Facebook
Twitter
Instagram
Logo Header  Footer
021-4567890mail@mailcontoh.com
Logo Header  Footer

Terbaru

Lieus Sungkharisma Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja
21 January 2022
Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja
foto: Lieus Sungkharisma (rmol)


itoday - Pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) oleh DPR RI memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Bahkan, aktivis sosial politik, Lieus Sungkharisma, bereaksi cukup keras atas pengesahan RUU IKN tersebut.

“Gawatt...! Mau pindah ibukota negara macam mau pindah kontrakan rumah saja,” ujar Lieus, melalui keterangannya, Kamis (20/1).

“Di tengah situasi ekonomi yang sulit, di tengah banyaknya problem yang terjadi di depan mata dan melanda kehidupan rakyat, eh mereka masih bisa-bisanya mikir pindah ibukota negara. Urus dulu nasib jutaan nasabah asuransi Jiwasraya yang dizolimi oleh manajemen perusahaan BUMN itu,” imbuhnya.

Dijelaskan Lieus, pemerintahan Jokowi saat ini memang terkesan tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Sudah bertahun-tahun jutaan nasabah asuransi Jiwasraya nasibnya terkatung-katung, tapi baik pemerintah maupun DPR tenang-tenang saja.

“Seolah tak ada masalah. Padahal jutaan orang sudah terzolimi,” jelasnya.

“Negara ini adalah negara hukum. Negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Hukum dan ajaran agama melarang tindakan apapun yang merugikan orang lain. Nah, sebagai perusahaan, Jiwasraya sudah merugikan jutaan konsumen (nasabahnya). Kenapa pemerintah dan DPR diam saja,” papar Lieus.

Mestinya, ujar Lieus, Presiden dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus yang merugikan rakyat ini.

“Tapi faktanya mereka malah membiarkan kasus ini berlarut-larut,” kata Lieus sembari berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki semua pihak yang terlibat dalam rencana restrukturisasi Asuransi Jiwasraya tersebut.

“Termasuk menyelidiki Ketua TIM Restrukturisasinya, petinggi pejabat Negara Kementerian BUMN, petinggi pejabat OJK, petinggi pejabat Kementerian Keuangan, dan semua Direksi Jiwasraya,” kata Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini.

Ditambahkan Lieus, pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan solusi penyelesaian atas kasus  Jiwasraya ini.

“Sudah tiga tahun nasib nasabah terkatung-katung. Lalu uang mereka mau dipotong 40 persen dan bayarnya dicicil pula. Ini jelas perampokan terhadap rakyat, apapun alasannya,” tegas Lieus lagi.

Kalau persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti kasus Jiwasraya ini sudah selesai, menurut Lieus, barulah pemerintah boleh mengajukan program baru. Pun kebijakan baru. Termasuk memindahkan ibukota negara ke tempat baru.

“Lagian mau pindah ibukota negara itu enggak segampang itu. Tanya dulu pendapat rakyat. Adakan referendum. Siapkan dulu semua infrastruktur pendukungnya,” ucap Lieus.

Lieus menegaskan cukup memahami mengapa DPR terkesan sangat terburu-buru mengesahkan RUU IKN. Yaitu agar segera ada payung hukum untuk melaksanakan proyek ambisius tersebut.

“Dengan adanya payung hukum berupa UU IKN itu, investor akan mudah dirayu. Sayangnya para anggota DPR itu lupa bertanya pada rakyat yang diwakilinya,” demikian Lieus. 

sumber: rmol.id
Tolak Ibukota Baru Din Syamsuddin Segera Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi
20 January 2022
Tolak Ibukota Baru, Din Syamsuddin Segera Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi
foto: Din Syamsuddin (rmol)


itoday - Pengesahan RUU Ibukota Negara (IKN) menjadi UU mendapat sorotan tajam dari tokoh bangsa, Profesor Din Syamsuddin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai pemindahan IKN di masa pandemi Covid-19 tidak memilikinya urgensi apapun.

Sebaliknya keputusan memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur adalah tidak bijak. Apalagi, Pemerintah masih dillit utang yang cukup tinggi.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan pihaknya akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibukota, yakni dengan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Segera kita gugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (20/1).

Din menyesalkan apabila demi keputusan yang tidak bijak itu aset negara di Ibukota Jakarta dijual. Apalagi, pembangunan Ibukota baru berpotensi merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki.

"Maka pemindahan Ibukota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak," pungkasnya.

sumber: rmol.id
Prediksi Said Didu Proyek IKN Bakal Mangkrak karena Tidak Diawali Study Kelayakan
20 January 2022
Prediksi Said Didu, Proyek IKN Bakal Mangkrak karena Tidak Diawali Study Kelayakan
foto: Said Didu (rmol)


itoday - Pemindahan ibukota negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menuai kritik dari masyarakat. Bahkan dikhawatirkan megaproyek ini akan mangkrak.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu bahkan memperkirakan proyek ibukota baru akan terbengkalai seperti proyek besar lainnya di era Presiden Joko Widodo.

"Perkiraan saya, proyek IKN akan mangkrak seperti proyek lainnya yang tidak diawali dengan study kelayakan," ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (19/1).

Pernyataan ini juga merupakan bentuk persetujuan Said Didu pada pernyataan peneliti Indef, Nailul Huda yang mengingatkan bahwa IKN berpotensi mangkrak dan menjadi museum pembangunan terbengkalai paling besar di tanah air. Hal itu terjadi jika APBN tidak mampu dan investor tidak tertarik dengan pembiayaan IKN.

Lebih lanjut, Said Didu merasa yakin prediksinya akan kembali akurat seperti prediksi lain yang dia sampaikan.

"Silakan publik mencatat mention saya ini. 2012 saya mention bahwa mobil Esemka adalah bohong. 2016 saya mention bahwa KA cepat tidak laik dan tidak layak serta jalan tol akan rugi," tutupnya.

sumber: rmol.id
Temui Tokoh Masyarakat Sunda TB Hasanuddin Sebut Arteria Dahlan Murtad
20 January 2022
Temui Tokoh Masyarakat Sunda, TB Hasanuddin Sebut Arteria Dahlan Murtad
foto: TB Hasanuddin (suara)


itoday - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin turut mengecam pernyataan rekan separtainya, Arteria Dahlan, yang meminta agar Jaksa Agung memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat yang berbahasa Sunda saat rapat.

Pernyataan Arteria Dahlan kata TB, dianggap tidak mencerminkan karakter PDI Perjuangan.

Lebih jauh, ia dinilai mengkhianati perjuangan partai dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Bahkan, Arteria disebut telah murtad, melenceng dari ideologi partai berlambang banteng itu.

"Saya pun sebagai sesama kader merasa terpukul, ini bukan roh, bukan jiwa dari PDIP. Jadi, menurut hemat saya, ini murtad dari pakem ideologi partai. Karena PDIP itu nasionalis dan terkenal pluralis," kata TB Hasanuddin di hadapan para tokoh masyarakat Sunda yang berhimpun dalam Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda, di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Rabu (19/1/2022).

TB Hasanuddin menuturkan, pernyataan Arteria disampaikan saat Komisi III DPR-RI menggelar rapat kerja dengan mitra komisi.

Meski Arteria Dahlan mengaku menyampaikannya sebagai bentuk kritikan, tapi TB Hasanuddin menilai hal tersebut tetap keliru. Seharusnya, kata TB Hasanuddin, yang dikritisi itu adalah kinerjanya bukan bahasanya.

"Bahasa mah sok aja mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris selama ngerti mah, antep weh (biarkan saja). Jadi tugas konstitusinya itu mengkritisi kinerja," katanya.

TB Hasanuddin juga mengaku sudah menghubungi langsung beberapa orang di Kejaksaan yang berasal dari Sunda untuk menanyakan hal tersebut. Menurut informasi yang ia dapat, tidak ada Kajati yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat.

"Tidak ada Kajati yang rapat dengan menggunakan bahasa Sunda. Tidak ada. Andaikan juga ada, menurut undang-undang, asal semua mengerti, ya, boleh saja," katanya.

"Saya tegur dia bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari program dan karakter PDI-P," katanya.

Kepada wartawan, TB Hasanuddin juga menegaskan, karena pernyataan Arteria tidak mencerminkan sikap partai dan DPR, maka ia harus mempertanggungjawabkan perkataannya secara pribadi.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda juga mendesak agar Arteria Dahlan dicopot sebagai dewan dan dipecat dari keanggotaan partai.

Menanggapi itu, TB Hasanuddin mempersilakan agar masyarakat menyampaikan aspirasi itu kepada pihak partai.

"Ada tuntutan dari masyarakat untuk pemecatan Arteria dari kader, saya kira ada prosedurnya, silakan diajukan, kemudian ada dewan kehormatan, dan dewan kehormatan nanti melakukan sidang akan investigasi, silakan saja," katanya.

sumber: suara.com
Ini Alasan PKS Menolak RUU TPKSPKS
19 January 2022
Ini Alasan PKS Menolak RUU TPKS/PKS
foto: Jazuli Juwaini (republika)


itoday - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan sikap Fraksi PKS yang  menolak segala bentuk kejahatan seksual. Untuk itu perlu diberikan pemberatan hukuman.

Kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang, menurutnya,  bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, norma agama, dan adat ketimuran. "Ketiganya merusak tatanan keluarga bahkan peradaban bangsa. Untuk itu, ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah UU yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan/tindak pidana kejahatan seksual,” kata Jazuli dalam siaran persnya, Selasa (18/1/2022). 

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan pentingnya pengaturan komprehensif tindak pidana kesusilaan untuk melindungi, bukan hanya korban kekerasan seksual, tapi juga korban-korban kejahatan seksual lainnya akibat seks bebas dan seks menyimpang.

Fraksi PKS ingin agar ketiganya diatur dalam UU khusus sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menguatkan. Tanpa pengaturan komprehensif dimaksud perlindungan terhadap korban menjadi tidak kuat, tidak utuh, atau parsial.

Faktanya, lanjut Anggota DPR RI Dapil Banten ini, baik kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang, semuanya menghasilkan korban dan korbannya adalah anak-anak, remaja, perempuan, orang tua dan keluarga Indonesia.

Menurut Jazuli, dalam banyak kasus, mereka yang terlibat seks bebas dan seks menyimpang kerap mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan aborsi akibat hubungan di luar nikah, dll sebagaimana data-data pengaduan kekerasan seksual di luar perkawinan (pacaran) yang diterima dan dipaparkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Pusat Advokasi PKS, dan lembaga-lembaga advokasi kekerasan seksual lainnya.

"Yang sangat menyedihkan kasus-kasus seks bebas dan seks menyimpang serta kekerasan seksual akibat perilaku tersebut semakin marak dan meningkat grafiknya dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Jazuli, Fraksi PKS berpendapat jangan pisahkan tindak pidana kekerasan seksual seolah-olah berdiri sendiri. Ia harus diatur komprehensif dengan tindak pidana kesusilaan lainnya (seks bebas dan seks menyimpang) agar pencegahan dan perlindungan terhadap korban bisa berlaku efektif dan maksimal.

"Sayangnya, RUU TPKS/PKS tidak mengakomodir usulan pengaturan yang komprehensif tersebut sehingga bukannya memperkuat upaya  penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan korban tetapi justru menimbulkan bias tafsir karena seks bebas dan menyimpang tidak dikenai sanksi pidana. Akibatnya upaya penghapusan terhadap segala bentuk kejahatan seksual dipastikan tidak akan efektif," jelasnya.

Menurut Jaziuli ini yang menjadi keprihatinan dan kekhawatiran, sehingga dengan berat hati Fraksi PKS menolak RUU TPKS/PKS. Harapannya agar  RUU ini dikonstruksikan kembali untuk menghapuskan segela bentuk kejahatan seksual yang merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa.

sumber: republika.co.id
Ridwan Kamil Arteria Dahlan Sebaiknya Minta Maaf Pada Masyarakat Sunda
19 January 2022
Ridwan Kamil: Arteria Dahlan Sebaiknya Minta Maaf Pada Masyarakat Sunda
foto: Arteria Dahlan (rmol)


itoday - Permintaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, kepada Jaksa Agung untuk memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja berpotensi memicu eskalasi publik.

Untuk itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyarankan agar Ateria Dahlan segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda.

"Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi. Sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan," ucap Ridwan Kamil, Selasa (18/1).

Menurutnya, terdapat dua jenis masyarakat dalam menyikapi sebuah perbedaan. Pertama memandang perbedaan sebagai kekayaan dan rahmat. Kedua, masyarakat yang memandang perbedaan sebagai sumber kebencian harus dilawan.

"Tapi saya berharap masyarakat melihat dengan cara yang pertama," tutur sosok yang kerap disapa Kang Emil itu.

"Saya menyesalkan pernyataan dari Pak Arteria Dahlan soal bahasa. Padahal bahasa dari ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu menjadi kekayaan Nusantara," lanjutnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Ia menilai, apabila Arteria Dahlan tidak berkenan dengan pemakaian Bahasa Sunda, alangkah baiknya diungkapkan secara sederhana. Akan tetapi, jika permintaannya pemberhentian jabatan, itu terlalu berlebihan.

"Tidak ada dasar hukum yang jelas. Bahkan saya amati ini (kritikan soal pemakaian Bahasa Sunda dalam rapat) menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Saya sudah cek ke mana-mana. Saya kira tidak ada di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Z nya Bahasa Sunda," ucapnya.

Ridwan Kamil menambahkan, bahasa daerah biasanya digunakan saat momen tertentu seperti ucapan selamat, pembuka maupun penutup pidato. Kemudian, di tengah-tengah pidato saat ada celetukan.

"Harus ditanya mana bukti yang membuat tidak nyaman. Bayangan saya kelihatannya tidak seperti yang disampaikan persepsinya seperti itu," tambah Kang Emil.

Kendati demikian, Kang Emil menilai bahasa daerah akan senantiasa menjadi keanekaragaman yang mewarnai penuturan dalam berbagai kesempatan. Bahkan, hal tersebut pun menjadi ciri kekayaan dan keberagaman Indonesia.

"Makanya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan tentunya dengan baik-baik dulu lah," tutupnya. 

sumber: rmol.id