Rocky, jika sebuah negara tidak ada korporasi, maka tidak ada yang mau berbisnis.

"Dengan kata lain perlu ada oposisi. Hanya oposisi yang bisa mengontrol keseimbangan antaroligarki dan kekuasaan," pungkas Rocky.

sumber: rmol.id
LaNyallaRizal Ramli Bertemu Mulai Bahas Aksi Mahasiswa SampaiPresidential Threshold
18 April 2022
LaNyalla-Rizal Ramli Bertemu, Mulai Bahas Aksi Mahasiswa Sampai Presidential Threshold
foto: LaNyalla Mataliti dan Rizal Ramli (rmol)


itoday - Merespons perkembangan politik bangsa Indonesia, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh nasional Rizal Ramli. Pertemuan politik dilakukan di kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Saat menerima kedatangan tokoh yang karib disapa RR ini, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai (11/4).

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal mencontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.

Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

LaNyalla menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.

sumber: rmol.id