Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Edy Mulyadi Minta Maaf Ini Klarifikasi tentang Kalimantan Tempat Jin Buang Anak
24 January 2022
Edy Mulyadi Minta Maaf, Ini Klarifikasi tentang Kalimantan Tempat Jin Buang Anak
foto: Edy Mulyadi (republika)


itoday - Pemilik saluran Youtube Bang Edy Channel, Edy Mulyadi, meminta maaf terkait dengan pernyataan Kalimantan sebagai 'tempat jin buang anak'. Menurut dia, istilah 'tempat jin buang anak' itu untuk menggambarkan tempat yang jauh.

"Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat 'jin buang anak'," ujarnya lewat akun Youtube pribadinya, Senin (24/1/2022).

Begitu pula, dia melanjutkan, Bumi Serpong Damai (BSD) yang pada era 1980-1990-an termasuk tempat jin buang anak. "Tapi, bagaimana pun jika teman di Kalimantan merasa terganggu, saya minta maaf."

Ia pun mengulangi perkataannya yang kontroversial itu. Edy mengatakan, saat ini Indonesia punya tempat bagus dan mahal, yakni Jakarta. "Lalu kita jual lagi, kita pindah ke 'tempat jin buang anak',' ujarnya.

Jadi, dia menyebut, sekali lagi, konteks 'jin buang anak' dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

Wakil Ketua DPD Mahyudin merasa tersinggung dengan pernyataan bernada melecehkan Kalimantan dan warganya oleh Edy Mulyadi. Pernyataan mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dinilai dapat menimbulkan perpecahan.

sumber: republika.co.id
Kritik Soal Ibu Kota Negara Baru Faisal Basri Oligarki Semua yang Punya
24 January 2022
Kritik Soal Ibu Kota Negara Baru, Faisal Basri: Oligarki Semua yang Punya
foto: Faisal Basri (suara)


itoday - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Faisal Basri memberikan komentar mengenai bentuk pemerintahan ibu kota baru tersebut.

"Bentuk pemerintahannya (di ibu kota baru) tidak ada. Bukan Daerah Istimewa, bukan apa, tapi Otorita," kata Faisal Basri, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com.

Menurut Faisal, otorita merupakan sebuah bisnis. Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal letak ibu kota baru yang berada di tengah industri besar.

"Ibu kota kita ini letaknya dikelilingi oleh industri sawit, industri batu bara. Mana ada ibu kota di tempat yang sekelilingnya bisnis-bisnis besar itu? Itu oligarki semua yang punya," jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti sal rencana pembangunan IKN yang menggunakan dana pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurutnya, apabila dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja mengorbankan kepentingan rakyat.

"Dana PEN ini untuk rakyat. Untuk UMKM. Dana PEN ini, program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi ibu kota," ungkapnya.

Faisal Basri mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak menggunakan dana APBN untuk pembangunan megaproyek IKN.

sumber: suara.com
Mutasi Danrem Surya Kencana Harus Jadi Pelajaran Prajurit TNI Lain
23 January 2022
Mutasi Danrem Surya Kencana Harus Jadi Pelajaran Prajurit TNI Lain
foto: Saiful Anam (rmol)


itoday - Mutasi terhadap Danrem Surya Kencana, Brigjen Achmad Fauzi harus dijadikan pelajaran bagi pihak lainnya di tubuh TNI. Setidaknya, setiap prajurit tidak melanggar tugas dan wewenangnya.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Brigjen Achmad Fauzi bisa jadi dianggap melenceng dari tupoksinya karena mendatangi Habib Bahar bin Smith, sehingga pada akhirnya harus dimutasi.

"Bisa jadi karena ulahnya yang dianggap mencoreng institusi TNI, sehingga ia dimutasi ke tempat lainnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/1).

Seharusnya, atasan Danrem Surya Kencana dapat memberikan sanksi kepada Brigjen Achmad Fauzi sebagai pelajaran dan warning bagi pihak lainnya di tubuh TNI.

"Sehingga kejadian yang tidak seharusnya terjadi, kembali terulang pada kesempatan yang akan datang," kata Saiful.

Pihak TNI juga harus bisa menjelaskan kepada publik alasan-alasan yang mengakibatkan Danrem Surya Kencana tersebut dimutasi.

"Publik saya kira wajib tau perihal alasan-alasan dimutasinya yang bersangkutan. Sehingga publik menjadi paham apa sesungguhnya yang terjadi atas mutasi Danrem Surya Kencana tersebut," pungkas Saiful.

sumber: rmol.id
Karir Mantunya Terbawa Tidak Salah Publik Anggap Kekuasaan Luhut Sudah Lampaui Jokowi
23 January 2022
Karir Mantunya Terbawa, Tidak Salah Publik Anggap Kekuasaan Luhut Sudah Lampaui Jokowi
foto: Joko Widodo dan Luhut Pandjaitan (rmol)


itoday - Publik menduga Mayjen Maruli Simanjuntak terpilih sebagai Pangkostrad karena menantu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Investasi dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Publik menduga terpilihnya Maruli mengindikasikan cengkeraman kekuasaan Luhut sudah melampui Presiden Joko Widodo. Apalagi, pesaing Maruli yakni Mayjen Agus Subiyanto yang dianggap orang Jokowi akhirnya tersingkir dan mendapat jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa publik tidak bisa disalahkan karena selama ini Luhut kerap mendapatkan tugas khusus dari Jokowi. Bukan hanya itu saja, analisa Dedi, sang menantu Maruli Simanjuntak selama 10 tahun terakhir mengalami kenaikan karir yang juga melesat.

"Tidak salah tafsir publik yang demikian (cengkeraman Luhut lampaui Jokowi), mengingat Luhut selain banyak mengemban tugas khusus, juga peningkatan karir militer sang menantu yang ikut terbawa," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/1).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menganalisa, apa yang terjadi akhir-akhir ini mirip dengan era Soeharto. Artinya, banyak keluarga elite negeri ini kerap memiliki peluang yang luas untuk meraih jabatan tertentu.

"Ini yang dulu terjadi pada Soeharto, dimana relasi keluarga mendapat peluang cukup luas dalam kekuasaan, meskipun secara proses formil sah saja," pungkas Dedi.

Sejak Luhut menjadi orang dekat Presiden Joko Widodo, Maruli mendapatkan jabatan strategis. Mulai Komandan Grup A Paspampres (2014-2016), Danrem Warastratama (2016-2017), Wadanpaspampres (2017-2018) dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Diponegoro (2018).

Tak sampai setahun menjabat Kasdam Dipengoro, Maruli langsung mendapat tugas sebagai Danpaspampres (2018-2020). Selanjutnya dua tahun menjabat Pangdam IX/Udayana (2020-2022) ia mendapatkan jabatan sebagai Pangkostrad.
Selain Maruli, Jenderal Andika Perkasa yang menjabat Panglima TNI adalah menantu Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono.

Di jajaran kepala daerah, anak dan menantu Jokowi juga menjabat sebagai walikota. Gibran Rakabuming raka menjabat Walikota Surakarta dan Bobby Nasution menjabat Walikota Medan, Sumatera Utara.

sumber: rmol.id
Prof Kaelan UGM Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila
23 January 2022
Prof Kaelan UGM: Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila
foto: Prof Kaelan (rmol)


itoday - Sistem hukum di Indonesia saat ini dianggap sudah murtad dari Pancasila karena telah mengubah Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang filsafat, Profesor Kaelan dalam acara webinar Forum Diskusi Pemikiran Bulaksumur bertajuk "Meneguhkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" pada Sabtu (22/1).

"Kemarin saya tatkala dihubungi, nampaknya judulnya itu diperhalus, maklum Yogyakarta ini ya. Jadi meneguhkan kembali, sebenarnya tidak, jadi saya ingin menegaskan, negara ini sudah tidak berdasar Pancasila," ujar Prof. Kaelan seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah akun YouTube Refly Harun, Minggu (23/1).

Prof Kaelan mengatakan, negara Indonesia saat ini bukan hanya bengkok, melainkan sudah patah karena sudah meninggalkan Pancasila.

"Sistem hukum kita sudah meninggalkan Pancasila," kata Prof Kaelan.

Kaelan mengaku sudah ke berbagai lembaga tinggi negara yakni ke MPR RI. Mulai Ketua MPR Bambang Soesatyo, Syarif Hasan. Saat itu ia mengaku pertemuan pernah difasilitasi oleh UGM.

"Beliau mengatakan 'oh iya ini pemikiran baik prof, tetapi elite kita itu kalau sudah menduduki ini sudah merasa nyaman dan sudah tidak lagi mengapa harus mengamandemen, mengapa harus berfikir konstitusi kita'," jelas Kaelan.

Kaelan mengaku apa yang ia sampaikan bukan hanya sebuah pemikiran, melainkan hasil penelitian. Bahkan, Kaelan mengaku sudah menerbitkan empat buku di Badan Pengkajian MPR RI.

"Kita sekarang sudah menggunakan UUD. Saya menggunakan istilah beda, yaitu UUD 2002 hasil amandemen. Tapi apakah benar itu amandemen? Ternyata salah," kata Kaelan.

Karena menurut Edward Cornrad Smith kata Kaelan, pengubahan konstitusi secara menyeluruh, amandemen dengan sistem adendum yang lazimnya hanya satu atau dua pasal pengubahan.

Sedangkan di Indonesia, proses perubahannya bukan hanya satu pasal.

"Yang sudah dilakukan amandemen itu 95 persen. Masya Allah. Ini kalau disebut amandemen, salah. Jadi sudah bukan bengkok lagi ini, sudah Patah. Kita ini sudah menyimpang, istilah agama ini kita sudah murtad dari Pancasila," tegas Kaelan.

Maka menurut teori hukum konstitusi kata Kaelan, amandemen UUD 1945 pada 2002 bukan disebut sebagai amandemen, melainkan mengganti UUD.

"Konstitusi kita ini sudah tidak dijiwai oleh proklamasi 17 Agustus 45. Bahkan nampak juga tidak berdasar Pancasila. Sehingga konsekuensinya, nanti kita lihat di dalam terbit hukum Indonesia, sehingga pemberlakuan UUD 2002 hasil amandemen itu, maka bukan suatu amandemen, tetapi penggantian konstitusi. Jadi sekali lagi itu penggantian konstitusi," terang Kaelan.

sumber: rmol.id
Gaya Politik Giring Bisa Buat PSI Layu Sebelum Berkembang
21 January 2022
Gaya Politik Giring Bisa Buat PSI Layu Sebelum Berkembang
foto: Giring Ganesha (rmol)


itoday - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disarankan untuk fokus menghadapi Pemilu 2024. Seperti mempersiapkan verifikasi dan administrasi peserta pemilu. Termasuk mempersiapkan konsultan-konsultan hebat demi mencapai target politik.

Begitu saran dari politikus Partai Nasdem Bestari Barus yang masih heran dengan gaya berpolitik Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang terus menerus menikam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Bestari, jika Giring dan PSI tetap mempertahankan model politik seperti yang dijalankan sekarang, maka membuat publik menjadi bosan.

"Kalau gaya politik yang dibangun seperti ini akan layu sebelum berkembang," katanya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Jumat (21/1).

Bestari mengambil contoh, saat Pemilu 2019, PSI tidak lolos ke Senayan. Padahal, sejak pertama kali muncul PSI selalu mengampanyekan anti korupsi dan sebagainya.

"Kemarin katanya bawa jargon-jargon kami adalah anak muda, kami adalah anti korupsi, enggak ada yang beli itu, sehingga nol koma atau satu koma sekian tidak dapat melenggang ke Senayan (DPR-RI)," kata Bestari.

Untuk itu, lanjut Bestari, sebelum terlambat, sebaiknya PSI mulai berbenah dengan tidak melakukan model politik yang diusung Giring.

sumber: rmol.id